Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
503 Documents
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khairunnisa, Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Hamdani, Hamdani]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.15577
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis telrkait keabsahan hulkulm pelrjanjian selwa rahim (sulrrogatel mothelr) jika ditinjaul belrdasarkan pelrspelktif hulkulm pelrdata Indonelsia, akibat yang ditimbulkan serta ulpaya yang dapat dilakulkan olelh pelmelrintah. Perkembangan teknologi di bidang kedokteran telah berhasil menciptakan program - program yang menjadi jawaban bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan dengan cara alamiah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ibu pengganti atau yang kerap disebut sewa rahim (surrogate mother). Namun praktik ini mulai mengalami perubahan makna juga menimbulkan banyak permasalahan sehingga melnjadi topik pelrdelbatan yang dikaitkan delngan kelbelradaan pelrelmpulan, eltika, hulkulm, dan sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa rahim (surrogate mother) tidak sah sebagai suatu perjanjian dan harus batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian sewa rahim (surrogate mother) juga menimbulkan akibat dan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat, seperti ibu pengganti yang dicap buruk di masyarakat, tidak adanya kepastian status anak, serta terjadi konflik jika ibu pengganti tidak mau menyerahkan anak tersebut. Pemerintah selaku regulator memiliki peran dan kewenangan untuk mengupayakan regulasi dan kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang terkait perjanjian sewa rahim (surrogate mother). Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Rahim, Peraturan Hukum]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA GUGATAN PENGGUGAT PENYANDANG DANA (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Husna, Najya]]>;
<![CDATA[Jumadiah, Jumadiah]]>;
<![CDATA[Aksa, Fauzah Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pertimbangan hakim dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan. Pengadilan adalah lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tanggung jawab dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Di lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusan. Putusan hakim ini akan menimbulkan konsekuensi hukum, dimana apabila terjadi terkait penyandang dana, terdapat hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, dan para pihak terikat dengan isi putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan perundang-undangan, yaitu pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Peneliti menjabarkan aturan yang memiliki hubungan langsung dengan dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyandang dana perkara No. 7/Pdt.G/2023/PN Lsm. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti ini adalah Majelis Hakim menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat I tidak sah dan tidak berlaku sebagai undang-undang. Menyatakan bahwa tergugat I wanprestasi atas perjanjian antara penggugat dan tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2009. Dan menghukum Penggugat untuk membayar kasus buaya sebagai masalah RP. 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab PT. Alfariya Trijaya Tbk (Alfamart) Terhadap Uang Kembalian Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Fadia, Nisa]]>;
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>;
<![CDATA[Kurniasari, Tri Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14291
<![CDATA[The practice of diverting change under the pretext of donation ia often carried out by several retail traders in Indonesia PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk regarding the transfer of consumer money back info donations base on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.This study aims to determine Alfamart's responsibility for the use of consumer change diverted to donations in terms of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and to determine the legal consequences for Alfamart if there is a violation in the process of using consumer change diverted to donations.This research uses qualitative research methods and empirical juridical approaches. The results of the research show that PT SAT's responsibility to the community who agreed to donate the money from the transaction is to give all the donations collected to the recipient foundations and ensure that the donations are actually used so that they are beneficial to those in need. The legal consequences are that business actors who violate the provisions of the GCPL are punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)It is suggested that PT SAT is expected to be responsible for the collection and distribution of donations to the recipient foundation. Alfamart business actors should provide direction to cashier officers who deal directly with consumers in buying and selling transactions to explain in advance about the distribution of donation funds clearly so that consumers know that the money they donate is not misused.]]>
<![CDATA[TINJAUAN VICTIMOLOGI TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[ainun, Nur]]>;
<![CDATA[Asmara, Romi]]>;
<![CDATA[Johari, Johari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16274
<![CDATA[This research aims to find out how to provide legal protection from a victimology perspective and also from the types of rights and facilities for children with disabilities by fulfilling the requirements of the law regarding sexual violence against children by having protection from the witness and victim protection agency (LPSK) and the commission. child protection (KPAI) in providing protection to children with disabilities in Indonesia. This research uses a normative juridical legal research method which uses secondary data sources collected which are descriptive in nature. The result of this research is to provide legal protection from a victimology perspective and also from the types of rights and facilities for children with disabilities by fulfilling the requirements of the law regarding sexual violence against children by having protection from the witness and victim protection agency (LPSK) and the commission. child protection (KPAI) in providing protection to children with disabilities in Indonesia, as well as paying attention to the human rights of children with disabilities. Keywords: Legal Protection, Rights to Facilities, Children with Disabilities]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Bireuen) ]]>
<![CDATA[Sofiya, Sofiya]]>;
<![CDATA[Akli, Zul]]>;
<![CDATA[Subaidi, Joelman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16900
<![CDATA[Masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana upaya, dan kendala Kejaksaan melakukan penerapan mediasi restorative justice sebagai bentuk penyelesaian pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menerapkan restorative justice pada kasus penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat deskriptif. Untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasanya upaya penerapan restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen menerapkan mediasi pada program restorative justice dilakukan dengan Upaya penghentikan penuntutan penanganan kasus pidana penganiayaan sesuai dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kendala dalam penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan di kejaksaan negeri bireuen Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sulitnya menyatukan pendapat antara korban dan pelaku agar menemui sebuah kesepakatan bersama, manajemen waktu yang tidak dipenuhi baik oleh korban maupun pelaku, dan belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat memudahkan melakukan mediasi pada program restorative justice. Saran kepada penegak hukum khususnya pada tingkat kejaksaan agar dapat memberikan arahan kepada pihak kepolisian agar mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, agar masyarakat paham bahwa penyelesaian perkara secara restorative justice juga bisa dilaksanakan pada tingkat kepolisian. Dan juga supaya meminimalisir perkara yang dilipahkan ke kejaksaan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Putra, Fhandio Akbar]]>;
<![CDATA[Husni, Husni]]>;
<![CDATA[Hidayat, Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17259
<![CDATA[This research aims to find out and analyze the process of applying restorative justice to criminal acts of theft and the effectiveness of applying restorative justice to criminal acts of theft. Theft does not only happen to the general public, but can also affect agencies and organizations. This incident caused considerable concern in the community, because they were dissatisfied with the results produced by the criminal justice system. The crime of theft in Indonesian law is classified as a crime related to property in the Criminal Code. It is specifically stated in the second book, Chapter XXII, Articles 362 to 367. The presence of restorative justice is a solution and answer to the anxiety that occurs in society. This research uses empirical research methods and an empirical juridical approach. Data was obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. Based on research results, the process of applying restorative justice to criminal acts of theft at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office is in accordance with Prosecutor's Regulation number 15 of 2020. Throughout 2023, there will be at least two cases resolved with restorative justice at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office. Then the effectiveness of the application of restorative justice to criminal acts of theft at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office can be said to be quite effective, which can be seen from all the cases that have been carried out using restorative justice which were rejected as measured by the SPDP (Order to Commence Investigation) from the Police.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG MENGALAMI LIKUIDASI (STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG PEMATANG SIANTAR) ]]>
<![CDATA[Purwati, Dita]]>;
<![CDATA[Herinawati, Herinawati]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14763
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami likuidasi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kedudukan hukum nasabah AJB Bumi Putera 1912 atau pemegang polis jika berdasar Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterprestasikan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut apakah yang menjadi hambatan bagi penanggung dan upaya yang telah diterapkan dalam pelaksananaan proses likuidasi di AJB Bumiputera 1912 di Pematang Siantar.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan (field research) studi kepustakaan ( library research) lokasi penelitian dilakukan pada kota Pematang Siantar, dengan menggunakan metode purposive sampling yang kemudian dilakukan analisis data terhadap masalah tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak ditemukannya peraturan yang jelas yang mengatur terntang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi ini, sehingga pemegang polis yang rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini. Jika pada asuransi lain memiliki kedudukan sebagai konsumen, akan tetapi khusus untuk AJB Bumi Putera 1912 pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha asuransi yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera sehingga tidak ada kejelasan pula mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis AJB Bumi Putera. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi putera dapat ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, likuidasi dan kepailitan ]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh No.6 /JN/2023/Ms.Bna) ]]>
<![CDATA[Rahmahtillah, Rahmahtillah]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16783
<![CDATA[Putusan No.6/JN/2023/Ms..Bna merupakan salah satu bentuk putusan yang belum memenuhi standar pembuktian. Hal ini berkaitan dengan alat bukti yang digunakan hakim sebagai pertimbangan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Permasalahan yang akan dibahas adalah standar pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian serta melihat kedudukan saksi a de charge di dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penellitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu standar pembuktian pada Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna belum terpenuhi karena hakim mempertimbangkan kedudukan saksi testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kemudian dipersandarkan dengan putusan MK No.65/PUU-viii/2010, dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi fakta, artinya saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana dan memiliki kekuatan pembuktian. Kedudukan saksi A de Charge juga terpengaruh kekuasaan hakim untuk dapat menolak atau menerima.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Milhan]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sastro, Marlia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17104
<![CDATA[Membahas hukum pidana di Indonesia, dimulai dari KUHP Lama hingga KUHP Baru. Kritik terhadap KUHP Lama mendorong perlunya reformasi hukum untuk memperkuat supremasi hukum, sehingga dalam KUHP Lama mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konsep asas legalitasnya. Meskipun dalam KUHP Baru dipertahankan asas legalitas, namun rancangan dalam implementasinya diperluas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk tindak pidana adat, yang menimbulkan perdebatan akademik yang cukup krusial dengan KUHP Lama.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dalam memperoleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku referensi dan sumber-sumber internet yang relevan. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode kualitatif, dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Baru mengakibatkan perubahan dalam pengaturan asas legalitas dibandingkan dengan KUHP Lama. KUHP Baru secara eksplisit menguatkan asas legalitas yaitu larangan penafsiran analogi serta pengakuan dalam hukum adat. Sedangkan KUHP Lama pengaturan asas legalitas nya tidak dipertegaskan dalam mencapai kepastian hukumnya yaitu mengunakan penafsiran analogi serta tidak mengakui hukum adat dilingkungan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN SARAK OPAT DALAM PERKAWINAN ADAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Yanti, Rahma]]>;
<![CDATA[Manfarisyah, manfarisyah]]>;
<![CDATA[Malahayati, Malahayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14460
<![CDATA[ AbstractThis research aims to determine the role of sarak opat in Gayo traditional marriages in Central Aceh district. The research method used is normative juridical, analytical descriptive. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative by explaining and answering in detail the problems to be studied. The results of the discussion show that sarak opat is a customary institution in Gayo society so that those who violate customs will be subject to customary sanctions, just as in Gayo traditional marriages it is prohibited to carry out patrilineal marriages because in one party there is still one structure. Therefore, traditional institutions impose sanctions on perpetrators based on the cause of the perpetrator's actions, including heavy and light sanctions. Keywords: The Role of Sarak Opat, Imposing Customary Sanctions, Gayo Traditional Marriage. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sarak opat dalam perkawinan adat Gayo dikabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, deskritif analitis. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Hasil pembahasan menunjukan bahwa sarak opat adalah lembaga adat dalam masyarakat Gayo yang dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang melarangar adat, dilihat dari sebab perbuatan pelaku ada sanksi berat dan ringan. Kata Kunci: Peran Sarak Opat, Penjatuhan Sanksi Adat, Perkawinan Adat Gayo. ]]>
