cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 68   69   70   71   72 
Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas Air oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri dalam Perspektif Lingkungan Rizky, Rivaldi; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4594

Abstract

Pencemaran air di sungai menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di Sungai Brantas, Jawa Timur. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah industri yang dibuang ke sungai, menyebabkan kematian massal ikan dan mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi kualitas air sungai, terutama dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer adalah putusan pengadilan, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas air sungai, namun dalam kasus Sungai Brantas, terdapat kelemahan dalam implementasi kewenangan tersebut. Putusan pengadilan mengkritik respons yang tidak memadai, pemantauan yang lemah, dan kurangnya koordinasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas personel, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, serta penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan kualitas air sungai di Jawa Timur.
Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Persfektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Studi di Polres Metro Hapsar, Rintan Tri Banowati; Nurnazli, Nurnazli; Pradikta, Hervin Yoki
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4596

Abstract

Penelitian  ini  ditujukan dalam rangka menganalisis Pelaksanaan pasal 20  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Persfektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah dan Mengetahui pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan  dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Penelitian dilaksanakan di Satlantas Polres    Metro. Metode pengumpulan datanya mempergunakan field research dengan cara  wawancara.  Dalam menganalisis datanya diterapkan metode  kualitatif yang tersaji melalui cara deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan, penerapan peraturan tersebut pada satlantas polres metro sudah sesuai pelaksanaannya dikarenakan beberapa  Prinsip  yaitu  Prinsip Legalitas, Prinsip Tranparansi, Prinsip Nondiskriminasi, dan Prinsip Efektif dan Efesien; dan   menurut pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi sudah sesuai dengan prinsip pelayanan dalam Islam yang tercantum melalui siyasah tanfidziyah.
Analisis Penerapan Dynamic Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan Kota Pasca Tambang di Kota Sawahlunto Putra, Gennta Rahmad Putra; Zetra, Aidinil; Valentina, Tengku Rika
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4626

Abstract

Sejak zaman kolonialisme Belanda sampai saat ini kota Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Penelitian berfokus kepada transformasi kebijakan menggunakan konsep dynamic governance. Tujuan penelitian  untuk melihat transformasi kebijakan sebagai bagian penerapan dynamic governance di Kota Sawahlunto.  Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan penelitian ini bahwa penerapan dynamic governance telah diterapkan di Kota Sawahlunto. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 menjadi awal dari transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto. Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020 menjadi kunci dari eksekusi kebijakan. Arah pembangunan berkelanjutan Kota Sawahlunto yaitu sustainable mining tourism. Menerapkan elemen dalam dynamic governance yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across sebagai panduan. Pada sisi thinking ahead merujuk kepada eksekusi kebijakan dari Visi Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Thinking again merujuk kepada inovasi mengembangkan destinasi wisata kota. Thinking across merujuk kepada proses belajar yang dilakukan untuk mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya. Selain menggunakan elemen dalam dynamic governance, keberadaan sumber daya manusia juga menjadi kunci. Kondisi itu juga didukung dengan tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto. Pada akhirnya Sawahlunto sudah bertransformasi menjadi kota berbasis pariwisata berkelanjutan. 
Tujuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial Dan Peran Subsistem Peradilan Pidana Dalam Pelaksanaannya Abdalla Naofal, Ni'am
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4637

Abstract

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai reformasi hukum pidana di Indonesia, salah satunya dengan diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Artikel ini membahas tujuan pemidanaan dalam konteks pidana kerja sosial serta peran subsistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya. Pidana kerja sosial diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan overcapacity lembaga pemasyarakatan serta memperkuat pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pidana kerja sosial sangat bergantung pada efektivitas subsistem peradilan pidana, termasuk peran hakim, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan dalam mengawasi pelaksanaannya. Pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasinya, seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, perlu menjadi perhatian agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.
Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah; Yuka, Catrina; Angeline, Felicia; Tanaya, Velliana; Perera, Mirelle Elicia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4640

Abstract

Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi persyaratan perjanjian. Namun, permasalahan yang seringkali muncul adalah ketika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian terhadap perjanjian lisan menjadi tantangan utama karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat isi perjanjian. Tujuan penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi serta bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis yuridis normatif, dengan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dan KUHPerdata, serta data sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Teknik dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt menyatakan perjanjian lisan sah antara para pihak dan mengikat. Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi, bukti berupa transfer  dan kwitansi sebagai alat bukti yang mendukung adanya perjanjian serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian dibuat secara lisan, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Studi Kualitatif di Indonesia Ahnaf, Khoerul; Hakim, Lukman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4653

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap laki-laki di Indonesia, dengan fokus pada faktor sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi ini. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, penelitian ini menemukan bahwa stereotip maskulinitas dan norma patriarki sering kali menyebabkan pengalaman korban laki-laki diabaikan atau diremehkan. Laki-laki sering kali enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami karena stigma sosial dan ketimpangan gender, yang berdampak pada konsekuensi psikologis dan sosial seperti kehilangan kepercayaan diri serta isolasi sosial. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan yang sensitif gender, dan reformasi hukum untuk mengatasi stigma serta memberikan dukungan yang setara bagi semua korban, tanpa memandang gender. Studi ini berkontribusi pada wacana yang berkembang tentang kekerasan berbasis gender dengan menyoroti masalah kurangnya pelaporan kasus korban laki-laki serta mendorong respons sosial dan hukum yang lebih inklusif.
Tinjauan Yuridis Terhadap Klaim Greenwashing dalam Produk Konsumen di Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Mappiasse, Asdar; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4914

Abstract

greenwashing merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memasarkan produknya dengan mengklaim bahwa produk tersebut ramah lingkungan dan mendukung pelestarian lingkungan hidup, meskipun klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Praktik greenwashing semakin populer karena terbukti efektif meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Namun, penerapan metode ini dalam pemasaran justru melanggar hak-hak konsumen, Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan hukum terkait klaim misleading (greenwashing) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas klaim greenwashing menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta perbandingan terhadap sistem hukum yang berlaku di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK telah memberikan perlindungan hukum terhadap praktik greenwashing melalui Pasal 4 tentang hak konsumen atas informasi yang benar, Pasal 7 dan Pasal 8 yang mewajibkan pelaku usaha untuk tidak menyesatkan konsumen, serta Pasal 10 yang melarang iklan palsu. Pasal 62 mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.Namun,Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur praktik greenwashing, sehingga penerapan hukumnya masih bergantung pada norma umum dalam UUPK.
Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia Manurung, Imelda Christie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4464

Abstract

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengidentifikasi berbagai tindakan yang dianggap ilegal oleh negara karena berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan publik, dan menetapkan hukuman bagi individu yang melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada evaluasi berbagai norma hukum, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan restoratif menghadirkan alternatif yang menarik bagi metode hukuman tradisional, dengan fokus pada rekonsiliasi, restitusi, dan keterlibatan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Berdasarkan nilai-nilai progresif, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan melalui dialog dan keterlibatan aktif, dengan berupaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukuman kurungan dan mendorong keharmonisan sosial. Pendekatan ini memprioritaskan penyembuhan bagi korban, reintegrasi pelaku, dan partisipasi masyarakat, yang menawarkan jalan menuju keadilan yang lebih inklusif dan holistik. Sebaliknya, keadilan retributif, model yang dominan dalam banyak sistem hukum, telah dikritik karena gagal mengatasi penyebab kejahatan yang lebih dalam atau sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban, dengan hanya berfokus pada hukuman daripada rehabilitasi dan rekonsiliasi.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Tegal Hidayatulloh, Taufiq; Wahyudi, Setya; Budiyono, Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4578

Abstract

Pertumbuhan perjudian online di Indonesia, yang menimbulkan bahaya bagi privasi pengguna dan keamanan data selain memiliki efek merugikan termasuk kecanduan dan bahkan aktivitas kriminal, melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian online slot dan togel, merupakan salah satu permasalahanyang paling utama utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal oleh Polres Tegal (pertanyaan ke 3) tidak efektif karena dari 9 (Sembilan) kasus perjudian hanya 1 (satu) kasus perjudian yang di kenakan dikenakan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal antara lain: yang pertama Faktor Hukum yaitu Penyidik sering menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulit dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Yang kedua Faktor Penegak Hukum yaitu belum optimal terkait jumlah personil yang belum memenuhi DSP. Dan masih minimnya pelatihan penanganan perkara khusus seperti cyber crime. jumlah tanaga penyidik belum mencukupi sesuai dengan daftar susunan personil (DSP). Yang ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu peralatan yang belum memadai karena harus berkoordinasi dengan satuan atas di tingkat Polda ataupun Mabes guna optimalisasi penanganan perkara. Penyidik Kesulitan menyita akun Pelaku Judol atau server bandar judol karena di butuhkan peralatan yang memadai dan belum ada  kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Optimalisasi Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Silalahi, Frans Edward; Manao, Antonius Kristian; Syahlendra, Yonatan; Syahputri , Martika Dini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4588

Abstract

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di Surabaya. Salah satu implementasinya adalah pengembangan Website ASSiK sebagai instrumen digital yang menyediakan informasi pasar kerja, menurunkan tingkat pengangguran, dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, dan analisis data untuk memahami efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung penyerapan tenaga kerja serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap Website ASSiK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% masyarakat Surabaya belum mengetahui keberadaan website ini, meskipun pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi penyebaran informasi yang digunakan belum efektif. Pemanfaatan Website ASSiK secara optimal diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kriminalitas yang seringkali berkaitan dengan masalah ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan strategi sosialisasi dan publikasi, terutama dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform komunikasi secara lebih efektif, guna memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja melalui platform daring.

Page 70 of 204 | Total Record : 2037

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue