cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
preferensihukum@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
preferensihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465039     EISSN : 28099656     DOI : https://doi.org/10.55637/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 396 Documents
 34   35   36   37   38 
Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual Atika Sunarto; Muhammad Ali Adnan; Christina Karo Karo; Azizan Khair
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.7543.389-395

Abstract

Merek memiliki peran penting sebagai simbol yang membedakan produk atau jasa dari pesaingnya. Perlindungan merek diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan menjaga reputasi produsen. Di Indonesia, mekanisme perlindungan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan merek di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi pemilik merek, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis terhadap regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan merek di Indonesia. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus terkait. Mekanisme perlindungan merek di Indonesia terdiri dari proses pendaftaran merek, pengumuman, pemeriksaan substansif oleh Kantor Merek, dan penerbitan sertifikat merek. Sistem ini memungkinkan pemilik merek mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut selama jangka waktu tertentu. Perlindungan merek di Indonesia melibatkan proses pendaftaran yang relatif mudah, namun tantangan mungkin muncul dalam penegakan hak. Rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan efektivitas perlindungan merek sesuai dengan perkembangan zaman dan perdagangan global.
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara Muhammad Ali Adnan; Atika Sunarto; Desnico Parhusip; Azizan Khair
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.7552.396-400

Abstract

Pembangunan Ibukota Nusantara merupakan proyek penting untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru, sebagai respons terhadap masalah serius yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi udara, dan risiko banjir. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk, menciptakan kota berkelanjutan, dan mengurangi beban Jakarta. Namun, proyek ini menimbulkan tantangan lingkungan seperti kerusakan habitat, polusi udara, air, dan tanah, serta potensi deforestasi. Untuk mengatasi hal ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan dalam semua tahapan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan peraturan lainnya memberikan landasan konstitusional dan ketentuan perlindungan lingkungan yang harus dipatuhi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kajian, dan Analisis Dampak Lingkungan menjadi bagian integral dari pembangunan. Kendala muncul, tetapi pemerintah telah berupaya mengatasi dengan prinsip kota spons, pengelolaan air bersih, dan penerapan konsep Smart City. Kesimpulannya, perlindungan lingkungan harus diintegrasikan dalam semua tahap pembangunan Ibukota Nusantara, dan prinsip-prinsip seperti pencegahan, evaluasi dampak, dan partisipasi masyarakat harus dijunjung tinggi. Rekomendasi meliputi penguatan peraturan, implementasi efektif, peningkatan kesadaran, kolaborasi, pengawasan yang kuat, penggunaan teknologi, dan informasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Ibukota Nusantara dapat dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Implikasi Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai Terhadap Volume Sampah di TPA Suwung I Gusti Made Yudha Pramana; I Nyoman Gede Sugiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8068.124-129

Abstract

The waste problem in Indonesia is getting worse, including the problem of landfills in Bali getting full every day. The waste problem is not only a matter for the government, but also for the community. The use of single-use plastics is an important thing that must be considered to find the best solution. This research aims to find out the legal policies that can help overcome the waste problem in Indonesia in general and Bali in particular. Based on this, this research will discuss how the impact of reducing the use of single-use plastics on the environment, society and its relation to storage in Suwung landfill and how the government's efforts as a policy maker in overcoming the problem of single-use plastic waste in Suwung landfill. The research method used is an empirical legal research method that uses a fact-based approach and analyzes legal concepts through social problems. The results obtained from this research are that the reduction in the use of single-use plastics provides a solution to the waste problem at Suwung Landfill so that less waste enters and if the reduction in the use of single-use plastics is applied more widely, plastic waste generation can be minimized, and regulations made by the government emphasize solutions from various aspects of the waste problem. However, many people still violate the regulations in the field.
Prosedur Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Pinjam Uang Yang Dilakukan Oleh Debitur Koperasi I Komang Eka Adi Putra; I Nyoman Sukandia; I Wayan Kartika Jaya Utama
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8069.130-137

Abstract

Cooperatives which regulate the movement of business fields in the formation of capital from the savings of its members regularly and continuously and can also be lent to its members in a practical, easy and fast way are called Savings and Loans Cooperatives for welfare purposes. That way the aim of establishing it is to make it easier for the community to make financial transactions easier, with the existence of a savings and loan cooperative that provides small interest but opportunities in capital can be cheap. With normative law implemented in the method used in this study, allowances from sources such as principles, principles, and legal literature are used in resolving cases of default on borrowing money in cooperatives. The results of this study are the results of evidence in court proceedings, evidence can be submitted by the plaintiff and the truth of the lawsuit and the defendant does not deny it. The proof of the case made the judge declare that it was legal to have defaulted on borrowing money within the scope of the cooperative.
Penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure (SOP) I Made Jaya Wiguna; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8070.138-144

Abstract

Football is a sport favoured by the Indonesian people. And though it has not yet achieved anything as high as the world, it has been an entertaining spectacle, with many talents in their youth, a stadium with international standards, to huge fans, Excessive fanaticism supported the club's cause of aggressive behaviour that sparked a riot when the pride team lost. As for the problem formula: 1. How is the law handling football fans' riots? 2. How would a member of the police ban for operating a football riot operating out of the standard operating procedure, resulting in loss of life? It's a normative legal research method. As a result of the debate over the management of the football fans' uncontained head of officer no. 1 in the year 2009, section 19 of the FIFA stadium ordinance section 19 b, sanctions from the police's handling of the pro-porter riot are not consistent with the soup of the poll's taking disciplinary justice, general and ethics code. The writer suggests that the government supplement the stadium to international standards with numbered CCTV and extra seats for the game. In this paper, determined that law enforcers on deescalating chaos regarding the people’s safety, must following the standard that given by the legislators to ensure the objectives of law itself, to protect her people.
Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumerta Wibawa, I Putu Devha Surya; Wijaya, I Ketut Kasta Arya; Wirawan, Ketut Adi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8076.165-170

Abstract

The high population correlates with the level of pollution that occurs, considering the high level of mobility of each person makes the need for transportation facilities even greater. The existence of so many workshops affects the surrounding environmental conditions. The formulation of the issues raised is (1) How are the legal protection efforts against the environment from pollution due to workshop business activities in Sumerta Village?, (2) What are the obstacles in environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village? This thesis research uses empirical legal research methods. The results of the study found that there were prevention efforts made to the environment from pollution due to workshop business activities, namely by conducting socialization from the Environment and Hygiene Service and Sumerta Village to workshop business actors. Obstacles in enforcing environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village there are several factors such as factors of legal facilities, law enforcement officials, facilities and facilities, licensing, public legal awareness of the environment, and a large number of workshops and even distribution make supervision difficult.
Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan Setiawan, I Putu Yudi; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8077.171-176

Abstract

The increase in population has led to a rapid increase in motor vehicle ownership. Motorized vehicles have become a basic necessity for some people. Ownership of motorized vehicles will be followed by obligations as taxpayers who must make tax payments. However, increasing the number of motor vehicle ownership does not necessarily increase public awareness to be obedient and aware of the obligation to pay taxes. This can lead to legal consequences for both the community and the government. This research aims to find out the regulation in the field of taxes responding to the lack of public awareness of tax payments. With the main problems that will be discussed in this study, namely 1) how is law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency, 2) What are the inhibiting factors in the enforcement of late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method, with a fact approach and legal concept analysis approach. The results of law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency are given a PKB notification letter given a notification letter of STNK validation and a late notice of tax payment, if it has not been replied to from the taxpayer, UPTD PPRD Bali Province in Tabanan Regency will impose penalties on taxpayers such as administrative penalties for interest / fines and inhibiting factors are the lack of awareness of taxpayers in paying motor vehicle taxes, transferring motorized vehicles without transferring names, vehicle owners moving residence.
Problematika Kejurusitaan dalam Menangani Perkara Pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Antara, I Wayan Eka; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Widyantara, I Made Minggu
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8078.177-182

Abstract

The legal system in Indonesia is based on colonial, ethnic and religious law. This regulation forms the basis for all court decisions, including general courts, state administrative courts, and religious courts. As for the problems: 1) How is the process for implementing jurors based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Bangli Regency Religious Court office? 2) What are the inhibiting factors for adversity in handling cases at the Bangli Regency Religious Court office? The purpose of this study is to understand the implementation of jursita based on article 103 of Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts at the Bangli District Religious Court and to understand the supporting and inhibiting factors of slump at the Bangli Religious Courts, to then find a solution. This study uses empirical methods. Empirical method used by the writer based by the data obtained by the writer from those people whom directly connected with the case matters written on the subject of this study. The bailiff must comply with the direction of the Chief Justice and submit announcements, reprimands, and court decisions in accordance with statutory provisions. If the parties do not provide accurate information, bailiffs may experience difficulties in carrying out their duties. However, they can still be informed about subpoenas by the local village head.
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak Pradnyandari, Ida Ayu Anggita; Mahendrawati, Ni Luh Made; Wesna, Putu Ayu Sriasih
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8079.183-190

Abstract

The Consumer Protection Act 0.8 of 1999 contains provisions regarding the rights and obligations that consumers and business actors have. For example, consumers who have not received legal justice in standard agreements that create business actors, seeing the phenomenon that occurs, namely agreements made by parking business actors for consumers who use parking services, basically to meet the needs of a significant number of consumers, to make it easier for parking business actors, agreements that made for consumers who use parking services to be printed in bulk in the form of standard clauses contained in parking tickets that are made unilaterally. However, this authority contains the potential for fraud for parking business actors through the existence of a clause that is not permitted. The contents of this clause are based on the UUPK which is a clause that contains the loading of the responsibility of the businessperson for the consumer which is contained under Article 18 paragraph 1. From this it can be said that there are still many parking business actors who, in stipulating standard clause agreements in the form of parking tickets, violate the provisions of the Protection Act. Consumers are related to the discrepancy of the clause in UUPK to obtain contractual justice for consumers. With the existence of an agreement that uses the standard clause it is not allowed so that the legal consequences according to the explanation of Article 18 paragraph 3 UUPK are null and void.
Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tabanan Ariskayanti, Ida Ayu Made; Wijaya, I Ketut Kasta Arya; Suryani, Luh Putu
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8080.191-196

Abstract

The problem of waste is a problem that never ends from year to year. The volume of waste always increases every year and causes various negative impacts on the environment and the sustainability of people's lives. The population is affected by the increase in waste volume. With this background, the problem formulation raised is how the implementation of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Waste Management in Tabanan City, and how the effectiveness of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 in Tabanan City. This research uses empirical legal research type, data collection techniques in this research are by conducting interviews and document studies. The results of the study found that Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste has been implemented quite well but has not been fully effective because there are still several obstacles in the implementation of the regulation, namely low awareness and knowledge of waste management and lack of facilities and infrastructure in managing waste. Sanctions against waste violators are subject to administrative sanctions in the form of verbal and / or written warnings, as well as fines.

Page 36 of 40 | Total Record : 396

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Preferensi Hukum More Issue