cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 20   21   22   23   24 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan antara Warga dengan Pemilik Usaha Ternak Ayam Yusi Yantitama; Eko Wahyudi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2204

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan antara warga dan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi merupakan tantangan yang kompleks dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memahami proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait peraturan lingkungan dan kebijakan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, komunitas lokal, dan pemilik usaha. Proses penyelesaian sengketa ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan lingkungan, kepentingan ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan dari usaha ternak ayam. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dan meningkatkan partisipasi serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Jual Beli Rekening Bank: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr) Pane, Lorita Tupaida; Sunarmi, Sunarmi; Mulyadi, Mahmud; Andriati, Syarifah Lisa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2208

Abstract

The increase in diversity and complexity of crimes, including the practice of buying and selling bank accounts, is becoming more rampant through direct transactions and e-commerce platforms such as Tokopedia, Lazada, Shopee, and OLX. This illegal practice not only harms legitimate account holders but also negatively impacts society and the state. Bank accounts that are bought and sold are often used to hold funds from crimes such as fraud, drug trafficking, terrorism, online gambling, and other offenses. This study aims to examine the correlation between the practice of buying and selling bank accounts and money laundering crimes, assess the effectiveness of criminal law enforcement through various court decisions, and explore ways to optimize criminal law enforcement against this modus operandi. The research method employs a normative juridical approach supported by empirical data, as well as analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials through library and field research. The results show a strong correlation between the practice of buying and selling bank accounts and money laundering crimes as regulated in Law No. 8 of 2010. Law enforcement is still not optimal, as seen from the disparity in the decisions of the North Jakarta District Court Numbers 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR and 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR. Optimizing law enforcement can be achieved by enhancing the roles of investigators, public prosecutors, and judges, as well as strengthening regulations and sanctions against negligent banks. This study emphasizes the importance of a good legal system, cooperation between PPATK and law enforcement agencies, and the application of strict sanctions to prevent the misuse of bank accounts and protect the integrity of the financial system.
Aspek Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat Riza Diandra Tanjung; Nurhilmiyah, Nurhilmiyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2211

Abstract

The development of information technology, especially in the banking sector, customers can now easily access their financial services through mobile banking platforms. However, amidst such convenience, there are concerns about the security of customer data. The focus of this research is on written law or law on the books and customs, as the protection of personal data is crucial as the data stored in the banking system includes financial details, personal identity, and other sensitive data. This research uses normative legal research methods, which are also known by other terms such as positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. The main regulations in Indonesia in this case are Law Number 19 of 2016  concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), as well as Bank Indonesia Regulations (PBI) regarding Information Security and Banking Transactions (PBI 18/40/PBI/2016). Protecting the personal data of BRI mobile banking customers requires a deep understanding of the various types of digital crime, including social engineering practices. With appropriate protection measures and high awareness from all relevant parties, it is expected to effectively reduce the risk of data leakage and maintain the security of clients' personal data.
Pertanggung Jawaban Yaman Terhadap Serangan Intensif Pasukan Houthi di Laut Merah Yaman Ayu Syaputri Lubis; Mirsa Astuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2212

Abstract

Yaman, sebuah negara di Semenanjung Arab, telah menarik perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir karena konflik yang berkepanjangan di seluruh wilayahnya. Salah satu konflik terbesar adalah pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi dan pasukan pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Konflik di Yaman bermula dari pergolakan politik dan perubahan rezim yang dimulai pada tahun 2011, mirip dengan gelombang revolusi Arab di wilayah tersebut. Namun, situasi cepat berubah menjadi pertempuran antara pasukan pemerintah yang didukung oleh negara-negara Arab dan pasukan pemberontak Houthi yang menguasai wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sana'a. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, atau metode penelitian hukum murni. Metode penelitian normatif ini mempelajari hukum yang tertulis (hukum yang tertulis dalam buku) atau tradisi yang telah ada di masyarakat. Penelitian normatif ini menggunakan sebagian besar data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier.Yaman harus meningkatkan kekuatan militernya, memperkuat keamanan perbatasan, dan bekerja sama dengan negara-negara tetangganya. dalam hal ini Upaya mediasi regional yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Yaman bertujuan untuk meningkatkan stabilitas regional dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.Serangan ini berdampak pada bidang keamanan, politik, ekonomi, dan kemanusiaan, dan ini berdampak pada perkembangan regional secara keseluruhan. Konflik di Yaman memiliki konsekuensi yang signifikan bagi wilayah itu dan dunia secara keseluruhan. Dengan meningkatkan ketegangan antara Yaman dan negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, konflik ini mengancam keamanan dan stabilitas regional. Eskalasi konflik juga dapat mengancam keamanan lintas negara dan jalur perdagangan maritim strategis di sekitar Laut Merah. Dalam mengevaluasi tanggung jawab Yaman terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah, penting untuk mempertimbangkan relevansi hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan personel medis selama konflik bersenjata.
Fluktuasi Perdagangan Komoditi Kopi Indonesia-Jerman 2019-2021 Hidayat, Irsyad Maulana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2213

Abstract

This research examines fluctuations in coffee trade between Indonesia and Germany during the 2019-2021 period. Through a qualitative research approach with collection methods from interviews and document studies. The results show that Germany is an important market for Indonesian coffee commodities, and this weakening is influenced by changes in international trade dynamics, competition with other exporting countries, and the impact of the COVID-19 pandemic. The volume of Indonesian coffee exports decreased in 2020 due to the pandemic, but began to recover in 2021. Factors such as import tariffs, environmentally friendly policy regulations in Germany, and coffee quality are the main determinants in the dynamics of coffee trade between the two countries. It is hoped that this research will provide insight to strengthen Indonesia's economic diplomacy and coffee trade strategy with Germany in the future.
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst) Adisty Padmavati Moha; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2224

Abstract

Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).
Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara Musyarofah, Nanik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2225

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa atas kewajiban persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Seringkali ODGJ mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam masyarakat karen masalah Kesehatan jiwa yang dialami. Bahkan tidak jarang ODGJ diabaikan oleh pihak keluarga hingga ditelantarkan. ODGJ yang terlantar tersebut tidak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara karena terhalang tidak memeiliki NIK, sehingga pemerintah sebagai pelayan public memiliki peran penting dalam membantu ODGJ mendapatkan hak pelayanan public yang bermutu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative, dengan pendeketan perundang-undangan dan pendekatakan konseptual. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap ODGJ atas kewajiban persyaratan NIK adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu ODGJ melakukan kegiatan Administasi Kependudukan agar haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Sharif, Matthew; Edgard Naba Rivalio; Mardian Putra Frans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2242

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr terkait penyalahguna narkotika golongan 1 jenis metamfetamin. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, Terdakwa diputus dengan putusan bebas karena unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan tidak terpenuhi akibat ketiadaan barang bukti fisik narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kaidah hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika golongan 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, terdapat frasa Narkotika yang selama ditafsir bahwa Narkotika harus dibuktikan secara fisik pada saat penangkapan, namun pada putusan aquo terdapat kesesuaian antara alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat narkotika sebagai bagian dari unsur pidana, kesesuaian alat buktinya seperti hasil laboratorium seperti tes urine, Saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika. Penelitian ini menyarankan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika seharusnya tidak hanya terpaku pada barang bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian alat bukti yang relevan untuk memastikan adanya unsur narkotika sebagaimana dalam rumusan pasal.
Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Lidya, Lidya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2246

Abstract

Negara dan Konstitusi ibarat dua sisi keping mata uang yang tak terpisahkan. Konstitusi berperan  sebagai landasan hukum utama bagi negara. Karena pentingnya peran konstitusi, setiap negara wajib memiliki lembaga khusus yang menjaga dan mengawalnya. Di Indonesia, lembaga itu bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK memiliki berbagai tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam konstitusi, seperti menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau yang sering dikenal dengan istilah  judicial review, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum dan sejenis lainnya. Putusan kontroversial MK pada 2023 mengenai pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan perdebatan berkenaan dengan syarat usia minimal Capres/ Cawapres di bawah 40 tahun dan proses pengambilan putusan yang sarat akan kepentingan ketua MK kala itu karena memiliki hubungan keluarga dengan kandidat potensial atau pihak yang diduga kuat berkepentingan atas dikabulkannya permohonan tersebut. Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penting: 1. Kapan Putusan MK mulai efektif diberlakukan? 2. Apakah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?. Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dampak yang signifikan terhadap pendaftaran Capres dan Cawapres dalam pemilu tahun 2024. Namun, proses penyesuaian PKPU terhadap putusan MK tersebut penuh dengan dugaan negatif karena dilakukan dengan cara yang “ugal-ugalan”.
Pewarisan Secara Lompat Tangan (Fidei Commissaire) Kepada Cucu Firdasari, Ardella; Priandhini, Liza
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2254

Abstract

Akta wasiat termasuk dalam akta notaris yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di dalam bidang waris. Pewarisan merupakan suatu perpindahan harta dan juga termasuk kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang mana pewarisan dapat terjadi berdasarkan Undang-Undang maupun terjadi karena adanya suatu testament atau wasiat. Wasiat dapat dibuat selama tidak menyalahi aturan yang diatur sebagaimana yang ada dalam KUHPerdata sebagai dasar dari aturan dan larangan mengenai pembuatan suatu wasiat. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana wasiat mengenai pewarisan lompat tangan yang ditujukan langsung kepada cucu dikaitkan dengan konsep fidei commis. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Fidei commis meskipun merupakan suatu hal yang dilarang, tetapi dalam hal fidei commis atau pewarisan lompat tangan kepada cucu adalah suatu pewarisan lompat tangan yang diperbolehkan. Namun pewarisan kepada cucu bisa dilaksanakan apabila tidak adanya anak atau ahli waris dari si pewaris yang bisa diangkat sebagai pihak ketiga sebagaimana pengecualian yang pertama yaitu fidei commis de residuo.

Page 22 of 202 | Total Record : 2020

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue