cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 210 Documents
 14   15   16   17   18 
Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel Aryanda, Basrief
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.313

Abstract

Melalui media sosial, individu dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, namun kebebasan ini dapat menciptakan konflik jika tidak terkontrol. Kebebasan berekspresi harus dipertanggungjawabkan dan mengikuti norma-norma. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (Hate Speech) atau Ujaran Kebohongan (Hoax). Hoax adalah informasi yang di dalamnya berisi tentang kebohongan, fitnah, rekayasa, dan sejenisnya yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute, case, dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum mengenai penyiaran betita bohong menurut hukum positif di Indonesia ada lima yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 390, Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 45, Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 14 dan Pasal 15, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menyebarluaskan berita bohong tanpa diketahuinya bahwa berita tersebut adalah Hoax pada dasarnya harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.
Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain) Simada, Arthur; Kalo, Syafruddin; Ekaputra, Mohammad; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.314

Abstract

Penelitian ini membahas penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber yang merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi orang lain, dengan studi kasus pada Sub-Direktorat Kejahatan Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penentuan locus delicti dalam kejahatan cyber didasarkan pada beberapa faktor, seperti lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan. Penentuan locus delicti penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan cyber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan cyber di Indonesia.
Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K / Pid.Sus /2018) Syahputra, Rezky; Ekaputra, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.315

Abstract

Undang-Undang Narkotika menetapkan prinsip sanksi pidana minimum, namun terdapat kasus di mana prinsip ini tidak diterapkan oleh Majelis hakim, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang memungkinkan pengenyampingan sanksi pidana minimum dalam kasus pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA memberikan pengecualian terhadap sanksi pidana minimum, terutama untuk pemakai narkotika yang hanya untuk diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SEMA ini meliputi pembentukan Undang-Undang Narkotika, yurisprudensi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun, beberapa faktor ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, terutama berkaitan dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior. Kebijakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum undang-undang narkotika, baik melalui penyuluhan maupun putusan pengadilan, dinilai perlu untuk dipertimbangkan kembali agar sejalan dengan norma hukum yang berlaku.
Comparative Juridical Analysis of Consumer–Business Dispute Resolution Effectiveness: A Study of the Consumer Dispute Settlement Agency and the Court Mechanism Kurniawan, Alvin; Setiadi, Edwin; Leonardo, Leonardo
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.408

Abstract

Consumer problem solving in business aspects can be solved in two ways, namely through the mechanism at BPSK and the Court. Problem solving through BPSK takes a mediation approach and prioritizes good faith and voluntariness. Efforts to resolve problems through the Court prioritize the mediation process first, if peace is not achieved, it will be continued to the trial process and the issuance of a decision from the trial, the power of the court's decision has strong legal authority. So in this study, it is worth examining the comparison of the effectiveness of resolving consumer problems through BPSK and the Court. This research is a normative legal research, legal research based on literacy materials in the form of books, journals, legal theories and laws and regulations that are developing in society and using a comparative concept approach by comparing or comparing one of the legal institutions.
An Analysis of Alleged Discrimination by Telkom Group Against Netflix in Internet Service Provision Kurniawan, Alvin; Setiadi, Edwin; Leonardo, Leonardo; Silalahi, Udin
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.409

Abstract

This study analyzes the alleged discriminatory practices by PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk and PT Telekomunikasi Seluler (Telkom Group) against Netflix in the provision of internet access services. The issue arose when Telkom Group blocked access to Netflix in 2016, citing concerns over inappropriate content and consumer protection. However, similar platforms such as HOOQ, Viu, and Iflix were not subjected to the same restrictions, raising concerns about unequal treatment and potential anti-competitive behavior. Using a normative juridical approach combined with statutory, conceptual, and comparative methods, this research examines the case through the lens of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Law No. 36 of 1999 on Telecommunications. The analysis incorporates the principle of non-discrimination and the "essential facilities" doctrine to assess whether the actions of Telkom Group potentially violated competition law. Although the Indonesian Competition Commission (KPPU) concluded there was no legal violation, this decision remains controversial and highlights the need for stronger regulatory frameworks and clearer enforcement mechanisms in Indonesia’s digital economy. Ensuring fair and non-discriminatory access to digital services is vital for fostering innovation, consumer choice, and a competitive ecosystem.
Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Harahap, Mhd Dicky Safii; `Saidin, OK.; Sukarja, Detania; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.411

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, memiliki tugas penting untuk melindungi konsumen. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengaturan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dan mengaitkannya dengan sistem penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, dan arbitrase oleh LAPS bersifat final dan mengikat (final and binding). LAPS berperan penting sebagai solusi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme kelembagaan antara BPSK dan LAPS, keterbatasan infrastruktur hukum, kurangnya mediator dan arbiter, serta kendala dari para pihak yang bersengketa.
Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika Silalahi, Rio Bataro
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.412

Abstract

Pencucian uang merupakan kejahatan serius yang berdampak negatif terhadap perekonomian negara dan sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, pelaku menyembunyikan hasil kejahatan melalui sistem keuangan agar terlihat legal. Studi kasus dalam penelitian ini mengkaji dua putusan Pengadilan Negeri Stabat, yaitu No. 628/Pid.Sus/2018 dan No. 547/Pid.Sus/2019, yang menunjukkan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan fakta hukum yang serupa. Selain itu, pemisahan proses penyidikan oleh BNN antara kasus narkotika dan pencucian uang dinilai dapat menimbulkan ketidaksesuaian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman akan keterkaitan antara tindak pidana narkotika dan pencucian uang, serta perlunya konsistensi dalam putusan hakim dan peningkatan kualitas penyidikan oleh BNN. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas putusan yang mengganggu kepastian hukum, sehingga diperlukan perbaikan dalam penanganan kasus sejenis di masa depan.
Judicial Connectivity in the Case of Firearm Sales by Military Personnel to Civilians : a Review of Military and General Court Decisions in Indonesia Hardiyanto, Benediktus Sulistyo; Wisnubroto, Aloysius; Widiartana, G.
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.413

Abstract

This article aims to find out and analyze the settlement of cases of connexity between military personnel and civilians in the sale and purchase of assembled firearms as well as the political views of the law regarding future cases of connexity. Laws, rules, and judicial rulings are the subjects of this normative legal study. Data sources are primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the resolution of the military-civilian connexity case in Military Court Decision Number 70-K/Pm Iii-18/Ad/X/2021 & District Court Decision Number 99/Pid.Sus/2021/Pn Sml was not carried out in accordance with the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Military Justice Law and the Judicial Power Law because it was carried out separately. The political view of the law regarding the resolution of koneksitas cases is that there have been several legal reforms regarding koneksitas cases in Indonesia, but they have not been implemented until now, therefore there must be firmness and commitment from law enforcers to implement them.
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO Asnawi, M. Iqbal; Fitriani, Rini; Ulya, Zaki; Rachmad, Andi; Yadi, M. Sandra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i1.419

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan bijih nikel yang menjadi perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa di GATT/WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum kebijakan pengelolaan nikel di Indonesia dan gugatan Uni Eropa di GATT/WTO terhadap kebijakan ekspor nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif terhadap kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia dianggap bertentangan dengan GATT 1994 oleh Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 62A Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan larangan ekspor mineral mentah terutama nikel dengan ketentuan kadar dibawah <1,7%, pembatasan ekspor yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang dinilai bertentangan dengan Pasal XI GATT dan pemerintah Indonesia dianggap tidak komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas (WTO).
Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Efrizon, Efrizon; Agisty, Fauziah; Galgani, Malino Gemma; Kasman S, Mochammad; Utomo, Prihadi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.428

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pembaharuan hukum agraria dan dampaknya terhadap perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau melalui kerangka pluralisme hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, studi kasus ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan de jure dan perlindungan de facto. Temuan menunjukkan implementasi hukum negara, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seringkali menegasikan hukum adat dan melemahkan otoritas lembaga adat, meskipun terdapat pengakuan formal dalam UUPA dan Peraturan Daerah. Interaksi hukum cenderung kompetitif, mencerminkan pluralisme hukum lemah. Diperlukan reformasi yang mengakomodasi hukum adat secara substantif.

Page 16 of 21 | Total Record : 210

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue