cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 34   35   36   37   38 
Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Wilianita, Ani; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2703

Abstract

Perjanjian fidusia dengan akta notaris saja tidak cukup, namun harus dilanjutkan dengan fidusia Pendaftar dilakukan secara online. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notaris tanpa registrasi tidak dapat dikabulkan hak istimewa kepada penerima fidusia. Padahal tujuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dari kerugian akibat wanprestasi dari debitur. Adapun identifikasi masalah yang penulis bahas pertama yaitu Bagaimana Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan kedua, Bagaimana Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian yang penulis simpulkan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Natariil (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditor akan memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dan tidak didaftarkan sesuai kekentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (vernitigbarheid). Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui online terimplementasi melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukkan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU Nomor. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system).
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Zahra Alfianti, Kartika; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (di bawah tangan), serta untuk mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi semacam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum karena adanya kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diberikan berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara perlindungan hukum secara represif mencakup sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan lainnya, serta metode penegakan hukum lainnya. Namun, akibat hukum dari transaksi jual beli tanah di bawah tangan adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertipikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika muncul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli. Pembeli juga terbatas dalam melakukan jaminan sertipikat untuk mendapatkan kredit, karena harus melibatkan penjual tanah yang bersangkutan.  
Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren Salman Adami; Safik Faozi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2771

Abstract

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun, dewasa ini muncul kasus-kasus pencabulan yang melibatkan oknum guru di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak citra pesantren dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di pesantren. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus pencabulan di pesantren serta peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian adalah (1) Penerapan Hukum Pidana: Analisis terhadap Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN SBY menunjukkan bahwa hukum pidana telah diterapkan secara tegas terhadap pelaku pencabulan di pesantren. Hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman mati dan penjara.(2) Peran Pengelola Pesantren: Pengelola pesantren memiliki peran krusial dalam mencegah kasus pencabulan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain (a) Meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antara anak didik dan staf pesantren. (b) Memberikan pendidikan seksualitas yang sesuai dengan usia anak didik. (c) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. (d) Membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai protokol pencegahan kekerasan seksual di pesantren. (e) Bekerjasama dengan pihak eksternal seperti kepolisian, LSM, dan media.
Evaluasi Beban Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Konsumen Evelyn Winarko; Saut Parulian Manurung
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistematika penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dengan memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan prosedur yang diterapkan dalam menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Studi ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas beban pembuktian terbalik dalam sengketa konsumen. Pendekatan kualitatif akan mengeksplorasi proses dan tantangan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sementara pendekatan kuantitatif akan menganalisis data statistik dari kasus-kasus relevan selama lima tahun terakhir. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan data sekunder, kemudian dianalisis secara tematik dan statistik untuk menghasilkan laporan yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi untuk memperbaiki penerapan beban pembuktian terbalik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia, beban pembuktian terbalik mengharuskan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Meskipun BPSK menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih sederhana, penerapan beban pembuktian terbalik masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, alokasi beban pembuktian sering kali tidak seimbang, membebani konsumen dengan sumber daya terbatas. Kedua, ada potensi pelanggaran prinsip audi et alteram partem, yang penting untuk mendengar kedua belah pihak. Ketiga, kesulitan dalam menemukan bukti yang valid dan menghitung ganti rugi memperburuk posisi konsumen. Keempat, kurangnya pemahaman hukum dan ambiguitas regulasi dapat meningkatkan ketidakpastian hukum. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penyempurnaan regulasi, pendidikan untuk penegak hukum, pertimbangan penerapan tanggung jawab mutlak, dan penguatan peran lembaga perlindungan konsumen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa konsumen menjadi lebih adil dan akuntabel.
Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal Dimas Wijaya Kusuma; Nety Hermawati; Moelki Fahmi Ardliansyah3
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2833

Abstract

Penerapan sistem E-Court merupakan inovasi yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan utama yang mungkin muncul dalam proses penerapan E-Court untuk menyelesaikan persoalan perdata di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (field riset) dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kepala pengadilan, pihak yang terlibat langsung dalam sistem peradilan dan masyarakat lokal. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tantangan signifikan meliputi masalah aksesibilitas teknologi, kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan masyarakat, dan kepercayaan terhadap sistem elektronik dalam menangani perkara hukum. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem E-Court, terutama dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif secara budaya dan sosial dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari kemajuan ini dalam menyelesaikan perselisihan perdata dengan lebih efisien dan adil.
Dinamika Regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 Dan Dampaknya Pada Performa Pasar di Indonesia Anam, Abil; Imron Choeri; Amrina Rosyada; Wahidullah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2865

Abstract

Pemerintah Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang resmi di tanah air. Legalitas Kripto semakin diperbarui terlebih setelah diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dinamika regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 dan dampaknya terhadap performa pasar yang ada  Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan literatur (referensi) dalam bentuk buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Data utama dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sementara itu, informasi sekunder yang digunakan terdiri dari buku, catatan, laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber di internet. Hasil penelitian ini adalah pasca disahkan UU No 4 Tahun 2023 berdasarakan catatan Bappeti pelanggan aset kripto tembus mencapai 18,25 juta per November 2023. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Tahun 2024 berdasarkan data yang diambil Data Indonesia  investror kripto dalam negeri  pada Mei 2024 mencapai 19,75 juta. Kebanyakan investor atau trader kripto adalah generasi millennial dan gen Z dengan usia 18 tahun  hingga 35 tahun. Peningkatan tersebut terjadi setelah disetujuinya UU No 4 tahun 2023, yang di dalamnya OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi, termasuk kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto.
Cita Hukum dalam Lingkup Hubungan Masyarakat dan Negara Gusman, Delfina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2873

Abstract

Cita hukum, hukum dan masyarakat adalah unsur-unsur yang saling berkaitan terkait dengan komunitas masyarakat yang dinamakan negara. Keberadaan hukum dalam suatu negara merupakan aktualisasi tanggungjawab negara atas kebutuhan masyarakat akan hukum. Pada prinsipnya, hukum mencerminkan  keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Interaksi sosial dalam masyarakat pada suatu negara memunculkan nilai-nilai luhur yang merupakan cikal bakal atas keberadaan rumusan cita hukum. Bagaimana menakar atau menilai ukuran  keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum atas keberadaan hukum? dimana pada satu sisi, Penciptaan hukum (baca: pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) adalah ‘domain’ negara. Disisi lain, hukum merupakan cerminan dari cita hukum yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, Dalam konteks penciptaan hukum (baca: pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) oleh negara, frasa” Tujuan hukum” dan frasa”cita hukum” memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat  dalam lingkup hubungan masyarakat dengan negara. Kedua, Bagi masyarakat; Keadilan akan tercipta, kehasilgunaan/kemanfaatan hukum akan dapat dirasakan/dinikmati dan kepastian hukum dapat dipastikan, apabila negara dalam menciptakan hukum berdasarkan atau berpedoman pada cita hukum yang merupakan representasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat
Efektifitas Program Pelayanan Samsat Door to Door Berdasarkan Analisis Tercapainya Tujuan di Samsat UPTB Palembang I Fathan Nayoda; Indri Yulita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2876

Abstract

Penerapan sistem E-Court merupakan inovasi yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan utama yang mungkin muncul dalam proses penerapan E-Court untuk menyelesaikan persoalan perdata di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (field riset) dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kepala pengadilan, pihak yang terlibat langsung dalam sistem peradilan dan masyarakat lokal. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tantangan signifikan meliputi masalah aksesibilitas teknologi, kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan masyarakat, dan kepercayaan terhadap sistem elektronik dalam menangani perkara hukum. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem E-Court, terutama dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif secara budaya dan sosial dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari kemajuan ini dalam menyelesaikan perselisihan perdata dengan lebih efisien dan adil.
Optimalisasi Fungsi Pelayanan dan Perawatan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Tindakan Rehabilitasi: Studi Komparisasi Kasus dalam dan Luar Negeri Putri Shaqinah; Diah Gustiniati; Maya Shafira; Rini Fathonah; Mamanda Syahputra Ginting
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2889

Abstract

Studi ini mengeksplorasi tantangan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia, sambil membandingkannya dengan model intervensi di Filipina dan India. Masa remaja, yang berlangsung dari usia 12 hingga 21 tahun, sering kali diiringi perubahan signifikan yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang, terutama dalam era modern yang ditandai dengan kemerosotan moral yang terlihat melalui media sosial. Di Indonesia, data menunjukkan lonjakan kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak dari 2020 hingga 2023, dengan hampir 2.000 anak terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Penanganan ABH di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018, yang melibatkan rehabilitasi sosial menyeluruh termasuk konseling psikososial, bimbingan fisik, mental, spiritual, serta pelatihan vokasional. Fokus utama program ini adalah mengembalikan kepercayaan diri anak, membantu penyesuaian dengan norma sosial, dan memulihkan peran mereka dalam masyarakat. Lebih lanjut lagi, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis deduktif untuk mengevaluasi efektivitas sistem rehabilitasi anak di Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan penanganan ABH secara lebih efektif.
Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Subsidi di Padang Pariaman Andalusia; Rahmi Murniwati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2892

Abstract

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi manusia (primer) karena tingginya angka kesenjangan antara kebutuhan rumah (demand) dengan penyediaan rumah (suply), pemerintah menyertakan pihak swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan perumahan rakyat atau rumah subsidi. Perumahan subsidi adalah salah satu program pemerintah sebagai pemenuhan akan rumah terkhusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasal 43 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa “dalam melakukan pembelian rumah dilakukan setelah melalui persyaratan kepastian atas ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.  Pada realitanya terjadi kecenderungan ada pengabaian oleh pelaku usaha/pengembang terhadap hak-hak konsumen, sehingga muncul adanya ketidakpuasan konsumen terhadap pelaku usaha/pengembang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research) dengan pendekatan undang-undang (statues approach) dengan mengkaji fakta-fakta pembangunan hingga pemanfaatan rumah subsidi di Kabupaten Padang Pariaman dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mengutamakan prinsip Keberpihakan dan keberlanjutan. Keberpihakan dan keberlanjutan sebagai jaminan hukum bagi Masyarakat Kota Padang untuk memenuhi kebutuhan papannya khususnya tempat tinggal. .Kedua, Terdapatnya permasalahan pada perumahan subsidi di wilayah Padang Pariaman baik Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum yang tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 37 Tahun 2021. Akibat timbulnya tidak terpenuhinya standar yang ditentukan pada perwako nomor 37 Tahun 2021 bahwa perumahan subsidi di Padang Pariaman, Pemerintah tidak melakukan pengawasan dan pengendalian selama pengembang melakukan Pembangunan hingga pemanfaatan.

Page 36 of 204 | Total Record : 2037

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue