cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 31   32   33   34   35 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks Zulfikar Miraj; Hambali Thalib; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.292 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Penelitian inii menggunakan data primer melalui kunjungan penelitian ke pengadinlan negeri dan menganalisis langsung putusan yang telah dikeluarkan oeleh pengadilan negeri, serta wawancara terhadap hakim yang mengeluarkan putusan, survey dilakukan pada pengadilan negeri Makassar dibulan maret 2020. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) ada beberapa factor yang menyebakan terjadinya tindak pidana anak dalam penyalahgunaan narkotika; (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa melawan hukum. Hal ini berarti menerangkan bahwa banyak factor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika sehingga dalam proses pengadilan banyak hal juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau sah secara hukum. The research objective to analyze narcotics crimes committed by children. This study uses primary data through research visits to the district court and directly analyzes decisions that have been issued by district courts, as well as interviews with judges who issued decisions, a survey was conducted at the Makassar district court in March 2020. The results of this study show that: (1) there are several factors that cause the occurrence of criminal acts of children in narcotics abuse; (2) the judge's consideration in making the decision is in accordance with the applicable law without violating the law. This means explaining that there are many factors that cause children to come into conflict with the law, in this case narcotics abuse, so that in the court process many things are also considered by the judge in making a decision so that the judge's decision does not conflict with applicable law or is legally valid.
Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hardiyanti Hardiyanti; A Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.226 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Batas Usia Perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Snaksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dari segi aparat pemerintah sudah berjalan secara efektif, namun dari segi masyarakat belum berjalan efektif disebabkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu Faktor Substansi hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. The research objective to analyze the application of administrative sanctions against violations of the marriage age limit and the factors that influence it. The method used in this research is the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The Effectiveness of the Implementation of Administrative Sanctions Against the Marriage Age Limit according to Law Number 16 of 2019, in terms of government officials has been running effectively, but from a community perspective it has not been effective due to the lack of strict sanctions given. (2) Factors Affecting the Effectiveness of Application of Administrative Sanctions Against Marriage Age Limits According to Law Number 16 of 2019 namely Legal Substance Factors, Law Enforcement Factors, Law Enforcement Facilities and Infrastructure Factors, and Community Legal Culture Factors.
Tinjauan Viktimologi Terhadap Penganiayaan Antar Anak Studi Kasus Polsek Mandai Andi Nurfitri Ismail; Sufirman Rahman; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.011 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis factor-faktor penganiayaan antar anak di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari pelaku yang menganiaya atau saksi penganiayaan dan korban penganiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penganiayaan antar anak masih sering terjadi dimasa sekarang ini. Salah satunya ialah ketiadaan norma (anomie), karena anak belum memahami dengan baik norma-norma yang harus ditaati. Peran orang tua untuk menanamkan norma-norma kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dilingkungannya dimana menciptakan pertemanan dan pergaulan anak menjadi baik, (2) Pihak kepolisian mengupayakan pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi ke lingkungan, sekolah, dan beberapa instansi untuk memberikan pemahan kepada anak tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Dan memberikan tindakan (represif) dalam proses Tindak penganiayaan antar anak ini dengan pendekatan restorative justice dimana prosesnya diselesaikan secara mediasi. The research objective to analyze the factors of child abuse in Mandai District, Maros Regency and the efforts to overcome it. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from perpetrators who persecute or witnesses of persecution and victims of persecution. The results of this study indicate that: (1) Child abuse is still common nowadays. One of them is the absence of norms (anomie), because children do not understand well the norms that must be obeyed. The role of parents in instilling norms in children is very influential on the development of children in their environment which creates good friendships and relationships between children, (2) The police seek prevention (preventive) by conducting socialization to the environment, schools, and several agencies to provide understanding to children. children about the Crime of Persecution. And provide (repressive) action in the process of abuse between children with a restorative justice approach where the process is resolved through mediation.
Penerapan Doktrin Kelalaian (Criminal Negligence) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter Reza Ahda Kadir; Sufirman Rahman; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.886 KB)

Abstract

Tujuan penelitian Menganalisis doktrin kelalaian (criminal negligence) yang dapat melibatkan dokter. Penelitian ini Penelitian ini mempergunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Doktrin kelalaian (criminal negligence) dapat melibatkan dokter terhadap tindak pidana apabila memenuhi syarat melakukan perbuatan aktif atau gagal melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dokter yang justru memicu elemen yang terdapat dalam undang-undang pidana. (2) Penerapan doktrin kelalaian (criminal negligence) terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan dokter ditinjau dari jenis sikap batin yang ditentukan dan dikehendaki dalam tiap rumusan tindak pidana terkait pembunuhan. Jika tindak pidana pembunuhan merumuskan sikap batin dengan menegaskan kesengajaan, maka untuk membuktikan adanya kelalaian adalah ketika kesengajaan yang dilakukan dokter dirasa tidak kompatibel dengan totalitas fakta saat perbuatan dilakukan. The research objective to analyze the doctrine of criminal negligence that can involve doctors. This Research This research uses literature study. The results of this study indicate that: (1) The doctrine of criminal negligence can involve a doctor in a criminal act if he fulfills the requirements to carry out an active act or fails to do an act that should be done by a doctor which actually triggers the elements contained in the criminal law. (2) The application of the doctrine of criminal negligence to the crime of murder involving a doctor in terms of the type of mental attitude that is determined and desired in each formulation of a crime related to murder. If the crime of murder formulates an inner attitude by affirming intentionality, then to prove the existence of negligence is when the doctor's intention is not compatible with the totality of the facts when the act was committed.
Efektivitas Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) Lukman Harun Biya; Ma'ruf Hafidz; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.374 KB)

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 25 responden. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih kurang efektif. Faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. This research was conducted with the aims analyzing and plaining the effectiveness of the disclosure of alleged corruption crimes carried out by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Court as well as analyze and explain the factors that influence the effectiveness of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Prosecutor's Office. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 25 respondents. Data were analyzed using qualitative and quantitative analysis methods.The results of this study indicate that the implementation of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Prosecutor's Office is still ineffective. The factors that influence the disclosure of alleged corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Court are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor
Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia Resa Wira Nata; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.801 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian menganalisis kedudukan kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga. Kedua, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam, karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti judi, mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. This research objective to analyze the position of wills in the inheritance distribution system according to Islamic law in Indonesia. The type of research used is normative law research. The results of the study can be concluded that First, a will according to Islam is the act of someone giving the right to another person to own something either in the form of objects or benefits voluntarily (tabarru') whose implementation is suspended after the death of the person who gave the will. The division of inheritance in Islam must be distributed fairly and based on Islamic law, which in this case has been listed in the Compilation of Islamic Law, this is intended to prevent division and bloodshed in the family environment. Second, that the will or will has a very important position in the distribution of inheritance according to Islam, because it is to protect the benefit of the people and keep the inheritance from being used for bad things, such as gambling, drunkenness, drinking. , and so forth.
Pelaksanaan Usaha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero)aha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta Sprita Tiurdina; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.907 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta di Pelabuhan Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 10 PBM Swasta sebagai sampel dari seluruh jumlah PBM Swasta sebanyak 13 perusahaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku BUMN sekaligus BUP yang memperoleh Konsesi dari Pemerintah melakukan penguasaan pangsa pasar bongkar muat mencapai ± 59% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021): (2) Terdapat ketidakselarasan dan/atau pertentangan pada substansi dari hukum persaingan usaha dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur pelaksanaan usaha bongkar muat di bidang kepelabuhanan. This research objective to analyze the implementation of the loading and unloading of goods from and to ships between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and a Private Loading and Unloading Company at Makassar Port. This study uses primary data through a survey of 10 private PBM as a sample of the total number of private PBM as many as 13 companies. The results of this study indicate that: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as a BUMN as well as a BUP that obtains a concession from the Government controls the loading and unloading market share reaching ± 59% in the last 3 (three) years (2019-2021): ( 2) There is a discrepancy and/or conflict in the substance of the business competition law with other laws and regulations governing the implementation of loading and unloading business in the port sector.
Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sidenrengrappang Bersama Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2018 Asmawati Salam; Syahruddin Nawi; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.345 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta untuk menjelaskan dan menganalisis upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan bahan hokum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), analisi bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dengan melakukan pengawasan partisipatif bersama masyarakat, melakukan pencegahan berupa sosialisasi tentang dampak hukum dan Sosialisasi sanksi terhadap praktik politik uang, dan Melakukan penindakan. Adapun Upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dengan menindaklanjuti laporan tindak pidana politik uang dengan melakukan klarifikasi kepada pelaku, pelapor ataupun saksi tindak pidana politik uang, dan Selanjutnya dilakukan rapat-rapat pembahasan guna mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana politik uang tersebut. This study aims to explain and analyze the function of the Sidenreng Rappang Regency Bawaslu together with civil society in supervising the practice of money politics in the 2018 Regional Head Election in Sidenreng Rappang Regency, as well as to explain and analyze the efforts of the Sidenreng Rappang Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang in dealing with money politics crime that occurred in the 2018 Regional Head Election in Sidenreng Rappang Regency. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from library research. The analysis of legal materials uses qualitative analysis methods. The results of the study show that the function of the Bawaslu of Sidenreng Rappang Regency together with civil society is to carry out participatory supervision with the community, carry out prevention in the form of socializing the impact of the law and socializing sanctions on money politics practices, and taking action. As for the Integrated Law Enforcement Efforts (Gakkumdu) of the Sidenreng Rappang Bawaslu in dealing with money politics crimes that occurred in the 2018 Regional Head Elections in Sidenreng Rappang Regency, namely by following up on reports of money politics crimes by clarifying to the perpetrators, reporters or witnesses of money politics. , and further discussion meetings are held to determine whether or not the elements of the money politics crime have been fulfilled.
Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dan Diskursus Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Pengadilan Pajak RI: Studi Sengketa Pajak Nomor: 01033399/2020/PP Pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia Azwar Amiruddin; A Muin Fahmal; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.202 KB)

Abstract

Tujuan peneltian menganalisis prosedur pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta Untuk menganalisis. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi Wajib Pajak, an: Haji Baji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Prosedur dalam Putusan pengadilan atas sengketa pajak nomor 010333.88/2020/PP Pemeriksa Pajak telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK Tatacara Pemeriksaan pada Pasal 42 dan 43 mengenai, pemenuhan hak waktu menyampaikan surat tanggapan atas SPHP, dan Penerbitan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (2) Kedudukan Peraturan kebijakan/beleidsregel adalah kebijakan yang diperjanjikan yang berisikan peraturan yang dibuat Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan mengubah suatu undang undang dalam jangka waktu tertentu. Dimana kebijakan itu sendiri memiliki pengertian tersendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik diluar ketentuan yang ada semata-mata untuk mencapai tujuan diberikannya kewenangan kepadanya. This research objective to analyze tax audit procedures in accordance with the provisions of tax laws and regulations and to analyze. The type of qualitative descriptive research used in this study is intended to obtain information about the participation of taxpayers, an: Haji Baji. The results of this study indicate that: (1) The procedures in the court decision on tax disputes number 010333.88/2020/PP Tax Auditor has violated the provisions stipulated in the PMK Audit Procedures in Articles 42 and 43 regarding, the fulfillment of the right to submit a response letter to the SPHP, and Issuance of Invitation for Final Discussion of Examination Results. (2) Position of policy regulation/beleidsregel is an agreed policy that contains regulations made by the Government stating that the Government will not change a law within a certain period of time. Where the policy itself has its own meaning, namely actions taken by public officials outside the existing provisions solely to achieve the purpose of giving them authority.
Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar Risdesenta Gafaldi Sahar; Hambali Thalib; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.267 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan liar terhadap penyewaan kedai/kios kanrerong karebosi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak atau instansi terkait. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Bagaimana modus dan proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan Liar terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi (2). Faktor-faktor apakah yang menunjang (P21 Kejaksaan) dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi. This research objective to analyze the law enforcement process (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) who are perpetrators of illegal levies on renting the kanrerong karebosi shop/kiosk. This study uses primary data obtained directly from the research location by conducting interviews with related parties or agencies. The results of this study indicate that: (1). How is the mode and process of law enforcement (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) perpetrators of illegal levies on the rental of the Kanrerong Karebosi shop/kiosk (2). What are the factors that support (P21 Prosecutor's Office) in law enforcement against illegal levies carried out by state civil servants (ASN) for renting shops/kiosks in Kanrerong Karebosi.

Page 33 of 45 | Total Record : 445

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue