Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Kepatuhan Proses Merger antara Gojek dan Tokopedia Ditinjau dari UU Perseroan Terbatas dan UU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat ]]>
<![CDATA[Al Qawiy, Ifin Rizky]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3676
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan proses merger antara Gojek dan Tokopedia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Merger antara Gojek dan Tokopedia, yang dikenal sebagai GoTo, merupakan salah satu aksi korporasi berbentuk merger terbesar di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen terkait hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses merger telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan persetujuan pemegang saham, penyusunan rancangan merger, dan pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, proses merger ini telah melalui penilaian oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak terjadinya praktik monopoli yang dapat merugikan persaingan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan bahwa merger ini tetap memberikan manfaat bagi perekonomian dan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Pengembalian Objek Waris akibat Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah tanpa Persetujuan Pemegang Hak ]]>
<![CDATA[Theresia Mulyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3679
<![CDATA[Dalam menjalankan kewenangan membuat akta autentik, Notaris merupakan pejabat umum yang mengerti dan berkompeten di bidang hukum melalui pendidikan, diangkat dan diberhentikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pemindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Namun ditemukan terbukti secara sah adanya tindak pidana dalam bidang pertanahan yang dilakukan Notaris, merugikan pemegang hak karena tanpa persetujuannya, dalam kasus ini yaitu ahli waris, yang meskipun sudah dijatuhkannya sanksi pidana terhadap terdakwa, akan tetapi tidak dapat mengembalikan secara langsung bagian dari ahli waris tersebut kepadanya. Oleh karena itu dibutuhkan upaya hukum oleh ahli waris untuk mendapatkan kembali objek waris yang dialihkan dan menjadi hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Brt, yang mana hal tersebut merupakan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang telah dialihkan dan menjadi hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak bisa dengan beberapa upaya yaitu berupa gugatan pembatalan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris ke Pengadilan Negeri, gugatan pembatalan sertipikat hak milik ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta bisa juga mengajukan permohonan ke Kepala BPN untuk melakukan pembatalan sertipikat hak milik melalui Menteri ATR/BPN. Simpulan dalam penelitian ini, bahwa objek waris berupa tanah dan bangunan yang telah dialihkan dan menjadi hak tanggungan dapat dikembalikan kepada pemegang hak melalui pembatalan akta autentik dan sertipikat. Diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih aktif oleh lembaga INI kepada Notaris menjalankan kewenangannya membuat akta autentik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik dalam Sengketa Penguasaan Tanah ]]>
<![CDATA[Talitha Mumtaz]]>;
<![CDATA[Sri Widyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3692
<![CDATA[Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam sengketa penguasaan tanah yang didasari oleh keberadaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung praktik nominee di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum mengenai penerapan perlindungan pembeli beritikad baik berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.DPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian terhadap kasus ini adalah bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip perlindungan hukum represif terhadap pembeli yang beritikad baik atas objek tanah yang sedang dalam sengketa, dan notaris juga seharusnya dalam kasus ini dapat memberikan perlindungan hukum preventif dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai larangan praktik pembuatan akta nominee karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait penguasaan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Problematika Hukum Anak yang lahir dari Perkawinan beda Agama ]]>
<![CDATA[Ryandra Primatasya]]>;
<![CDATA[Farida Prihatini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3731
<![CDATA[Larangan perkawinan beda agama di Indonesia semakin dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memiliki implikasi sangat luas. Tidak hanya memengaruhi praktik perkawinan, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap sistem pencatatan perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesia juga menghadirkan sejumlah permasalahan hukum yang kompleks bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak dalam pernikahan ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Dalam konteks hukum, anak sering kali menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum dan legitimasi, karena perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui oleh negara. Dalam hal hak asuh, jika terjadi perceraian menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya kepada siapa hak asuh akan diberikan. Terhadap problematika ini diharapkan adanya reformasi kebijakan karena terdapat kebutuhan yang mendesak akan pengaturan hukum untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan memberikan keadilan hukum bagi anak-anak tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Pt Bank Syariah X Tbk ]]>
<![CDATA[Rizkina Anggraeni]]>;
<![CDATA[Aad Rusyad Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3805
<![CDATA[Bank syariah memainkan peran penting dalam sistem keuangan Indonesia dengan menawarkan alternatif yang bebas dari praktik riba dan unsur yang dilarang dalam Islam. Penelitan ini berfokus pada konsep dan penerapan Akad Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah X Tbk serta peran Notaris dalam pelaksanaannya. Akad Pembiayaan Murabahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada perbankan syariah yang berbasis jual-beli, yang mana memungkinkan bank untuk memberikan fasilitas kepada nasabah dengan memberitahukan harga serta keuntungan secara jelas. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Akad Pembiayaan Murabahah adalah salah satu akad yang paling sering digunakan pada PT Bank Syariah X Tbk. Akad Pembiayaan Murabahah banyak digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Dalam Akad Pembiayaan Murabahah, Notaris berperan penting dalam memastikan legalitas akad dengan melalui pembuatan akta autentik yang bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.]]>
<![CDATA[Peran Pt Pos Indonesia (Persero) dalam Implementasi Surat Tercatat sebagai Media Panggilan dan Pemberitahuan Perkara di Era Digital ]]>
<![CDATA[Anggia Debora Sitompul]]>;
<![CDATA[Sri Laksmi Anindita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3808
<![CDATA[Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan para pihak mendapatkan panggilan sidang dan pemberitahuan proses persidangan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023. Jurusita Pengadilan selama ini telah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah prosedur penyampaian surat panggilan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang dilaksanakan melalui PT. POS Indonesia, prosedur penyampaian surat panggilan sidang perkara perdata melalui PT POS Indonesia dan hambatan yang ditemui dalam Praktik persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian hukum empiris (empirical law research). Dalam proses pemeriksaan persidangan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan di tingkat pertama Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Prosedur Penyampaian Surat Panggilan melalui PT Pos Indonesia Pengiriman Surat Tercatat Surat ini harus dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Penerimaan surat baik secara langsung kepada pihak bersangkutan, melalui orang serumah atau petugas keamanan dan melalui lurah atau kepala desa, Hambatan dalam praktik penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diantaranya adalah: kendala alamat tidak valid atau tidak lengkap, penerima menolak surat panggilan, keterlambatan pengiriman, kehilangan surat atau tidak tercatat, dokumentasi yang tidak memadai]]>
<![CDATA[Platform Layanan Transportasi Online Sebagai Modalitas Regulatif Para Pengemudi Online ]]>
<![CDATA[Firmanditya, Nurangga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3846
<![CDATA[Para pengemudi online dalam bekerja memiliki fleksibilitas dan otonomi dalam porsi yang lebih besar ketika dibandingkan dengan pekerja konvensional. Namun begitu pada praktiknya, kebebasan yang seharusnya mereka miliki dari keberadaan dua aspek tersebut justru sering kali dibatasi oleh konfigurasi yang ada di dalam sistem digital yang menciptakan ekosistem kerja mereka. Bahwa baik arsitektur platform maupun nilai-nilai yang diusungnya merupakan produk alami dari penyelenggaraan sistem digital, sehingga konstruksinya selayaknya tidak berada secara eksklusif di tangan para arsiteknya. Menggunakan teori pathetic dot sebagai pisau analisis utamanya, karya tulis ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana pemilik platform menerapkan konfigurasi tertentu pada sistem digital mereka dan pada akhirnya menimbulkan standar-standar semu yang menjadi tolak ukur perlu dipenuhi oleh para pengemudi online demi keberlangsungan kerja mereka.]]>
<![CDATA[Implikasi Pengendalian Pemerintah Indonesia Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing pada Perusahaan Bentuk Usaha Tetap dalam Bidang Pengusahaan Tenaga Panas Bumi ]]>
<![CDATA[Putri, Olivia Allysya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3866
<![CDATA[Penelitian ini membahas implikasi pengendalian pemerintah Indonesia terhadap kegiatan penanaman modal asing pada perusahaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di sektor pengusahaan tenaga panas bumi. Penanaman modal asing memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama di sektor energi terbarukan seperti panas bumi, yang membutuhkan investasi besar serta teknologi canggih. Pemerintah menerapkan berbagai regulasi untuk mengawasi dan mengendalikan investasi asing, termasuk kewajiban berbadan hukum perseroan terbatas, perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, serta penerapan asas Grandfather Clause untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Penelitian ini mengidentifikasi dampak regulasi tersebut, termasuk perlindungan investasi jangka panjang, stabilitas regulasi, dan daya tarik investasi di Indonesia. Namun, pengendalian ini juga menimbulkan tantangan operasional bagi investor asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan investor asing sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di sektor energi terbarukan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah, penyederhanaan proses perizinan, serta peningkatan promosi investasi di sektor strategis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.]]>
<![CDATA[Kajian Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Perorangan ]]>
<![CDATA[Nusantara, M. Pasha Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3868
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil dalam konteks perseroan perorangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perseroan perorangan merupakan entitas hukum baru yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyederhanaan proses pendirian dan struktur organisasi. Dengan hanya satu pendiri yang dapat merangkap sebagai pemegang saham, direksi, dan pengawas, perseroan perorangan memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa memerlukan organ komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, fleksibilitas ini juga membuka potensi risiko, terutama dalam bentuk penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi oleh pendiri atau pengurus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil. Doktrin ini memungkinkan pengalihan tanggung jawab dari perseroan sebagai badan hukum kepada individu yang berada di baliknya, terutama jika ditemukan indikasi penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability). Analisis mendalam dilakukan terhadap mekanisme pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, serta dampaknya terhadap kreditor dan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil pada perseroan perorangan berperan penting untuk menjaga prinsip keadilan, melindungi kreditor, dan mendorong penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun perseroan perorangan mempermudah pengelolaan UMK, pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum. Dengan demikian, implementasi yang tepat dari doktrin ini menjadi instrumen penting untuk memastikan integritas dan akuntabilitas perseroan perorangan sebagai bagian dari sistem hukum perusahaan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Hukum Kewarisan dalam Penetapan Orang Hilang ]]>
<![CDATA[Carlous, Sancarlous]]>;
<![CDATA[Djajaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3898
<![CDATA[Pada dasarnya penyelesaian atas hak maupun kewajiban yang diakibatkan karena kasus meninggalnya orang tertentu, terkandung dalam hukum waris. Umumnya, hukum waris menyatakan bahwa seseorang yang meninggal akan mewariskan warisannya kepada pihak ahli waris, sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada surat wasiat. Alangkah tetapi, kasus tersebut berkembang kompleksitasnya pada saat pihak pewaris tidak diketahui keberadaannya, atau dinyatakan hilang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum kewarisan dalam penetapan orang hilang. Pendekatan yang ditempuh berupa pendekatan kualitatif melalui praktik desain hukum empiris normatifnya. Temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam menghadapi situasi di mana pewaris tidak diketahui keberadaannya, penting bagi pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keputusan yang diambil harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pemohon sebagai ahli waris, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpastian status pewaris. Kemudian, hakim memiliki peran penting dalam menilai bukti yang ada dan memberikan keputusan yang adil.]]>
