Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
503 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis Online ]]>
<![CDATA[Taofan, Muhammad Raka]]>;
<![CDATA[Afrizal, Teuku Yudi]]>;
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13326
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis online. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif atau bisa juga disebut penelitian doktriner dengan menggunakan Undang-Undang yang relevan bagi penelitian ini sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi ada pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), serta terdapat sanksi pidana maupun perdata di dalam UU PDP yang bisa diterapkan kepada para pelanggar data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, UU PDP muncul sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya UU PDP bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat terkhususnya dalam hal perlindungan data pribadi. Dan sanksi-sanksi yang tertulis pada UU PDP diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar data pribadi. Saran dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan sosialisasi bagi masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka sendiri, serta masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang bisa ditempuh apabila data pribadi mereka disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dengan mengikuti sosialiasi yang dilakukan oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap perjanjian endorsement (jasa promosi) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial instagram ditinjau dari perspektif kitab undang undang hukum perdata ]]>
<![CDATA[Nisa, Rauzatul]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>;
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16277
<![CDATA[This research aims to find out what form of legal protection there is for endorsement agreements (promotional services) made by celebgrams on Instagram social media from a Civil Code perspective, as well as to find out what form endorsement agreements (promotional services) made by celebgrams on Instagram social media look from. Civil Code perspective. This research uses a normative juridical method which places the law as a norm. The result of this research is that the form of legal protection for endorsement agreements made by celebs on Instagram social media can refer to Article 1320 of the Civil Code, that the agreement is valid based on the conditions for the validity of the agreement. However, it can be detrimental to the online shop because of the imbalance in the position of the parties caused by the agreement mechanism which is only through agreeing to the terms and conditions made unilaterally by the celebgram, without any negotiation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN (Studi Penelitian Di Sams Aesthetic Beauty Medan) ]]>
<![CDATA[Putri, Nurhaliza]]>;
<![CDATA[Manfarisyah, Manfarisyah]]>;
<![CDATA[Muksalmina, Muksalmina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16867
<![CDATA[Currently, there are many illegal activities happening in several beauty clinics. Therefore, this study discusses legal protection for consumers who experience facial damage after receiving treatments at Sams Aesthetic Beauty in Medan, as well as the forms of compensation obtained by consumers who suffer such damage. This research uses an empirical juridical method with a literature review and field research approach, focusing on descriptive analysis. Based on the research findings, Sams Aesthetic Beauty Clinic provides informed consent forms or agreements as legal protection for consumers before undergoing treatments. The compensation received by consumers includes continuous consultations with doctors, and the clinic takes responsibility to provide appropriate treatments to address facial issues until the consumer's face returns to its original condition at no additional cost.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fahlevy, Muhammad Reza]]>;
<![CDATA[akli, zul]]>;
<![CDATA[hidayat, hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17087
<![CDATA[Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengutamakan model pemidanaan restorative justice. Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan edukatif dipergunakan sebagai suatu wujud sistem tindakan yang berlaku saat ini. Melalui memerhatikan kewajiban dan hak-hak anak dan memberikannya sebuah perlakuan yang bisa mengembangkan atau memajukan anak. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Oleh karena itu, Pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, di samping hakim memerhatikan unsur-unsur dari kebijakan yang didakwakan, hakim pun bisa memerhatikan rasa keadilan keadaan dari seorang anak yang bermasalah dengan hukum, dengan demikian pada pembuatan putusannya, bisa didapatkan keputusan yang adil, yakni terhadap pelaku kejahatan maupun korban, upaya yang perlu didahulukan untuk menangani permasalahan anak yang berbuat tindak pidana yakni mengutamakan aspek kemasalahatan anak pada waktu mendatang, dengan demikian pembinaan harusnya lebih dikedepankan, tapi harus ditinjau juga dari aspek jera pada anak. ]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP IMPLEMENTASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LIGKUNGAN PADA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PT. SUMATERA ENERGI LESTARI KABUPATEN PAKPAK BHARAT ]]>
<![CDATA[Berutu, Muhammad Rizky]]>;
<![CDATA[Muhibuddin, Muhibuddin]]>;
<![CDATA[Abidin, Zainal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13325
<![CDATA[Carrying out any development not only triggers economic growth, but also has an influence on natural resource utilization patterns and risks to the environment such as environmental damage and pollution. To maintain the stability of natural resource utilization patterns, supervision is necessary. The authority to supervise development that has an impact on the environment in Pakpak Bharat district is the Pakpak Bharat District Environmental Service. This research aims to analyze the supervision carried out by the Environmental Service regarding the implementation of environmental management and environmental monitoring efforts in the construction of hydroelectric power plants in the Pakpak Bharat Regency area, as well as the efforts made to address the legal implications arising from the construction of hydroelectric power plants by PT.- Sumatra Energi Lestari. The method used in this research is an empirical method with the nature of the research used being descriptive, the data sources used are primary data and secondary data. Based on the results of the study showed that the supervision of the Environmental Service was conducted based on Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, namely direct and indirect supervision. Even so, but in the practice of supervision that has not been carried out as optimal as possible. In addition, the efforts of the Pakpak Bharat Regency Government in addressing the damage to the environment caused by the construction of PT. Sumatera Energy Lestari Power Plants issued a policy that refers to Article 76 of Law Number 32 Year 2009, namely the dismissal of temporary development. The author's suggestion is that the Environmental Service should improve its supervision further and provide training to improve the quality of supervision for environmental supervisors and take firm action against perpetrators of environmental damage or pollution, both in terms of administration and recovery fines.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMANFAATAN HASIL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Penelitian pada BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Bener Meriah) ]]>
<![CDATA[Sahrani, Khairi]]>;
<![CDATA[Amrizal, Amrizal]]>;
<![CDATA[Fatahillah, Fatahillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16230
<![CDATA[Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk upaya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dan Desa. Salah satunya adalah BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Kabupaten Bener Meriah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk Pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untulk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keefektifan pemanfaatan hasil usaha BUMK Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pemanfaatan hasil usaha BUMK Sejahtera Sedie Jadi Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam pemanfaatan hasil usaha BUMK belum sepenuhnya berjalan efektif, namun sebagian besar telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini karena dari hasil BUMK tersebut, Kampung sudah memiliki aset diantaranya kebun Kampung, pakaian karnaval yang dapat disewakan dan hasil usaha juga digunakan untuk membantu masyarakat Kampung dalam bentuk kegiatan sosial melalui hibah. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan hasil usaha terletak pada rendahnya SDM Kampung Sedie Jadi dimana masih terdapat masyarakat yang tidak menepati kesepakatan dalam lingkup BUMK. Upaya penyelesaian yang ditempuh adalah dengan memberikan peringatan kepada masyarakat dan keringanan untuk masyarakat agar dapat menepati kesepakatan yang telah disetujui.Kata kunci: Efektivitas, Hasil Usaha, Badan Usaha Milik Desa, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ]]>
<![CDATA[Tumangger, Riska Andriani]]>;
<![CDATA[Johari, Johari]]>;
<![CDATA[Husni, Husni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16654
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Simpang Selayang dan Apakah Kendala dalam membrikan perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier. Analisis data secara Kualitatif. Perlindungan hukum bagai anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Simpang Selayang diberikan oleh Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Medan Provinsi Sumatra Utara melalui adanya laporan, rujukan kesehatan, bantuan hukum, rujukan dan rehabilitas sosial serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Tetapi dalam penerapannya belum maksimal karena terdapat beberapa kendala, kendala pelaksanaan perlindungan anak tersebut adalah terkait sarana prasarana kurang terutama tidak adanya rumah aman bagi anak sehingga rehabilitas tidak berjalan dengan maksimal, kurangnya pola pikir masyarakat tentang perlindungan anak, serta kurangnya sumberdaya manusia untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial secara maksimal di Simpang Selayang. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap kendala tersebut karena belum adanya rumah aman sehingga anak di titipkan di panti asuhan, melaksanakan sosialisasi, serta kurangnya sunberdaya manusia seperti tidak adanya psikolog khusus maka anak bercerita kepada anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK TIRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011) ]]>
<![CDATA[Muslim, Muslim]]>;
<![CDATA[Jamaluddin, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[faisal, faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17196
<![CDATA[Seseorang yang meninggal dunia akan meninggalkan dua hal. Pertama ahli waris dan yang kedua harta peninggalan. Penelitian ini membahas tentang sistem hukum di indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri yang lahir dari perkawinan poligami dan pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta warisan terhadap anak tiri dari perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, bersifat deskriptif. Disimpulkan bahwa Pewaris yang mempunyai istri lebih dari seorang (poligami), maka harta bersama pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan istri yang terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya. Dalam pembagian warisan selain yang sudah jelas bagiannya menurut hukum agama Islam juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TINDAK PIDANA SODOMI DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ]]>
<![CDATA[Nadhirah, NADHIRAH]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13089
<![CDATA[Dalam menjalankan syariat Islam Aceh memberlakukan Qanun. Salah satu pengaturan dalam Qanun terdapat Sanksi pidana terhadap pelaku homoseksual yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun pengaturan tersebut masih kurang dan perlu adanya penambahan pengaturan. Apalagi terhadap korban yang berstatus sebagai anak-anak pada mana dasarnya memiliki perlindungan khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana sodomi menurut Qanun dan menurut Undang-Undang perlindungan anak beserta keefektifannya dan bagaimana pengaturan untuk tindak sodomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas. Hasil dari penelitian, Di dalam Qanun sudah di atur dengan khusus mengenai sodomi disebut dengan liwath sedangkan istilah sodomi dikenal sebagai salah satu bentuk pencabulan dalam peraturan perundang Undangan di Indonesia. Didalam Undang-Undang perlindungan Anak sebagai korban pelaku akan mendapat tambahan hukuman yang dilipat gandakan pabila korban tersebut memiliki keterkaitan hubungan kekeluargaan atau kerabat dekat dan Anak sebagai korban akan mendapatkan penanganan khusus hingga menjamin masa pemulihan sedangkan pada Qanun pengaturan tersebut belum terlaksanakan yang mana hal terpenting inilah yang menjadikan Qanun masih kurang dalam pelaksanaan penanggulangan kasus berkelanjutan sodomi sebab potensi korban sebagai pelaku sangat besar pabila tidak ada rehabilitasi secara tuntas. Disarankan Kepada Pemerintah maupun penegak hukum Daerah Aceh agar dapat melaksanakan hal terpenting dari pencegahan kasus berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan terkait psikis anak atau adanya dampingan psikiater dalam pemulihan korban tindak pidana sodomi pada Qanun yang menyangkut perlindungan korban Anak/Anak sebagai korban, sebagaimana Undang-Undang perlindungan Anak yang menjamin pemulihan mental korban sampai masa pemulihan total. Kata Kunci: Pengaturan sodomi, Perlindungan Anak, rehabilitasi ]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA SANTRI DI KAMPUNG JELOBOK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ]]>
<![CDATA[Azmi, Husnul]]>;
<![CDATA[Aksa, Fauzah Nur]]>;
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16087
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab pendistribusian zakat fitrah kepada santri berdasarkan praktiknya. Selanjutnya penelitian ini bertuan untuk memaparkan pandangan hukum fiqh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap kesalahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang didistribusikan kepada santri di kampung Jelobok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, data dalam penelitian ini di proleh dengan cara melakukan penelitian lapangan (fiel research) sebagai data primer sebagai data utama, kemudian sebagai data sekunder sebagai data pendukung penelitian ini di lakukan dengan cara kajian kepustakan (library research). Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penyebab zakat fitrah didistribukan kepada santri di kampung Jelobok dikarenakan santri digolongkan kepada golngan mustahiq fi-sabilillah dengan praktik pendistribusian zakat fitrah didistribusikan didalam masing-masing dusun di kampung Jelobok beras yang menjadi zakat fitrah diserahkan oleh para muzakki (wajib zakat) kepada panitia kemudian panitia membagikan kepada para mustahiq termasuk santri. Pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok berdasrkan hukum fiqh pendisrtibusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai dengan pendapat para ulama fuqaha`. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok pendisrtibusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai syari`at Islam. Kesalahan dalam menditribukan zakat fitrah terdapat pula kesalan lain yaitu zakat fitrah didistribusikan kepada guru ngaji yang digolongkan kepada golongan mustahiq ibnu-sabil.]]>
