cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 23   24   25   26   27 
Tinjauan Pengunduran Diri Pekerja Kontrak: Perspektif dan Aspek Hukum Perburuhan dalam Pemenuhan Hak Pengunduran Diri Pekerja Juliano Raditya, Jason; Lie, Gunardi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2315

Abstract

Resignation is an act voluntarily or based on personal motives undertaken to leave a position in the company. Resignation by workers is generally caused by differences of opinion or differences of understanding between workers and superiors and employers. Cases of resignations are rife due to frequent errors in terms of communication between the two parties. This study discusses the case of contract workers who resign from a company but do not get their rights. In this case of resignation, the worker does not receive his rights that should have been paid according to Labor Law Legislation. The research method used in this study is juridical-normative legal research. This approach involves the analysis of theoretical frameworks, concepts, and legislation relevant to the research topic. The research approach used is a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data.
Pertangungjawaban Pidana Pemegang Saham pada Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Fransiscus Girsang, Rio; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Rosmalinda, Rosmalinda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2316

Abstract

Corporations have a strategic role in bringing about change and growth in the world economy. Corporations are second only to the State in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations also commit various criminal acts that harm the state and society. The damage to banking that occurred in the past was precisely due to the actions of the controlling shareholders of the banks, through the GMS placing people (minions) as members of the board of directors and commissioners. These people who were given strategic positions by the controlling shareholders were puppets of the controlling shareholders and carried out the policies of the controlling shareholders. The case of Bank Harapan Sentosa (BHS) shows how the shareholders had evil intentions by creating a "fictitious" corporation to apply for credit to the bank where the convicted person was the controlling shareholder. The corporate veil doctrine, which provides a veil of protection to shareholders, is considered to be a trigger for the repetition of criminal acts committed by corporations. Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code has been passed. Based on the provisions of Article 613 of the Criminal Code, every legislation, its criminal provisions must refer to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research is a normative juridical research that uses a statutory approach, concept approach and case approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study where the data collected is grouped according to the problem and then analyzed qualitatively so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, it is known that all arrangements for errors in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be held accountable to the corporation. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has regulated the imposition of criminal liability of corporations and shareholders. According to Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, there are 3 (three) roles of shareholders who can be held criminally liable, namely as a person who gives orders, a person who controls and as a beneficial owner of the corporation.
Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Husna Fadhilah, Rafiqatul; Riza, Faisal
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2321

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran penting dalam menegakkan kedaulatan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari tiga cabang penting, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, lembaga militer ini berdiri sebagai pilar pertahanan bangsa. Calon individu yang bercita-cita untuk bergabung dengan angkatan bersenjata harus menjalani proses seleksi yang ketat dan transparan. Prosedur seleksi yang cermat ini dirancang untuk mengidentifikasi dan merekrut individu yang paling berkualitas dan mampu yang memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penelusuran hukum normatif, juga disebut sebagai penelusuran positif, doktrinal, atau murni hukum, berfungsi sebagai metodologi fundamental. Fokus utamanya terletak pada pemeriksaan hukum tertulis dan kebiasaan hukum yang lazim dalam masyarakat. Sumber data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier, memainkan peran penting dalam pendekatan investigasi ini. Individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan terkait dengan pemilihan personel militer potensial dapat menghadapi berbagai sanksi, yang mencakup bidang pidana, sipil, dan administrasi. Sangat penting untuk menekankan bahwa setiap pembebasan dari sanksi ini hanya dapat terjadi setelah penentuan yang sah dan konklusif dalam proses peradilan. Tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi terletak pada panel hakim, yang beroperasi di pengadilan sipil dan militer. Mengenai pertanggungjawaban pidana dan potensi sanksi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pemilihan penipuan rekrutan militer, dampaknya berbeda berdasarkan status pelaku. Jika pelaku termasuk dalam masyarakat sipil, mereka dapat didakwa berdasarkan pasal yang berkaitan dengan penipuan (Pasal 378 KUHP), penyalahgunaan (Pasal 372 KUHP), dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP). Sebaliknya, personel militer aktif yang terlibat dalam pelanggaran tersebut mungkin tidak hanya menghadapi tuntutan berdasarkan pasal-pasal KUHP yang disebutkan di atas tetapi juga dapat tunduk pada ketentuan hukum militer yang diuraikan dalam Hukum Acara Pidana (Buku Hukum Pidana Militer) dan diadili dalam sistem peradilan militer.
Strategi DAI Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Mutawalli Rambe, Hafish; Misrah, Misrah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah Dai dalam mencegah penggunaan obat-obatan terlarang di Kota Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Wilayah Labuhan Batu Selatan, untuk mencegah semakin luasnya penyebaran narkoba di kalangan masyarakat Kota Teluk Panji. Kota Teluk Panji mengadakan kursus tentang risiko pengobatan seperti jarum jam. sekali, dan dalam upaya bersama dengan penginjil dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Eksplorasi ini diselesaikan di kota Teluk Panji, kantor kota Teluk Panji. Strategi yang digunakan adalah teknik ekspresif subjektif, pengumpulan informasi melalui penelitian lapangan, persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses penginjilan dalam mencegah penggunaan narkoba kronis di kota Teluk Panji, yaitu dengan memberikan arahan tentang pemberantasan narkoba, pengarahan mental, pidato di wiritan, dan peringatan acara-acara Islam. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengatur partisipasi antara Dai dan pemerintah kota Telukpanji. Hambatan terhadap pelaksanaan strategi yang digunakan tampaknya masih belum berubah.
Peran Balai Pemasyarakatan Semarang dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan Narkotika Nirantara Sasmita, Wahyu; Dedi Kriswanto, Hendra; Setyawan Jhody, Puguh
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2327

Abstract

Reintegrasi sosial diberikan bagi narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Program reintegrasi sosial bertujuan agar narapidana setelah berakhirnya masa pidana memiliki kemampuan untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dari berbagai sumber yang dikumpulkan secara konsisten hingga data menjadi jenuh. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, serta pengumpulan dokumen resmi dan relevan. Pelaksanaan reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang diawali dengan penerimaan, pendaftaran, penunjukan pembimbing kemasyarakatan, orientasi pengenalan lingkungan, penelitian kemasyarakatan, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, pelaksanaan bimbingan, hingga evaluasi dan pengakhiran bimbingan. Program bimbingan mencakup bimbingan kemandirian sebagai pelatihan kerja dan bimbingan kepribadian berupa penyadaran kepada klien pemasyarakatan narkotika terhadap penyimpangan sebelumnya. Beberapa hambatan pelaksanaan reintegrasi sosial berupa beban kerja berlebih pada pembimbing kemasyarakatan dan kurangnya kesadaran klien dalam proses bimbingan. Berbagai cara dan peranan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi landasan tercapainya reintegrasi sosial klien pemasyarakatan narkotika.
Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Anyang, Yopianus; Fathurrahman, Reza
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan kelembagaan DPRD melalui penyediaan tim ahli sebagai pendukung tugas dan fungsi DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendukung kinerja  Pimpinan dan Anggota DPRD, sekretariat DPRD kabuputen/kota bisa membentuk  tim ahli atau kelompok pakar yang sesuai dengan kewenangan dan tugas DPRD yang tergambar dalam alat kelengkapan DPRD, sesuai Pasal 421 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3. Setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) membutuhkan tim ahli yang berisi individu yang memiliki pengetahuan terkait tugas, fungsi, sekaligus wewenang alat kelengkapan Dewan. Tim pakar dan tenaga ahli ini diusulkan anggota, pimpinan fraksi, sekaligus pimpinan alat kelengkapan Dewan, dengan jumlah maksimal 3 orang bagi masing-masing alat kelengkapan. Peraturan Dewan Kabupaten/Kota mengatur lebih teknis tentang prosedur pengangkatan dan uraian tugas dari tim ahli. Tim ahli ini berperan membantu menata kelembagaan DPRD sehingga anggota DPRD bisa melaksanakan peran sekaligus fungsinya secara optimum.
Penerimaan Arab Saudi Terhadap Shuttle Diplomacy China dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2023 Muhammad Khadafi, Syaiful
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2332

Abstract

This research aims to explain and answer the question of why Saudi Arabia accepted China's shuttle diplomacy as a medium to restore its diplomatic relations with Iran, even though previously there had been mediation efforts done by other countries. Using the 'tripartite approach' analytical framework proposed by Carlsnaes (1992), this research was discussed qualitatively deductively starting from this analytical framework. Previously there had been literature that examined China's relations, influence, and policies in the Middle East and found four main points that were the focus of this topic, namely: China's Influence in the Middle East, Economic-Political Aspects of China's Policy in the Middle East, Pragmatism in China's Policy in the Middle East, and Sino-Saudi Arabia and Sino-Iran. To fill the existing gap, this research then found that Saudi Arabia's objective conditions and institutional arrangements influenced perceptions and values which then assessed that China had a significant role without a bad historical record in the region, so Saudi Arabia with its preference chose to accept China as a mediator to improve relations with Iran.
Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Pelaksanaan Asuhan Keperawatan bagi Pasien di Ruang Vip Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak Harta Winata, Donny; Risdawati, Irsyam
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2348

Abstract

Perawat memiliki tanggung jawab hukum dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan bagi pasien di ruang vip rumah sakit kharitas bhakti pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di ruang vip memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi standar prosedur operasional, mendokumentasikan asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat, memperoleh persetujuan tindakan dari pasien atau keluarga, menjaga kerahasiaan informasi pasien, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan tanggung jawab hukum antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dan standar praktik keperawatan, serta beban kerja yang tinggi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan pemahaman perawat melalui pelatihan dan sosialisasi, perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai di rumah sakit.
Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Bujul Suku Alas di Aceh Tenggara Renaldi Selian, Adha; Syafriana, Rizka
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2349

Abstract

perkawinan adalah seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Pengertian ini menunjukkan adanya ikatan yang sakral dan religius dalam sebuah perkawinan, bukan hanya ikatan keperdataan atau perjanjian biasa.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Terdapat larangan tertulis dan lisan mengenai praktik perkawinan bujul dalam hukum adat setempat. Sanksi akan diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan bujul, baik sanksi adat maupun sanksi sosial. Proses pelaksanaan perkawinan bujul biasanya dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan masyarakat luas, kemudian Persyaratan untuk melakukan perkawinan bujul sangat terbatas atau bahkan tidak ada, karena praktik ini dianggap melanggar hukum adat. Perkawinan bujul dilarang karena tidak sesuai dengan hukum adat, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti status anak, hak waris, dan keabsahan perkawinan.Sanksi yang berlaku dapat berupa denda adat, pengucilan sosial, atau bahkan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan bujul. Tujuan penelitiannya sendiri Bagi masyarakat suku Alas Aceh Tenggara, memberi pemahaman dan pencerahan mengenai akibat hukum perkawinan bujul sehingga lebih memperhatikan aspek hukum formal dalam perkawinan, Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan sehubungan dengan pengaturan, pencatatan dan pengawasan praktek perkawinan adat dan Bagi Lembaga Adat, memberi masukan agar membina masyarakat untuk tetap menjaga adat namun menyelaraskannya dengan hukum nasional.
Penggunaan Tanah di Kawasan Resapan Air Untuk Pemukiman Sesuai Asas Berkelanjutan Alifika El Ul, Khaidara; Mukharom, Mukharom; Aryaputra, Muhammad Iftar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2355

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the criteria for balanced land use in water catchment areas and ideal higher education so that they remain in accordance with sustainable principles and the efforts of the Semarang City Government in controlling the spatial planning of Semarang City, especially water catchment areas. The research method used by the author is an empirical juridical approach with analytical descriptive specifications. The source and type of data used in this research uses primary data in the form of interviews. Data analysis uses qualitative and the results of the data analysis that have been collected are drawn to conclusions and presented deductively. The results of the research found that the balanced criteria for land use in the water catchment area in Sekaran Subdistrict, which is the center of higher education, is not in accordance with Article 118 paragraph (2) of the Semarang City RTRW PERDA because the community does not build absorption wells and does not take into account the water that seeps into the ground which is not in accordance with the concept of sustainable development. Settlements located in water catchment areas can achieve balanced criteria if they implement 3 pro-development, namely pro-economic, pro-social justice, and pro-sustainable environment. The Semarang City Government's efforts are to create regulations that every boarding house must have a boarding house management permit as regulated in the Semarang City Perwal for Boarding House Management, one of the conditions of which is the IMB. However, the public is still indifferent to these regulations due to the lack of firm action by the Semarang City Government in carrying out supervision and imposing sanctions. The conclusion of this research is that land use in Sekaran Village, Gunungpati District does not meet the balanced criteria, especially in terms of pro-sustainable environment. The efforts of the Semarang City Government have not been fully effective due to the lack of firm action by law enforcement officials regarding violations of the law.

Page 25 of 204 | Total Record : 2037

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue