cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
preferensihukum@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
preferensihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465039     EISSN : 28099656     DOI : https://doi.org/10.55637/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 456 Documents
 33   34   35   36   37 
Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi PT. Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Radella Elfani; Busyra Azheri; Yulfasni
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan jasa konstruksi sering kali tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Salah satu contohnya adalah pemutusan kontrak yang terjadi pada proyek Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama pada akhir tahun 2021. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama, mengidentifikasi akibat hukum dari pemutusan kontrak, dan menyajikan solusi dari perspektif hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan membandingkan data lapangan dengan studi literatur dan ketentuan hukum normatif. Penelitian ini adalah kualitatif dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kontrak kerja. Hasil dari penelitian ini adalah Kepastian hukum sangat penting dalam mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi pada proyek peningkatan saluran drainase. Kepastian hukum dapat memberikan dasar yang kuat bagi proses pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan kontrak antara PT. Inanta Bhakti Utama dengan DPUPR, SSUK Nomor 45 angka 45.2 huruf d yaitu Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Kesadaran para pihak terkait mengenai konsep kesetaraan dan keadilan juga perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik kontrak kerja konstruksi.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Rohman Hakim
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan menggunakan sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ditindak secara hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara, menurut pendekatan yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan kejadian sebelumnya. Penggunaan narkoba yang melanggar hukum dilarang, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perlu tindakan hukum terhadap anak yang menggunakan narkoba, sistem peradilan pidana anak menggunakan strategi Keadilan Restoratif bersama dengan konsep pengalihan untuk melindungi anak-anak dari stigma. Namun, Rizky Arya Wisandi, seorang pemuda yang telah menyalahgunakan narkoba, mendapat hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori korban yang juga bertindak sebagai pelaku (self-victimizing victim), menurut viktimologi. Pemerintah sedang melakukan upaya yang luas dan beragam untuk mencegah dan memberantas penggunaan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda, serta menghilangkan anggapan bahwa masalah ini hanya masalah pemerintah dan harus diselesaikan bersama.
Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia Muhammad Luthfi; Yaris Adhial Fajrin; Andi Annisa Nurlia Mamonto; Ahmad Nilnal Munachifdli Ula
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak adalah isu penting dalam hukum keluarga yang melibatkan dua doktrin hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata yang mengatur aspek legal formal pengangkatan anak dan hukum Islam yang memiliki perspektif agama terhadap hubungan nasab dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua doktrin ini dapat diaplikasikan secara harmonis dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mengakui pengangkatan anak sebagai proses hukum yang sah dan memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung. Sementara itu, hukum Islam memandang pengangkatan anak sebagai perbuatan diperbolehkan dalam agama, namun tidak mengubah status nasab anak.Kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak menunjukkan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai hukum dari kedua doktrin tersebut untuk menciptakan kerangka hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk mengetahui asal-usulnya dan hak untuk memiliki identitas hukum yang jelas, harus menjadi perhatian utama dalam praktik pengangkatan anak. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi hukum pengangkatan anak di Indonesia dan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum perdata dan nilai-nilai agama dalam praktik pengangkatan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan dan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Truk yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby) Haniyah; Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S; Gunawan Tondo Rahardjo; Tito Novian Ardiansyah
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum kususnya truk disebabkan olek faktor kealpaan dari pengemudi. Penelitian ini menganalisis penerapan tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Indonesia dengan studi kasus penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam putusan Nomor: 1535/Pid.B/2019/PN.Sby. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan studi kasus disimpulkan bahwa kecelakaan truk menabrak sepeda angin yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jl. Raya Soekarno Hatta, akibat dari sopir yang kurang konsentrasi telah memenuhi unsur perbuatan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan yang di sebabkan oleh kealpaan pengemudi truk yang menimbulkan korban jiwa baik luka ringan, luka berat, ataupun meninggal dunia diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat Di dalam UU LLAJ No.22 tahun 2009.
Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Adi Herisasono; Anggraini Rosiana Efendi; Oscha Davan Kharisma
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence as a form of crime is often difficult to prove in the criminal justice system. Terlebih lagi, kekerasan seksual seringkali dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), diharapkan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Penelitian ini menganalisis Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Melalui penelitian normatif, diketahui bahwa pada UU TPKS memperluas alat bukti yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga lebih menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman untuk meminimalisir multitafsir oleh para penegak hukum. Dengan diakuinya informasi, dokumen, dan perekaman elektronik, serta keterangan saksi testimonium de auditu yang terkait dengan tindak pidana tersebut, perkara tersebut dapat dilakukan proses hukum. Dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, faktor-faktor pendukung dan penghambat menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Faktor-faktor pendukung mencakup kemungkinan pembuktian tanpa bukti fisik, perlindungan yang lebih jelas bagi korban, peran saksi ahli yang ditingkatkan, serta dukungan sosial dan budaya. Sementara itu, faktor-faktor penghambat meliputi perbedaan penafsiran tindak pidana kekerasan seksual, masih kurangnya struktur unit penegak hukum yang memadai, dan adanya kultur atau budaya hukum yang cenderung mendiskreditkan korban.
Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Perspektif Advokat Kota Medan Denni Herdiansyah; Sukiati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebelum PNS bercerai, mereka harus mendapatkan surat izin atasan sesuai ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Surat izin atasan dapat menjadi sarana bagi atasan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada PNS. Atasan dapat memberikan masukan kepada PNS mengenai dampak perceraian terhadap karier dan kehidupan pribadinya. Perceraian PNS yang tidak menyertakan izin atasan bisa berpotensi tidak diterimanya gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang juga dapat mengakibatkan sanksi disiplin terhadapnya. Tujuan penelitian ini hanya berfokus pada memahami urgensi surat izin atasan dalam Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk dari perspektif Advokat Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil analisis menunjukan bahwa perceraian PNS Dalam Putusan No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon yang tidak mengantongi surat izin atasan yang di dalam putusan Pemohon sudah berupaya untuk mengajukan surat izin atasan akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan atas izin yang diajukan. Hakim menimbang pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Pada akhirnya, permohonan talak Pemohon dikabulkan dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj’i kepada istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Temuan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan Bagi masyarakat pada umumnya, temuan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan mengenai perlunya surat izin atasan dalam pengajuan perceraian bagi PNS.
Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn) Wahyuda; Fauziah Lubis
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan agar mengetahui keabsahan adopsi oleh seseorang yang belum menikah perspektif maslahah mursalah dan bagaimana hukum mengatur pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian dengan memposisikan hukum sebagai sistem norma. Adapun sistem norma tersebut ialah tentang asas - asas, kaidah, norma hukum , undang – undang , penetapan pengadilan, serta doktrin. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendapat hukum sebagai dasar untuk menentukan benar maupun tidaknya suatu peristiwa sebagaimana diatur oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder yang di dapatkan dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, Peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, Pandangan para ahli (doktrin). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, dengan menggunakan sumber hukum primer seperti Peraturan Perundang- undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan pengangkatan anak (adopsi), teori hukum serta Putusan Pengadilan. Hasil Pembahasan, Dalam Islam, bagi seseorang yang ingin mengadopsi anak itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak memutus hubungan darah antara orang tua dengan anaknya. Anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkat mereka, namun harus melalui wasiat wajibah yang ketentuan harta tersebut tidak lebih 1/3 harta warisan orang tua barunya. Pada penetapan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, Majelis Hakim bisa saja menolak permohonan Pemohon karna tidak memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi meskipun putusan Majelis Hakim bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, Hakim tetap mengabulkan permohonan Pemohon yang mana pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya tidak bertentangan dengan maslahah mursalah.
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial Anak Agung Ayu Indira Diana Dewi. S; Ni Luh Made Mahendrawati; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In everyday life, a person often becomes a victim of crime in the form of other people's crimes. Protection goes beyond these boundaries, so law enforcement is used against criminals to protect their rights. Forced defense cross-border criminals are often prosecuted for crimes they have committed, even if the criminals act in self-defense. Referring to the problems above, the formulation of the problems discussed are: 1). To what extent do the legal arrangements for the criminal act of compulsory defense go beyond the limits? 2). What is the legal protection for perpetrators of cross-border crimes in forced defense? Discussions were held on the formulation of questions. Namely: 1. Legislative provisions regarding extrajudicial criminal defense actions are regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and are clearly defined in Section 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Basically, being forced to defend against attacks. 2. The form of legal protection for the perpetrators of the crime of murder is contained in article 338 of the Criminal Code and is an additional mandatory defense to article 49 paragraph 2 of the Criminal Code.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Denpasar Terhadap Pembangunan di Kota Denpasar Anak Agung Bagus Brameswara Somanatha; I Gusti Bagus Suryawan; I Wayan Arthanaya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In carrying out the rhythm of regional government that goes hand in hand with the functions of the legislature, regional budgets and controls that are implemented, success is reflected in the Regional Government, with the DPRD as the pawn of the regional government, the regional functions are increasing with the existence of a regional executive body and also the Representative Council Area. The problems are 1). How is the Oversight Function Implementation of the Denpasar Municipal DPRD towards the sustainability of Development in the City of Denpasar? 2) What factors influence the oversight performance of the Denpasar City DPRD? By applying the empirical method in this study, the field facts became the basis of the research, with primary and secondary data which became a reference in the formation of research that was analyzed and studied to become a source of descriptive legal material when it was about to become a conclusion. The conclusions in the study, Implementation of the Supervisory function of the Denpasar Municipal DPRD for the sustainability of development in the City of Denpasar.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Ayu Putri Arisandy; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In everyday life, a person often becomes a victim of crime in the form of other people's crimes. Protection goes beyond these boundaries, so law enforcement is used against criminals to protect their rights. Forced defense cross-border criminals are often prosecuted for crimes they have committed, even if the criminals act in self-defense. Referring to the problems above, the formulation of the problems discussed are: 1). To what extent do the legal arrangements for the criminal act of compulsory defense go beyond the limits? 2). What is the legal protection for perpetrators of cross-border crimes in forced defense? Discussions were held on the formulation of questions. Namely: 1. Legislative provisions regarding extrajudicial criminal defense actions are regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and are clearly defined in Section 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Basically, being forced to defend against attacks. 2. The form of legal protection for the perpetrators of the crime of murder is contained in article 338 of the Criminal Code and is an additional mandatory defense to article 49 paragraph 2 of the Criminal Code.

Page 35 of 46 | Total Record : 456

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Preferensi Hukum More Issue