cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 9   10   11   12   13 
PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: HUKUM TATA NEGARA purnomo, bilqis dewi
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4317

Abstract

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sesuai konstitusionalisme menegaskan komitmen ini sejak UUD 1945 ditetapkan yang kemudian menjadi cita-cita bersama atau falsafah kenegaraan. Demokrasi dan negara hukum saling terkait dengan demokrasi mencakup prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum mengandung prinsip hukum. Hukum memiliki makna yang dinamis sesuai dengan norma yang berlaku dan tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia di berbagai tingkat, mulai dari keluarga hingga tatanan negara. Salah satu peran utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum harus melindungi hak warga negara dengan prinsip kemanusiaan dan menghormati hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum mengamanatkan bahwa semua warga dan pemerintah harus patuh pada hukum. Namun, realitanya sering kali aturan hukum dilanggar, bahkan oleh pihak yang seharusnya menegakkannya. Sistem hukum perlu diperbaiki secara menyeluruh, meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, dengan mengadopsi prinsip negara hukum demokratis yang lebih holistik dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran lembaga negara dalam mengatasi kompleksitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum. Dalam analisis penegakan hukum di Indonesia, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat, terutama terkait dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan aplikasinya dalam penegakan hukum  dianggap sangat penting.
PERAN PENDAMPINGAN UPTD PPA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: HUKUM TATA NEGARA Mutiara, Najna Ainis; Anisa, Yuanita Fatma; Salamah, Hanifatus; Listyorini, Luluk
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4319

Abstract

 AbstrakUPTD PPA mempunyai tugas untuk pendampingan hukum terhadap para korban, dimana seharusnya memang semua kasus yang mengarah ke jalur hukum mendapatkan pendampingan hukum dari UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, tetapi kasus yang paling sering membutuhkan pendampingan hukum dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan harus dibawa ke jalur hukum adalah kasus kekerasan seksual, baik itu terjadi terhadap wanita ataupun anak-anak. Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris, penulis mengetahui kondisi lapangan sehingga mampu menganalisis kondisi lapangan atas penerapan atau implemetasi substansi hukum terhadap masyarakat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melalui teknik obserbasi dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Data kemudan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Sekian banyaknya kasus yang masuk ke UPTD PPA tidak semuanya dapat terselesaikan dengan jalur hukum, banyak juga kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong ringan, kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan proses pengadilan sesuai dengan pasal 23 UUTPKS. Berbagai macam jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah melalui penerimaan pengaduan dan penjangkauan. Layanan pengaduan terhadap korban dapat dilakukan secara tatap muka, atau pengaduan langsung, tidak langsung, penjangkauan, atau adanya rujukan dari lembaga lainnya.
EFEKTIVITAS FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI: HUKUM TATA NEGARA Aziz, Dani Safangaturrohman
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4320

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa hak – hak atas tanah non litigasi melalui mediasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Wilayah yang luas membuat sengketa tanah, terutama kepemilikan, menjadi masalah serius dengan biaya persidangan yang tinggi dan proses pengadilan yang lambat. Data Banyumas menunjukkan sebagian besar tanah belum terdaftar, meningkatkan risiko konflik. Meskipun mediasi diadopsi sebagai alternatif, keefektifannya masih diperdebatkan, terlihat dari kasus yang berakhir di litigasi. Mediasi didasarkan pada prinsip sukarela dan asas itikad baik mengakibatkan para pihak yang terlibat tidak menghadiri proses mediasi yang mengakibatkan mediasi gagal. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitik berfokus pada penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan Banyumas, dengan pertanyaan tentang efektivitas kantor dan faktor apa saja yang dapat menghambat penyelesaian sengketa hak – hak atas tanah melalui mediasi.  
TINJAUAN NORMATIF KEDUDUKAN HUKUM HAK PILIH PENYANDANG DOWN SYNDROME DALAM PEMILU: HUKUM TATA NEGARA Mutiara, Ainis
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4322

Abstract

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pemilih dengan jumlah yang sebenarnya terdaftar di Indonesia, khususnya bagi penyandang Down syndrome. Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian ini mengkaji bagaimana hak pilih mereka diatur dan diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti non-diskriminasi, kesetaraan, dan partisipasi politik yang inklusif diimplementasikan dalam konteks pemilu. Meskipun hukum di Indonesia menjamin hak pilih untuk semua warga negara, kenyataannya, penyandang Down syndrome seringkali tidak terwakili dengan baik. Perspektif Aristoteles tentang keadilan, yang menekankan pada kesamaan numerik dan proporsional, digunakan untuk menilai keadilan dalam regulasi saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan inklusi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas, termasuk mereka dengan Down syndrome, dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara setara. Penelitian ini menyerukan perhatian lebih besar terhadap hak pilih penyandang Down syndrome, agar mereka dapat menikmati hak asasi mereka tanpa diskriminasi, dan berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan bangsa. 
EFEKTIVITAS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN: HUKUM TATA NEGARA Annafi'Ah, Pradipa Saraswati
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4323

Abstract

Pengangguran adalah suatu permasalahan yang sejak dulu telah menjadi pembahasan bagi pemerintah Indonesia, banyak faktor yang menjadi alasan mengapa pengangguran masih sulit untuk dituntaskan, bahkan di kota-kota besar pengangguran merupakan hal yang banyak ditemukan, salah satunya di Ibukota Negara kita yaitu DKI Jakarta.  Banyak kebijakan yang telah dikerahkan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengangguran namun sampai saat ini juga pengangguran masih menjadi permasalahan yang belum juga mereda. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk menilai efektifitas peran dan fungsi Dinas Sosial dalam menanggulangi pengguran apakah ada kesalahan dalam program yang dibuat oleh Dinas Sosial atau ada yang salah dalam penerapan program tersebut ke masyarakat. (Penelitian yang kami buat menggunakan metode penelitian empiris) dengan tujuan mengkaji efektivitas peran dan fungsi Dinas Sosial dalam menangani pengangguran, supaya permasalahan pengangguran dapat segera ditanggulangi dengan memperbaiki program Dinas Sosial yang sudah berjalan. Penelitian ini diharapkan supaya menemukan solusi permasalahan pengangguran yang lebih efektif.
KEEFEKTIFAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI: HUKUM TATA NEGARA Azizah, Azizah Rima
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4326

Abstract

Pada masa Orde Baru, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, dengan fungsi sebagai penjaga kepentingan pemerintah Orde Baru. Setelah Reformasi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan kewenangannya ikut mengalami perubahan atau degradasi kewenangan. Perbedaan posisi MPR pada masa Orde Baru dan Reformasi sangat signifikan sehingga perlu dilihat aspek keefektifan lembaga tersebut di masa sekarang. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan kedudukan MPR serta menganalisa efektifnya kedudukan MPR pada masa orde lama dan masa reformasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis analisis deskriptif secara kualitatif, dimana data-data yang sudah diperoleh diolah dan dianalisis untuk mencapai jawaban rumusan masalah serta mendeskripsikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data studi pustaka dimana dikaji melewati literatur, buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan artikel. Temuan utama mencakup perbedaan kedudukan serta wewenang MPR yang berawal menjadi lembaga tertinggi negara hingga sekarang setara dengan lembaga negara lainnya. Hasil analisis ini menyoroti perubahan wewenang MPR yang dimaksudkan agar menyelaraskan tujuan pemerintah untik dapat menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kefektifan perubahan MPR semula lembaga tinggi negara menjadi setara dengan DPR dan DPD, yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa serta berjalan secara transparan.
PRESIDENTIAL THRESHOLD INDONESIA: RELEVANSINYA DI ANTARA DEMOKRASI, HUKUM, DAN HAM: HUKUM TATA NEGARA Geniosa, Enrille Championy
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4327

Abstract

Keberadaan Presidential Threshold di Indonesia yang dimuat dalam Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membuahkan perdebatan mulai dari forum akademisi hingga judicial review Mahkamah Konstitusi. Banyaknya pro-kontra menciptakan urgensi untuk menelisik relevansinya dalam ekosistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi ketentuan Presidential Threshold untuk demokrasi demi pengembangan ilmu hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih berkeadilan dan demokratis. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen Hak Asasi Manusia internasional, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan lainnya yang memuat kaidah terkait. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini ialah ketentuan Presidential Threshold dinilai tidak relevan digunakan di Indonesia karena prakteknya bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia internasional, berpotensi membawa dampak buruk untuk stabilitas nasional, tidak terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem presidensil, serta ditemukan perbedaan peraturan yang penting di antara  sesama negara-negara yang menggunakan sistem presidensil. 
Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstistusi Berlandaskan Demokrasi Pancasila untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas: HUKUM TATA NEGARA Sasongko, Dhamar
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4328

Abstract

Tujuan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi diantaranya meningkatkan SDM yang berintegritas, netral, dan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terselenggaranya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dilaksanakan secara akuntabel dan menjaga netralitas. Kondisi yang ada, tidak selaras dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan akan difokuskan pada bagaimana bentuk reformasi birokrasi Mahkamah Konstistusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Tujuan penelitian yakni membentuk model reformasi biroksai berdasarkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029. Metode yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan objek kajian Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kualitatif. Pada pemilihan umum, Mahkamah Konstitui memiliki peranan penting dalam menjaga terlaksananya demokrasi yaitu pengujian undang-undang pemilihan umum atau pengujian hasil pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu berlandaskan demokrasi Pancasila sejatinya menjadi tugas seluruh pihak yang berwenang diantaranya Mahkamah Konstitusi. Kepentingan dapat ditinjau dari aspek kemanfaatan dan dampak yang dihasilkan oleh sebuat putusan. Putusan MK bersifat mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat (erga omnes) maka keputusan harus diambil dengan memperhatihan kedaulatan dan persamaan rakyat. Reformasi birokrasi MK dilakukan berdasarkan demokrasi Pancasila yakni prinsip peradilan yang independent, imparsial, serta demokratis
Analisis Parameter Kegentingan Memaksa terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap PERPPU Nomor 1 Tahun 2020: HUKUM TATA NEGARA Listyorini, Luluk
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4329

Abstract

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membuat kebijakan, terutama kebijakan dalam hal kegentingan memaksa. Tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid-19 di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sehingga mau tidak mau, pemerintah harus membuat kebijakan di luar Undang-Undang dikarenakan keadaan memaksa dan genting. Pembuatan kebijakan dalam kegentingan memaksa tersebut diatur pada Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijaksanaan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19 dan/atau ancaman yang membahayakan stabilitas keuangan.
Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Carica Dieng di Kabupaten Wonosobo Anggraini, Divva Arum
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i2.4423

Abstract

Indikasi geografis saat ini semakin diakui sebagai instrumen penting untuk melindungi produk lokal dan meningkatkan nilai tambahnya. Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng dari penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang tidak tergabung sebagai anggota MPIG Carica Dieng, serta mengidentifikasi hambatan dalam memanfaatkan Carica Dieng sebagai produk berindikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, anggota MPIG Carica memiliki hak eksklusif untuk menggunakan label Indikasi Geografis Carica Dieng, sehingga mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi MPIG Carica Dieng terdiri dari dua jenis: preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup pendaftaran produk dan pembinaan serta pengawasan produk Carica Dieng sebagai produk bersertifikasi Indikasi Geografis. Perlindungan represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran, melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana Dan perlindungan represif adalah perlindungan hukum ketika telah terjadi pelanggaran pada produk indikasi geografis, terlihat Ketika adanya planggaran Indikasi Geografis dapat dilakukan tindakan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan pidana. Hambatan dalam upaya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng untuk meningkatkan pemanfaatan Carica Dieng sebagai produk Indikasi Geografis (IG) yaitu: (1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat lokal mengenai pentingnya indikasi geografis, (2) Kurangnya partisipasi dari para pelaku usaha, (3) Penggunaan Label Indikasi Geografis 79 (4) Tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi, (5) Ketersediaan bahan baku, dan (6) Pengaruh ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku usaha carica.

Page 11 of 14 | Total Record : 132

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue