cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 27   28   29   30   31 
Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Oleh Anak Di Kepolisian Resort Mamuju Iskandar Iskandar; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.203 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tinjauan hukum terhadap pencurian kekerasan oleh anak di bawah umur di Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju yang dikaji dari penyelesaian beberapa kasus berdasarkan berkas perkara oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tersangka sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke.1 dan Ke-2e KUHPidana, sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kasus yang belum dituntaskan karena penyidik masih terkendala dengan kurangnya menemukan bukti-bukti untuk membuat terang suatu pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan (2) Faktor penegakan hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan pengetahuan agama merupakan faktor yang dinilai belum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian oleh anak di Polresta Mamuju Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. The research objective to analyze the legal review of violent theft by minors at the Mamuju Police of the West Sulawesi Police, and the factors that influence it. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) Law enforcement against theft by children at the Mamuju Police which was studied from the settlement of several cases based on case files by investigators had been carried out in accordance with applicable laws and regulations, meaning that the suspect had fulfilled the elements listed in Article 365 Paragraph (1) and Paragraph (2) 1 and 2e of the Criminal Code, so that the case can be escalated to the prosecution stage. Nevertheless, there are still some cases that have not been resolved because investigators are still constrained by the lack of finding evidence to make light of a theft by a child at the Mamuju Regional Police of the West Sulawesi Police, and (2) Law enforcement factors, legal knowledge, legal awareness, environment Social, economic conditions, and religious knowledge are factors that are considered to have not affected the effectiveness of law enforcement against child theft at the Mamuju Regional Police of the West Sulawesi Police.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks Maulana Bahrul; Mulyati Pawennei; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.434 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa hanya 1 tahun 8 bulan penjara, sedangkan Majelis Hakim didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada seluruh berkas perkara. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan apa yang terbukti di persidangan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. The research objective to analyze the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of humiliation. 1675/Pid-Sus/2019/PN.Mks. The research method uses a normative legal research type. The results showed that the Public Prosecutor gave a criminal charge to the defendant for only 1 year and 8 months in prison, while the Panel of Judges was based on several judges' considerations in examining and making decisions based on the entire case file. Based on the determination of legal provisions by the judge, the judge in his decision stated that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of humiliation through social media. The judge's consideration in making a decision is based on the indictment of the public prosecutor and what is proven at trial in accordance with the evidence and evidence coupled with the judge's conviction and is based on aggravating and mitigating reasons for the defendant.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Ahmad Taufiq Akil; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.673 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini berlokasi di BPOM Kab. Mamuju. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa \perlindungan hukum terhadap kosumen pada setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesiai Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Maka yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemerintah dalam melakukan peneasan sangat di bututhkan penguatan pemeberdayaan konsumen, Edukasi, dan system layanan pemerintah dalam hal pengaduan. The research objective to analyze the legal protection for the parties in the legal protection for consumers against foods that contain harmful substances and the factors that influence it. This research is located in BPOM Kab. Mamuju. The results of the research that have been carried out conclude that legal protection for consumers on every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers in accordance with Article 87 of the Law on Food. stipulates requirements that food be tested in a laboratory before being distributed, the intended testing is carried out in a laboratory appointed by and/or which has obtained accreditation from the government. So the main factor that influences the government in carrying out affirmations is the need for strengthening consumer empowerment, education, and the government service system in terms of complaints.
Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Pada Akad Pembiayaan Syariah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks Ahmad Abdullatif; Ma'ruf Hafidz; Anis Zakaria Kama
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.028 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan pada akad pembiayaan syariah dan pertimbangan hukum yang tepat dari Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusan Perkara Nomor 1848/Pdt. G/2019/PA Mks. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa perkara tersebut diregister dalam bentuk Perdata Perlawanan (Pdt.Plw), seharusnya majelis hakim menggunakan istilah perlawanan Pelawan di satu pihak, sedangkan pihak lainnya disebut sebagai Terlawan I dan Terlawan II. Kesemuanya telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap angka 1 perlawanan Pelawan, harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. The research objective to analyze the settlement of mortgage auction disputes in sharia financing contracts and proper legal considerations from the Makassar Religious Court Judges in the decision of Case Number 1848/Pdt. G/2019/PA Mks. The research method uses normative legal research. The results showed that the case was registered in the form of Civil Resistance (Pdt.Plw), the panel of judges should have used the term Resistance on the one hand, while the other party was referred to as Opponent I and Opponent II. All of them have been declared unreasonable according to law and have been declared rejected, then the number 1 of the resistance of the Opponent must also be declared unreasonable according to law.
Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Irma Irma; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.368 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada BPRS sudah tepat dan benar, menurut hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada bank Perkreditan rakyat Syariah sudah tepat dan benar (2) Akibat hukum terhadap peneyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan sudah memberi kemamfaatan hukum dalam penelitian. Rekomendasi dari penelitian perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, dan pengelolaan ekonomi, penyelesaian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan menggunakan dasar hukum pasal 6 UU hak tanggungan. The research objective to analyze the settlement of bad loans with mortgage guarantees at the BPRS that is correct and correct, according to law. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) Settlement of bad loans with mortgage guarantees at Islamic rural credit banks is correct and correct (2) The legal consequences of settlement of bad loans with mortgages have provided legal benefits in research. Recommendations from the research on the need for prudential principles in lending, and economic management, settlement of loans guaranteed with mortgages uses the legal basis of Article 6 of the Mortgage Law.
Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Hardiman Mustakim; A Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.513 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum socio legal study research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo, terlaksana kurang efektif terutama kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD yang kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pelaksanaan APBD yang kurang didukung kompetensi yang memadai, dan pertanggungjawaban APBD yang memiliki unsur kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana ketiga aspek pengelolaan APBD tersebut pada umumnya dinilai oleh responden kurang efektif. (2) Faktor tingkat pendidikan, faktor pengalaman, faktor sarana dan prasarana, faktor dukungan masyarakat, dan faktor rekruitmen kurang efektif terhadap efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City. This research is legal research using socio legal study research type of law. The results showed that: (1) The effectiveness of the function of the Regional People's Representative Council of Palopo City in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City, was carried out less effectively, especially DPRD supervision activities on the preparation of the APBD that did not take into account the aspirations of the community, the implementation of the APBD was not supported. adequate competence, and APBD accountability which has policy elements that benefit both parties, where the three aspects of APBD management are generally considered by respondents to be less effective. (2) Education level factors, experience factors, facilities and infrastructure factors, community support factors, and recruitment factors are less effective on the effectiveness of the function of the Palopo City Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City.
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu Suehrmanto Suhermanto; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.708 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu adalah: Faktor internal, meliputi: Usia, Eksistensi diri, Kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain, Kurangnya kesadaran akan peraturan lalulintas; Faktor eksternal, meliputi:Kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan. 2) Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Luwu dalam rangka mengurangi tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu yaitu: Upaya Pre-emtif, dengan melakukan patroli utamanya Sekolah, tempat keramaian seperti pasar, mal dan pusat perbelanjaan, Upaya preventif, melalui penyuluhan kepada anak-anak sekolah tentang masalah Peraturan Lalulintas dan tatacara berlalulintas yang baik; membentuk Patroli Keamanan Sekolah. Upaya represif, dilakukan dengan jalan melakukan tilang bagi setiap pelanggar lalulintas dengan sanksi membayar denda di pengadilan maupun di bank, menyita kendaraan, memanggil orang tua dan membuat surat pernyataan agar tidak diberikan lagi kendaraan untuk digunakan di jalan. The research objective to analyze the factors that cause traffic accidents committed by children. The research method used in this study is the empirical method. The results of the study show that 1) The factors that cause traffic accidents committed by children in Luwu Regency are: Internal factors, including: Age, Self-existence, Lack of awareness of the safety of oneself and others, Lack of awareness of traffic rules; External factors, including: Lack of parental attention, social environment. 2) Efforts made by the Luwu Resort Police apparatus in order to reduce traffic accidents committed by children in Luwu Regency, namely: Pre-emptive efforts, by conducting patrols mainly schools, crowded places such as markets, malls and shopping centers, Preventive efforts , through counseling to school children about the problem of Traffic Regulations and good traffic procedures; formed the School Safety Patrol. Repressive measures are carried out by issuing fines for every traffic violator with sanctions for paying fines in court or at the bank, confiscation of vehicles, calling parents and making statements so that no more vehicles are given to be used on the road.
Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Telleng Andi Widya Astrid Nita; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.93 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum terhadap wewenang PPAT dalam pembagian atas tanah telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Jabatan PPAT menyatakan bahwa : “Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus penunjukannya”. (2) Faktor yang mempengaruhi proses pembagian tanah telling terdiri dari faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor nilai ekonomi. The research objective to analyze the legal certainty of PPAT's authority in the distribution of telleng land in Lake Tempe, Wajo Regency. The type of research used is Empirical Law research. The results of this study indicate that: (1) The Land Deed Making Official has the authority contained in Article 3 of the PPAT Position Regulation which states that: "To carry out this main task, the Land Deed Making Officer has the authority to make authentic deeds regarding all legal actions as mentioned above. , regarding land rights and ownership rights to flat units located within the working area. The Special Land Deed Making Official is only authorized to make a Deed regarding a legal act which is specifically named for its appointment. (2) Factors influencing the process of land division telling consist of knowledge factors, awareness factors, cultural factors, law enforcement factors, and economic value factors..
Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia Muh. Fadil Ashari A; Lauddin Marsuni; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.908 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi pengaduan konstitusi sebagai perlindungan konstitusional warga negara di Indonesia serta menganalisis dan menjelaskan konsep penambahan kewenangan mahkamah konstitusi RI untuk menjalankan Pengaduan Konstitusi. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebutuhan akan kewenangan Pengaduan Konstitusi perlu ditambahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang sebagai Ius Constituendum, yang merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Urgensi Kewenangan Pengaduan Konstitusi di Indonesia merupakan wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. (2) Pengadopsian perkara Pengaduan Konstitusi dan Pertanyaan Konstitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: melakukan amandemen UUD NRI 1945, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan Penafsiran Konstitusi. Dengan merancang/ menyusun mekanisme pengajuan, cakupan objek perkara, sampai kepada antisipasi beban perkara akibat penambahan. The research objective to analyze the urgency of constitutional complaints as constitutional protection of citizens in Indonesia and to analyze and explain the concept of adding the authority of the RI Constitutional Court to carry out Constitutional Complaints. The type of research used is normative law research. The results of this study indicate that: (1) The need for the authority to Complain to the Constitution needs to be added to the Constitutional Court which can be seen as the Ius Constituendum, which is a necessity and cannot be postponed any longer. The urgency of the Constitutional Complaints Authority in Indonesia is a form of protection of the constitutional rights of citizens. (2) The adoption of cases of Constitutional Complaints and Constitutional Questions can be carried out in various ways including: amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Revision of the Constitutional Court Law, and Interpretation of the Constitution. By designing/compiling the submission mechanism, the scope of the object of the case, to the anticipation of the caseload due to the addition.
Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Terkait Pembayaran Upah Dibawah Upah Minimum Provinsi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Ahmadi Rahmat; Muh. Syarif Nuh; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.387 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawas ketenagakerjaan lebih mengedepankan tindakan preventif edukatif dan represif non yustisial daripada tindakan represif yustisial atau penyidikan dalam menyelesaikan laporan tindak pidana ketenagakerjaan sehingga sangat minim laporan tindak pidana ketenagakerjaan yang sampai ke tahap penyidikan dan nyaris tidak ada, langkah tersebut diambil oleh pengawas ketenagakerjaan mengingat jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang tidak sebanding. Langkah yang dilakukan oleh pengawas ketenegakerjaan terhadap pelakanaan penyidikan ketenagakerjaan terkait pembayaran upah dibawah upah minimum provinsi nyatanya kurang efektif kerena laporan tindak pidana ketenagakerjaan terkait pembayaran upah diabawah upah minimum provinsi masih merupakan laporan terbanyak dari semua laporan tindak pidana ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. The research objective to analyze the implementation of the investigation of labor crimes by the Labor Inspector. This study uses empirical research. The results of this study indicate that labor inspectors prioritize preventive educative and non-judicial repressive measures rather than judicial repressive measures or investigations in completing reports of labor crimes so that there are very few reports of labor crimes that have reached the investigation stage and almost none, this step was taken by the inspector. manpower considering the number of labor inspectors with the number of companies that are not comparable. The steps taken by labor inspectors to carry out labor investigations related to payment of wages below the provincial minimum wage are in fact less effective because reports of labor crimes related to payment of wages below the provincial minimum wage are still the most reported of all reports of labor crimes at the Sulawesi Provincial Manpower and Transmigration Office. South.

Page 29 of 45 | Total Record : 445

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue