cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 468 Documents
 43   44   45   46   47 
Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Barang Elektronik Secara Bersama-Sama Dan Menjual Barang Hasil Curian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Upik Yovita Umaya Putri Buyung; Orpa Ganefo Manuain; Adrianus Djara Dima
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang serta mengkaji upaya penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian barang elektronik. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi niat, kondisi ekonomi, dan kebiasaan pelaku, sedangkan faktor eksternal meliputi kesempatan dan pengaruh pergaulan. Faktor ekonomi dan pergaulan menjadi faktor yang paling dominan karena tekanan kebutuhan hidup serta pengaruh kelompok mendorong pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Upaya penanggulangan yang dilakukan terdiri atas upaya represif dan rehabilitatif. Upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di rumah tahanan guna membentuk kesadaran hukum dan memberikan keterampilan hidup bagi narapidana. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi kendala berupa overcapacity, keterbatasan petugas, serta pengaruh lingkungan sosial yang menyebabkan masih terjadinya residivisme.
Analisis Prinsip Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan Dalam Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Kepada Badan Usaha Organisasi Masyarakat Michelle Hartato; Hesti Armiwulan; Erly Aristo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2478

Abstract

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha ormas agama melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengubah tatanan hukum dengan menghapuskan mekanisme lelang yang sebelumnya diwajibkan bagi badan usaha swasta menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini menimbulkan urgensi penelitian mengenai keselarasan kebijakan tersebut prinsip kemanfaatan dan ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penawaran prioritas ini berpotensi mencederai prinsip kemanfaatan karena mengabaikan aspek kompetensi teknis dan rekam jejak dalam pengelolaan pertambangan yang berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan serta hak generasi mendatang. Selain itu, kebijakan ini dinilai melanggar prinsip ketidakberpihakan karena memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu, sehingga merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Penghapusan mekanisme lelang menghilangkan standar objektif dalam pemilihan pengelola sumber daya alam yang kompeten.
Perlindungan Konsumen Dalam Praktik "Buy Now Pay Later" (BNPL) Di E-Commerce: Analisis Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Studi Perbandingan Hukum Singapura) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraa Alexander Bagas Djawa; Orpa Juliana Nubatonis; Chatryen Megawati Dju Bire
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam praktik Buy Now Pay Later (BNPL) di E-commerce Indonesia ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti serta membandingkannya dengan pengaturan hukum di Singapura. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pertumbuhan pesat layanan BNPL yang meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan risiko gagal bayar, asimetri informasi, dan potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi terkait BNPL di Indonesia dan Singapura. Di Singapura, pengaturan BNPL berada dalam kerangka Monetary Authority of Singapore dengan dukungan Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 serta Code of Conduct BNPL yang menekankan transparansi, batas kredit, manajemen risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 32 Tahun 2025 telah mengatur prinsip perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan data pribadi sebagai pilar utama penyelenggaraan BNPL. Namun, masih terdapat ruang penguatan terutama terkait pengaturan batas limit kredit dan kejelasan jumlah serta frekuensi cicilan guna menjamin asas keadilan dan perlindungan pihak yang lemah. Sementara itu, pengaturan di Singapura lebih komprehensif dalam aspek pembatasan kredit, bantuan kesulitan keuangan, transparansi biaya, serta mekanisme pengaduan yang cepat dan terstruktur. Kesimpulannya, pengaturan BNPL di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui POJK 32 Tahun 2025, namun masih memerlukan penguatan substansi dan implementasi agar tercapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara lebih efektif. Studi komparatif dengan Singapura dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan regulasi guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adaptif di era digital.
Aesthetic Surgery Complications: Medical Legal Responsibilities and Health Insurance Claims Faisal Lutfi; Marice Simarmata; T Riza Zarzani
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2488

Abstract

Aesthetic surgery, as an elective medical procedure, has its own legal complexities, particularly when complications occur or results do not meet patient expectations. This study aims to analyze the regulations and limitations of physicians' legal liability in aesthetic surgery, as well as examine the role of informed consent and therapeutic agreements in legal liability. The research method uses a qualitative approach through a literature review of laws and regulations, legal doctrine, court decisions, and related literature. The results of the study indicate that complications are not necessarily categorized as malpractice if the procedure meets professional and service standards. Legal liability only arises if there is a breach of obligation, professional negligence, or failure to comply with the standard of care that causes harm. Informed consent and therapeutic agreements play a strategic role as the basis for legal relationships, protecting patient rights, and limiting physicians' liability for claims of dissatisfaction with results. It is concluded that the implementation of professional standards and proper documentation of consent are key to addressing the legal risks of aesthetic surgery.
Implementation of Law No. 17 of 2023 on Dispute Resolution between Patients and Health Workers in Complications of Eye Surgery M. Ammar Al Ghifari; Irsyam Risdawati; Muhammad Arif Sahlepi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2490

Abstract

Medical complications, particularly in eye surgery, are inherent risks that may lead to disputes between patients and healthcare providers. In Indonesia, Law Number 17 of 2023 and Government Regulation Number 28 of 2024 emphasize non-litigation mechanisms, especially mediation, as the primary approach to resolving medical disputes. This framework aims to protect both parties while reducing the burden of litigation. This study analyzes the implementation of these regulations in resolving disputes arising from ophthalmic surgical complications, focusing on legal certainty, justice, and balanced protection.This research employs a normative legal method using statutory and literature approaches. The analyzed regulations include Law Number 17 of 2023, Law Number 29 of 2004, Law Number 36 of 2009, Law Number 30 of 1999, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Secondary data from textbooks, journals, case reports, and court decisions were examined using qualitative descriptive analysis.The findings indicate that mediation serves as a mandatory initial step in resolving medical disputes. Non-litigation pathways are considered faster, more cost-effective, and less confrontational than litigation. Professional disciplinary bodies play a crucial role in assessing alleged negligence proportionally. Legal protection for healthcare providers is ensured without neglecting patients’ rights. Overall, the regulation strengthens a restorative justice approach, maintains the therapeutic relationship, and balances rights and obligations, although challenges remain in technical implementation and public awareness.
Juridical Analysis Of The Implementation of The BPJS Kesehatan Program in Improving Access to Health Sevices in Indonesia Meri Ulfa; Marice Simarmata; Irsyam Risdawati
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2491

Abstract

Healthcare is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, yet access disparities remain a serious problem in Indonesia. This study aims to analyze the legal aspects of implementing the BPJS Kesehatan program to improve access to health care and identify existing legal barriers. The research method employs a normative legal approach, using statutory and conceptual frameworks, and analyzes primary,secondary, and tertiary legal materials through a qualitative, descriptive-analytical approach. The results indicate that the BPJS Health program has a strong legal foundation based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System, Law No. 24 of 2011 on the Social Security Administration Agency, and Law No. 17 of 2023 on Health, with an enrollment coverage of 89% of the population (242 million people).However, implementation faces legal challenges: a gap between regulations and practice, a financial deficit of Rp 13 trillion, delays in claim payments, and weak legal protection for participants. The study recommends regulatory reform, improvements to the financial system,strengthening of legal protection mechanisms, and enhanced coordination among institutions to achieve equitable and sustainable Universal Health Coverage.
Urgensi Peran ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak didalam keluarga (Prespektif Hukum Islam) Akhmad Juman Romdani; Adi Purnomo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2504

Abstract

Penelitian ini menjelaskan urgensi ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak didalam keluarga. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, AL-Qur’an dan Hadist Nabi saw. Sedangkan sumber pendukung adalah artikel-artikel hasil penelitian terdahulu yang terkait. Dengan menggunakan content analysis penelitian ini menemukan Perkembangan anak akan sangat efektif jika meggunakan metode pendekatan psikologi dengan kasih sayang secara bertahap. Ada 3 Tahap dalam pendidikan anak dalam rumah tangga yaitu saat umur 7 Tahun pertama sebagai raja, kemudian 7-14 tahun pendidikan tahap kedisplinan kewajibannya, dan 14 Tahun keatas perlakuan anak sebagaimana sahabat. Peran Ayah dalam pendidikan Prespektif Al-Qur’an dan Hadist diantaranya (1) Peran Ayah Dalam Pendidikan Aqidah Anak; (2) Peran Ayah dalam Pendidikan Ibadah Anak; (3) Peran Ayah Dalam Pendidikan Akhlak Anak.
Peran Kerangka Hukum dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Tjan Erwin Djaya Sukmana; Bayu Hermawan
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2345

Abstract

Penelitian ini menganalisis fungsi kerangka hukum nasional dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM, mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan teknis dalam koordinasi antarlembaga, serta merumuskan model penguatan tata kelola hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum menjalankan tiga fungsi utama, yaitu memfasilitasi formalisasi dan perizinan berbasis risiko, melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dan kemitraan yang tidak seimbang, serta mendukung pemberdayaan melalui pembiayaan, pelatihan, akses pasar, teknologi, dan fasilitas produksi bersama. Pelaksanaannya masih terkendala fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, basis data yang belum interoperabel, disparitas kapasitas daerah, dan evaluasi yang berorientasi pada keluaran. Penguatan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, mekanisme koordinasi yang jelas, integrasi data UMKM, evaluasi berbasis hasil, serta bantuan hukum dan penegakan hukum persaingan yang mudah diakses.
Implementasi Hak Mantan Istri atas Sebagian Gaji Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Keadilan Transendental (Analisis Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sel) Mustiadi Mustiadi; Yulias Erwin; Nurjannah Septyanun
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2384

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan (gap) antara Norma hukum positif dengan realitas implementasi hak mantan istri Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pembagian gaji pasca-perceraian. Meskipun PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 telah memberikan jaminan perlindungan ekonomi, namun dalam praktiknya banyak putusan pengadilan yang bersifat non-executable. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, implementasi, dan eksekutorial hak mantan istri mendapatkan sebagian gaji suami Aparatur Sipil Negara berdasarkan hukum positif dan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna serta Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA, guna dikaji lebih lanjut konstruksi hukumnya dalam perspektif Keadilan Transendental. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan eksekutorial dan non-eksekutorial serta pengumpulan data melalui informan terkait di lingkungan Peradilan Agama. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk membedah akar permasalahan dari sisi administratif maupun yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi hak tersebut terletak pada lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan dengan instansi tempat ASN bekerja, serta ketiadaan sanksi yang tegas bagi bendahara gaji yang tidak melaksanakan putusan. Kontribusi ilmiah penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran hukum melalui dekonstruksi positivisme hukum menggunakan paradigma keadilan transendental yang mengubah analisis normatif abstrak menjadi instrumen ukur humanis dan teologis. Secara praktis dan kebijakan, kajian ini memberikan kontribusi berupa konsep pembaruan hukum yang komprehensif berupa automatic payroll deduction yang terintegrasi lintas sektoral antara Mahkamah Agung, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan guna menutup celah manipulasi administratif.
Judicial Disparities in Premeditated Murder Cases: Legal Certainty in the Interpretation of Articles 338 and 340 of the Indonesian Criminal Code Tanto Satryatama; Andika Wijaya; Satriya Nugraha; Rizki Setyobowo Sangalang
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2425

Abstract

Judicial disparities in homicide cases involving indications of premeditation continue to challenge legal certainty in Indonesia's criminal justice system. Previous studies have primarily examined sentencing disparity or the interpretation of Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in individual cases, but have not systematically explained the relationship between legal certainty, judicial discretion, and judicial reasoning through comparative analysis of judicial decisions. This study addresses that gap by analysing inconsistencies in the interpretation of the element "with prior planning" (dengan rencana terlebih dahulu) through a normative juridical method employing statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis focuses on Decision Number 230/Pid.B/2023/PN Sda and compares it with four homicide decisions rendered between 2021 and 2024 involving comparable factual circumstances. The findings reveal five principal factors contributing to judicial disparity: (1) the absence of objective parameters for interpreting Article 340 of the KUHP; (2) broad judicial subjectivity in assessing the offender's psychological condition; (3) the lack of interpretative guidelines issued by the Supreme Court; (4) inconsistency in judicial precedent concerning comparable cases; and (5) divergent interpretations regarding the interval between the formation of intent and the execution of the offence. These factors result in inconsistent legal qualifications and sentencing outcomes despite materially similar facts. The study's theoretical contribution lies in integrating the perspectives of legal certainty, judicial discretion, ratio decidendi, and sentencing disparity into a unified analytical framework for evaluating judicial interpretation of premeditation. Its practical contribution is the formulation of four cumulative objective indicators—weapon preparation, victim surveillance, preparation for escape or concealment, and sufficient time for rational reflection—as interpretative guidelines to support consistent application of Article 340. Accordingly, the study recommends the adoption of these indicators through a Supreme Court Regulation (Peraturan Mahkamah Agung—PERMA) to strengthen legal certainty while preserving judicial independence in homicide adjudication.

Page 46 of 47 | Total Record : 468

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue