Articles
520 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong Dengan Pelanggan Di Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Damayanti, Lisa Maulida]]>;
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5118
<![CDATA[Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi dan suatu perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) Rayon Selong dengan pelanggan di Kabupaten Lombok Timur telah melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua bela pihak dengan prosedur pelanggan mengajukan permohonan ke kantor PT. PLN (Persero) Rayon Selong setelah ini mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Layak Operasi (SLO) dan denah lokasi rumah. Dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggan yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan perbuatan wanprestasi yaitu dengan dilakukan musyawarah atau dikenakan pada peraturan yang berlaku ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selong seperti salah satu perbuatan keterlambatan membayar tagihan rekening listrik. Namun perbuatan seperti mencantolkan aliran listrik tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero) Rayon Selong maka tindakan yang akan dilakukan yaitu mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak atau membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan.]]>
<![CDATA[Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Ilegal ]]>
<![CDATA[Wirawan, Karin Nagari]]>;
<![CDATA[HS, Salim]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5125
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peran hukum perdata dalam mengatur hubungan antara pemilik hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam kegiatan tambang, terutama terkait ganti rugi atas kerugian akibat tindakan ilegal. Studi ini menyoroti kasus eksplorasi biji besi tanpa izin yang melibatkan Jamal Buyung (Penggugat), CV. Padak Mas, dan Bupati Lombok Barat. Tergugat 1 melakukan eksplorasi tanpa persetujuan Penggugat, yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Pengadilan memutuskan Tergugat membayar ganti rugi, namun dalam banding jumlah ganti rugi dikurangi karena kurangnya bukti valid. Putusan kasasi memerintahkan pembayaran Rp. 18 miliar kepada Penggugat. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum perdata dalam menangani konflik tanah dan tambang serta kejelasan proses peradilan untuk keadilan yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan (Studi Di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara) ]]>
<![CDATA[Imani, Mapuja]]>;
<![CDATA[Arba, H. Arba]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5136
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan di Kecamtan Bayan, Kab. Lombok Utara. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terdapat hambatan mengenai kurangnya anggaran yang memadai sehingga belum terlaksananya proses verifikasi dan validasi untuk dilakukannya penetapan pengakuan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami peraturan ini sebagaimana diterapkan dilapangan. Hasil penelitian ini juga dapat menunjukan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat memberikan dampak posistif terhadap keberlanjutan pengelolaan pemanfaatan hutan, perlindungan atas hutan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan implementasi peraturan daerah ini sangat bergantung pada kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat adat serta berbagai pihak yang berkaitan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah pemerintah sebaiknya melakukaan pengalokasian anggaran sebagaimana penyediaan anggaran khusus untuk mendukung program-program yang sudah dilakuakan sehingga bisa tercapainya suatu program-program yang belum terlaksana.]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rahmatun, Dwiana Aulya]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5150
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan dan kewarisan anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, karena menurut undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang sesuai SEMA, dan Putusan MK. Untuk kewarisan anak dari perkawinan beda agama menurut kuhperdata perkawinan beda agama bukan larangan untuk seorang menjadi ahli waris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan beda agama merupakan penghalang bagi anak untuk menjadi ahli waris.]]>
<![CDATA[Analisis Syiqaq Dalam Hukum Islam Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Ananta M, Sachrasdhani]]>;
<![CDATA[Salat, Musakir]]>;
<![CDATA[Fatahullah, Fatahullah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5176
<![CDATA[Perceraian dengan alasan syiqaq masih tergolong sangat tinggi dengan faktor penyebab yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syiqaq dalam hukum islam sebagai penyebab terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama, dan yang kedua proses penyelesaian perkara syiqaq pada pengadilan agama yaitu dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan syiqaq membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5226
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tiket pesawat melalui agen travel dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi konsumen jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Data primer menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian jual-beli tiket pesawat di CV. Permata Lombok sebagian besar dilakukan melalui aplikasi WA. Perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi wanprestasi sesuai pada Pasal 7 huruf g UUPK dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.]]>
<![CDATA[Analisis Prinsip Hutang Piutang Menurut Hadis dan Versi Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Nazmi, Khairin]]>;
<![CDATA[Is, Fadhilah]]>;
<![CDATA[Julaiha Pulungan, Juli]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6267
<![CDATA[Perkembangan teknologi di masyarakat saat ini juga memunculkan inovasi baru dalam layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai Financial Technology (Fintech). Fintech lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending atau layanan. Meminjam dan meminjamkan uang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu inovasi di sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan transaksi pinjam pinjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam pinjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun website. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui penelitian perpustakaan yang akan mengkaji prinsip-prinsip utang sesuai dengan hadis dan versi utang pinjaman. Oleh karena itu, pinjaman online yang sesuai dengan praktik Nabi Muhammad saw. adalah tidak adanya tambahan uang atau nominal dari kreditur (pemilik uang), karena jika itu terjadi maka interpretasinya berbeda, maka itulah yang disebut riba. Namun, dilihat dari praktik pinjaman online yang sedang beredar, kesepakatan di awal dinyatakan dengan suku bunga yang sudah ditemukan mulai dari 3% dan seterusnya, sehingga jika pinjaman online tersebut berbentuk itu, tentu dikatakan sebagai pinjaman yang mengandung riba dan tidak sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad.]]>
<![CDATA[Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Artificial Intelligence (AI) ]]>
<![CDATA[Ivan Mulyono, Ferio]]>;
<![CDATA[Santoso PN, Sugeng]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6396
<![CDATA[The use of Artificial Intelligence (AI) is already very prevalent and is used in almost all aspects of life. The existence of AI is inevitable. AI makes it very easy in various aspects of life, including in the management of Human Resources. One of the benefits of using AI for Human Resource Management is in assessing worker performance or achievements. AI can also be used in providing important decisions in industrial relations, namely terminating employment. This study discusses regulations related to the use of AI to carry out termination of employment. This research is a normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. This study concludes that there are different regulations in several countries, Indonesia places AI not as a legal subject, AI regulations in various countries show a paradigm difference that is divided into two, namely prioritizing AI development or protection against the impact of AI and a risk-based approach to ensure strict supervision of the use of AI, especially those that are high risk to workers, such as layoffs carried out by AI.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Husni, Lalu]]>;
<![CDATA[Munandar, Aris]]>;
<![CDATA[Suryani Hamzah, Any]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6397
<![CDATA[Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.]]>
<![CDATA[Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjan Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana ]]>
<![CDATA[Santoso, Windy Pratiwi Candra]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6403
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data adalah berdasakan hasil wawancara dengan pihak bank dan pihak notaris. Hasil penelitain ini menunjukan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah karena adanya batasan plafon kredit yang tidak didaftarkan jaminan fidusia, resiko kredit, pertimbangan biaya, jangka waktu kredit, debitur sudah dikenal baik oleh pihak bank. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut sehingga proses eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan serta kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren.]]>
