Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Articles
132 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN SOSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhamad Arifin]]>;
<![CDATA[Muchammad Rozak]]>;
<![CDATA[Iqbal Daffa Darmawan]]>;
<![CDATA[Tania Hasna Salsabila]]>;
<![CDATA[Wiji Dina]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.306 KB)
<![CDATA[Relawan adalah sebuah bentuk tindakan yang didasarkan oleh rasa kemanusiaan dalam diri manusia dengan membantu orang lain baik dibidang sosial, politik, ekonomi, maupun hankam dengan tanpa mengharap imbalan bentuk apapun itu. Dengan adanya jurnal ini penulis bertujuan agar relawan sosial di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari Pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengunakan metode Penelitian Hukum Normatif karena berbasis perpustakaan, berfokus pada pembacaan dan analisis bahan primer dan bahan sekunder. Adapun dasar hukum yang penulis gunakan sebagai dasar rujukan ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dengan dasar untuk menulis artikel berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap relawan khususnya di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para relawan mendapat perlindungan secara tegas seperti hal yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-IV yang berbunyi ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.” Kemudian penulis menyimpulkan bahwa relawan seharusnya mendapatkan perlindungan yang cukup. Atas dasar nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam hal ini mereka melaksanakan kegiatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya payung hukum terhadap relawan agar dapat menunjang mereka dalam melaksanakan kegiatannya lebih maksimal serta mereka tidak menjadi korban dalam hal apapun pada saat melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian perlunya pembentukan suatu Peraturan Pemerintah secara konkrit dari Pemerintah pusat tentang perlindungan hukum terhadap relawan di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID ]]>
<![CDATA[Nur Akmal Razaq]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.577 KB)
<![CDATA[Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Mungkid. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data penelitian dilakukan dengan wawancara dengan narasumber dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosial dalam menganalisis data dan disajikan secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak diterapkan dalam proses peradilan di Kabupaten Magelang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PERMA tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan di lingkungan wilayah hukum Kabupaten Magelang.]]>
<![CDATA[FENOMENA KASUS HOMOSEKSUAL YANG TERJADI DI INDONESIA (STUDI KASUS TENTANG GAY DI KOTA MAGELANG) ]]>
<![CDATA[Vinsensia Putri Satria]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.59 KB)
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persebaran yang sudah masuk di Indonesia, termasuk kota kota kecil serta untuk mengetahui bagaimana cara mengajak para homoseksual untuk memilih jalan yang terbaik untuk hidupnya. Penelitian ini berada di kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai kecenderungan homoseksual akan lebih menutupdiri dan mencarijatidirinya agar membuat hidupnya nyaman dan percaya diri. Dampak psikologis yang dialami oleh homoseksual tersebut adalah nyaman dan lega,serta dapat sosiologisnya adalah mempuyai teman yang mendukung didalam dunianya.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Muslichatun Muslichatun]]>;
<![CDATA[Nur Rahmawati]]>;
<![CDATA[Winna Wahyu Permatasari]]>;
<![CDATA[Afriza Fitri Mahgfiroh]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.007 KB)
<![CDATA[Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan sosial masyarakat, disamping dapat memberi dampak positif bagi pengguna juga dapat memberikan dampak negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini. Secara umum mahasiswa masing banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU ITE ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE oleh pemerintah kepada masyarakat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU ITE adalah pemahaman mahasiswa tentang UU ITE, dan pengetahuan tentang teknologi.]]>
<![CDATA[DISKURSUS KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Niqo' Ruma Azizi]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.182 KB)
<![CDATA[Pada prinsipnya tugas Negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu negara harus tampil paling depan dalam menyelesaikan berbagai masalah, dengan turut serta dan bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat. Agar nantinya tercapai suatu masyarakat yang sejahtera. Khususnya dalam bidang hukum. Dalam hal ini penulis membahas mengenai permasalahan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau mengembangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pertanahan dan mencari solusi yang paling relevan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode studi kasus dan pendekatan teori dasar. Kemudian inferensi dari penelitian yang telah diuraikan bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan memanglah bisa (berwenang) dengan merujuk pada kompetensi absolut, akan tapi penyelesaiannya tidak terlalu efektif dan yang paling relevan dalam menyelesaikan perkara sengketa pertanahan adalah dengan 1. Organisasi atas dasar proses administrative yang baik 2. Merumuskan undang-undang atau aturan payung hukum guna mengatasi perkara sengketa pertanahan 3. Membuat peradilan yang secara khusus menanagani perkara agrarian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN PADA KASUS NOVIA WIDYASARI ]]>
<![CDATA[Desty Puteri Hardyati]]>;
<![CDATA[Muhammad Lutfi Aji]]>;
<![CDATA[Razaqa Haffian Putra]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.63 KB)
<![CDATA[AbstrakKode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi mengenai profesi seharusnya dijalankan dan menjamin mutu profesi.. Etika profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Eksistensi kode etik POLRI dalam hal etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kinerja POLRI dan menjaga profesionalitas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran kode etik terjadi pada kasus Novia Widyasari perbuatan Bripda Randy tidak mencerminkan profesinya sebagai anggota POLRI sehingga menciderai keprofesionalan profesi polisi. Tampak pada kasus ini bahwa penegakan kode etik POLRI Tidak hanya terbatas pada etika dalam menjalankan profesi. Namun juga bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota POLRI yang mencerminkan sebagai penegak hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sidang kode etik terhadap pelaku. Untuk mencapai tujuan penulisan yaitu mengetahui relevansi pelaku diadili melalui sidang kode etik maka dibutuhkan metode penulisan. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menjawab permaslaahan yang ada.]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Dhudy Hario Wintoko]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.425 KB)
<![CDATA[AbstrakIndonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya yang dalam pembangunan dan persebaran penduduknya akan semakin terus meningkat dengan seiring berkembangnya zaman. Seiring dengan meningkatnya hal tersebut, mengakibatkan jumlah penduduk yang tidak merata, salah satu contohnya yaitu di Pulau Jawa yang secara sensus, penduduknya lebih banyak dari pulaupulau lain di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan luas tanah yang tersedia dan terbatas. Inilah yang menimbulkan masalah dikemudian hari dalam bidang pertanahan. Seperti sengketa tanah antara PT. KAI dengan masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah yang ditempati, karena bermula dari rencana reaktivasi rel kereta api untuk dipakai kembali dengan tujuan hal-hal yang mungkin bersifat publik maupun privat. Dengan itu sebaiknya penyelesaian masalah penguasaan terhadap tanah PT.KAI dilakukan dialog bersama dan bermusyawarah supaya mendapat jalan tengah dari permasalahan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS KASUS GUGATAN MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) TERHADAP UNDANG-UNDANG PENYIARAN PADA PERKARA STREAMING ]]>
<![CDATA[Muhammad Afri Fauzi]]>;
<![CDATA[Dyah Ayu AlBashiroh]]>;
<![CDATA[Muhammad Panji Raka Siwi]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.994 KB)
<![CDATA[Peraturan mengenai kegiatan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Makna penyiaran dalam perundang-undangan ini menurut Media Nusantara Citra sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu dikaji ulang sehingga perlu diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pengajuan judicial review mengenai makna undang-undang tersebut Mahkamah Konstitusi menolak. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan kasus gugatan Media Nusantara Citra yang ditinjau melalui analisis yuridis dan mengetahui penyebab penolakan gugatan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review Undang-Undang Penyiaran dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan terhadap dasar hukum utama dan peraturan perundang-undangan mengenai penyiaran. Bahwa pada realitanya masih banyak tayangan di televisi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran yang berisi konten-konten tidak layak dijadikan bahan tontonan sehingga memungkinkan untuk terjadinya perubahan isi pasal pada Undang-Undang Penyiaran.]]>
<![CDATA[SANKSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK NEGARA DI TINJAU DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Rachmat Okky Febrian]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.743 KB)
<![CDATA[Pajak merupakan kewajiban warga negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, yang merupakan kontribusi wajib kepada negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Rendahnya kepatuhan membayar pajak dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya kepada negara. Jika hal tersebut dilakukan maka akan dikenai sanksi administrasi oleh Pemerintah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sanksi apa saja yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak membayarkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara menganalisis berbagai literatur maupun sumber-sumber lainya, baik artikel ilmiah, makalah, jurnal, dan lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi berupa tindak pidana yang telah diatur dalam perundang- undangan. Wajib pajak yang tidak patuh membayarkan pajaknya kepada negara akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, hal ini dikarenakan sifat pajak yang memaksa, sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh kepada aturan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[PRESPEKTIF PANCASILA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG POLITIK ]]>
<![CDATA[Rr. Dewi Kencana Qur’ani D]]>;
<![CDATA[Tifani Azzahra Nisa]]>;
<![CDATA[Lokania Lokania]]>;
<![CDATA[Nahdiya Ummah]]>;
<![CDATA[Lisa Nurmaningsih]]>
<![CDATA[ LONTAR MERAH Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.93 KB)
<![CDATA[Gerakan perempuan di Indonesia tidak dapat dipungkiri, karena pengaruh dari gerakan perempuan Internasional. Puncak dari gerakan emansipasi ini adalah dengan diratifikanya Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Againt Women (CDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Perjuangan untuk memperbaiki nasib perempuan sudah muncul sejak jaman penjajahan Belanda yang dipelopori oleh R.A Kartini yang gerakannya dikenal dengan sebutan ”emansipasi”. Gerakan ini pada prinsipnya juga merupakan gerakan untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan Indonesia yang pada saat itu eksistensinya sangat terpasung oleh budaya patriarki sehingga perempuan tidak memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Hak-hak politik juga merupakan bagian dari perjuangan perempuan Indonesia. Figur kepemimpinan wanita di Indonesia merupakan hal yang patut diapresiai. Wanita sebagai pengelola tidak hanya mampu berkarya di ranah dosmetik, tetapi juga lingkup masyarakat dan negara.Kesetaraan gender diartikan persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima pancasila yakni keadilan sosi al bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa hak-hak perempuan itu sebetulnya setara dengan laki-laki. Namun pada kenyataanya, dibidang politik keterwakilan perempuan secara Nasional maupun lokal (Kabupaten/Kota) sangat rendah. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan telah diberi kuota tersendiri baik dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan legislatif yaitu sebesar 30%. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana upaya perwujudan kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat. Ada pandangan dalam masyarakat bahwa apabila dalam masyarakat dibutuhkan perbaikan situasi dan kondisi, maka yang menjadi sasaran perubahannya adalah aspek hukumnya. Dan hukum tersebut merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk upaya meningkatkan peran perempuan di bidang politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengubah citra politik melalui pendidikan politik yang benar dan sehat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (laws in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan peraturan yang berkaitan dengan perempuan, haruslah terlebih dahulu diketahui hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat dan perkembangannya, karena memang emansipasi belum tentu peka gender. Pendidikan politik yang memadai juga mutlak diperlukan dalam rangka terwujudnya cita-cita emansipasi bagi perempuan. Dalam hal ini partai politik dengan fungsi sosialisasi politik menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik terutama kepada perempuan.]]>
