cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Diplatform Tiktok Istighfariyah, Dzulfa
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i2.4424

Abstract

Platform TikTok memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara online dan berbagi konten seperti video. Namun, penggunaan lagu secara tidak sah dapat melanggar hak cipta, sehingga menyebabkan masalah hukum. Pemahaman tentang hak cipta dan proses royalti penting bagi pengguna. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keselarasan kebijakan TikTok dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mekanisme dalam pembayaran royalti pada platform TikTok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara kebijakan TikTok dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta mekanisme pembayaran royalti dari aplikasi TikTok kepada pemegang hak cipta atau pencipta dilakukan dengan skema langsung antara penyedia platform TikTok dengan pencipta atau label musik. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah kebijakan TikTok sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu UU Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya,
Analisis Hukum Terhadap Larangan Membawakan Lagu Dalam Karya Cipta Hasil Kolaborasi Tudio Nouval, Wahyu Prabowo, Muhammad Marizal
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i2.4425

Abstract

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan. Hak eksklusif pencipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun lagu sering menimbulkan permasalahan. Lagu yang diciptakan oleh beberapa orang pencipta rentan terjadi permasalahan. Kasus hak cipta kerap dialami oleh band kotak dengan Posan Tobing dan Julia Angelia. Setelah keduanya keluar dari grup band tersebut, lagu yang mereka ciptakan bersama menimbulkan permasalahan. Posan dan Julia melarang band kotak untuk membawakan lagu kolaborasi mereka. Tindakan tersebut telah melanggar hak moral (Pasal 5 UUHC) dan hak ekonomi (Pasal 8 UUHC) band kotak sebagai pencipta lagu tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data. Hasil penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum hak cipta terdiri dari perlindungan terhadap hak moral pencipta dan hak ekonomi. Seseorang yang melanggar hak pencipta dapat dikenakan akibat hukum karena telah melanggar hak cipta lagu. Terkait royalti di Indonesia dilakukan oleh LMKN dan LMK
Perlindungan Merek Dalam Sengketa 'Geprek Bensu' Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Alya Isnaeny Putri; , Leony Azizah Munawwaroh; Muhammad Arif Triyoga; Muhammad Ihsan Musyaffa; Syafrizal Aldi Tursandi
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i2.4432

Abstract

Perlindungan terhadap merek dagang merupakan aspek penting dalam menjaga hak kekayaan intelektual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dagang berfungsi sebagai identitas produk dan berperan dalam meningkatkan nilai komersial serta daya saing bisnis. Namun, pelanggaran terhadap hak merek, seperti penggunaan tanpa izin dan plagiarisme, masih sering terjadi, sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa "Geprek Bensu". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pendaftaran merek di Indonesia dan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemilik merek untuk melindungi aset intelektual mereka dan mencegah konflik hukum di masa depan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar dapat mendorong kepercayaan konsumen dan investor, sekaligus meningkatkan stabilitas perekonomian nasional. Kata kunci: Permindungan Hukum, Merek Dagang, Sengketa Merek
STRATEGI PREVENTIF PENYEBARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM Martin, Lydyana Trisnaeni; Muhammad Ikhwan Nugraha Putra; Agung Widya Setya Pratama; Ania Nasyira
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i2.4433

Abstract

Di era digital saat ini, marak terjadi kasus penyebaran hak cipta secara ilegal. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami terkait strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek hukum dan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan kepustakaan atau studi literatur, penelitian ini menggali berbagai strategi preventif dalam pencegahan penyebaran hak cipta dari perspektif hukum dan sosial. Dalam aspek hukum, penekanan diberikan pada perlunya registrasi hak cipta dan penggunaan watermark sebagai langkah preventif untuk memperkuat posisi pencipta. Dari aspek sosial, artikel ini menekankan adanya edukasi bagi masyarakat mengenai hak cipta sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menghargai karya orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif dari aspek hukum dan sosial menjadi upaya yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pencipta karya. Dengan demikian, strategi preventif yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.
EFEKTIVITAS SISTEM WHISTLEBLOWING DALAM MENCEGAH KORUPSI ANGGARAN DESA Hartanto, Hartanto; Putri, Wulan Julianti
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4452

