Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Profesi Dokter pada Dugaan Kasus Malpraktik ]]>
<![CDATA[Muhammad Bayumi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2780
<![CDATA[Kesehatan merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Kebutuhan terhadap kesehatan mengharuskan adanya interaksi antara pemberi pelayanan kesehatan yaitu dokter pada pasien. Dalam proses interkasi itu ada potensi-potensi terjadinya sengketa medis. Sengketa medis yang tidak tertangani dengan baik berdampak pada kepercayaan pasien pada dokter sekaligus berdampak pada ketercapaian derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi masyarakat. Sengketa medis adalah efek dari sebab-sebab tertentu, baik dari sisi dokter maupun dari sisi pasien. Saat ini Undang-Undang yang ada belum mampu menjawab jika kasus sengketa medis terjadi. Hal itu disebabkan banyaknya noise dan bias yang menyebabkan penyebab kelalaian menjadi tidak jelas atau sulit diputuskan. Noise itu berupa beban kerja berlebih, ketidakstabilan mental karena tuntutan ekonomi, dan rendahnya mutu dokter yang bekerja di fasilitas medis. Di samping itu, penyelesaian sengketa yang ada dibangun dari cara pandang produsen konsumen, bukan dari sisi kemanusiaan. Akibatnya, berbagai Undang-Undang tersebut masih belum bisa menjawab permasalahan sengketa medis yang terjadi. Perlu dilakukan perbaikan bukan hanya dari sisi undang-undang yang berkaitan dengan sengketa medisnya, tetapi juga perubahan pada aturan yang mampu menjawab masalah-masalah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa medis, baik itu karena kelalaian ataupun kesengajaan. Saat sebab-sebab bisa dikontrol, pemberian sanksi akan bisa dilakukan tanpa adanya noise yang membuat keputusan sengketa medis menjadi dilema.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Aisyah Nur Salwa, Berliana]]>;
<![CDATA[Sumali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2785
<![CDATA[Di Indonesia, perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, sangat penting. Penanganan, perlindungan, dan pemulihan adalah bagian dari hak-hak korban yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi korban. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dan bentuk tanggung jawab negara atau pemerintah dalam menerapkan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, terutama dengan mempertimbangkan peraturan saat ini seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dan mewajibkan penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual.Salah satu komponen penting dalam melindungi hak asasi anak adalah menjaga anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang terkena kekerasan seksual mengalami kerusakan fisik dan psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran ]]>
<![CDATA[Willy Wijaya]]>;
<![CDATA[Rizki]]>;
<![CDATA[Cindy]]>;
<![CDATA[Emir Syarif Fatahillah Pakpahan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2788
<![CDATA[Perkawinan campuran memberikan akibat hukum bagi WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA yakni tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, karena tanah tersebut menjadi bagian dari harta bersama perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan di Indonesia yang menganut asas Nasionalisme. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu putusnya perkawinan karena kematian yang akan mengakibatkan munculnya hak waris atas kepemilikan harta bersama. Salah satu hak waris yang didapat oleh istri ialah tanah. Salah satu contoh kasus sengketa tanah atas perkawinan campuran yaitu putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 yang akan dibahas pada penelitian ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim telah benar memutuskan perkara putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 dengan alasan judex juris dan judex facti yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Setelah diperiksanya berkas berkas perkara bahwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, dan benar adanya bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah menguasai dan mengusahai objek perkara yang seharusnya dimiliki oleh penggugat.]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Azizah Nur Nasution]]>;
<![CDATA[Ediwarman]]>;
<![CDATA[M. Eka Putra]]>;
<![CDATA[Abd. Harris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2791
<![CDATA[Penelitian ini berjudul "Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Peradilan Pidana" dan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut, mengingat pentingnya akses keadilan yang setara bagi semua warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap data empiris yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta hambatan prosedural. Kesimpulannya, meskipun upaya pemberian bantuan hukum terus dilakukan, diperlukan perbaikan dalam penyuluhan hukum, alokasi anggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dhiavella Asy’ari, Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Naibaho, Nathalina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2792
<![CDATA[Corruption is a criminal offense that causes disproportionate losses to state finances or the economy of a country and inhibits the growth and continuity of national development. According to the Indonesian Corruption Watch (ICW), the total loss of Indonesian state finances due to corruption in 2023 is 28.4 trillion rupiah. This paper discusses the asset forfeiture policy as a form of law enforcement that can be carried out in an effort to recover assets against corruption crimes through civil law mechanisms, which are also carried out in conjunction with criminal enforcement, to maximize the return of state losses due to corruption crimes.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Gesa Bimantara]]>;
<![CDATA[Atik Abawaiki]]>;
<![CDATA[Cindy Swastika Rahmania]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2794
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami sebagai pelaku, dan korbannya adalah istri atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam mengantisipasi hal tersebut perlu mengetahui dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bojonegoro dan apa saja kendala-kendala pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan unsur hukum normatif yang bersumber dari data kepustakaan atau undang-undang, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang menggunakan akta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi.]]>
<![CDATA[Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun ]]>
<![CDATA[Joshua Pramudya Lung]]>;
<![CDATA[Emilda Kuspaningrum]]>;
<![CDATA[Aryo Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2805
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kampung Long Isun. Hasil kajian ini menunjukan bahwa sistem kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Bahau di Kampung Long Isun masih berjalan dan ada hingga saat ini seperti adanya kelembagaan adat, upacara adat, wilayah adat serta benda- benda adat. Mengacu pada pengaturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, karekteristik masyarakat hukum adat dan sejarah. Dalam hal pengakuan secara legalitas hukum, masyarakat hukum adat kampung Long Isun sudah dilakukan seperti pengajuan dokumen usulan kepada pemerintah, meminta pendampingan dengan LSM, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Dalam proses pengajuan ini terdapat kendala yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat kampung Long Isun seperti tidak adanya pembiayaan, sikap apatis masyarakat, serta belum ditetapkannya tapal batas kampung, sehingga sangat perlu dibuat produk hukum yang jelas kepada masyarakat hukum adat khususnya Dayak Bahau Umaq Suling agar menciptakan kepastian hukum bagi mereka.]]>
<![CDATA[Menetapkan Perjanjian Kredit yang Adil untuk Pinjaman yang Bermasalah ]]>
<![CDATA[Khairun Na’im]]>;
<![CDATA[Faisal Sadat Soaduon Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2808
<![CDATA[Ada kalanya perjanjian kredit menimbulkan situasi yang mengacaukan pembayaran cicilan yang disepakati dan dapat merusak perekonomian perbankan karena, ya, uang nasabah di bank tetaplah uang nasabah. Pinjaman ini merupakan contoh kredit macet bank. Jika terjadi masalah dengan kemampuan kreditur untuk membayar kembali pinjaman, bank akan melakukan segala daya untuk membantu kreditur menyelesaikan masalah tersebut sehingga pemberi pinjaman dapat memperoleh kembali uang yang telah mereka berikan. Akibatnya, kontribusi sudut pandang tertentu untuk menetapkan titik-titik perjanjian kredit yang adil untuk pinjaman macet menjadikan penelitian ini baru. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus pada hukum dan konsep, untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut temuan penelitian, titik-titik perjanjian kredit yang adil untuk pinjaman macet dapat ditetapkan melalui upaya penyelamatan kredit karena perjanjian kredit yang adil dan pengukuran penyelamatan kredit. Kedua perjanjian kredit yang adil ini memberikan solusi yang sangat baik bagi kedua belah pihak, karena mereka bernegosiasi sambil memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Layanan Jasa Perbankan Digital ]]>
<![CDATA[Syilvia Amelia Hidayah]]>;
<![CDATA[Miftakhul Huda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2824
<![CDATA[Cyber notary digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi oleh notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, penerapan konsep cyber notary itu sendiri masih menimbulkan masalah terkait kepastian hukum dan legitimasi produk yang dihasilkannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa cyber notary bertentangan dengan prinsip yang selama ini dijunjung tinggi, yaitu prinsip tablelionis officium fideliter exercebo, yang berarti notaris harus bekerja secara tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana relevansi regulasi cyber notary dalam layanan aplikasi kredit/pinjaman digital dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum produk yang dihasilkan oleh konsep cyber notary dalam layanan perbankan digital. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang urgensi pengaturan cyber notary dalam sistem perbankan digital.]]>
<![CDATA[Penegakan Asas Hukum Terhadap Pelanggaran Sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut Tinjauan Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Saepul Nugraha]]>;
<![CDATA[Mustofa]]>;
<![CDATA[Budi Tresnayadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2832
<![CDATA[Penelitian yang memfokuskan kepada ruang lingkup pemilu terkhusus di dalam kasus tindak pelanggaran pemilu dan sanksi yang di berikan oleh Bawaslu Kabupaten Garut. Bawaslu memiliki peran dalam menjaga integritas Pemilu melalui pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis sejauh mana pelaksanaan demokrasi terkhusus di daerah kabupaten garut serta meninjau pandangan siyasah dusturiyah dalam korelasinya terhadap sanksi bawaslu.. Peneletian ini mengunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta sumber hukum lainya seperti buku, karya tulis ilmiah, dan undang-undang.. Hasil dari penelitian menunjukan adanya beberapa tindak pelanggaran pemilu serta menjawab bagaimana penangananya dalam proses penyelesaian tindak pelanggaran pemilu. Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengurangi efektivitas dan keadilan dalam proses tersebut.]]>
