cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trias Saputra
Contact Email
trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Phone
+6281286362014
Journal Mail Official
prodihukum@pelitabangsa.ac.id
Editorial Address
Jl. Inspeksi Kalimalang Jl. Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Pelita
Published by Universitas Pelita Bangsa
ISSN : -     EISSN : 28092082     DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM PELITA adalah jurnal ilmiah dan akses terbuka yang dikelola oleh Prodi Hukum dan diterbitkan oleh LPPM Universitas Pelita Bangsa. Jurnal ini bertujuan dan fokus untuk menerbitkan karya baru dengan kualitas di bidang Hukum dalam hal Entreprenership, adapun ruang lingkup pembasan pada jurnal ini antara lain : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Administasi Negara 5. Hukum Islam 6. Hukum Perdata Islam 7. Hukum Agraria 8. Hukum Acara 9. Hukum Adat 10. Hak Asasi Manusia 11. Hukum Bisnis 12. Hukum Ekonomi 13. Hukum Pasar Modal 14. hal lain yang berkaitan dengan Entrepenership dalam aspek Hukum. Namun, artikel yang tidak termasuk dalam Entrepenersip dalam aspek Hukum tidak tercakup dan di luar cakupan jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 5   6   7   8   9 
Resolusi Konflik Atas Perilaku KDRT Di DIY Yogyakarta Nurani, Sifa Mulya
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5218

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana disebut dalam Undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, segala perilaku terhadap seorang terlebih perempuan yang dengannya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan atau pelantaran dalam rumah tangga, dan juga termasuk intimidasi paksaan atau perampasan kemerdekaan secara ikonstitusional dalam berkehidupan rumah tangga. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan resolusi konflik atas perilaku KDRT di DIY Yogyakarta. Hasil penelitian menyebut, keberadaan kasus KDRT di DIY Yogyakarta dinilai kecil dengan perbandingan populasi di daerah tersebut. Adapun kasus KDRT di DIY Yogyakarta disebabkan faktor 1) stress karena domisili di Kota Metropolitan; 2) lingkungan pekerjaan; 3) ekonomi; dan 4) faktor lain. Guna melakukan upaya preventif atas perilaku KDRT, maka diperlukan mediasi. Konsep mediasi secara Islam di negara Indonesia diwewenangkan pada Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Rumah Tangga atau disebut BP4. BP4 dapat melakukan mediasi atas perkara yang tengah berlangsung pada pasangan yang berdampak pada perilaku KDRT. Sedangkan antisipasi dampak buruk pada anak sebagai korban KDRT dapat dilakukan dengan komunikasi interpersonal, yakni kelurga terdekat melakukan komunikasi secara inten kepada anak melalui tiga langkah; 1) memberi penguatan fisik dan mental; 2) mendampingi anak selama kasus KDRT belum selesai; 3) menguatkan sisi rohani anak. Upaya demikian merupakan salah salah satu resolusi konflik KDRT secara antropologis dan sosiologis
Kepentingan Publik atas Hak Akses Kesehatan dalam Pengaturan Paten di Indonesia Ainabila, Salsa Siti; Disemadi, Hari Sutra; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5216

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang terkait dengan pengaturan paten di Indonesia, khususnya dalam konteks kepentingan publik atas aksesibilitas produk kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketidakseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan publik dalam sistem paten di Indonesia, dengan fokus pada sektor kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Penelitian ini juga membandingkan mekanisme pengaturan paten di Indonesia dengan sistem hukum di Prancis untuk mengidentifikasi upaya preventif dalam menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pemegang paten dan akses masyarakat terhadap produk kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monopoli paten sering kali menyebabkan kenaikan harga produk kesehatan, yang berakibat pada terbatasnya akses masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, terhadap layanan kesehatan. Salah satu mekanisme yang diidentifikasi untuk mengatasi hal ini adalah penerapan lisensi wajib, yang memungkinkan produksi obat generik dalam situasi darurat kesehatan. Kesimpulannya, penerapan lisensi wajib sebagai langkah preventif harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk menjaga insentif inovasi sekaligus memastikan akses kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang seimbang antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan publik, serta harmonisasi antara pengaturan paten nasional dengan standar internasional yang diatur dalam TRIPs Agreement.
Maqashid Masa Iddah dan Dampaknya Dalam Psikologi Perempuan Ahsin, Moh; Sholahuddin, Erfan Shofari; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5217

Abstract

Masa iddah adalah aturan dalam Islam yang mengharuskan wanita menunggu selama jangka waktu tertentu setelah perceraian atau kematian suami. Dalam hukum Indonesia, aturan ini tertuang dalam UUP No. 1 tahun 1974 pasal 11, PP No. 9 tahun 1975 pasal 39, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153-155. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, undang-undang dan literatur lainnya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengeksplorasi pemahaman perempuan terhadap tujuan masa iddah dari aspek spiritual, emosional, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid masa iddah bertujuan untuk melindungi kehormatan perempuan, menjamin kejelasan nasab, dan memberikan waktu untuk pemulihan emosi dan mental. Dampak psikologis dari masa iddah bervariasi tergantung pada dukungan sosial, pemahaman agama, dan konteks sosial-budaya. Penelitian ini menekankan bahwa masa iddah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis perempuan. Pemahaman menyeluruh dan dukungan sosial yang memadai menjadi penting agar perempuan dapat menjalani masa iddah dengan lebih baik.
Perlindungan Anak dan Perempuan Atas Perkawinan Di Bawah Batasan Usia Kawin Berdasarkan Perspektif Gender, Psikologis dan Demografis di Indonesia Wulandari, Septiayu Restu; Sudrajat, Helby; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5219

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perihal dampak psikologis terjadinya perkawinan dibawah batasan usia kawin dan mengetahui adanya faktor diskriminasi gender dan demografis sehingga terjadi perkawinan di bawah batasan usia kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang diambil dari beberapa daerah di Jawa Barat yaitu Indramayu, Garut dan Cianjur yang dilakukan menggunakan pengumpulan data maupun wawancara terhadap korban. Perubahan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 telah jelas dan mutlak menyatakan bahwa batasan usia kawin adalah 19 (Sembilan belas) tahun, baik laki laki maupun perempuan. Namun fenomena yang terjadi hingga kini adalah semakin maraknya perkawinan dibawah batas usia kawin. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah adanya budaya lokal yang masih hidup berdampingan dan berkelanjutan. Budaya yang pada dasarnya mendiskriminasi gender bahwa memiliki anak perempuan menjadi janda lebih membanggakan dibanding memiliki anak perempuan yang belum menikah, walaupun usianya masih usia sekolah. Faktor lain yang diteliti oleh penulis yaitu faktor demografis. Bahwa kondisi geografis suatu daerah memang ternyata melatabelakangi terjadinya tingkat perkawinan dibawah batas usia yang tinggi. Selain itu, penulis juga memfokuskan pada akibat yang terjadi pada perkawinan dibawah batasan usia kawin ini dari perspektif psikologis, bahwa seorang anak yang menjadi istri, tidak berarti mentalnya akan menjadi dewasa, melainkan akan tetap pada usia, keinginan bahkan angan angan masa anak anak
Strategi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Mencegah Kecurangan dan Tindak Pidana Pemilu Bairuroh, Ickbal Hofifi; Sarman, Sarman
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5221

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan peraturan-peraturan dibawahnya, kemudian lahirlah penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemiliah Umum (KPU), Badan Pengawas Pemiliahn Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam pelaksanaan pemilu tentu akan mengahadapi tantangan, yaitu pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik. Bawaslu mencanangkan untuk focus dalam pencegahan dan  penindakan dalam menjalankan tugasnya, selanjutnya muncul bebrapa pertanyaan: Apakah Perundang-undangan pemilu mengatur Strategi mekanisme pencegahan kecurangan pemilu yang efektif dan benar mengakomodir penindakan pelanggaran? Kemudian dengan metode penelitian yuridis empiris normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah.  Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H didalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” bahwa “Pembentukan norma hukum itu di atas kertas tentu tidaklah cukup. Pembentukan norma hukum di atas kertas harus dilengkapi dengan upaya penyadaran yang luas, sehingga apa yang tertulis akan dipahami dengan persepsi yang sama oleh semua subjek hukum tata negara yang ada” dengan demikian upaya strategi baik untuk pencegahan maupun penindakan pidana pemilu haruslah adanya penyamaan persepsi dalam  pengaplikasiannya dan tentu termasuk proses pembentukan peraturan-peraturan dalam pemilu. Sehingga segala bentuk pelanggaran pemilu dapat diminimalisir dan efek penindakan pidana dapat merangsang pencegaha pelanggaran pemilu baik pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode etik.
Quo Vadis Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris atau Judex Factie ? : Telaah Perubahan Sanksi Pidana Terhadap Ferdy Sambo Saputra, Trias; Sarman, Sarman; Bairuroh, Ickbal Hofifi
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5224

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Putusan Pengadilan dengan Tedakwa Ferdy Sambo berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel Jo 53/PID/2023/PT DKI jo 813/K/Pid/2023. Dalam Putusan tersebut terdapat permasalah dimana Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan Pidana Mati kepada Ferdy Sambo yang menggantinya dengan Pidana Seumur Hidup.Putusan Mahkamah Agung menuai kritik mengingat Mahkamah Agung merupakan Peradilan Tertinggi yang bertugas sebagai Judex Juris dan bukan Judex Factie. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan beberapa Permasalahan dari Putusan Mahkamah Agung nomor 813/K/Pid/2023 yang menganulir Pidana Mati bagi Ferdy Sambo dan menggantinya dengan Pidana Seumur hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (library research) dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Studi Kasus (Case Study)
Perlindungan Hukum Terhadap Lead Bank Dalam Terjadinya Wanprestasi Kredit Sindikasi di Kota Batam Jessca, Jessca; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Disemadi, Hari Sutra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5255

Abstract

Syndicated credit refers to the provision of credit extended by more than one rural bank (BPR) for a single debtor loan. In Batam City, this type of credit is commonly practiced by BPRs to meet the needs of debtors requiring large loans. In this mechanism, one bank acts as the lead bank, serving as the principal institution leading the syndicated credit provision. This study provides an overview of the implementation of dispute resolution in syndicated credit in the event of default by the debtor, as well as the legal protection afforded to the lead bank during the dispute resolution process. The findings indicate that the resolution of syndicated credit disputes resulting from debtor defaults is effectively conducted through negotiation. The lead bank plays an active role in openly assisting the debtor to find the best solution to fulfill their obligations. Moreover, the lead bank is granted legal protection in resolving syndicated credit disputes, as stipulated in the syndicated credit agreement signed before the credit is extended to the debtor. This legal protection is highly effective in addressing default disputes, thereby safeguarding the lead bank from potential losses
Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Zamroni, Zamroni; Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; Yahya, Dhofirul; Romadhon, Ahmad Heru
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5505

Abstract

Legal protection of wages for workers with certain employment contracts is a crucial topic in the field of employment in Indonesia. Law = Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 51 of 2023 concerning Wages serve as a legal basis for regulating workers' salaries with certain employment contracts. Despite the regulations that have been set, there are still challenges in their implementation, especially in terms of providing adequate salaries. This study applies a normative juridical method with a prescriptive approach to analyze legal protection in the payment system for workers with certain employment contracts. The findings of the study indicate that weak supervision and low awareness from employers cause many workers to receive salaries that do not meet standards. Effective legal protection is needed to ensure fairness in employment relations and ensure welfare for workers. It is hoped that increased supervision and enforcement of sanctions for those who violate the provisions can improve this situation, increase productivity, and create a harmonious working atmosphere.
Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi: Perdagangan Perempuan Dan Anak Untuk Eksploitasi Seksual Transnasional Gae, Kosma Kaju; Widodo, Joko Sri; Hasibuan, Edi Saputra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5524

Abstract

This study discusses the issue of trafficking of women and children for transnational sexual exploitation, focusing on the challenges faced in law enforcement and the use of technological developments as one of the modes in TPPO. Although the Indonesian government has taken several steps to address this issue, such as investigating and prosecuting cases of human trafficking, the results show a decline in investigations and convictions over the past few years. The development of information technology has been utilized by criminals to expand their networks and recruit victims boldly, which further worsens the situation. In addition, low levels of education and access to information among the community also contribute to the vulnerability of individuals to fraud and make them easy to fall into human trafficking networks. This study emphasizes the importance of improving education and access to information as a strategy to combat human trafficking
Polwan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Analisis Kasus Pembakaran Suami Di Mojokerto Dari Perspektif Gender dan Hukum Wong, Novita Irene; Sriwidodo, Joko; Hasibuan, Edi Saputra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5527

Abstract

Cases of gender-based violence in the family (KDRT) continue to be an important issue because of its major impact. Gender stereotypes that consider men as perpetrators and women as victims often ignore the fact that women can also be perpetrators. This study uses a normative approach with an analysis of laws and regulations, cases, and literature studies to understand the influence of gender roles in KDRT and the application of the law to perpetrators who are members of the police. The results of the study indicate the need for inclusive legal reform and an understanding of gender equality to ensure equal legal protection for all victims. In cases of KDRT involving female police officers, the application of the PKDRT Law is more relevant because it regulates physical violence that causes death. Handling this case requires a transparent, fair, and objective legal process, regardless of the status of the perpetrator

Page 7 of 11 | Total Record : 109

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Pelita Mei 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022 Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021