Abstract

Desa merupakan kata yang menghantarkan sebagian kita kepada suatu daerah yang asri atau nyaman, namun di era sekarang mereka diberikan kesempatan untuk maju dan mandiri dengan mengelola keuangannya sendiri mendasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, dan periode jabatan kepala desa yang relatif lebih panjang sejak disahkan UU No 3 Tahun 2024. Tahun 2023 lalu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 68 triliun untuk pembangunan di tingkat desa, dengan rerata tiap desa mendapat lebih dari Rp 900 juta dari anggaran, namun setiap tahunnya justru angka korusi dana desa semakin naik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, yang mengkaitkan korupsi pada dana desa dengan whistleblowing system, kemudian untuk mengetahui efektivitasnya. Penelitian-penelitian yang ada menyatakan whistleblowing system cukup berpengaruh untuk mencegah korupsi bahkan mengungkapnya, namun disisi lain masih belum banyak masyarakat yang berani menjadi whistleblower, mengingat perlindungan hukumnya masih diragukan, sekalipun ada LPSK, bahkan penelitian diluar negeri menunjukkan fakta bahwa whistleblower cukup rentan mendapat balasan dari para koruptor dan jaringannya. Maka penulis berpendapat bahwa alternatif reward, maupun teknis pelaporan harus disederhanakan dan jaminan kerahasiaan pelapor harus lebih konkrit (tidak sebatas undang-undang).
IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PEMERATAAN DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Afifah, Zahrotul Afifah; Maulana, Darma Ista; Utami, Rita Fitri; Kamajaya, Andika Putra; Riyandra, Kania Putri
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4561

Abstract

Pemekaran wilayah di Provinsi Banten, seperti pembentukan Kota Serang dan KotaTangerang Selatan, adalah bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan mempercepatpembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Meskipun diharapkan mampu meningkatkankesejahteraan dan efisiensi, studi menunjukkan pemekaran tidak selalu langsung berhasil dan bahkandapat menimbulkan ketimpangan serta perselisihan baru, terutama terkait keuangan daerah danlayanan antarwilayah. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan tata kelolapemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meski daerahotonom baru ini menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitaslayanan, penting untuk mengevaluasi dampak nyata pemekaran secara komprehensif agar tujuandesentralisasi tercapai dan tidak hanya menjadi agenda politik atau kepentingan Elit lokal.Kata kunci pemekaran wilayah, desentralisasi, pelayanan publik, pemerataan.
DAMPAK PEMEKARAN DAERAH: ANALISIS DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK Adina latifaturrohmah; Muhammad Shandy Maulana; Clara Oktaviana; Alayya Rihadatul Aisya; Divya Triana Rahmawati
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4562

Abstract

Abstrak Pemekaran daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta untuk mencapai pemerataan pembangunan. Tentu hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan berdampak pada pelestarian budaya lokal. Namun, di sisi lain terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari pemekaran daerah ini, diantaranya yaitu melonjaknya beban anggaran negara, terjadinya konflik sosial dan politik, penyelenggaran pelayanan publik yang tidak maksimal akibat kurangnya Sumber Daya Manusia dan infrastruktur, serta ketimpangan dan ketergantungan fiskal sebuah daerah. Dari sini lah muncul pertanyaan, bagaimana implementasi dari pemekaran daerah dilihat dari perbandingan das sein dan das sollen yang terjadi di masyarakat? Lalu bagaimana kemudian solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemekaran daerah? Kami menggunakan jenis penelitian kualitatif- dekriptif dengan pendekatan normatif untuk menemukan jawaban dari permasalah tersebut. Sebagai hasil dari penelitian, kami menemukan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah belum mencapai keberhasilan sepenuhnya dan tujuan daripada pemekaran daerah belum tercapai. Hal ini dikarenakan kebanyakan pemekaran daerah dilakukan bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan terdapat kepentingan politik didalamnya. Sehingga untuk mengatasi hal itu dibutuhkan pemerintah untuk ikut berperan dalam hal penyelesaian konflik, baik melalui jalur administratif maupun jalur litigasi. Kata kunci: pemekaran daerah, implementasi, penyelesaian konflik,
EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN DEMOKRASI LOKAL DALAM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA rohmatul; Azizah, Nur; Ayu, Herfita; Anisah, Aan; Azhar, Fidanzani Zulfadikhan; Hafida, Annisa
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4563

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan perpanjangan masa jabatan politik kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Tujuannya adalah untuk memahami dampak kebijakan ini terhadap prinsip dekonsentrasi dan demokrasi lokal. Kebijakan tersebut memicu perdebatan di masyarakat karena menimbulkan dilema antara meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan menjaga prinsip demokrasi, regenerasi kepemimpinan, serta akuntabilitas publik. Dengan pendekatan yuridis-normatif menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pandangan akademik mengenai tata kelola desa. Hasil penelitian terhadap perpanjangan masa jabatan ini menunjukkan adanya dampak ganda. Sebab, kebijakan ini berpotensi memperkuat stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan di desa. Namun, kebijakan ini dapat berisiko mengurangi partisipasi masyarakat, memperkuat oligarki lokal, serta meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menghambat regenerasi kepemimpinan maupun memperkuat kekuasaan yang terpusat di desa. Penting untuk mempertimbangkan prinsip demokrasi dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan agar tercipta pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Kata kunci : kepala desa, perpanjangan masa jabatan, dekonsentrasi, demokrasi lokal
SURAKARTA DAN YOGYAKARTA: JEJAK HISTORIS DALAM DINAMIKA KEISTIMEWAAN DAERAH yunita, yunita nurul arifah; dwi lestari; aulia sinta arianti; adhirajasa shidqi muhamad; yohana sandi wijayanti
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4573

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan dalam dinamika status keistimewaan antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pasca Indonesia merdeka. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu, mengkaji terkait mengapa Surakarta kehilangan status keistimewaannya, sementara Yogyakarta berhasil mempertahankan dan memperoleh status keistimewaan. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini karena untuk menggali latar belakang sejarah serta untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi status keistimewaan tersebut. Adapun untuk penelitian ini dilakukan, dengan menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif-deskriptif, dengan menekankan pada kajian historis dan yuridis, serta kajian kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa adanya ketidakstabilan politik, gerakan anti-feodalisme, dan perbedaan sikap politik antara pemimpin Yogyakarta dan Surakarta menjadi faktor utama hilangnya status keistimewaan Surakarta pada tahun 1946. Sementara itu, Yogyakarta mampu mempertahankan status keistimewaannya karena berkat dukungan kuat Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Republik Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan keistimewaan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh sejarah dan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang berlangsung serta seberapa besar pengakuan dari negara maupun masyarakat terhadap daerah tersebut. Kata Kunci: Status Keistimewaan, Surakarta, Yogyakarta
Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Daerah Aqila Fayyaza Ghafur; Astri Nuraina; Rayna Putri Juliasari; Faishal Hasyim; Susi Rosiana
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4574

Abstract

Good Governance ialah sebuah konsep tata pemerintahan yang baik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan konsensus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya penerapan Good Governance dalam pelayanan publik terutama di Kabupaten Magelang juga diperkuat oleh tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi, selain itu dengan adanya UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga menjadikan tuntutan masyarakat pada pemerintah semakin mengikuti perkembangan zaman yang cepat dan signifikan. Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam konsep, prinsip, dan pengaruh penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik berdasarkan kajian literatur dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang relevan. Pembahasan tentang Good Governance tentunya sangatlah penting demi kemajuan masyarakat. Adanya konsep tata pemerintahan yang baik tentunya tidaklah lepas dari hambatan yang ada dalam masyarakat seperti keterbatasan jumlah pegawai, kualitas SDM yang belum merata, ketergantungan pada pemerintah pusat, rendahnya literasi administrasi dan digital di sebagian kalangan masyarakat juga memperlambat efektivitas layanan serta banyaknya warga belum memahami pentingnya dokumen administrasi dan kesulitan mengakses layanan berbasis teknologi. Kata kunci: Good Govarnance, Prinsip Good Governance, Hambatan Good Governance.

Page 12 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue