cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 277 Documents
 19   20   21   22   23 
Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia Polidu, irwan; Batu, Mohamad; Dj. Suaib , Sri Olawaty
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh badan usaha milik desa (bumdes) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa di indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Kajian normatif ini bersifat preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, kajian normatif ini lebih mencerminkan law in book. Dunianya adalah das sollen, yang berarti seharusnya. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang, Normatif menurut Hadikusuma adalah serangkaian pikiran dan perilaku manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang secara umum berlaku di masyarakat, tanpa memandang bentuk kelas sosial dan peran sosial yang dimilikinya,Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik membutuhkan perencanaan strategis, kepemimpinan yang efektif, dan keterlibatan aktif masyarakat desa. Dengan cara ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki infrastruktur dan layanan di desa. Adapun factor utama Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.struktur organisasi, koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes, Regulasi yang kurang jelas dan pengawasan yang lemah, Kurangnya transparansi dalam sistem manajemen,memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan, Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes, Lemahnya Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan BUMDes,Pemerintah harus memeperhatikan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Indonesia, sebab keberhasilah pemerintah dalam meningkatkan ekonomi itu berawal dan bersumber dari desa, kunci penting yang harus diambil alih pemerintah adalah menumbuhkan lagi harmonisasi di desa dan memperketat pengawasan BUMDes agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BUMDes secara merata ditingkat desa.
Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik: Analisis Yuridis Normatif Kusuma, Irene; Indratirini
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1482

Abstract

The notary profession as a public official has a strategic role in providing legal certainty through the creation of authentic deeds, but the phenomenon of code of ethics violations in practice creates complex problems regarding the legal consequences that can be caused. This study analyzes the causal relationship between violations of the notary code of ethics and legal consequences using normative juridical methods with a descriptive-analytical qualitative approach. Research data sources use primary legal materials in the form of laws and regulations, notary code of ethics, and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of relevant legal literature. Data analysis was carried out using legal hermeneutic techniques and comparative analysis with notarial systems in other countries. The results show that the notary code of ethics has a position as a binding legal norm based on explicit recognition in the Notary Position Law, with a classification of violations that can cause legal consequences in the form of administrative, civil, and criminal liability. The legal accountability mechanism involves the Notary Supervisory Council, the Notary Honorary Council, and the judicial system with gradations of sanctions adjusted to the level of violation. However, the effectiveness of sanctions has not been optimal in providing deterrent, restorative, and educational effects. The study recommends the need to revise the code of ethics to provide more measurable definitions, reform the supervisory structure by increasing independence and transparency, and strengthen the sanctions system that applies the principle of restorative justice to increase accountability and public trust in the notary profession.
Telaah Makna Dharabah dalam QS. An-Nisa Ayat 34 bagi Istri Nusyuz: Perspektif Gender dan Hukum Islam Napisah, Napisah; Syahabudin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna “dharabah” dalam QS. An-Nisa ayat 34 terhadap istri yang melakukan nusyuz dalam perspektif gender dan hukum Islam. Ayat ini telah menjadi salah satu teks yang paling banyak diperdebatkan karena pemahaman terhadap kata “pukullah” (wa-dhribuhunna) seringkali dimaknai secara harfiah dan berdampak pada pembenaran kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), serta pendekatan living Qur’an, gender, dan hukum Islam. Data primer berasal dari Al-Qur’an dan peraturan hukum nasional, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi penafsiran terhadap kata dharabah, baik secara tekstual maupun kontekstual. Dalam perspektif gender, tafsir kontekstual lebih menekankan pada edukasi dan simbolik, bukan kekerasan fisik. Sementara itu, hukum Islam menekankan pada tahapan-tahapan penyelesaian konflik rumah tangga dengan tetap mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reaktualisasi tafsir untuk mencegah kekerasan domestik.
Juridical Comparison of the Mechanisms of Abolition and Amnesty in the Legal Systems of Russia and Indonesia Hidayatulloh, Hanip; Saputra, M Reza
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1496

Abstract

The mechanisms of amnesty and abolition in the Indonesian and Russian legal systems serve similar objectives granting pardon or terminating criminal proceedings yet differ in scope and procedure. In Indonesia, amnesty extinguishes criminal legal consequences while preserving the conviction record, whereas abolition terminates prosecution and expunges all charges from inception. Under Article 14 of the 1945 Constitution, the President may propose amnesty or abolition subject to the approval of the House of Representatives (DPR). In contrast, Article 89 of the Russian Constitution vests in the President the individual prerogative to grant pardon without requiring legislative consent. This comparative qualitative study employs data triangulation and an audit trail to ensure the validity, reliability, and transparency of its findings. The study’s results indicate that in Indonesia, the 2025 instances of amnesty for political figures and abolition for former ministers exemplify the politicization of clemency processes, characterized by minimal victim participation and absence of objective criteria. Conversely, in Russia, the standard pardon procedure mandates an individual’s petition and acknowledgment of guilt, yet the practice of recruiting prisoners into military service under promises of clemency raises ethical and security concerns. Both systems vest broad interpretative discretion in the executive, heightening the risk of arbitrariness. Recommended reforms include the enactment of objective clemency criteria and increased procedural transparency in both jurisdictions, alongside integration of restorative justice principles such as mandatory acknowledgment of guilt, victim involvement, and public oversight to enhance accountability, promote restorative justice, and mitigate executive abuse of power.
Analisis Yuridis Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Tanah Perkeretaapian dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hartanto, Gunawan; Mau, Hedwig Adianto; Candra, Mardi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1499

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan kepastian hukum pemanfaatan BMN berupa tanah perkeretaapian dalam rangka optimalisasi aset negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menilai kesesuaian norma dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah RUMIJA dan RUMAJA telah diatur sebagai BMN dan kewenangan pengelolaannya berada pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Namun, masih terdapat aset yang bersertifikat atas nama PT Kereta Api Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum dan kerugian negara. Penelitian merekomendasikan pembatalan sertifikat tersebut dan penggantian dengan sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan instansi terkait dalam merumuskan strategi pengelolaan aset negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pembangunan Dan Perkembangan Hukum Investasi Hubungan Industrial Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Integratif Zaenudin, KM Ibnu Shina; Risnandar, Aep
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1510

Abstract

Investment is one of the main pillars of a country's economic development, but it often faces the complexities of industrial relations issues that can significantly affect the investment climate. Investmentlaw in Indonesia has undergone various changes in line with global and domestic economic dynamics,including efforts to attract investment thru various incentives. On the other hand, industrial relations lawseeks to create fairness and balance between the rights and obligations of employers and workers. ProfessorRomli Atmasasmita's integrative legal approach, which emphasizes the harmonization of various branchesof law to achieve development goals, is relevant for analyzing how these two legal fields can synergize or,conversely, create disharmony in practice. This research aims to identify the challenges and opportunitiesin integrating investment law and industrial relations law to create a conducive investment climate whileensuring justice for workers. The conclusion of this research is that, so far, Indonesian investment law andindustrial relations have operated separately, creating disharmony. An integrative approach is needed forharmonization and balancing social economic goals, therefore, the Job Creation Law needs to be revised tofocus more on integrating worker protection and investment with the aim of synergizing economic growth and welfare.
Pemanfaatan Blockchain sebagai Instrumen Transparansi Pemilu dalam Hukum Tata Negara Indonesia Zakiri, Hasani
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1514

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi teknologi blockchain sebagai instrumen peningkatan transparansi pemilu dalam kerangka hukum tata negara Indonesia melalui pendekatan konseptual-normatif. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kompatibilitas blockchain dengan prinsip konstitusional LUBER JURDIL dan merancang model implementasi yang sesuai konteks Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual dengan analisis normatif-yuridis melalui studi pustaka komprehensif terhadap hukum konstitusi, regulasi pemilu, dan studi komparatif implementasi blockchain voting internasional. Kebaruan penelitian terletak pada penyediaan kerangka hukum-teknis komprehensif pertama untuk implementasi blockchain dalam konteks hukum tata negara Indonesia yang spesifik, dengan analisis kompatibilitas kuantitatif terhadap prinsip LUBER JURDIL dan usulan model implementasi hibrid yang pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan teknologi blockchain memiliki kompatibilitas tinggi dengan prinsip konstitusional LUBER JURDIL Indonesia: langsung (95%), umum (85%), bebas (88%), jujur (97%), dan adil (93%), namun prinsip rahasia menghadapi tantangan signifikan (52%) yang memerlukan solusi kriptografi advanced. Model implementasi hibrid tiga lapisan (antarmuka fisik, pemrosesan digital, verifikasi publik) merupakan pendekatan optimal yang memerlukan adaptasi kerangka hukum komprehensif di tingkat konstitusional, legislatif, dan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa blockchain dapat menjadi instrumen efektif transparansi pemilu Indonesia melalui implementasi bertahap 10 tahun (2025-2035) dengan fokus pengembangan kedaulatan digital dan mitigasi risiko keamanan siber
Legal Politics and Protection of Health Workers in Handling Outbreaks: An Analysis of Incentive Policies and Occupational Safety Guarantees in Indonesia Riyanto, Ontran Sumantri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1517

Abstract

This study investigates how government legal policy shaped incentive schemes and occupational safety guarantees for health professionals during the COVID-19 response in Indonesia. Using a qualitative method with normative legal analysis, the research examines key instruments such as Presidential Decree No. 11 of 2020, Government Regulation instead of Law (Perppu) No. 1 of 2020 (later ratified as Law No. 2 of 2020), Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/4239/2021, and Law No. 17 of 2023 concerning Health. The findings reveal that emergency legal policies, which relied heavily on executive discretion, became the foundation for determining incentive mechanisms. Implementation, however, was often hindered by bureaucratic complexity and unequal distribution across regions. Regarding occupational safety, integrating Occupational Safety and Health (K3) principles marked a necessary legal adaptation. Yet, significant shortcomings persisted, most notably in mental health protection and the provision of Personal Protective Equipment (PPE). Psychological support for frontline workers remained underdeveloped, leaving them exposed to burnout and trauma, while PPE shortages and uneven allocation undermined workplace safety. These results demonstrate that legal responses prioritized rapid financial relief but lacked balance with long-term, comprehensive protection. By highlighting this gap, the study contributes to understanding the relationship between political power, the legal framework, and the welfare of health professionals. The implications stress the need for a holistic and integrated legal policy, supported by sustained commitment and adequate resources, to ensure equitable and lasting protection for health professionals in future public health crises.
Traditional Decriminalization in a Digital World: Reconstructing Criminal Policy towards Bitcoin-Based Money Laundering in the Era of Decentralized Finance Fadilah, Fadilah; Susanto, Deny; Akkapin, Supaphorn
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1523

Abstract

The emergence of Bitcoin and blockchain technology as a decentralized financial infrastructure has shaken the foundations of the conventional criminal justice system, particularly in addressing money laundering offenses. This study aims to evaluate the effectiveness of existing criminal policies and reformulate the criminal law approach toward anonymous and cross-jurisdictional digital assets. Using a legal-normative method and comparative analysis of international policies, it was found that policies overly reliant on formal financial institutions become irrelevant in detecting peer-to-peer blockchain transactions. This study proposes a model for reconstructing criminal policy based on the principles of responsive law, adaptive digital surveillance (RegTech and SupTech), and transnational jurisdictional cooperation. The findings of this study are expected to provide conceptual and practical contributions to the design of a relevant, progressive, and digitally grounded criminal justice system.
Maritime Criminal Justice Transformation: A Responsive and Restorative Approach to Law Enforcement in Indonesian Waters Napitupulu, Amin Pardomuan; Yusuf Hasibuan, Fauzie; Akkapin, Supaphorn
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1524

Abstract

As the world's largest archipelagic country, Indonesia faces serious challenges in enforcing criminal laws in its vast maritime territory. The current legal framework is still dominated by a fragmented, sectoral, and repressive approach that fails to address the structural and contextual nature of maritime crimes such as illegal fishing, smuggling, and marine environmental degradation. This article offers a transformative approach to Indonesia’s maritime criminal justice system by integrating responsive law theory and transformative justice into a contextual and participatory model. Through a combined normative and empirical approach, including regulatory analysis and field studies in strategic maritime areas, this study finds that the retributive criminal justice system is ineffective and lacks legitimacy, especially in cases involving marginalized coastal communities. As an alternative, this article proposes a tripartite model based on community penal mediation, digital-based inter-institutional coordination, and the harmonization of substantive legal norms within the framework of the national Criminal Code. This model aims to build a criminal justice system that is more just, participatory, and sensitive to ecological considerations.

Page 21 of 28 | Total Record : 277

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Inpress Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue