cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 21   22   23   24   25 
Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan Apriyanti Rukmana, Lusi; Rahaditya, R.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2256

Abstract

This research aims to explain the condition that law is very important and is the main pillar in describing a country. In upholding just laws in an institution, people are needed who have integrity and have good commitment and can serve the country. Furthermore, this research aims to explain law enforcement regarding the problems of criminal acts of fraud that occur in society. This study employed a normative approach as its methodology. This normative research method examines several documents, including statutory regulations, judicial rulings, legal theory, and expert opinions. This study will use books, literature, journals, periodicals, and expert opinions as data collection methods. The findings of the analysis from this study demonstrate that crimes in the form of criminal acts of fraud can be prevented or at least lessened by law enforcement officials using various legal sanctions in accordance with their jurisdiction.
Nilai-Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang Mohd Yusuf DM; Johannes Pangihutan Sipayung; Rubenjos Soros Sipayung; Asmen Ridhol
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2260

Abstract

The impact of international armed conflicts on civilians can result in numerous casualties and property damage, as well as the destruction of infrastructure and facilities. This includes the wide geographic scope of international armed conflicts and the socioeconomic impacts on civilians. Therefore, legal protection efforts for civilians in international armed conflicts are crucial, as outlined in the Geneva Conventions of 1949, specifically the Fourth Convention: The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. The method used in this study is normative legal research. Based on the research findings, it is evident that war, as one of the most destructive social phenomena, necessitates principles governing conduct during conflicts to minimize human suffering. These principles aim to protect those not directly involved in hostilities and to limit the means and methods of warfare used by conflicting parties. Key principles underpinning international humanitarian law include the Principle of Distinction, the Principle of Proportionality, the Principle of Humanity, and the Principle of Military Necessity. In the context of protection in war, legal instruments such as the Geneva Conventions and Additional Protocols provide a framework for safeguarding those who are not or are no longer participating in hostilities, including prisoners of war, civilians, and medical personnel.
Definisi Gangguan Terhadap Objek Sewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Syafa Nissa Amanda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2264

Abstract

The law exists to accommodate the protection of the rights of every person, including but not limited to rights arising from rental agreements. A rental agreement is an effort that can be taken to maintain the rights between the lessor and the lessee. One of the problems that arise in a rental agreement is that the rental object is used as collateral by the lessor. Seeing this problem, the author will study it using doctrinal research methods by conducting studies based on statutory regulations. The aim of this research is to find out the legal steps that need to be taken in connection with the rental object being used as collateral.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Asing yang Memberikan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional Raihan Satria; Atikah Rahmi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2265

Abstract

Salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern Timur Tengah adalah konflik Israel-Palestina, yang melibatkan dua kelompok etnis yang berjuang untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah yang sama. Kekerasan dan ketidakstabilan konflik ini telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak, mengakibatkan ribuan kematian dan jutaan korban langsung. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan nama lain seperti metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Sebagai ciri khas dari jenis penelitian hukum normatif, fokus penelitian ini adalah pada hukum tertulis atau hukum yang ditemukan dalam buku dan adat istiadat masyarakat. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum internasional. Perlindungan hukum internasional ini diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Protokol Tambahannya dan Konvensi Jenewa 1949, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, seperti prinsip pembedaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC dan UNHCR sangat berkontribusi pada pelaksanaan hukum kemanusiaan internasional. Namun, tidak adanya penghormatan dan penegakan hukum kemanusiaan internasional oleh pihak-pihak yang bertikai menghalangi pelaksanaan ini.
Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pengalihan Penguasaan Tanah Negara di Wilayah Sulawesi Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 Ravina Moselle Siringoringo, Gracia; Sekarmadji, Agus; Santoso, Urip
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2266

Abstract

Tanah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Tanah Swapraja atau Bekas Swapraja yang saat ini berstatus Tanah Negara. Dalam praktik pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah tertanggal 27 Januari 1993 yang untuk tanah-tanah yang belum terdaftar dalam proses peralihan penguasaan tanahnya dilakukan dengan Surat Penyerahan yang dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku Kepala Wilayah atau Notaris. Atas hal tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai Pengalihan penguasaan tanah negara yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus.  Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Penyerahan ini tidak mengalihkan hak atas tanahnya melainkan penguasaan atas tanahnya saja, dengan adanya Surat Penyerahan ini selanjutnya dilakukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan.
Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia Catur Aji Pamungkas; Hesti Septianita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2270

Abstract

This study explores the challenges in executing international arbitration awards through the analysis of the case involving Churchill Mining Plc, Planet Mining Pty Ltd, and the Government of the Republic of Indonesia. Intensive business interactions often result in disputes that require resolution through international arbitration. The execution process is hindered by requests for annulment of awards, prolonging legal uncertainty and harming both parties. A holistic research method is employed, combining empirical legal analysis and case studies. Data from official documents, arbitration awards, and legal literature are analyzed to identify factors influencing the implementation of arbitration awards. Findings highlight the need to enhance efficiency in international investment dispute resolution, by expediting the annulment process and implementing awarded decisions promptly. This is crucial to support sustainable economic growth and bolster investor confidence in a country's legal system. The study provides deeper insights into practical challenges in the execution of international arbitration awards and lays the groundwork for relevant policy recommendations.
Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat Amanda Lauza Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2271

Abstract

Everyone hopes to have a happy and stable family in marriage, although in reality, not everyone can achieve it. Often, conflicts in marital relationships lead to the end of the marriage through divorce, which is frequently followed by joint property lawsuits, as seen in Decision Number 71/PDT.G/2020/PN SO. Mrs. F and Mr. Y married on July 7, 2007, in Surabaya and officially divorced, recorded at the Civil Registry Office in Sorong on August 28, 2020. The disputed joint property in this lawsuit includes one plot of land and the income from their jointly owned shop from November 2019 to September 2020. In October 2020, Mrs. F filed a joint property lawsuit at the Sorong District Court, which was then approved by the Panel of Judges, dividing the ownership of the joint property equally. Both items are considered joint property of the former married couple because they were acquired during their marriage. To avoid conflicts over joint property after a divorce, the former spouses should promptly create a Joint Property Division Deed before a Notary. For this writing, the author uses a normative juridical method, where the law is explained as anything contained in legislation or rules that are deemed appropriate and used as guidelines for human behavior.  
Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Hariri Lubis, Agustiar; Mutiara Nelson , Febby
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2277

Abstract

Corruption crimes that have occurred so far seem to have taken root everywhere, not only causing financial loss to the state, but also a violation of the social and economic rights of the community. Corruption in Indonesia has become a systemic crime and is increasing every year. Therefore, this article will discuss overcoming criminal acts of corruption in Indonesia. This research uses normative juridical methods by examining research materials from Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. The results of this research indicate that the effort to overcome criminal acts of corruption through the Perma Sentencing Guidelines is to clarify the sanctions that must be imposed on the perpetrators so that the Judge in making his considerations can be focused. However, the Perma on Sentencing Guidelines is not adequate because the Supreme Court does not have the authority other than to regulate prison sentences and fines. This regulation also only applies to perpetrators of criminal acts of corruption who violate the provisions of Article 2 and Article 3 of the PTPK Law.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli HP Berstatus Black Market Ricardo Stevanus; Shenti Agustini Manurung; Lu Sudirman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang membeli HP berstatus black market. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dan studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen yang membeli HP di pasar black market menghadapi berbagai risiko, termasuk ketidakjelasan asal usul produk, keaslian, dan dukungan purna jual. Meskipun demikian, hukum konsumen memberikan beberapa jaminan dan perlindungan. Perlindungan hukum yang tersedia termasuk hak konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi, keamanan, dan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh garansi terhadap kerusakan dan cacat produk. Namun, dalam konteks pembelian barang black market, penerapan hak-hak ini mungkin menjadi lebih rumit karena keterlibatan pihak-pihak yang tidak resmi dalam rantai pasokan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli HP berstatus black market masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Penting bagi pemerintah, badan regulasi, dan produsen untuk bekerja sama dalam menegakkan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pembelian barang black market. Ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi praktik ilegal dalam perdagangan HP.
Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Alika, Yulvia; Rika Valentina, Tengku; Hendrik, Doni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2279

Abstract

Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomen yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkaui oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.

Page 23 of 204 | Total Record : 2037

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue