cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 140 Documents
 10   11   12   13   14 
Collabotarive Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibereum Kabupaten Ciamis Dian Kusdina; Tati Sarihati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.762

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum, Kabupaten Ciamis. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis mengacu pada model Ansell dan Gash (2008) yang mencakup lima dimensi utama: kondisi awal, sumber daya, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata di Cibereum masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat, dominasi aktor tertentu, dan belum optimalnya struktur kelembagaan. Kolaborasi antaraktor belum sepenuhnya terstruktur dan berorientasi pada konsensus, sehingga kepercayaan dan komitmen antar pihak masih perlu diperkuat. Masyarakat mulai merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas wisata, namun belum memahami peran strategis mereka dalam pengelolaan dan keberlanjutan destinasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pembentukan forum multipihak yang inklusif, serta fasilitasi dari aktor eksternal seperti LSM. Dengan penerapan collaborative governance yang efektif, Desa Wisata Cibereum berpotensi menjadi model pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Collaborative Governance Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Heru Mustoko; Tati Sarihati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa kolaborasi antaraktor termasuk pemerintah desa, BPBD, organisasi masyarakat, dan komunitas local, penelitian ini belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Praktik kolaboratif yang berlangsung masih bersifat reaktif, dengan keterlibatan masyarakat yang fluktuatif dan dominan pada tahap tanggap darurat. Berdasarkan kerangka teori Ansell dan Gash (2008), empat elemen utama collaborative governance dialog langsung, pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama, dan saling ketergantungan belum terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus penanggulangan bencana untuk membangun sistem yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Implementasi Program Ruang Peningkatan Mutu dan Akhlak Guru di Kabupaten Kuningan Pipin Arifin; Pandji Santosa
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Ruang Peningkatan Mutu dan Akhlak Guru (Rumah Guru) di Kabupaten Kuningan sebagai upaya pembinaan karakter dan profesionalisme guru. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil menginternalisasi lima nilai utama dalam Teori Pendidikan Karakter Thomas Lickona, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan kerja sama. Guru peserta program menunjukkan peningkatan dalam sikap profesional, kesadaran etis, dan sensitivitas sosial terhadap peserta didik. Kegiatan seperti diskusi reflektif, mentoring sejawat, dan pengembangan modul kolaboratif menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter guru yang berintegritas. Program ini juga didukung oleh kebijakan nasional dan daerah yang sinergis, menjadikannya model pembinaan yang relevan dan berkelanjutan. Temuan ini merekomendasikan penguatan program serupa di daerah lain sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis karakter.
ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN PELAYANAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI KEHUTANAN : (Studi Pada Kantor CDK Wilayah III Sukabumi) Elvan Robiyana; Pandji Santosa
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penerapan model collaborative governance terhadap pengelolaan hutan rakyat di wilayah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) III Sukabumi. Latar belakang penelitian didasarkan pada urgensi pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan tingginya lahan kritis di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei, melibatkan 23 responden yang dipilih melalui cluster sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap pengelolaan hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penurunan emisi GRK dan rehabilitasi hutan lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan hutan rakyat, dengan nilai R² sebesar 67,8%, yang berarti kedua variabel menjelaskan sebagian besar variasi pengelolaan hutan rakyat. Model collaborative governance terbukti mampu mengoptimalkan pengelolaan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, dan keterlibatan multi-stakeholder. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan rakyat memerlukan sinergi antara kebijakan penurunan emisi, rehabilitasi partisipatif, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, digitalisasi layanan, serta insentif ekonomi untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat
IMPLEMENTASI PERDA NO. 8 TAHUN 2020 DALAM OPTIMALISASI PROMOSI DIGITAL PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Tanti Apriyani; Vibriza Juliswara
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.815

Abstract

Gunungkidul Regency, as one of the leading tourist destinations in the Special Region of Yogyakarta, has enacted Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning Tourism Implementation, which emphasizes the use of information technology and the principles of sustainable tourism. This study aims to understand the implementation of Gunungkidul Regency's tourism promotion policy in the context of optimizing digital media. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The selection of research informants used a purposive sampling method. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of digital promotion policies in Gunungkidul Regency has made a positive contribution to increasing the exposure of tourist destinations. The promotional strategies implemented include the use of social media, collaboration with influencers, and the implementation of pentahelic in tourist villages, which includes collaboration between the government, academics, local communities, business actors, and the media. Several obstacles include inequality in access to technology, especially weak internet networks in coastal and mountainous areas. In addition, limited human resources who master digital technology, the lack of supporting facilities such as MPOS (Mobile Point of Sales), and the absence of SOPs and specific regulations related to digital promotion are challenges in themselves. This research offers a novel analysis of regional policy implementation that integrates digital promotion with sustainable tourism principles at the local government level.
Indigenous Policy Knowledge in Thematic Forest Governance of Yogyakarta Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas; Kuncoro Cahyo Aji; Rima Maryani
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.833

Abstract

The thematic forest governance initiative in Yogyakarta is a pioneering case study in integrating indigenous knowledge into modern environmental management. This approach moves beyond traditional, top-down models towards a more participatory and adaptive framework. The initiative is deeply rooted in the Javanese philosophical concept of Memayu Hayuning Bawana, which emphasizes the ethical responsibility of humans to maintain cosmic and ecological harmony. This philosophy is tangibly demonstrated through the concept of resan or rekso (guardian), where local communities act as protectors of their environment by conserving water sources and protecting specific trees. The model, which blends indigenous values with formal policy instruments, is evident in the creation of thematic forest categories like Wana Boga, which links forest conservation to local food systems and supports household economies. The success of this governance model relies on a collaborative, multi-actor approach involving the Governor, the Yogyakarta Environmental and Forestry Service (DLHK DIY), and Forest Farmer Groups (KTH). While the initiative offers a promising pathway for sustainable and equitable resource management, it still faces challenges such as the risk of commodifying traditional practices and potential power imbalances. Nevertheless, the thematic forest program highlights the capacity of indigenous perspectives to enrich governance and contribute to more sustainable, resilient, and culturally grounded futures, aligning with international goals for poverty reduction, food security, and biodiversity conservation.
Legitimasi Pemerintah Kalurahan Sambirejo dalam Kebijakan Perubahan Pembangunan Wisata Tebing Breksi John Albert Tarsisius Gimanto; Sutoro Eko Yunanto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.837

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses pembentukan legitimasi pemerintah kalurahan dalam melaksanakan kebijakan perubahan penutupan tambang rakyat dan pengembangan Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan kebijakan ini awalnya memicu resistensi sosial karena berdampak langsung pada sumber penghidupan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi strategis kasus melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk memahami dinamika legitimasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi tidak terbentuk secara otomatis melalui dasar hukum formal, tetapi dibangun secara aktif melalui mobilisasi otoritas formal dan tradisional, proses musyawarah publik, pembenaran normatif kebijakan, serta pelembagaan partisipasi masyarakat. Legitimasi berperan sebagai mekanisme penting dalam mentransformasikan resistensi sosial menjadi dukungan kolektif terhadap kebijakan perubahan pembangunan desa.
Pengembangan Kapasitas Pengurus Melalui Manajemen Rekrutmen Dan Seleksi di BUM Desa Maju Bersama Desa Wolotolo, Kabupaten Ende, NTT Fidentus Saputra; Martinus Satban
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.840

Abstract

Manajemen rekrutmen yang buruk akan berdampak pada pengelolaan BUM desa. bahkan, setelah proses rekrutmen dilakukan tetapi tidak dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi pengurus BUMDes, maka juga akan berdampak negatif terhadap tatakeelola BUMDes. Proses rekrutmen yang didasarkan pada pertimbangan emosional dan kondisional adalah kenyataan yang sering dihadapi oleh BUMDes. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia desa merupakan faktor utama gagalnya BUM Desa. Meskipun begitu, cara pandang baru yang menekankan pada Human Capital dengan harapan sumber daya manusia yang terbatas itu bisa ditingkatkan dengan berbagai pelatihan juga mendapat hasil yang nihil. Penelitian berfokus kepada analisis mekanisme rekrutme dan seleksi pengurus BUMDes terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokus penelitian di BUMDes Maju Bersama Desa Wolotolo, Kabupaten Ende. Hasil penelitian dibagi kedalam tiga indikator. Indikator pertama berkaitan dengan rekrutmen. Konsep rekrutmen dibagi tiga instrumen yaitu, jumlah pelamar, tipe pelamar, dan kemungkinan diterima/ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan proses rekrutmen untuk menentukan berapa jumlah pelamar tidak dilakukan dikarenakan panitia kurang terbuka, animo masyarakat juga cenderung rendah. Akibat dari tidak adanya transparansi terkait jumlah pelamar, maka berdampak juga kepada tipe pelamar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan BUMDes pun pada kenyataannya tidak dilakukan. Kedua adalah seleksi baik itu seleksi administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seleksi administrasi dilakukan sebagai bentuk formalitas. Penambahan item seperti seorang pelamar harus memilki sertfikat khusus untuk menujang pengelolahan BUMDes tidak dilakukan oleh panitia. Sedangkan tes tertulis juga tidak dilakukan sebagai akibat dari dana tidak cukup dalam mengadakan tes jenis ini. Sedangkan tes wawancara melalui mekanisme diskusi antara pelamar dengan panitia penyenggara. Ketiga adalah pengembangan kapasistas setelah dilakukannya seleksi dan rekrutmen. Pengembangan kapasitas secara formal belum dilakukan, sedangkan informal dilakukan dengan pendekatan personal antara pemerintah desa dengan pelamar yang telah lolos seleksi.
Analisis Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung Bambang Rudiansah; Merdi Hajiji; Rangga Muharram Adimanggala
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.852

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Disdukcapil Kota Bandung belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi tangibles, kondisi fasilitas dan pemanfaatan layanan digital masih perlu ditingkatkan. Dimensi reliability menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam ketepatan waktu dan kepastian prosedur pelayanan. Pada dimensi responsiveness, respons petugas terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat belum selalu berjalan efektif. Dimensi assurance memperlihatkan pentingnya kompetensi dan sikap profesional petugas dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sementara itu, pada dimensi empathy, perhatian terhadap kebutuhan masyarakat secara individual, khususnya kelompok rentan, masih perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan kebijakan pelayanan, serta penguatan sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.
Sistem Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonata Timur Kabupaten Flores Timur Fakhranda Abdul Khatib BL; Rumsari Hadi Sumarto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem demokrasi lokal dalam pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya dengan fokus pada relasi antara mekanisme demokrasi formal dan struktur sosial berbasis kesukuan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya pembatasan hak pencalonan kepala desa yang hanya diberikan kepada tiga suku tertentu, yaitu suku bela telo (Selolong, Atapukan, dan Malakalu), sementara masyarakat dari suku lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip demokrasi yang menjunjung kesetaraan politik dengan praktik adat yang masih mempertahankan hak politik berdasarkan garis kesukuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya memiliki karakter hibrid. Pada tahap pencalonan, terdapat pembatasan berbasis adat, sedangkan pada tahap pemilihan seluruh masyarakat desa tanpa memandang suku memiliki hak yang sama untuk memilih secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi secara substantif masih dibatasi oleh struktur sosial kesukuan. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi lokal di Desa Lamahala Jaya merupakan bentuk demokrasi berbasis lokal yang memadukan nilai-nilai demokrasi modern dengan tradisi adat yang masih kuat dipertahankan.

Page 14 of 14 | Total Record : 140

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan More Issue