Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6677.1-5
<![CDATA[Pada masa saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana yang meresahkan salah satunya adalah judi online. Dalam penanganan kasusnya judi online menggunakan media sosial sebagai alat bukti di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online?. Dan bagaimana kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pengaturan tindak pidana mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 BIS KUHP, sedangkan mengenai pengaturan judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara judi online merupakan alat bukti yang kuat dan sah. Sahnya suatu alat bukti maka diperlukannya validasi bukti elektronik yang di mana persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP maka bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Pemerintah dan masyarakat harus sigap serta waspada.]]>
<![CDATA[Analisis Hak Untuk Diberitahu Oleh Wali Dalam Kasus Kekerasan Seksual (CSV) ]]>
<![CDATA[Muhammad Zainuddin Sunarto]]>;
<![CDATA[Sitti Nur Halifa]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6689.114-123
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang “Analisis Hak Ijbar Wali Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (CSV)” dengan menggunakan metodologi penelitian normatif studi pustaka (Librari Research) yang menggunakan beberapa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama untuk mendapatkan data mengenai hak ijbar dan CSV. Terbentuknya penegasan dan penetapan tindak pidana kekerasan seksual (CSV) dikarenakan banyaknya laporan terkait kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, baik diawali oleh ayahnya sendiri yang memaksakan putrinya melangsungkan perkawinan sampai pada kekerasan seksual yang dilakukan suaminya dikarenakan ketidak relaan istrinya untuk melayaninya yang disebabkan adanya paksaan perkawinan oleh ayahnya dan yang akan berakibat pada perceraian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hak ijbar perlu dikaji ulang oleh seorang ayah ataupun wali yang memiliki hak ijbar agar tidak salah dalam pengaplikasiannya dan harus mengetahui apa tujuan dari hak ijbar terhadap anak perempuannya. Karena banyaknya fenomena yang terjadi atas hak ijbar yang diberikan kepada ayah atau wali. Sehingga perlunya adanya penetapan hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (CSV) yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan yang dialami oleh perempuan terutama dalam pemaksaan perkawinan yang tentu akan berkemungkinan besar untuk mendapat kekerasan seksual dari suaminya dikarenakan enggan melayani.]]>
<![CDATA[Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Ismail Marzuki]]>;
<![CDATA[Alvin Qudrata Assu Udi]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6692.103-113
<![CDATA[Dalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu mempersiapkan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah yang baik, agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya aspek ekonomi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari berbagai buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.]]>
<![CDATA[Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Budiyasa]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Sukaryati Karma]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6729.45-50
<![CDATA[Surat Perintah Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengambil keputusan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama proses penuntutan. Namun dalam prakteknya, Kejaksaan Negeri Denpasar tidak dapat melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap penerapan pedoman tersebut dan hambatan pelaksanaannya oleh Kejaksaan Negeri Denpasar. Diharapkan kajian ini menjadi bahan sosialisasi dan kontribusi pemerintah. Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam metode penelitian. Sumber data penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara di Kejaksaan Negeri Denpasar dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang persyaratan, definisi dan pelaksanaan rehabilitasi serta hambatan pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Tradisional Berbasis Pengobatan Usada di Bali ]]>
<![CDATA[Gede Yudi Krisnanda]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6730.11-17
<![CDATA[Kesehatan merupakan suatau hal yang penting bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengenal mengenai kesehatan tradisional. Salah satu tenaga tradisonal yang di kenal di Indonesia lebih tepatnya di daerah Bali yakni sering disebut dengan Usada Bali. Namun pengaturan menganai Usada Bali dengan metode penyembuhan supranatural dengan pendekatan agama belum ditemukan di aturan manapun. Sehingga hal tesebut sangat menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan Usada di Bali. Permasalahnnya adalah Permasalahannya adalah Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali ? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai tenaga kesehatan tradisional di Bali telah diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No 103 thn 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019, dan peraturan lainnya Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional di Bali dapat dilihat dari adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan-peraturan terkait dengan pelayann kesehatan tradisional.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ]]>
<![CDATA[Dewa Krisna Putra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6731.6-10
