cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 259 Documents
 15   16   17   18   19 
Urgensi Pembaruan Ketentuan Denda dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Lase, Sandra Putri Olivia; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih relevan dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas saat ini serta bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap ketentuan penegakan berlalu lintas di era modern. Metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif yang bersifat desktiptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman terkait implementasi peraturan lalu lintas serta kaitannya terhadap urgensi pembaharuan hukum dengan menyoroti aspek sanksi administratif dan denda tentang batas kecepatan dalam berkendara. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan terhdapa ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) penting dilakukan agar lebih efektif dan relevan, serta perlu didukung oleh penerapan sanksi administrative dan tilang elektronik untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum lalu lintas yang modern.
Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia Amalin FP, Haekal; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.430

Abstract

Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana anak di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam mekanisme diversi. Yang terpenting adalah kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pertanyaan-pertanyaan berikut memandu metodologi penelitian: Seberapa besar kemajuan yang dapat dicapai dalam mereformasi undang-undang pidana anak di Indonesia dengan menggunakan praktik keadilan restoratif melalui diversi? Bagaimana gagasan keadilan restoratif dapat diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengubah hukum pidana anak? Penelitian ini menganalisis literatur hukum dan mengambil pendekatan perundang-undangan terhadap hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif yang tidak terlalu keras terhadap metode penanganan kasus pidana anak tradisional adalah keadilan restoratif. Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan anggota masyarakat lebih diutamakan daripada proses pengadilan yang berlarut-larut, yang melindungi anak-anak dari trauma yang tidak perlu.
Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025 Pradipta, Firwanda Sandi; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama terletak pada implikasi yuridis dari ketentuan baru yang mengeluarkan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9G. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2025 mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN; kedua, bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas pejabat BUMN, karena melemahkan legitimasi penindakan oleh KPK terhadap korupsi di sektor strategis. Pembaruan ini dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap norma yang eksklusif ini agar pembaruan hukum pidana benar-benar menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola BUMN.
Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana : (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan) Siregar, Oppon B
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.432

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan berbagai komponen institusi yang saling terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Kejaksaan memiliki peran sentral tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, namun dalam praktiknya, peraturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengikuti perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik pengelolaan barang bukti dan barang rampasan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, kurangnya koordinasi antar institusi penegak hukum, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain perlunya peningkatan fasilitas penyimpanan barang bukti, penguatan koordinasi antar institusi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP Dayang G, Silawati; Lase, Sandra Putri Olivia; Putri K, Ananda Kyara
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.433

Abstract

Perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi tantangan besar meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan lembaga pengawas independen yang dapat memastikan implementasi undang-undang berjalan efektif. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kekosongan lembaga pengawas dalam UU PDP mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia; dan (2) apakah arah pembaharuan hukum yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan lembaga pengawas menghambat perlindungan data pribadi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Pembaharuan hukum yang diperlukan meliputi pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat berfungsi efektif dalam memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip keadilan dalam teori Friedman, yang menekankan hubungan antara hukum, lembaga, dan masyarakat. Dengan pembaharuan ini, diharapkan perlindungan data pribadi dapat lebih terjamin dan efektif di masa depan.
Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia Lase, Sandra Putri Olivia; Rahardiansyah, Trubus; Notoprayitno, Maya Indrasti
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan hukum di Indonesia dalam menangani perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi lintas negara serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi transnasional di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah instrumen hukum nasional seperti KUHP, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dan stigma sosial. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan efektif.
Implikasi Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran dan Terhadap Hak Kewarganegaraan di Indonesia Hidayat, Taufik; Laia, Hepy Krisman
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.469

Abstract

Perkawinan campuran antara warga negara indonesia (wni) dan warga negara asing (wna) semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam aspek keimigrasian dan kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran (antara wni dan wna) memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun (atau maksimal 21 tahun). Hal ini diatur dalam uu no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Anak otomatis memperoleh kewarganegaraan indonesia jika salah satu orang tuanya adalah wni (prinsip ius sanguinis). Setelah 18 tahun, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Jika tidak memilih tepat waktu, anak bisa menjadi apatride (tanpa kewarganegaraan). Dampak dari perkawinan campuran menimbulkan permasalahan antara lain risiko apatride, risiko bipatride, hak waris terbatas dan kebingungan dalam prosedur hukum.
Tinjauan Hukum Terhadap Program Pembinaan Kemandirian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Pada Rutan Tanjung Pura Faisal, Agus; Nasution, Abdul Razak
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.470

Abstract

Program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun pelaksanaan program ini masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan. Dalam tinjauan hukum, program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura harus memperhatikan beberapa aspek, seperti ketersediaan pangan, program ini harus memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk masyarakat. Kemandirian ekonomi, program ini harus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. ketahanan pangan. Program ini harus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, program ini juga harus memperhatikan aspek-aspek hukum, seperti peraturan perundang-undangan tentang pangan dan kemandirian ekonomi. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait: Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembinaan pada Rutan Tanjungpura.
Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta Ganjar, Silawati Dayang; Lase, Sandra Putri Olivia
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.471

Abstract

Tingginya pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di DKI Jakarta mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya peran keluarga dalam menanamkan pemahaman tentang aturan lalu lintas, sikap permisif terhadap pelanggaran di ruang publik, serta kepatuhan yang hanya bersifat formal, turut membentuk budaya hukum yang lemah dan ketidakpatuhan dalam berlalu lintas. Di sisi lain, faktor eksternal seperti mudahnya memperoleh SIM dan minimnya pendidikan lalu lintas juga dapat memperburuk situasi. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pendidikan untuk taat pada aturan sejak usia dini, reformasi sistem administrasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Peran Serikat Pekerja dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama: Tinjauan atas Praktik di Sumatera Utara Susilo, Joko; Rafianti, Fitri; fitrianto, Bambang
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.472

Abstract

Hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci terciptanya kesejahteraan pekerja dan stabilitas dunia usaha. Penelitian ini menganalisis peran serikat pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan studi kasus di DPD F SP LEM-SPSI Sumatera Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa serikat pekerja berperan strategis dalam perundingan PKB, advokasi, peningkatan kesejahteraan, dan penyelesaian perselisihan. Namun, proses penyusunan PKB masih menghadapi kendala seperti keterbatasan keterampilan negosiasi, resistensi pengusaha, dan minimnya sumber daya. Diperlukan penguatan kapasitas serikat pekerja melalui pelatihan, kerja sama lintas sektor, dan advokasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka.

Page 17 of 26 | Total Record : 259

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2026): March Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue