PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan is a national and open access journal published by the Faculty of Social and Political Sciences of the University of August 17, 1945 Samarinda. Prediction focuses on the development of the study of the humanities and social sciences. The purpose of our journal is to promote a principled approach to research in the field of social sciences and humanities specifically focusing on Political Science and State Administration and Policy Sciences. Prediksi have a full commitment to the authenticity of published articles and papers. Any authority that submits its articles to Prediksi for publication must be able to prove that the submitted work is an original contribution and has never been published in part or in whole in any other print media. To achieve this commitment, Prediction provides an objective and fair peer review of every article submitted by blind reviewers from other universities.
Articles
196 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Febrian, A. Tsani Sabhan]]>;
<![CDATA[Muljanto, Muhammad Agus]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v23i1.7529
<![CDATA[Kemiskinan menjadi permasalahan rumit yang dihadapi berbagai negara khususnya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dalam menangani masalah kemiskinan. Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah membuat berbagai macam program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kebijakan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta struktur birokrasi yang tepat. Menurut teori implementasi yang dicetuskan oleh Edward III, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah berhasil dijalankan dengan baik, namun dalam realisasi diantara anggota KUBE ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, sehingga implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dapat tersalurkan.]]>
<![CDATA[Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Pujiastuti, Nanik]]>;
<![CDATA[Sumarni, Sumarni]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v22i3.7508
<![CDATA[Reformasi Birokrasi terjadi karena perubahan dan modernisasi birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan birokrasi yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi. Karena birokrasi ditata secara formal untuk melakukan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi sebagai tatanan sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki struktur, pembagian tugas, serta hirarki. Dimana birokrasi tersebut dijalankan oleh orang banyak dengan aturan-aturan yang jelas, prosedur yang tetap, serta dipimpin seseorang dengan kewenangan yang melekat dalam memberikan perintah untuk dijalankan bawahannya semata bagi kepentingan masyarakat Di era reformasi ini, birokrasi di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Perilaku birokrasi pada masa reformasi mirip dengan masa Orde Baru. Meskipun pemerintah pusat banyak mengeluarkan kebijakan mengenai reformasi birokrasi, namun perilaku birokrasi tidak banyak berubah. Birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonialisme. Untuk melakukan reformasi birokrasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. ]]>
<![CDATA[Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Pada Urgensi Ilmu Parenting di Kelurahan Kenjeran ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Mutiara Nabilah]]>;
<![CDATA[Pertiwi, Vidya Imanuari]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v23i1.7536
<![CDATA[Gangguan kesehatan mental anak dapat disebabkan oleh pola parenting yang kurang tepat dan perlu penanganan melalui edukasi parenting untuk mencegah bertambahnya anak dengan gangguan kesehatan mental. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan layanan PUSPAGA yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan hak-hak anak (termasuk kesehatan mental) di kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kelurahan Kenjeran. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan lima indikator efektivitas oleh Riant Nugroho, pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran telah berjalan dengan efektif. Terbukti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan konsultasi serta konseling. Meningkatnya kesadaran orang tua terhadap kesehatan mental anak berdampak pada berkembangnya kemampuan anak dalam menghadapi masalahnya secara mandiri sehingga dirinya tumbuh menjadi individu yang sehat jiwa dan raga. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PUSPAGA adalah masyarakat Kelurahan Kenjeran memiliki sifat kurang paham terhadap aspek hukum. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan sosialisasi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA STUNTING PADA ANAK TERLANTAR DI LKSA DI PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Sadewo, Sadam]]>;
<![CDATA[Muljanto, Muhammad Agus]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v22i3.7512
<![CDATA[Salah satu tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan isu krusial dalam pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Studi ini menganalisis strategi manajemen yang diadopsi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan permakanan dalam bentuk uang yang harus dibelikan makanan yang bergizi oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak-anak terlantar di lembaganya guna mengurangi stunting pada anak terlantar. Meski demikian, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi guna mencegah perlindungan dana dari pemerintah, sehingga pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya stunting.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Al Ghifari, Rifqi Putra]]>;
<![CDATA[Muljanto, Muhammad Agus]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v23i1.7530
<![CDATA[Kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan sebagai inovasi dalam bidang pemerintahan berbasis digitalisasi sesuai dengan Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat dengan SPBE, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (masyarakat). Dinas Sosial Jawa Timur merupakan salah satu instansi di Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan kebijakan E-Government dengan menciptakan inovasi berupa aplikasi SIMLONTAR-REK guna membantu pemulangan orang terlantar yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III, berfokus pada implementasi kebijakan e-government melalui aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari teori Edward III yang meliputi faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik tetapi pada faktor sumber daya masih terdapat Kendala dimana kurangnya sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan e-government ini.]]>
<![CDATA[Resolusi Konflik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat) ]]>
<![CDATA[Maskan, Maskan]]>;
<![CDATA[Marsuq, Marsuq]]>;
<![CDATA[Jamiah, Jamiah]]>;
<![CDATA[Intansari, Evi]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v22i3.7509
<![CDATA[Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, Penyebab dan Resolusi Konflik Organisasi pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelititian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Bentuk-bentuk konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah: (a) konflik pribadi, (b) konflik antar pribadi, dan (c) konflik antar kelompok. (2) Sumber atau penyebab konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah (a) Adanya hubungan saling ketergantungan yang tinggi; (b) Adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata; (c) Pendelegasian pekerjaan yang tidak sesuai; (d) Keanekaragaman karakter pegawai; (e) Kurangnya komunikasi dan koordinasi tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik; (f) Adanya perbedaan pemberian insentif; (g) Kurangnya ketegasan pimpinan; dan Perjalanan dinas yang didominasi oleh pihak tertentu. (3) Resolusi Konflik yang dilakukan pimpinan dalam mengendalikan konflik pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan teknik dominasi agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan dengan memberlakukan sanksi-sanksi yang sah sesuai peraturan yang berlaku agar pegawai mentaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Implementasi Pelayanan Jemput Bola Pada Pemutakhiran Biodata Kartu Keluarga di Kecamatan Genteng Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Mulia, Riskita Dinda]]>;
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v23i1.7538
<![CDATA[Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama penyelenggaraan administrasi publik. Berdasarkan data pada laman kalimasada di Kecamatan Genteng masih ditemukan masyarakat yang belum melakukan Pencatatan Tanggal Perkawinan pada Kartu Keluarga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki inovasi Pelayanan Jemput Bola untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi Pelayanan Jemput Bola khususnya pada Pemutakhiran Biodata Pada Kartu Keluarga di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang dianalisis dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa: (1) Sarana dan Sasaran Kebijakan telah sesuai karena proses pelayanan berjalan cepat dan tepat; (2) Sumberdaya telah cukup untuk menunjang berjalannya pelayanan; (3) Hubungan Antar Organisasi belum cukup baik karena masih ditemui masyarakat yang belum mengetahui Pelayanan Jemput Bola; (4) Karakteristik Agen Pelaksana telah sesuai SOP; (5) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi di wilayah Kecamatan Genteng menyebabkan terjadinya penolakan dari masyarakat saat akan dibantu kepengurusan.]]>
<![CDATA[Permberdayaan Masyarakat Melalui Program Puspaga Balai RW Di Kelurahan Gayungan Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Sa'idah, Makrufatus]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Kalvin Edo]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v22i3.7517
<![CDATA[Berbagai macam permasalahan nasional keluarga di Indonesia menjadi unsur yang sangat penting agar ditangani secara lebih serius oleh Pemerintah, sejalan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakatnya Indonesia. Terlebih lagi di Kota Surabaya yang meraih penghargaan kota layak anak, hal itu yang menjadikan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya untuk menjalankan program pemberdayaan secara terintegritas ke seluruh lapisan masyarakat, seperti pelaksanaan program Puspaga Balai RW. Program tersebut dilaksanakan ke seluruh wilayah Kota Surabaya, salah satunya terdapat di Kelurahan Gayungan. Prinsip yang dilakukan sebagai tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada empat yakni prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan atau menjabarkan terkait pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui program Puspaga Balai RW. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan ini dilihat dari antusiasme warga Kelurahan Gayungan untuk ikut serta dalam kegiatan atau yang dilaksanakan, tidak ada perbedaan gender untuk warga yang membutuhkan bantuan dari program tersebut, kemandirian warga dalam mengakses layanan SIAP PPAK, serta mengembangkan program Puspaga Goes To School yang telah dijalankan sebelumnya agar terus berlanjut untuk kedepannya.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS EKONOMI KREATIF DI LAPAK PESONA ]]>
<![CDATA[Andayani, Erni]]>;
<![CDATA[Mirlana, Dendy Eta]]>;
<![CDATA[Subagyo, Anton]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v22i3.7242
<![CDATA[Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are productive businesses owned by individuals or business entities that meet the criteria to become micro-enterprises. MSMEs do play a role in reducing the increasing poverty rate in Indonesia. MSMEs have a role in fighting poverty by utilizing the potential of natural resources that are managed comprehensively. This research examines creative economy-based MSME development strategies in Lapak Pesona, Village of Madiun Lor, Manguharjo District, Madiun City. The purpose of the study is to find out the challenges and obstacles faced by creative economy MSMEs in Lapak Pesona in developing their businesses. The research type used in this research is a qualitative research method and uses proportional sampling, namely a sampling technique by first determining the data source. Data collection techniques are carried out directly through observation, interviews and documentation. The results of the research obtained found that business actors in Lapak Pesona still find it difficult to develop their businesses to grow. The challenges and obstacles are limited capital and lack of promotional facilities. Using appropriate strategic planning and problem solving methods can make it easier to resolve the problems faced. One of the best ways to use is to utilize the methods provided through a series of stages in the SWOT analysis]]>
<![CDATA[Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Membangun Fondasi Keluarga Berkualitas di Balai Rw 02 Kelurahan Panjang Jiwo Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Jannah, Miftakhul]]>;
<![CDATA[Priambodo, Bayu]]>
<![CDATA[ PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/pd.v23i1.7531
<![CDATA[Keluarga merupakan suatu system social terkecil dan unik yang terdapat dalam kehidupan sehari-sehari. Suatu keluarga itu dapat berbeda dari keluarga yang satu dengan yang lainya, bila dilihat dari lokasi tempat tinggal suatu keluarga, ada keluarga yang bertempat tinggal di desa, ditengah-tengah kota, kawasan elit dan ada pula yang bertempat tinggal dikawasan kumuh. Jika dilihat dari sudut pandang moneter, ada keluarga yang dilimpahkan ke keluarga kaya, keluarga miskin, dan keluarga tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Membangun Fondasi Keluarga Berkualitas di Balai RW 02 Kelurahan Panjang Jiwo menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Puspaga Balai RW sangatlah penting bagi para masyarakat dalam membangun sebuah keluarga yang berkualitas sebab Puspaga memiliki Program Program penguatan kelembagaan Puspaga Balai RW meliputi: program promosi, program layanan maupun program fasilitasi. Yang Dimana dengan adanya program tersebut dapat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Selain itu puspaga juga terdapat factor pendukung dan penghamat dalam menjalankan program puspaga balai rw yaitu factor pendukung dan factor penghambat. ]]>
