Articles
520 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Antara Rentenir Dan Petani ]]>
<![CDATA[Reski, Muhamad]]>;
<![CDATA[Djumardin, Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6404
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang antara Rentenir dan Petani di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Transaksi utang piutang sudah lama dikenal oleh masyarakat, dan dilakukan saat kebutuhan mendesak. Dalam utang piutang terdapat suatu perjanjian. Dalam Pasal 1313 ayat 1 KUHPerdata menjelaskan “perjanjian adalah perilaku yang mengikatkan seorang atau lebih kepada orang lain”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (observational research) dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perudang-Undangan (Statute Aproach, Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach, dan Pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O’o Kecamatan Donggo terdapat penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O’o termasuk dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yang ditandai dengan adanya penambahan bunga yang harus dibayar oleh petani pada saat petani tidak dapat membayarkan utangnya akibat gagal panen. Kedua, Penyelesaian masalah utang piutang jika petani tidak dapat membayar hutangnya akibat gagal panen di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dilakukan melalui cara penyelesaian non litigasi dengan proses negosiasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya negosiasi yang dilakukan oleh rentenir dan petani yang ditandai dengan adanya permintaan dan dikabulkan permintaan kelonggaran waktu pembayaran utang oleh petani terhadap rentenir akibat gagal panen.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 ]]>
<![CDATA[Hasanah, Indri Annisa]]>;
<![CDATA[HS, Salim]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6405
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status hubungan orang tua ketika membenihkan dan melahirkan anak mempengaruhi pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, hal ini seperti kelahiran anak yang terjadi diluar pernikahan, anak yang dibenihkan diluar pernikahan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah, terhadap pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin adalah nama ayah dapat dicantumkan selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kesepakatan Tindakan Medis Antara Pihak Klinik Dengan Pasien Treatment/Perawatan Kecantikan ]]>
<![CDATA[Permatasari, Baiq Nova]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6406
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan di Kota Mataram dan mengetahui jika terjadinya wanprestasi/kelalaian dalam pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien perawatan kecantikan di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik memperoleh data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan di Klinik Kecantikan Kota Mataram telah memenuhi syarat dan secara yuridis sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Wanprestasi/kelalaian dalam pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan terjadi jika adanya ketidakpelaksanaan kewajiban atau ketidakpenuhan prestasi yang telah disepakati sehingga menyebabkan kerugian pada pasien. Perawatan hingga pemulihan kondisi diberikan secara gratis sebagai tanggungjawab pihak klinik kecantikan atas wanprestasi yang dilakukannya.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Rayon Kota Dompu Dalam Kesalahan Pencatatan kWh Meter Listrik Konsumen ]]>
<![CDATA[Angriani, Ayu]]>;
<![CDATA[Adha, Lalu Hadi]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6408
<![CDATA[Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara, salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kesalahan pencatatan kWh meter listrik konsumen dan bagaimana tanggung jawab perdata PT PLN dalam mencatat kWh meter listrik terhadap konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah untuk permasalahan manipulasi angka stand kwh meter oleh petugas cater (pencatat meter) atau kesalahan petugas cater akibat salah tulis angka stand kWh meter dalam hal menginput pembacaan stand kWh meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM). Pada kasus ini, PT. PLN (Persero) memberikan tanggung jawab terhadap para pelanggan/konsumen yang mengalami kerugian menyangkut pencatatan kWh meter listrik yaitu dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik akibat salah pencatatan kWh meter listrik pelanggan oleh petugas cater, dan untuk ketentuan tanggung jawab PT. PLN (Persero) tercantum dalam Peraturan Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Kelalaian Diagnosis Terhadap Pasien Non Covid– 19 ]]>
<![CDATA[Irianyanti, Putri]]>;
<![CDATA[Subadi, Eka Jaya]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6409
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dokter terhadap pasien non covid-19 akibat kelalaian diagnosis dan untuk menganalisis penyelesaian kasus kelalaian antara dokter dengan pasien non covid-19 karena kelalaian diagnosis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Hasil penelitian menunjukan tanggung jawab dokter atas kelalaian diagnosis terhadap pasien non Covid – 19 antara lain tanggung jawab dalam hukum perdata, maka dokter yang melakukan tindakan malpraktik atau kesalahan diagnosi dapat juga diberikan sanksi menggunakan hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Penyelesaian sejahtera antara dokter dan pasien non covid-19 akibat kelalaian diagnosis secara hukum perdata memberikan jalan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gugatan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari konsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan ]]>
<![CDATA[Alvina Satriawan, Hera]]>;
<![CDATA[Umami, Allan Mustafa]]>;
<![CDATA[Hikmatiar Al Qindy, Fatria]]>;
<![CDATA[Wahyuddin, Wahyuddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463
<![CDATA[Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Konteks Hukum Adat Tana Toraja ]]>
<![CDATA[Afira Anugerahayu, Ayang]]>;
<![CDATA[Satriawan, Nathania Permata]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6467
<![CDATA[Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Hak mewaris tidak dapat dimiliki oleh anak yang berstatus anak luar kawin, namun hal ini berbeda dengan kewarisan yang ada di Tana Toraja yang menggunakan adat sebagai prinsip pembagian harta waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum untuk hak waris bagi anak luar kawin dimasyarakat tana toraja. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak waris dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak diatur khusus di dalam adat Tana Toraja, akan tetapi dengan menganut sistem patrilineal ada ruang untuk anak luar kawin memperoleh harta waris namun memperoleh bagian lebih sedikit dari anak sah dengan catatan bahwa anak tersebut diakui oleh ayah bioligisnya dan berkontribusi dalam upacara Rambu Solo’ atau kesepakatan keluarga dalam musyawarah adat.]]>
<![CDATA[Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hariati, Sri]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6614
<![CDATA[Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui dan menganalisis upaya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pembantu PPN di KUA. rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana tugas dan kewenangan KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa upaya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pembantu PPN di KUA?. Jenis penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana PMA Nomor 11 tahun 2007 adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam tugasnya, KUA menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya untuk sinkronisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di KUA dan untuk meningkatkan pemahaman keberadaan Pembantu PPN dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pernikahan, KUA terus mengadakan pembinaan melalui diskusi dan konsultasi baik secara langsung maupun via hand phone dan juga melalui pertemuan tiga bulan sekali dengan Pembantu PPN.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Data Diri Nasabah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ]]>
<![CDATA[Zainie, Faroja]]>;
<![CDATA[Hs, Salim]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5261
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impletasi perlindungan hukum data debitur rmenurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk jaminan hak-hak pada debitur berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak konsumen menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Tanggung jawab hukum pada perlindungan data diri nasabah debitur di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdapat 3 jenis Tanggung jawab hukum yaitu perdata, pidana, dan administarasi.]]>
<![CDATA[Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Utama, Lalu Satria]]>;
<![CDATA[Andriyani, Shinta]]>;
<![CDATA[Satriawan, Hera Alvina]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5262
<![CDATA[ Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, banyaknya sengketa yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat salah satunya yaitu sengketa hak atas yang tumpang tindih (overlapping) mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin kepastian hukum dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang tumpang tindih Badan Pertanahan Nasional melakukan pembatalan sertifikat. Pembatalan hak atas tanah tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mencangkup pencabutan keputusan keputusan terkait pemberian hak atas tanah karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final. Adapun proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Mataram dari pra mediasi sampai pasca mediasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.]]>
