Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Akibat Hukum Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[I Made Stefanus Teguh Oprandi]]>;
<![CDATA[Ni Komang Arini Styawati]]>;
<![CDATA[Anak Agung Istri Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2710
<![CDATA[Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu seorang Notaris pengganti setelah diangkat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikannya dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembuatan akta oleh notaris pengganti setelah masa penggantian berakhir yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder lalu dianalisa secara kualitatif. Akibat hukum akta yang dibuat Notaris Pengganti setelah masa cuti Notaris yang digantikan berakhir adalah Notaris pengganti tetap bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuatnya selama masa penggantian. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan kepada notaris yang digantikannya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Andrew David Marbungaran Sibarani]]>;
<![CDATA[Janpatar Simamora]]>;
<![CDATA[Januari Sihotang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2712
<![CDATA[Kehilangan aset negara demi kesejahteraan rakyat merupakan tindak pidana Korupsi, menggambarkan pelanggaran akan kesejahteraan warga negara. Selain itu, elemen yang paling penting dan praktis dari Langkah-langkah anti-korupsi adalah pengembalian aset yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Melindungi dan memberantas tindak korupsi ialah tujuan kebijakan hukum pidana, didasarkan pada prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum yang diakui dalam hukum pidana yang dikategorikan sebagai pemulihan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Studi ini menggunakan proses skema normatif, dengan persyaratan penelitian berdasarkan analisis deskriptif dan analisis normatif serta data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori hukuman akan digunakan sebagai teori yang menjembatani dalam program rehabilitasi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang hukum pidana tradisional, proses pengembalian aset dianggap semacam hukuman, terutama dalam kasus-kasus dimana kejahatan keuangan atau yang dimaksudkan untuk mencapai manfaat material yang terlibat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) ]]>
<![CDATA[Lina Karlina]]>;
<![CDATA[Hasuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2713
<![CDATA[Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi yang dilakukan dengan motif balas dendam (revenge porn). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Revenge porn merupakan distribusi gambar seksual individu tanpa izin yang melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Fenomena ini menyebabkan kerugian signifikan bagi korban, terutama perempuan, karena tindakan ini dianggap memalukan dan merendahkan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan mencakup restitusi, konseling, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 yang mengharuskan negara untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Upaya pemulihan bagi korban revenge porn sangat penting untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan sosial dari tindakan tersebut, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik.]]>
<![CDATA[Analisis Isi Pemberitaan Dukungan Partai Politik pada BACAPRES 2024 di CNN Indonesia (Januari-Juni 2023) ]]>
<![CDATA[Machruf, Awalludin]]>;
<![CDATA[Nabih Kurniawan, Burhannurdin]]>;
<![CDATA[Al Hazmi Hidaya, Hilmi]]>;
<![CDATA[Maulana, Bagja]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Elsya]]>;
<![CDATA[Citra Salsabila, Alya]]>;
<![CDATA[Az Zahra, Fatimah]]>;
<![CDATA[Lestari, Soetji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2721
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren pemberitaan dukungan partai politik pada bakal calon Presiden tahun 2024 di media online CNNIndonesia.com dalam kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2023. Total 50 berita diambil sebagai sampel dengan pertimbangan kesamaan dalam konten berita. Fokus penelitian mencakup perubahan tren pemberitaan, isu dominan, kecenderungan arah isi pesan, dan distribusi frekuensi kategori berita. Hasil analisis distribusi frekuensi unggahan berita menunjukkan peningkatan signifikan pada bulan Juni, memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tren ini. Distribusi frekuensi kecenderungan pemberitaan bacapres menunjukkan Ganjar Pranowo mendominasi pemberitaan dengan 42%, diikuti oleh Anies Baswedan (30%) dan Prabowo Subianto (16%). Perubahan tren terjadi empat kali selama periode Januari hingga Juni. Dalam konteks partai politik, distribusi frekuensi kecenderungan pemberitaan menunjukkan dominasi partai pendukung Ganjar (44%), diikuti oleh partai pendukung Anies (34%) dan Prabowo (22%). PDIP dari kelompok partai pendukung Ganjar mendapat perhatian signifikan. Analisis distribusi frekuensi kategori berita menunjukkan dominasi berita mendalam (46%) dan berita interpretatif (36%). Berita positif mendominasi dengan 74%, diikuti oleh berita netral (22%) dan berita negatif (4%). Hal ini mencerminkan kecenderungan positif dalam pemberitaan, dengan fokus pada pencapaian, dukungan politik, dan ideologi. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pemberitaan dukungan partai politik terhadap bakal calon presiden pada media online CNNIndonesia.com, menyoroti tren positif dalam berita, dominasi Ganjar Pranowo sebagai subjek utama, dan perubahan tren yang signifikan selama periode yang diamati.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaturan Pertanggung Jawaban Pembuangan Limbah Cair PT.Pindo Deli III di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Lidya Nuraeni]]>;
<![CDATA[Yuniar Rahmatiar]]>;
<![CDATA[Muhamad Abas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2728
<![CDATA[Cepatnya pertumbuhan ekonomi secara global yang mengacu pada era modernisasi akan berdampak besar terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan tidak jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan dan lingkungan. Melihat daerah kabupaten karawang menjadi kota industri yang pesat, serta cara pengelolaan limbah pada perusaahaan cukup menjadi faktor penting dari berbagai jenis sampah berbahaya dan beracun. Karena tidak semestinya baku mutu yang sesuai dengan anjuran dibuang langsung ke aliran sungai dan menjadikan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Data utama yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara hingga melakukan pendekatan penafsiran hukum secara deskriptif yaitu studi pustaka atau dokumen. Dalam peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengenai penindakan atas suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Karawang tanpa izin, analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli III atas peluapan limbah cair tersebut, sebagai bentuk pemulihan dampak pencemaran lingkungan di sungai cibeet dan sekitarnya.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki pada Produk Creative Commons ]]>
<![CDATA[Robinson]]>;
<![CDATA[Tekun]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2729
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap produk Creative Commons dibandingkan dengan produk yang sudah tercatat di HKI, untuk mengetahui lisensi Creative Commons dapat tetap beroperasi tanpa registrasi hak cipta. Untuk mengetahui cara kerja lisensi Creative Commons di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Lisensi Creative Commons dasarnya bersumber pada kesuksesan besar GNU General Public License (GPL), yang merupakan lisensi yang digunakan pada perangkat lunak. Lisensi ini secara jelas mengatur norma-norma komunitasnya, diantaranya dari aspek ekonomi dan moral. Dalam hal lisensi Creative Commons, norma sosial seperti copynorms dapat mengikat setiap orang yang menggunakan ciptaan dengan lisensi tersebut, meskipun lisensi tersebut tidak diakui oleh hukum. Norma-norma ini berupa kebiasaan, tradisi, atau aturan yang tidak tertulis. Hal ini karena copynorms merupakan norma yang disepakati oleh masyarakat secara umum. Lisensi CC memiliki potensi untuk mendorong inovasi dan kreativitas, karena memberikan kebebasan kepada pengguna ciptaan untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ciptaan tersebut. Hal ini dapat mendorong lahirnya karya-karya baru yang inovatif dan kreatif. Pemerintah diharapkan lebih cepat mengadopsi lisensi Creative Commons agar perkembangan inovasi dan kreativitas dapat berkembang lebih cepat, walaupun sebenarnya sudah ketinggalan jauh. Lisensi Creative Commons adalah lisensi hak cipta yang memberikan hak-hak tertentu kepada pengguna ciptaan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamonga ]]>
<![CDATA[Ulfi Damayanti]]>;
<![CDATA[Tanudjadja]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2732
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi oleh semakin banyaknya kasus perundungan atau yang sering dikenal dengan istilah bullying. Mirisnya, bahwa pelaku kasus perundungan itu merupakan anak-anak di bawah umur yang masih sekolah dan korbanya adalah teman sendiri. Hal ini semakin menegaskan penulis untuk mengambil judul penelitian ini agar kedepannya anak – anak lebih mendapatkan pendidikan dan pengawasan secara utuh, yang mana anak – anak ini kelak mempunyai berbagai posisi penting sebagai pengambil keputusan dimasa depan.Tujuan penelitian ini di perlukan untuk mengetahui upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi terhadap perundungan yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Polres Lamongan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Sosiologis, dimana jenis penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan. Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Polres Lamongan. Hasil penelitian bahwa dalam hal yang menjadi pelaku dan korban perundungan adalah seorang anak, maka peraturan perundang – undangan yang dipakai untuk menjerat pelaku perundungan adalah memakai Undang –Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan di wilayah Polres Lamongan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penyidik anak Polres Lamongan selalu mengupayakan Proses diversi dalam penanganan kasus perundungan yang dilakukan anak di bawah umur dengan catatan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan tidak residivis. Faktor utama kendala penengakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan di wilayah Polres Lamongan yaitu kurangnya kesadaran keluarga (orang tua ) pelaku yang cenderung enggan untuk mengikuti proses upaya hukum secara diversi alias sudah tidak peduli . Mereka lebih menyerahkan kasus anaknnya (sebagai pelaku) untuk ditindak pidana dengan beberapa alasan diantaranya: Anak tersebut sudah terlalu sering menyusahkan orang tua, Anak tersebut susah diatur dan selalu mengabaikan nasehat serta bermaksud memberikan efek jerah sesuai dengan tindakan anak tersebut.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook) ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufik]]>;
<![CDATA[Fatimah Zahara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2744
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce menurut perspektif maqashid syariah, dengan menggunakan studi kasus marketplace Facebook. Perlindungan data pribadi dalam konteks e-commerce menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Maqashid syariah, sebagai konsep utama dalam Islam yang berhubungan dengan tujuan-tujuan syariah, dapat memberikan landasan etika dan moral dalam mengatur perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis konten terhadap kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan marketplace Facebook. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi bagaimana Facebook mengatur perlindungan data pribadi dalam e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook memiliki kebijakan privasi dalam ketentuan penggunaan yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna dalam konteks e-commerce. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah transparansi informasi, kontrol pengguna terhadap data pribadi mereka, keamanan data, dan tanggung jawab sosial platform terhadap kebajikan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai prinsip maqashidu al-syari’ah pada perlindungan data pribadi dalam e-commerce diIndonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kajian normative dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dari secara normatif perlindungan hukum ini mengedepankan aspek dar’u al-mafasid dengan melindungi kepentingan dharuriyah konsumen secara komprehensif dari mulai hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl, hifzh al-maal.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Anak: Studi Kasus Kekerasan di SMP X Cimanggu, Cilacap ]]>
<![CDATA[RYNALDI, ALFREDO]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2745
<![CDATA[Kasus kenakalan anak di SMP X Cimanggu, Cilacap mencerminkan fenomena perilaku penyimpangan yang sering terjadi di kalangan anak sekolah menengah pertama. Kenakalan ini mencakup berbagai bentuk perilaku seperti bullying, tawuran, hingga pelanggaran aturan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini meliputi lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta minimnya pengawasan dan bimbingan dari pihak sekolah. Pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yakni dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam terhadap teori dan konsep yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan dampak dari kenakalan anak, khususnya pada anak yang terlibat dalam geng yang melakukan kekerasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh Geng Basis lebih tepat dikategorikan kenakalan anak dan anak cenderung melakukan pelanggaran ketika tergabung dalam sebuah geng karena berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi perilaku mereka. Dalam kasus Geng Basis yang terjadi pada pelajar SMP X di Cimanggu, Cilacap, teori Techniques of Neutralization dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana anggota geng merasionalisasi atau meredam rasa bersalah dan tanggung jawab atas tindakan kekerasan mereka.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying (Studi Kasus Binus School Serpong) ]]>
<![CDATA[Pipi Nurleli Br Simbolon]]>;
<![CDATA[Mar’ie Mahfudz Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2772
<![CDATA[Perudungan atau bullying dikalangan remaja sekarang sangat meresahkan. Anak-anak dan remaja di berbagai tingkat pendidikan mendapatkan berbagai bentuk pelecehan, penghinaan, intimidasi, baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan langsung maupun dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong anak-anak atau pelajar di Binus School Serpong terlibat dalam tindakan bullying di sekolah, serta untuk memahami pandangan masyarakat mengenai perilaku bullying tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam jenis penelitian sosial, yang memfokuskan pada fenomena kejahatan sebagai masalah sosial yang muncul dalam konteks interaksi antara individu, kelompok, dan lingkungan. Metode pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus, yang merupakan salah satu teknik kualitatif umum dalam penelitian kriminologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan bullying di sekolah meliputi faktor individu, teman sebaya, keluarga, dan media sosial.Respon masyarakat terkait dengan masalah bullying ini tentunya melihat dari respon masyarakat yang terdiri dari reaksi formal masyarakat dan reaksi nonformal masyarakat dalam menyikapi masalah bullying di Binus School Serpong Tangerang.]]>
