cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 210 Documents
 16   17   18   19   20 
Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital Masola, Gideon M.; Parera, Rikser Alsandro; Galgani, Malino Gemma
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.474

Abstract

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap jenis-jenis HKI tersebut, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HKI dan memiliki regulasi nasional yang cukup lengkap. Rumusan masalahnya bagaimana regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia? dan apakah regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Pertama, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dilakukan melalui LMK dan atau LMKN untuk selanjutnya disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait. Kedua, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu sudah baik namun masalah budaya hukum masih rendah. Selain itu diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar-lembaga, penguatan sistem distribusi royalti yang transparan, serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pengguna karya cipta.
Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum Kasman S, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.475

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Tom Lembong. Peneltian ini Menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta analisis data sekunder kualitatif, kajian ini menelaah batasan wewenang pejabat publik berdasarkan hukum administrasi dan UU Tipikor. Fokus utama adalah membedakan pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi melalui identifikasi bentuk penyalahgunaan (ultra vires, detournement de pouvoir, willekeur, pembuktian niat jahat (mens rea,) dan hubungan kausalitas dengan kerugian negara untuk menilai pemenuhan unsur delik korupsi, Ketika menjadi Mendag, Tom Lembong meneken Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula ( Permendag 117/2015 ) yang menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004. Salah satu ketentuan dari peraturan tersebut adalah hanya diperbolehkan mengimpor gula dalam bentuk GKP dan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan tersebut selaras dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi antar kementerian untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Hal ini juga sesuai dengan pembahasan rapat koordinasi bidang perekonomian pada Desember 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016 sehingga diperlukan adanya kegiatan impor agar harga gula di masyarakat tetap stabil.
Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum Efrizon, Efrizon; Agisty, Fauziah; Kasman S, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.476

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi sosial dan kultural perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia di era digital dalam penegakan hukum di Indonesia, menggunakan teori sistem hukum Friedman. dengan pendekatan kualitatif deskriptif. melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi digital, ditemukan bahwa teknologi informasi dan media sosial secara signifikan mengubah sikap, nilai ( transparansi, akuntabilitas), dan harapan (responsivitas) masyarakat terhadap penegakan hukum. Perubahan budaya hukum ini memberikan tekanan pada lembaga penegak hukum untuk beradaptasi, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika digital yang cepat berubah.
Integrasi Hukum Agraria dan Lingkungan: Pendekatan Baru untuk Pembaharuan Kebijakan Sumber Daya Alam Kasman S, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.477

Abstract

Penelitian ini secara komprehensif mengulas urgensi integrasi hukum agraria dan lingkungan sebagai pendekatan baru dalam pembaharuan kebijakan sumber daya alam, mulai dari konflik pemanfaatan hingga kelemahan pendekatan sektoral, mendorong perlunya solusi terpadu. Melalui metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif, menelusuri konsep, landasan, serta model integrasi yang relevan. Pembahasan mendalam mengenai sinkronisasi regulasi, peran kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga dampak integrasi. Semua ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kompleksitas dan potensi solusi yang ditawarkan melalui pendekatan integrasi.
Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE Ganjar, Silawati Dayang
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.478

Abstract

Pengaturan tindak pidana siber dalam KUHP Nasional dan UU ITE sangat penting untuk menanggapi perkembangan teknologi dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Permasalahan utama adalah tumpang tindih regulasi antara kedua ketentuan ini yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik normatif dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif dengan pendekatan perbandingan isi dan substansi KUHP 2023 dan UU ITE 2024. Analisis menunjukkan bahwa meskipun keduanya bertujuan mengatur tindak pidana siber, perbedaan fokus dan terminologi berpotensi menyebabkan konflik dalam penerapan hukum, terutama terkait asas legalitas, ne bis in idem, dan lex specialis derogat legi generali. Tumpang tindih ini berdampak pada kebingungan proses hukum, disparitas putusan, dan mengganggu kepastian hukum serta inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan klarifikasi normatif untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif, konsisten, dan mampu menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.
Perlindungan hukum Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara Defega, Zena Dinda; Rahardiansyah, Trubus
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.504

Abstract

Terdapat kekosongan norma mengenai stockpile batubara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun peraturan pelaksananya hingga ke peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori yang digunakan adalah teori asas hukum dan Teori Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Lingkungan di Wilayah Stockpile Batubara adalah dengan membuat pengaturan keberadaan stockpile batubara untuk mengatasi kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan bagi pelaku usaha stockpile batubara. Selain itu, pengaturannya juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan stockpile batubara baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak kegiatan stockpile batubara, Pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan stockpile batubara yang merupakan politik hukum yang dapat dipilih oleh Pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengatur pengelolaan dan pengusahaan stockpile batubara.
Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana Purba, Wanson Noventa; Siregar, Fitria Ramadhani
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.505

Abstract

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam mempengaruhi opini publik terhadap kasus-kasus hukum pidana dan untuk mengetahui upaya untuk mengelola dan mengontrol pemberitaan media massa agar tidak mengganggu proses penegakan hukum pidana. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya.
Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana: (Studi pada Lapas Klas II Binjai) Siregar, Ahmad Kholil
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.517

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan keadilan. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu, yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk lembaga pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan memegang peran strategis sebagai eksekutor dalam proses pembinaan narapidana, yang tidak hanya bertujuan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya pembimbingan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, menghapus dampak sosial tindak pidana, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dalam sistem peradilan pidana, pemasyarakatan berperan sejak tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi, sehingga posisi dan peran petugas pemasyarakatan menjadi vital dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang humanis dan rehabilitatif. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana, khususnya di Lapas Klas II A Binjai, dalam upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.
Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr) Perangin-angin, Donsisko; Sunarmi, Sunarmi; Sukarja, Detania; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.518

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model bisnis baru di sektor keuangan, yaitu Financial Technology (Fintech), salah satunya adalah layanan pinjaman online (pinjol). Di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul persoalan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan pinjol, terutama yang beroperasi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks penggunaan data nasabah oleh pinjol, hak-hak hukum nasabah yang dirugikan, serta perlindungan hukum terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perlindungan data melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun, implementasi regulasi tersebut masih lemah, terbukti dari pelanggaran oleh PT Vega Data Indonesia terhadap ketentuan Pasal 26, yang mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pribadi hingga dimusnahkan. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin perlindungan data nasabah secara menyeluruh.
Penerapan Bunga Deposito Perbankan Diluar Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.519

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai penerapan bunga deposito oleh bank yang melebihi ketentuan maksimal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta implikasi yuridis dari tindakan tersebut. Penerapan bunga yang melampaui batas maksimal penjaminan, yakni 3,50% untuk bank umum sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran LPS Nomor 3 Tahun 2022, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja (intentional tort liability). Perbuatan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar baik bagi nasabah maupun stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini menelaah pertanggungjawaban hukum bank berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata serta teori pertanggungjawaban hukum perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan bank tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa batalnya perjanjian deposito, tidak dapat dilaksanakannya perjanjian (unenforceable contract), potensi likuidasi bank, pengenaan sanksi administratif, serta tidak dibayarkannya klaim penjaminan oleh LPS. Untuk itu, pengawasan oleh otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS perlu ditingkatkan guna menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan suku bunga penjaminan dan melindungi hak deposan.

Page 18 of 21 | Total Record : 210

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue