cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 22   23   24   25   26 
Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Abdul Rohim, Zahra Alifia; Rizal, Lutfi Fahrul; Saptaji, Aji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia melalui perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur dan jurnal terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan PMI dan keluarganya dari segi sosial, hukum, dan ekonomi. Implementasi undang-undang ini mencerminkan aspek keberlakuan hukum faktual, yuridikal, dan moral, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti perekrutan ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama intensif antara negara asal dan negara tujuan melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta penggunaan diplomasi perlindungan dan preventif untuk mengatasi kendala seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman hak, ketidakpastian status hukum, dan hambatan sosial serta budaya. Ditekankan bahwa diplomasi kebijakan dapat mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan standar perlindungan PMI di forum internasional. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan jiwa, harta benda, agama, akal, dan keturunan, penelitian ini menegaskan perlunya kerjasama internasional yang efektif, peningkatan kesadaran hak, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak PMI secara komprehensif dan adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran.
Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang Luthfi Azura, Danisa; Rika Valentina, Tengku; Adi Putri, Indah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2283

Abstract

Implementasi peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini ingin mengulas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pencapaian tujuan, integritas, adaptasi, sasaran kebijakan, sumber daya, dan proses implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, terutama melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, telah memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan, seperti penolakan dari sebagian pedagang kaki lima yang mengakibatkan pelanggaran berulang.
Pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual Jasmindhia, Rania
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2285

Abstract

Artikel ini membahas mengenai perkembangan ekonomi kreatif yang semakin menonjolkan peranan Kekayaan Intelektual sebagai aset bisnis vital. Terdapat dua hak yang melekat pada Kekayaan Intelektual, yaitu hak ekonomi dan moral, yang memberikan pelindungan hukum dan potensi ekonomi bagi pencipta dan/atau pelaku ekonomi kreatif. Permasalahan yang dianalisis dalam artikel ini mencakup proses pembebanan Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual serta pelindungan hukum bagi Pemberi dan Penerima Fidusia. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode penilitian doktrinal, yaitu dengan menelaah norma hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaaan Intelektual serta Jaminan Fidusia untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan praktik yang berlangsung pada lembaga keuangan perbankan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, proses pembebanan Jaminan Fidusia dengan objek jaminan berupa Kekayaan Intelektual pada dasarnya sama seperti pembebanan Jaminan Fidusia pada umumnya. Dalam proses ini, Notaris memiliki peran penting dalam melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, penyusunan akta, hingga pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan Kekayaan Intelektual memberikan pelindungan hukum yang kuat bagi pemegang Kekayaan Intelektual selaku Pemberi Fidusia, khususnya berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dalam hal utang dijamin dengan Kekayaan Intelektual.
Permasalahan Hukum dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Permai dari Hulu Ke Hilir Gabrielle Octavian Hasiholan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2294

Abstract

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam praktiknya sering minumbulkan konflik. Salah satunya seperti yang terjadi pada pengadaan tanah Jalan Tol Permai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengadaan tanah Jalan Tol Permai sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Permai apabila dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum terlaksana dengan baik. Terkhusus mengenai kesepakatan bentuk dan besaran ganti rugi. Dalam pemberian ganti  kerugian masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan UU Nomor 2 Tahun 2012. Adapun untuk penulisan ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif, di mana hukum dijelaskan sebagai apa pun yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau aturan yang dianggap sesuai dan dijadikan pedoman dalam tingkah laku manusia.
Digitalisasi Daerah: Implementasi Pelayanan Publik Di Kota Semarang Berbasis Smart City Dimensi Smart Government Galang Zukhrian Warsdapama; Nurmandi, Achmad; Fridayani, Helen Dian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2303

Abstract

The plusblems raised in this study are related to the implementation of smart city policies with smart government dimensions in realizing public services that focus on the use of information and communication technology through the internet, online, digital and social media . The research method used is a descriptive method with a qualitative applusach. The results showed that the implementation of mart city in realizing public services with smart government dimensions in Semarang city into 3 indicators, namely: 1) public services, with various applications and websites of public services for the community; 2) Infrastructure, which is integrated with various fields to facilitate services; 3) government openness, as a medium of transparency and accountability to government performance for the community.
Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara Alfiana, Ana; Saputra, Arikha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Penulis ingin memahami korelasi antara jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi tingginya tingkat permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak di Pengadilan Agama Jepara dan didukung oleh data sekunder serta tersier dari dokumentasi, buku, jurnal, dan arsip. Metode penelitian mencakup wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Data disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kenyataan di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini mengelompokkan data dari permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Jepara antara 2018-2023, serta mengeksplorasi upaya pengadilan dalam menanggulangi tingginya permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian. Hasil penelitian menunjukan selama 2020-2023, tidak ada korelasi konsisten antara kenaikan dispensasi perkawinan dan perceraian, kecuali pada 2022 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Usia yang belum cukup menjadi faktor utama permohonan dispensasi, sementara perceraian sering disebabkan oleh perselisihan, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan. Pernikahan pada usia muda cenderung menyebabkan perceraian karena kurangnya kesiapan emosional dan ekonomi. Pengadilan Agama Jepara bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dalam pencegahan pernikahan di bawah umur melalui konseling dan edukasi. Konseling pranikah bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan anak dan menurunkan angka perceraian dengan memberikan nasihat dan mengoptimalkan upaya mediasi.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Toeslag Jelang Hari Raya Oleh Perusahaan Otobus Andri Maulana Adenin Lubis; Andryan, Andryan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2311

Abstract

"Consumer Protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers," states Article 1 Point 1 of the Consumer Protection Law. The legal protection that consumers receive in their attempts to meet their needs from items that affect them directly is referred to as consumer protection. The term "consumer protection" refers to a wide range of topics, including the safeguarding of goods and services from the various stages of their acquisition to the end uses. "Consumer Protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers," states Article 1 Point 1 of the Consumer Protection Law. The legal protection that consumers receive in their attempts to meet their needs from items that affect them directly is referred to as consumer protection. The purpose of this study is to determine whether legal safeguards are available to consumers against the practice of extra charges (Toeslag) used by the bus company in the run-up to the holidays.
Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Fadillah Walduda’ini, Al; Fautanu, Idzam; Fahrul Rizal, Lutfi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2312

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai Negative legislature yang artinya memiliki kewenangan sebagai pembatal Undang-Undang bila dalam pengujianya terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai Positive Legislature. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang notabenenya sebagai Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik sumber data primer,sekunder dan juga tersier. Dalam penelitian ini ditemui bahwa peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut system pemisahaan kekuasaan juga tidak sesuai dengan doktrin Judicial restraint yang membatasi pengadilan untuk tidak membuat norma baru dalam putusanya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan yang secara implisif mengatur syarat dan Batasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya penelitian ini mendorong agar segera dibuatnya pengaturan mengenai syarat dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.  
Pengaturan Hukum Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Pengaruhnya Terhadap Pelarangan Lagu oleh Pencipta Yaman, Rico Yulio; Kiren, Bilqis Fetmy; Marlina, Tina; Handiriono, Raden
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2313

Abstract

Pencipta Merupakan Hak Eksklusif Yang Dijamin Oleh Pemerintah, dengan berkembangnya hak cipta saat ini, tentunya hak cipta juga bertransformasi sebagai salah satu sumber ekonomi, salah satu manfaat ekonomi dari hak cipta ialah adanya pendistribusian royalti, permasalahan distribusi royalti hak cipta di Indonesia membuat beberapa pencipta lagu melarang pihak-pihak tertentu untuk memanfatkan ciptaanya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan hakikat adanya peraturan mengnenai hak cipta khususnya dibidang royalti, penggunaan teori hukum sebgai pisau analisis dan menggabungkannya untuk memperoleh hasil penelitian. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti dan mengetahui aturan pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, selain itu penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti dan mengetahui aturan hukum terhadap pelarangan pemanfaatan lagu oleh pencipta. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normative untuk meninjau adanya perbedaan mengenai peraturan dan permasalahannya, hal ini melibatkan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni, Bagaimanakah pengaturan hukum pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta? Dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelarangan lagu oleh pencipta kepada pihak lain?pendistrubusian royalti transparansi dan unsur keadilan dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa adanya ketidakjelasan pembagian royalti terhadap pencipta lagu dan Musisi yang membawakan lagu tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpuasan bagi pencipta lagu dan kemudian menimbulkan beberapa permasalahn salah satunya adalah munculnya pelarangan-pelarangan lagu sebagai ciptaan, oleh pencipta lagu tersebut, yang berhubungan dengan hak ekonomi yang diperoleh pencipta menyebabkan pencipta lagu tersebut  melarang pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi yang diperoleh pencipta.
Ganti Rugi Penadah Sawit Hasil Curian Terhadap Petani Kelapa Sawit Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu) Ibnu Qudama; Fatimah Zahara
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2314

Abstract

The importance of this research can be seen from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili who emphasizes justice and moral values ??in Islamic law. By integrating Az-Zuhaili's views as study material, this research can provide a holistic evaluation of oil palm harvesting practices. A qualitative approach in this research was used to gain an in-depth understanding of the practice of handling stolen palm oil and its impact on farmers in Sei Rakyat Village. By applying a qualitative approach to explore the practice of handling stolen palm oil and its impact on farmers in Sei Rakyat Village. Through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, this research succeeded in providing an in-depth understanding of this phenomenon. The principle of compensation is that if you damage other people's property and the like, whether it is destroying objects, stealing or confiscating property from someone, you must return it with the same or similar item as long as the item is still there. If the item is difficult to find, you can replace it in the form of money in accordance with nominal loss figure. Wahbah Az-Zuhaili emphasized the need to resolve compensation actions through mutual consent and agreement between the parties involved, referring to the principles of consensual commerce. The results of this research state that oil palm farmers should compensate for losses in a similar form to the compensation requested by oil palm farmers.

Page 24 of 204 | Total Record : 2037

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue