Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Articles
132 Documents
<![CDATA[PENGENDALIAN TERHADAP OCEAN DUMPING DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) ]]>
<![CDATA[Satria Arif Darmawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Gholib Ramdani]]>;
<![CDATA[Delli Dwi Galih Anjasmoro]]>;
<![CDATA[Muhammad Setia Mahendra]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.455 KB)
<![CDATA[Semakin banyaknya lalu lintas di perairan Indonesia menyebabkan beberapa masalah timbul salah satunya pencemaran laut di wilayah Indonesia karena kegiatan dumping yang dilakukan oleh kapal kapal yang melintas. Dibutuhkan suatu solusi terhadap pencemaran laut yang terjadi karena kegiatan dumping. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data didukung oleh suber data primer dan sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pengendalian Terhadap Ocean Dumping di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) khususnya di Batam dan Bintan yang merupakan jalur ALKI. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan tindakan pengendalian terhadap pencemaran laut seperti pengukuran batas mutu air terhadap limbah yang akan dibuang dan pembuangan limbah pada tempatnya sesuai peraturan yang berlaku serta pertanggung jawaban bagi yang melanggar. Ini berarti kapal asing yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menindak pelanggar adalah dengan menggunakan asas strict liability atau asas tanggung jawab mutlak terhadap kapal asing yang melakukakan ocean dumping di laut Indonesia agar dampaknya tidak menyebar kemanan-mana.]]>
<![CDATA[DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Desty Puteri Hardyati]]>;
<![CDATA[Hilman Rigel Nugroho]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.297 KB)
<![CDATA[Masyarakat Kalimantan Selatan adalah salah satu representasi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini melestarikan kebiasaan yang berlaku dan sejarah yang melingkupinya. Hal tersebut tertanam kuat di dalam keyakinan masyarakatnya. Salah satu nilai-nilai kebiasaan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Kalimantan Selatan adalah tentang perkawinan. Nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Kalimantan Selatan menjadi dasar pendorong terjadinya perkawinan anak di Kalimantan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai harmoni, nilai religius dan nilai ekonomi Kebiasaan yang hidup dan eksis di masyarakat berdampak pada tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan. Pada penulisan ini, mengkaji hukum adat yang berlaku di Kalimantan Selatan khususnya pada kebiasaan perkawinan anak dan menganalisis implikasi dari Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap permohonan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, doktrindoktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum kebiasaan di Kalimantan Selatan dalam hal perkawinan kemudian mengetahui dampak dari perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada permohonan dispensasi kawin dan menganalisis apakah perubahan undang-Undang ini mengakibatkan kenaikan permohonan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF MAYAT/JENAZAH DALAM HUKUM PIDANA DAN PERDATA ]]>
<![CDATA[Febriansyah Dwi Aryanto]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.986 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang perspektif mayat/jenazah dalam hukum nasional baik dalam hukum pidana maupun perdata serta penyandangan hak dan kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah status mayat/jenazah dalam hukum nasional kita? Metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan-pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (yuridis normatif). Sumber-sumber penelitian ini juga bersumber dari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus tentang pencurian mayat/jenazahyang dilakukan oleh sumanto pada tahun 2003 di daerah Purbalingga, Jawa Tengah serta mengangkat beberapa fakta tentang persidangan pidana terhadap sumanto melalu surat putusan yang dikeluarkan oleh majelis haki PN Purbalingga. Simpulan dari penelitian ini menekankan status mayat/jenazah dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Bilamana dilihat dari perspektif dalam hukum pidana, ada celah untuk menyatakan mayat/jenazah sebagai suatu objek hukum, bila dilihat dari perspektif dalam hukum perdata sangat sulit bagi penulis untuk menyatakan apakah mayat/jenazah berstatus sebagai subjek atau objek hukum, penulis mengambil resiko untuk menyatakan bahwa mayat/jenazah masih memiliki hak bilamana dilihat melalui sudut pandang kemerdekaan yang dikemukakan oleh salmond. ]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Ikhwan Bintang Nusa]]>;
<![CDATA[Bagus Agung Nugroho]]>;
<![CDATA[Tessa Putri Dewi Pamuji]]>;
<![CDATA[Muhammad Sofwan Duri]]>;
<![CDATA[Ryandhika Taufik Ibrahim]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.148 KB)
<![CDATA[Dalam fenomena saat ini, sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin memperihatinkan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT tidak hanya perbuatan fisik melainkan juga kekerasan mental atau psikis. Kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa macam, yaitu: kekerasan suami terhadap istri dan/atau anak, kekerasan isteri terhadap suami dan/atau anak, kekerasan anak terhadap orang tuanya. Semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penanggulangan tindak KDRT untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT selain itu perlu dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam menemukan jawaban mengenai penanggulangan KDRT. Penelitian ini menggunakan analisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Veren Yonita Elvitaningsih]]>;
<![CDATA[Dwi Amalia Agustin]]>;
<![CDATA[Rahmania Hidayah]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.83 KB)
<![CDATA[Dewan Perwakilan Daerah sebagai aspirasi rakyat daerah dalam kedudukannya hampir tidak memiliki wewenang sama sekali seperti hanya menjadi aksesoris belaka bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, belum lagi dengan keberadaannya yang menjadi beban anggaran negara. Hubungan yang dibangun antar lembaganya pun, utamanya Dewan Perwakilan Rakyat, terasa tidak harmonis. Sehingga harapan untuk menerapkan prinsip check and balances antar lembaga khususnya legislatif sebagai salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara belum tercapai. Dengan demikian, permasalahan yang muncul yaitu berupa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur ketatanegaraan itu sendiri, sebab hingga sekarang apa yang diperjuangkan oleh lembaga ini belum terealisasikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukan serta keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum secara yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Sehingga hasil penelitian ini merupakan hasil dari beberapa kajian pustaka dari berbagai macam literatur yang telah penulis baca.]]>
<![CDATA[DAMPAK RATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Satria Arif Darmawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Gholib Ramdani]]>;
<![CDATA[Risma Selvi Nadiah]]>;
<![CDATA[Adam Padillah]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (600.754 KB)
<![CDATA[Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura telah ditandatangani sejak tahun 2007 silam, masih belum diratifikasi oleh DPR RI hingga saat ini. Penundaannya karena perjanjian ekstradisi harus diparalelkan dengan Defence Coorperation Agreement (DCA), penundaannya mengakibatkan banyaknya koruptor yang berkeliaran bebas di Singapura. Karena itulah penulis bertujuan untuk meneliti mengapa hingga kini Indonesia belum meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Bagaimana keuntungan maupun kerugian bagi kedua negara apabila perjajian ekstradisi diratifikasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara penelitian analisis konsep hukum dan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian, untuk mengetahui mengapa hingga kini Indonesia belum meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura serta keuntungan maupun kerugian bagi kedua negara apabila perjanjian estradisi tersebut diratifikasi. Hasil penelitian, perjanjian ekstradisi antar negara sangat diperlukan karena berdasarkan asas umum dalam hukum internasional mengatakan “setiap negara memiliki kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya, atau yang lebih dikenal dengan nama kedaulatan teritorial”. Namun, Singapura menjadikan perjanjian pertahanan (DCA) dalam satu paket membuat DPR RI terus menunda meratifikasi perjanjian karena ada pengaruhnya bagi kedua negara baik positif seperti pertukaran tahanan maupun negative seperti pelaksanaan latihan militer dilakukan di wilayah Indonesia maka akan mengancam kedaulatan negara.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2014/PN/Sbg, Putusan Nomor 79/Pid//PT.TK dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Krg) ]]>
<![CDATA[Riri Novita Sari]]>;
<![CDATA[M. Ardiansyah Lazuardi]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.139 KB)
<![CDATA[AbstrakDisparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa disparitas pidana timbulkarena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas hukum pidana terkait dengan adanya disparitas pidana. Dalam hal terjadinya disparitas pidana penulis ingin meneliti apakah ada unsur keberpihakan dari dalam putusan yang dijatuhkan dengan mengkaji fakta-fakta yang tertulis dalam putusan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam teknik penulisan penulis mengumpulkan pendapat-pendapat sarjana hukum terkait permasalahan yang ada ditunjang dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam perundang-undangan. Ketiga putusan yang telah penulis analisa masih terjadi putusan yang belum tepat penjatuhannya, sebab berdasarkan fakta persidangan dari masing-masing putusan terindikasi bahwa para terdakwa merupakan penyalahguna dan pecandu narkotika yang harus direhabilitasi bukan dipenjara.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN PADA PENGEMBANGAN DESA WISATA TLAHAB ]]>
<![CDATA[Neshafi Laudza Rahmadian]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.874 KB)
<![CDATA[Kebijakan tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung akan memberikan manfaat dalam pengembangan desa wisata apabila diimplementasikan dengan optimal. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Desa Wisata Tlahab serta strategi para pemangku kepentingan di Desa Wisata Tlahab dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata. Pengambilan data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan observasi secara langsung di Desa Wisata Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian dari ini yaitu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah berhasil diterapkan sehingga dapat memiliki peran dalam pengembangan desa wisata. Simpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan memberikan pedoman sekaligus kepastian hukum dalam administrasi dan operasional, selain itu strategi yang digunakan dalam meningkatkan potensi desa sebagai desa wisata adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan optimal dalam pelaksanaan.]]>
<![CDATA[SENGKETA WILAYAH TAMANSARI, BANDUNG DALAM PERSPEKTIF ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ]]>
<![CDATA[Shanisa Berliana Indah Sari]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.94 KB)
<![CDATA[Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang ramai dipadati penduduk. Pemerintah Kota Bandung menginginkan terciptanya kota yang terbebas dari lahan kumuh. Namun dalam implementasinya terjadi banyak pertentangan dengan warga. Pemerintah dianggap melakukan intervensi sepihak dan tidak memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat terdampak. Hal inilah yang kemudian menjadikan konflik berkepanjangan. Langkah yang ditempuh warga RW 11 Tamansari adalah jalur hukum dengan melayangkan dua gugatan kepada PTUN Kota Bandung terkait SK pembangunan rumah deret, SK DPKP3 No 538.2/1325A/DPKP3/2017 penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret dan terkait tidak adanya Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Pada saat persidangan, Pemerintah Kota Bandung melakukan penggusuran secara paksa dan sepihak. Hasil putusan sidang Majelis Hakim PTUN menolak seluruh gugatan dan penggugat diharuskan membayar biaya persidangan. Metode yang dipilih pada tulisan ini ialah metode penelitian deskriptif, menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Ditambah dengan pendekatan undang-undang hukum administrasi negara yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menelaah putusan Majelis Hakim PTUN disesuaikan dengan Asas Peradilan Bebas Tidak Memihak dan tindakan Pemerintah Kota Bandung dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. ]]>
<![CDATA[LEGALITAS MATA UANG VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Raafi Ghania Razzaq]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.658 KB)
<![CDATA[Modernisasi di bidang teknologi memang tidak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi globalisasi yang terus berkembang. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai inovasi di bidang teknologi finansial antara lain bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang virtual produk dari cryptocurrency yang tersusun atas sistem alogaritma yang kompleks. Sifat khusus dari bitcoin ini adalah adanya sistem desentralisasi, yaitu tidak ada lembaga manapun yang menguasai dan mengkontrol produk virtual ini. Polemik dari kemunculan mata uang virtual ini perlu ditanggapi dengan sangat serius dan teliti. Pertimbangan terhadap legalitas, dampak ancaman yang signifikan, perlakuan tindak kejahatan, serta faktor kemanan nasional harus disikapi dengan matang. Karya Ilmiah ini membahas mengenai kajian yuridis terhadap bitcoin dengan ditinjau dari perspektif hukum indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan metode pendekatan kasus. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi. Paradigma mengenai bitcoin berimplikasi pada regulasi yang masih dalam tahap keabu-abuan. Kejelasan terhadap legalitas, pemasaran serta persebaran bitcoin di Indoesia masih dalam tahap legal vacuum (kekosongan hukum), sehingga memunculkan stigma terhadap kerawanan penyalahgunaan teknologi ini yang berdampak negatif pada negara serta masyarakat. Perlunya sikap tegas serta sigapnya pemerintah dalam menyikapi polemik penggunaan mata uang virtual ini di Indonesia didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada yaitu undang-undang ITE dan undang-undang mengenai mata uang dalam mendudukan bitcoin dalam status ilegal, sehingga fungsi negara sebagai regulator sekaligus pencipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dapat terealisasikan.]]>
