Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERANAN DOKTER JIWA DAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Rengganis, Vincensia Mutiara]]>;
<![CDATA[Sukma, Dara Pustika]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84259
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi saksi dokter jiwa dan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu dengan meneliti kasus percobaan pembunuhan dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan pola pikir silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dokter jiwa dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah menerangkan hal-hal yang masih perlu diketahui oleh hakim atau terkait Visum et Repertum Psikiatrikum yang dibuatnya guna membantu hakim dalam melihat dan menentukan kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa. Sementara itu, peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah memberikan keyakinan kepada hakim dalam menentukan kemampuan betanggung jawab pada terdakwa melalui pendapatnya yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN E-MAIL SEBAGAI DIGITAL EVIDENCE MENURUT UU ITE ]]>
<![CDATA[Violiandari, Aloysia Gesya]]>;
<![CDATA[Harjono, Harjono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84116
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara perdata terkait kekuatan pembuktian e-mail sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perdata dengan menggunakan UU ITE dan ketentuan lain yang berkaitan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bahwa e-mail merupakan alat bukti yang sah dan mengetahui kekuatan pembuktian e-mail sebagai digital evidence dalam sengketa perdata menurut UU ITE. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa e-mail sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. E-mail merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam sengketa perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdata bahwa kedudukan e-mail dan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti tulisan/surat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Email dan hasil cetaknya memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan surat asli, seperti akta otentik. Kekuatan tersebut bersifat lengkap, sempurna, dan mengikat bagi para pihak, asalkan memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan persyaratan materiil dalam Pasal 6 UU ITE.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA PENCABULAN ANAK DENGAN PEMBERATAN ]]>
<![CDATA[Nadya, Laura]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84273
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dengan pemberatan dengan putusan berjenis pemidanaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan telah sesuai dengan KUHAP, khususnya Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan pemberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Byw. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada kasus pencabulan anak dengan pemberatan ini, hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga Terdakwa dapat dipidana.]]>
<![CDATA[RAGAM FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PENJATUHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK ]]>
<![CDATA[Nastiti, Denis Dwi]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83952
<![CDATA[Artikel ini fokus mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menolak pidana tambahan kebiri kimia pada perkara pencabulan terhadap anak beserta ragam faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dengan studi dokumen dan studi bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim atas penolakan pidana tambahan kebiri kimia Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Smn didasarkan pada aspek yuridis maupun non yuridis. Selain melalui fakta-fakta persidangan terdapat ragam faktor pengaruh lain yang memengaruhi pertimbangan hakim yaitu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, resistensi dokter di Indonesia, faktor hak asasi manusia dan faktor konsep kepemilikan tubuh.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 929/PID.B/2023/PN LBP) ]]>
<![CDATA[Sukma, Allodya]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83863
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis Hakim mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti dalam menemukan kebenaran tindak pidana yang terjadi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat berupa visum et repertum Nomor: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.]]>
<![CDATA[LEGAL REASONING HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA TERHADAP PERKARA DESERSI ]]>
<![CDATA[Kafi, Muhammad Izzul]]>;
<![CDATA[Soehartono, Soehartono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84605
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan bagaimana prosedur pelaksanaan peradilan in absentia terhadap perkara tindak pidana desersi yang merupakan sebuah jalan tengah dalam suatu persidangan ketika terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh oditur militer. Bahwa dalam pelaksanaan peradilan in absentia ini pada perkara Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 membutuhkan legal reasoning hakim atau yang biasa disebut pertimbangan hukum hakim atau ratio decidendi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa desersi pada Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 sesuai dengan perspektif teori pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan hasil telaah Penulis terkait pembahasan mengenai tindak pidana desersi yang dilaksanakan secara in absentia sudah sesuai dengan rumusan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, sehingga ketika peradilan in absentia ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim tidak menghilangkan hak terdakwa dalam acara persidangan sesuai rumusan pada Pasal 196 KUHAP mengenai hak-hak terdakwa dalam persidangan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PUTUSAN RESTITUSI ]]>
<![CDATA[Harumi, Puspa Indah]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83923
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana eksploitasi orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi orang dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif karena mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai pendekatan penelitian. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku serta artikel terkait. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi dalam putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam amar putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr mengenai penjatuhan restitusi, para hakim belum mencantumkan dengan jelas mengenai rincian besaran restitusi masing-masing terdakwa, jangka waktu pembayaran restitusi oleh terdakwa, dan penetapan sita harta kekayaan apabila tidak sanggup membayar restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ]]>
<![CDATA[Anggara, Naufal Zharif]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83773
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP dan mengetahui jenis-jenis pidana. alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan diterapkan dengan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di persidangan harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim juga dalam mengambil keputusan harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi pada saat penganiayaan terjadi, surat visum et repertum yang diberikan oleh dokter dari rumah sakit, dan terakhir keterangan terdakwa sendiri. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG PENUNTUTANNYA DILAKUKAN TERPISAH (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Sianipar, Ester Natalia]]>;
<![CDATA[Aldyan, Arsyad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84368
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dipertimbangkan oleh hakim karena telah memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus pelaku bersalah karena melakukan tindak pidana narkotika.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Saksi, Narkotika Abstract: This article describes and examines the issue of the judge's consideration of the testimony of witnesses whose prosecution is carried out separately in decision number 338/Pid.Sus/ 2021 / Fr. Yyk. This study is a normative legal research that uses a case approach (case approach). The types of legal materials used consist of primary legal materials, and secondary legal materials with data collection techniques used in this study, namely the study of documents (literature). The results of the study and discussion showed that the testimony of witnesses whose prosecution was carried out separately was considered by the judge because it had given confidence to the judge in deciding the perpetrator guilty of committing narcoticscrimes.Keywords: Judge’s Consideration; Sanctions; Narcotics]]>
<![CDATA[LEGALITAS KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK ]]>
<![CDATA[Wardani, Riska Putri]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83916
<![CDATA[This article analyzes the value and strength of evidence in the use of testimonium de audituwitnesses in proving the crime of child molestation. Basically, in the KUHAP regulates witnesses and witnessstatements, namely that the information given by a witness in a trial must be information that he heard,saw and experienced himself. The purpose of this article is to prove whether the Pelalawan District Courtdecision Number 44/Pid.Sus/2021/Pn Plw is in accordance with the provisions of criminal procedural law.The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied.The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used areprimary legal materials and secondary legal materials.]]>