<![CDATA[Desa Pemogan merupakan salah satu desa yang dipilih oleh BNN sebagai pilot dari program desa bersinar dikarenakan memiliki jenis masyarakat yang heterogen, dekat dengan daerah pariwisata seperti Sanur dan Kuta, daerah tersebut diketahui banyak tempat hiburan malam yang sangat rentan penyalahgunaan narkoba. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Hasil penelitian menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya penurunan penggunaan narkoba serta diberikan piagam penghargaan oleh BNN RI. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan yakni adanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika serta dibentuk relawan anti narkoba dan di support oleh Yayasan Bali Samsara yang bergerak di bidang rehabilitasi.]]>
<![CDATA[Sanksi Bagi Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Pembuatan Akta Autentik ]]>
<![CDATA[Nyoman Arya Kusuma Wardana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Istri Agung]]>;
<![CDATA[Putu Suwantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6734.85-90
<![CDATA[Notaris dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum ketika menjalankan tugas dan kewajibannya, salah satunya adalah pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentik. Studi ini menjawab pertanyaan ini dengan pendekatan konseptual dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu akta notaris dapat dikatakan otentik apabila memenuhi tata cara dan kebiasaan yang telah ditetapkan oleh UUJN. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan kerugian hukum dan dapat mengakibatkan empat macam sanksi bagi notaris yaitu teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN-LSM, notaris terbukti memalsukan isi surat atau dokumen tersebut. autentik dapat dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan. Hukuman tersebut dapat dikurangi jika Notaris tersebut telah menjalani masa penahanan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pengurus Lembaga Pekreditan Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus Tpk/2021/Pengadilan Negeri Denpasar) ]]>
<![CDATA[I Putu Cipta Mahendra Arinda]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Kade Richa Mulyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6735.74-78
<![CDATA[Indonesia menjadi salah satu negara yang marak terjadi tindakan korupsi khususnya pada instansi pemerintah maupun swasta, adapun banyak motif yang dilakukan oleh pelaku. Pada perkembangan mengenai korupsi, adanya permakluman yang selama ini dilakukan oleh berbagai pihak yang melakukan pemberantasan. Salah satu korupsi yang terjadi yaitu di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, pelaku melakukan tindakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Adapun yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan untuk pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan pengurus LPD sesuai Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.DPS. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa (pelaku) yang diberikan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim dalam pertimbangan nya menghukum terdakwa (pelaku) tidak saja pidana pokok akan tetapi juga terdakwa harus memberikan penggantian uang secara tanggung renteng sebesar Rp.4.345.315.060,- (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh rupiah).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Krypto di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sarasota Tomasoa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6736.97-102
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin meningkat telah memunculkan berbagai inovasi, terutama pada produk investasi. Salah satu inovasi tersebut adalah aset kripto yang telah diakui sebagai produk komoditas oleh pemerintah Indonesia. Melalui peraturan Bappebti, pemerintah berusaha melindungi investasi aset kripto. Namun dalam praktiknya, peraturan yang diterapkan pemerintah tidak sepenuhnya melindungi investor yang berinvestasi di aset kripto. Berbagai isu keamanan antara lain kemungkinan adanya praktik pump-and-dump dan adanya pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Bappebti. Masalah-masalah ini juga terkait dengan fakta bahwa belum ada pertukaran cryptocurrency yang dibuat. Tujuan penulisan majalah ini adalah untuk menganalisis dan menyediakan berbagai masalah yang dihadapi investor saat berinvestasi di cryptocurrency.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Nurul Aisyah Fitriani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/jph.4.1.6738.79-84
<![CDATA[Kejahatan mengenai perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur termasuk ke dalam eksploitasi anak, yang dimana perdagangan terhadap anak dilakukan melalui pengancaman dan pemaksaan terhadap anak. Bahwa pelaku yang melakukan perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dikatakan sebagai “trafficker”. Timbulnya kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Maka permasalahan yang ditimbulkan yaitu 1) Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung? 2) Bagaimana sanksi pidana kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur dikategorikan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Bahwa proses terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur yaitu melalui proses perekrutan penipuan pekerjaan, dan adanya faktor ekonomi. Dimana tindak pidana pada pelaku perdagangan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan seksual pada anak di bawah umur di kategorikan sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, karena perdagangan seksual ini mencederai harkat dan martabat seorang anak dimana pelacuran secara paksa ini merenggut terhadap hak anak.]]>
