cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 30   31   32   33   34 
Implementasi Tugas Dan Fungsi Kecamatan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Takalar Andi Muvlianti Mulyadi; La Ode Husen; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.741 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan, dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat dalam pelayanan administrasi di kabupaten takalar penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan administrasi sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, arsip, dan terjadinya kekosongan jabatan pada seksi. Rekomendasikan Dari Penelitian Ini Adalah Dengan Melengkapi Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan, Seperti Komputer Di Tiap Seksi Yang Ada, Dan Sesering Mungkin Melakukan Sosialisai Ke Masyarakat Mengenai System Pelayanan Administrasi Yang Ada Di Kecamtan Sanrobone, Dan Sebaiknya Dibuatkan 1 Ruangan Arsip Agar Data Dapat Dengan Mudah Di Temukan, Dan Sesegera Mungkin Mengisi Jabatan Yang Kosong, Agar Pelayanan Dapat Terselesaikan Dengan Tepat Waktu. The research objective to analyze population administration services in the sub-district, and to find out the inhibiting factors in administrative services in the Takalar district. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The results of the study indicate that every population event and other important events require valid evidence for administration and recording in accordance with the provisions of the law. Factors that become obstacles in the administration of facilities and infrastructure services, lack of public awareness, archives, and the occurrence of vacancies in the section. Recommendations from this research are to complete the facilities and infrastructure in the sub-district, such as computers in each existing section, and as often as possible to conduct outreach to the community regarding the administrative service system in the Sanrobone sub-district, and it is advisable to make 1 archive room so that data can be easily retrieved. Find, and as soon as possible fill the vacant positions, so that services can be completed on time.
Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ento Mulyanto AM; A Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.608 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PTSL di Prov. Sulsel belum terlaksana secara efektif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifnya PTSL di Prov. Sulsel adalah pengumuman data fisik dan data yuridis, penerapan asas kontradiktur delimitasi, biaya pajak (BPHTB), tanah ulayat dan Sumber Daya Manusia. Sebaiknya Pemerintah melakukan sinkronisasi/harmonisasi antara PP dengan Permen atau Peraturan mengenai PTSL diatur dalam PP sehingga mempuyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Permen, melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah. The research objective to analyze the Effectiveness of Complete Systematic Land Registration in South Sulawesi Province according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 and the factors that influence it. The type of research used is empirical normative legal research. The results showed that the implementation of PTSL in Prov. South Sulawesi has not been implemented effectively. Factors that influence the effectiveness of PTSL in Prov. South Sulawesi is the announcement of physical data and juridical data, application of the delimitation contradiction principle, tax costs (BPHTB), ulayat land and human resources. It is recommended that the Government synchronize/harmonize the PP with the Ministerial Regulation or the Regulation regarding PTSL is regulated in the PP so that it has a higher degree than the Ministerial Regulation, conduct socialization/education to the community about the importance of placing, determining and maintaining land boundaries.
Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator Muhammad Fahrul; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.54 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana dan pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitin bahwa (1) Adapun peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana ialah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama orang tersebut dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. (2) Pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada pasal 5 yang jika disimpulkan hukum memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. The research objective to analyze the role of justice collaborators in corruption in the criminal justice system and the regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This research uses normative legal research methods. The results of the study are that (1) The role of justice collaborator in corruption in the criminal justice system is someone as a suspect but not the main actor, that person can expose the people involved in it. In this case, even though he was corrupt, he also received leniency because he had helped in a process of uncovering facts and justice. (2) The regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is contained in Article 5 which, if concluded, the law provides protection and assistance to witnesses and victims. The protection in question is a form of action that provides shelter and protection for someone in need so that they feel safe from threats around them.
Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Krisfian Fatahilla; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.098 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare dan faktor-faktor yang mempengaruhi. mMtode penelitian yaitu penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) dan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare kurang efektif, hal ini terlihat dari perkembangan kasus 3 tahun terakhir terkait penyalahgunaan Narkotika masih sangat tinggi khususnya di penyalahgunaan narkotika bagi orang dewasa, berdasarkan hasil penelitian juga sangat terlihat jelas bahwa ancaman pidana yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta penerapan pidana yang tinggi oleh Hakim tidak membuat masyarakat jerah untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. (2) Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal Pelaku dan Faktor Eksternal Pelaku dalam faktor eksternal terdapat 3 faktor didalamnya yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ketergantungan dan Faktor Keluarga. The research objective to analyze the effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare and the factors that influence it. The research methods are empirical or sociological research (field) and normative research. Based on the results of the study, it can be concluded that the conclusions in this study are (1) The effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare is less effective, this can be seen from the development of cases in the last 3 years related to narcotics abuse, which is still very high, especially in Narcotics abuse for adults, based on the results of the study, it is also very clear that the severe criminal threat in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the application of high crime by judges does not discourage people from committing criminal acts of narcotics abuse. (2) The factors that influence the eradication of narcotics crime in the City of Pare-Pare there are 2 factors, namely the Internal Factors of the perpetrators and the External Factors of the perpetrators.
Tinjauan Yuridis Jual Beli Terhadap Tanah Negara: Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Muhammad Sabir; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.035 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis jual beli terhadap tanah negara dikabupaten Pangkep karena banyak terdapat proses jual beli tanah yang menjadi sasaran pembangunan pemukiman, pertokoan, perkantoran dan idustri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dikabupaten Pangkep, penulis mengambil lokasi penelitian dikabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebagaimana telah terjadi proses jual beli terhadap tanah negara yang dikuasai masyarakat. Adapun kesimpulan, pelaksanaan jual beli terhadap tanah negara diKabupaten Pangkep masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih terdapat praktek pembuatan akta Jual Beli Terhadap Tanah Negara atau Jual beli dibawah tangan dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli. Tinjauan hukum mengenai jual beli tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat diKabupaten Pangkep masih kurang, sehingga untuk mencari status hukum hak atas tanah merupakan hal terpenting dalam permasalahan jual beli. The research objective to analyze the sale and purchase of state land in Pangkep Regency because there are many processes of buying and selling land which are the targets of residential development, shops, offices and industries. The type of research used is empirical juridical research. This research was carried out in Pangkep Regency, the authors took the research location in Pangkep Regency, South Sulawesi as there had been a buying and selling process on state land controlled by the community. As for the conclusion, the sale and purchase of state land in Pangkep Regency is still not in accordance with applicable regulations, because there is still the practice of making a deed of sale and purchase of state land or buying and selling under the hands and the lack of public knowledge about buying and selling. The legal review regarding the sale and purchase of state land controlled by the community in Pangkep Regency is still lacking, so seeking the legal status of land rights is the most important thing in buying and selling problems.
Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Yanto Musa; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.734 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Lembaga Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa dalam melakukan penyidikan para penyidik mengalami hambatan berupa: (1) belum tercapainya keamaan tentang TPPU (2) pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit penyidik untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang (3) ketidakpatuha penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti pencucian uang. Rekomendasi: (1) diharapkan penyidik Kejaksaan Negeri palopo dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan Penyidikan TPPU dengan mengikuti pendidikan, pelatihan atau seminar terkait TPPU (2) transaksi TPPU yang cukup kompleks karena sering kali menggunakan Layering untuk menyamarkan asal usul aset, sehingga diperlukan ketelitian oleh Penyidik dalam melacak transaksi dan aset TPPU (3) adanya keterbatasan waktu/durasi Penyidikan karena bersama dengan hasil TPK. The research objective to analyze the Prosecutor's Office as a Law Enforcer in the investigation of Money Laundering and the factors that influence it. The research method used is an empirical research method. The results showed that in conducting the investigation the investigators encountered obstacles in the form of: (1) the lack of security regarding money laundering offenses (2) the rapid progress of science and technology made it increasingly difficult for investigators to detect money laundering crimes (3) the disobedience of financial service providers in supporting the anti-laundering regime. money. Recommendations: (1) it is hoped that the investigators of the Palopo District Attorney's Office can improve their ability to carry out money laundering offenses investigations by attending education, training or seminars related to money laundering offenses (2) money laundering offenses transactions are quite complex because they often use layering to disguise the origin of assets, so that investigators need to be careful in tracking ML transactions and assets (3) there is a limited time/duration of the investigation because it is together with the results of the TPK.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan Di Luar Kewenangannya Muh. Zulkifli Bakhtiar; Sufirman Rahman; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.43 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi pasien atas tindakan medis yang dilakukan tenaga keperawatan diluar wewenangnya; dan bentuk pertanggung jawaban Perlindungan hukum bagi pasien atas Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar wewenangnya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan perawat yang ada di RSUD La Palaloi Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya yaitu perlindungan yang dapat dilakukan terhadap pasien bisa berdasarkan kepada Undang – Undang tersebut ialah UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melindungi pasien tersebut dengan melakukan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan melindungi dengan menjatuhkan sanksi untuk perawat yang melakukan tindakan tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa secara lisan terlebih dahulu tetapi jika hal tersebut terjadi lagi untuk kesekian kali nya pihak Rumah Sakit akan melakukan tindakan lebih untuk perawat tersebut. (2) bentuk Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien yaitu pihak Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum atas apa saja bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan baik itu berupa ganti rugi pengobatan. The research objective to analyze the legal protection for patients for medical actions carried out by nursing staff outside their authority; and forms of responsibility Legal protection for patients for medical actions carried out by nursing personnel outside their authority. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with nurses in La Palaloi Maros Hospital. The results of this study indicate that: (1) legal protection of patients for medical actions carried out by nursing personnel outside their authority, namely the protection that can be carried out on patients can be based on the Act, namely Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals Article 32. Actions that can be taken by the hospital to protect the patient by taking responsibility for what has been done and protecting by imposing sanctions for nurses who take these actions the sanctions given can be in the form of verbal first but if this happens again for the umpteenth time The hospital will take more action for the nurse. (2) the form of the Hospital's responsibility to the patient, namely the Hospital will be legally responsible for any form of negligence committed by the nursing staff, whether in the form of medical compensation.
Perlindungan Hukum Bagi Para Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik Di Rumah Sakit Ibnu Sina Muhuammad Fachrul; Syahruddin Nawi; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.342 KB)

Abstract

TujuanTujuan penelitian menganalisis penyebab kurang Optimalnya perlindungan hukum bagi tenaga medis Ahli Teknologi laboratorium medik di RS Ibnu Sina. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa: (1) Perlindungan Hukum di Rumah Sakit Ibnu Sina Sudah Optimal dan sesuai dengan Prosedur yang di terapkan Di Rumah Sakit Ibnu Sina Namun Adapun Beberapa Hal yang menyebabkan tidak optimalnya Perlindungan Hukum Bagi tenaga medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik di sebabkan Beberapa hal di Antaranya adalah Kurangnya pemahaman Mengenai beberapa Undang-undang yang dibuat untuk melindungi tenaga Medis baik secara finansial maupun non finansial oleh tenaga medis itu Sendiri. (2) Adapun akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang bersalah karena lalai dapat dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP, akan tetapi sebelum ancaman pidana itu dikenakan, terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bila mareka mampu membuktikan, bahwa sudah bekerja dan bertindak sesuai prosedur dan aturan baku, maka mereka tidak dapat dipidana. The research objective to analyze the causes of the lack of optimal legal protection for medical personnel. Technological experts in medical laboratories at Ibnu Sina Hospital. This study uses primary data obtained from field research by conducting interviews. The results of this study indicate that: (1) Legal Protection at Ibn Sina Hospital is Optimal and in accordance with the Procedures applied at Ibn Sina Hospital. Not optimal legal protection for medical personnel, medical laboratory technology experts, is caused by several things, including the lack of understanding of several laws made to protect medical personnel both financially and non-financially by the medical personnel themselves. (2) The legal consequences for health workers who are guilty of negligence may be subject to the provisions of Article 359, 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, but before the criminal threat is imposed, the settlement must first be done by means of mediation or deliberation of the parties. as regulated in Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. If they are able to prove that they have worked and acted according to standard procedures and rules, then they cannot be punished.
Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Andi Jusriadi S; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.811 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone telah dilaksanakan tapi berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penyuluhan hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the service for the extension of the Motor Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) has been implemented but is not effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) Bone are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal counseling factors.
Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Adriansya Mukhtar; Ma'ruf Hafidz; Muhammad Fachri Said
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.053 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana dan independesi jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa (1) Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomr 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibandingkan penuntutan di lingkungan peradilan umum. (2) Pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. The research objective to analyze the position of the prosecutor as the executor of representing the state in the criminal justice system and the independence of the prosecutor as the executor of representing the state in the criminal justice system. Methods This research is a normative legal research. The results of the study are that (1) The position and role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in the government system has been confirmed in the explanation of the 1945 Constitution and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which states that the position of the Prosecutor's Office is a government institution that exercises state power, especially compared to prosecution in the environment. general court. (2) Implementation of the function of the public prosecutor's office in carrying out its duties and authorities. The Prosecutor's Office maintains cooperative relations with law and justice enforcement agencies and state agencies or other agencies.

Page 32 of 45 | Total Record : 445

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue