cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 29   30   31   32   33 
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Kota Sengkang Ahmad Fitra; Sufirman Rahman; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.961 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Kota Sengkang dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Peneltian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Kota Sengkang masih kurang efektif (2) adapun faktor-faktor yang mempengauhi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Kota Sengkang datang oleh pelaku usaha, konsumen dan pemerintah setempat itu sendiri yaitu rendahnya tingkat pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen daalm transaksi e-commerce, masih lemahnya pengawasan dibidang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce, kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai tempat pengaduan apabila mengalami kerugian atai sengketa pada konsumen. The research objective to analyze the effectiveness of legal protection against consumers in e-commerce transactions in Sengkang City and the factors that influence it. This research uses empirical research methods. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of legal protection for consumers in e-commerce transactions in Sengkang City is still less effective (2) as for the factors that influence legal protection for consumers in e-commerce transactions in Sengkang City come by business actors , consumers and the local government itself, namely the low level of consumer knowledge about their rights, the low awareness of business actors in running their business, the lack of attention from the local government to legal protection for consumers in e-commerce transactions, still weak supervision in the field of legal protection for consumers in transactions. e-commerce, the lack of knowledge of the local community about the place of complaint when experiencing losses or disputes with consumers
Teknik Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar A.M. Rieker M; Abd Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.606 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan dilapangan oleh penyidika menemukan kesulitan untuk menyusaikan unsur-unsur materil dengan beberapan bukti petunjuk serta penyesuian keterangan saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan teknik penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan adalah struktur hukum yang mana terdapat keterbatasan penyidik. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of investigative techniques carried out by the prosecutor's office in the context of eradicating corruption in the Polewali Mandar District Attorney's Office and the factors that influence it. The type of this research is empirical juridical. The results of the research authors find that: The effectiveness of the implementation of the investigative techniques carried out by the Polewali Mandar District Attorney, is not running effectively, because in the implementation of field investigations the investigators find it difficult to adjust the material elements with some evidence and instructions. adjustment of witness statements when questioned by investigators. Factors that affect the effectiveness of the implementation of investigative techniques carried out by the Polewali Mandar District Attorney, the most influential factor on the effectiveness of the investigation is the legal structure in which there are limitations of investigators.
Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Rezki Fitrah Ramadhan; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.109 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/fasilitas. The research objective to analyze the the effectiveness of the police function in law enforcement of traffic accidents and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data. The results of the study are that the function of the police in law enforcement of traffic accident crimes is less effective due to lack of law enforcement personnel and traffic accident detection tools are also still lacking and the factors that affect the function of the police in law enforcement of traffic accidents are structural factors. law, community legal awareness factor, legal culture factor and facility/facility factor.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Gowa Rio Satriawan; Baharuddin Badaru; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.674 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis d efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the effectiveness of investigations into drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort is still less effective. This is due to several obstacles, such as limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. The factors that influence the investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.
Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Indha Auliya Rayahu; Sufirman Rahman; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.285 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi prinsip restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penerapan restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana masih kurang efektif dikarenakan jumlah presentase kasus pidana umum yang terselesaikan melalui restorative justice dari tahun 2019-2021 terus menurun setiap tahunnya. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan masyarakat dan faktor budaya hukum. The research objective to analyze the existence of the principle of restorative justice in the implementation of the criminal act settlement process at the Makassar City Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The effectiveness of the application of restorative justice in the implementation of the process of resolving criminal acts at the Makassar City Police Resort based on the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases is still less effective This is because the percentage of general criminal cases resolved through restorative justice from 2019-2021 continues to decline every year. Factors Influencing the Application of Restorative Justice Principles in the Criminal Acts of Settlement Process at the Makassar City Police Resort include factors of legal substance, factors.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Hamzah Pai’pin; Sufirman Rahman; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.744 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan yuridis ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata dan putusan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata, tidak diatur secara rigit dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan suatu ketentuan yang berkembang dalam praktek penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai bentuk penerjemahan hakim-hakim terdahulu sebagai bentuk derivasi asas-asas hukum acara. Putusan gugatan tidak dapat diterima pada prinsipnya sama dengan putusan-putusan yang lain, yakni mempunyai kekuatan mengikat, dan hanya batal apabila dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, namun demikian berimplikasi hukum pada beberapa hal, yakni: terkait nebis in idem, batasan minimal banding yang hanya diajukan sekali, yang artinya ada kevakuman hukum dari dua permasalahan ini, yakni gugatan baru dengan perkara yang sama yang telah diputus menjadi nebis atau tidak. The research objective to analyze the juridical position of the claim that the claim is unacceptable in a civil dispute and the decision of the lawsuit is unacceptable. This research is a normative legal research. The results of the study show that the claim provisions cannot be accepted in civil disputes, are not strictly regulated in a statutory regulation but a provision that develops in the practice of dispute resolution in court as a form of translation of previous judges as a form of derivation of procedural law principles. The lawsuit decision cannot be accepted in principle the same as other decisions, which have binding force, and is only void if it is canceled by a higher court, however, it has legal implications for several things, namely: related to nebis in idem, the minimum limit for appeals only filed once, which means there is a legal vacuum from these two problems, namely a new lawsuit with the same case that has been decided to be nebis or not.
Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Agustinus Suprianto; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1045.091 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Metode peneltian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.. The research objective to analyze the role of the Directorate of Drug Investigation at the South Sulawesi Police in dealing with drug crimes. The research method used is the empirical legal research method. The results of the study show that the role of the community is very much needed in order to assist law enforcement officers to prevent and eradicate abuse of illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors. With the participation of the community in assisting the task of law enforcement officers, the illicit circulation of narcotics and narcotic precursors that are in the midst of people's lives can be minimized, which is later hoped that the community will be free from the dangers of illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors. (2) The role of law enforcement officers as community partners is very urgent in the context of preventing and eradicating illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, both based on statutory regulations and based on empirical conditions that exist in society.
Sistem Pemasyarakatan Terpidana Anak: Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros Mariany M Lintjewas; Ma'ruf Hafidz; Fahri Bachmid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.846 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan hak narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan Faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data Data Primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah terpenuhi tetapi kurang efektif karena masih belum terpenuhi sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga petugas yang profesional dalam pemenuhan pembinaan di LPKA Maros. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, yaitu: faktor sarana dan prasarana pada pelaksanan pendidikan formal LPKA Maros belum memiliki tenaga pendidik dan ruang kelas untuk belajar secara formal dan berdekatannya jarak antara blok narapidana Anak dan blok narapidana dewasa, faktor kurangnya tenaga SDM di LPKA Kelas II Maros jumlah petugas masih kurang di bandingkan jumlah narapidana yang terdapat di LPKA Maros, dan faktor Kurangnya Suplai Anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta penyediaan tenaga pendidik. The research objective to analyze the fulfillment of the rights of child prisoners at the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA) and the influencing factors. This study uses primary data data. The results of this study indicate that: (1) Fulfillment of the Rights of Child Convicts in the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA) according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been fulfilled but is less effective because the facilities and infrastructure are not yet fulfilled. infrastructure and the lack of professional staff in fulfilling the guidance at LPKA Maros. (2) The factors that influence the fulfillment of children's rights in the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA), namely: the factors of facilities and infrastructure in the implementation of formal education LPKA Maros does not yet have educators and classrooms for formal learning and the close distance between Child convict block and adult convict block, the factor of lack of human resources in LPKA Class II Maros the number of officers is still less compared to the number of prisoners in LPKA Maros, and the factor of Lack of Budget Supply in fulfilling facilities and infrastructure as well as providing educators.
Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas Desman Desman; Syahruddin Nawi; Aggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.144 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas, dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berdasarkan pada penilaiaannya sendiri terhadap situasi dan ancaman yang dihadapi sehingga terpenuhi prinsip Legalitas, Nessesitas, serta Proporsionalitas. Faktor yang paling berpengaruhi dalam penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas yaitu; Substansi hukum yang mana pada substansi hukumnya belum mengatur secara rinci mengenai bentuk dan jenis tindakan yang termaksud kedalam diskresi oleh anggota Polri. The research objective to analyze the use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of the officers' lives, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the research authors found that: The use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of the lives of officers in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police is based on their own assessment of the situation and threats faced so that the principles of Legality, Nessesity, and Proportionality are fulfilled. The most influential factors in the use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of officers' lives are; The legal substance which in its legal substance has not regulated in detail regarding the forms and types of actions referred to in the discretion by members of the Police.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks Eka Eman Rosi; Mulyati Pawennei; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.464 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/PN Mks dengan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian (17 Tahun) bersama Anak Akbar Bin Seleng (18 Tahun) sebagai anak yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan usia serta tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan hak yang harus diberikan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum maupun Anak yang Berkonflik dengan Hukum. The research objective to analyze criminal responsibility for children as perpetrators of the crime of theft with violence and the application of criminal law against children as perpetrators of the crime of theft with violence committed by children (Case Study Decision Number 51/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Mks). This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) The criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts in Decision No. 51/Pid.Sus-Child/PN Mks with Anak Muh. Adrian Saputra S Alias ​​Rian (17 years old) with Anak Akbar Bin Seleng (18 years old) as children who were accused by the Public Prosecutor in the trial had met the subjective and objective elements of crime. (2) Legal arrangements for children as perpetrators of criminal acts are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by taking into account the age and crime committed and taking into account the rights that must be given to Children in Conflict with the Law and Children in Conflict with the Law.

Page 31 of 45 | Total Record : 445

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue