cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 67   68   69   70   71 
Studi Komparasi Kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Putusan Nomor 88 Pk/Pdt.Sus-Arbt/2014 dan Putusan Nomor 86/ Pn/ Jkt.Pst/2002) Lie Kwanyu; Tri Lisiani Prihatinah; Sulistyandari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4647

Abstract

Arbitrase menjadi salah satu opsi dalam penyelesaian sengketa selain Pengadilan. Prosesnya yang cepat dan murah menjadi pilihan para pihak. Namun tidak jarang adanya ketidakpuasan terhadap putusan Arbitrase, yang membuat para pihak mengajukan pembatalan ke Pengadilan. Kasus dalam tesis ini meneliti terkait dua putusan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 dan Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002. Kasus di Putusan tersebut bermula ketika terjadi Putusan Arbitrase dan salah satu pihak tidak menyetujui Putusan tersebut, kemudian melakukan permohonan pembatalan di Pengadila Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam membatalkan putusan Arbitrase Internasional dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Peneltian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan pendekatan kasus (Case Approach), (Statue Approach), dan (Comparative Approach). Tesis ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data ini menggunakan normative kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi pengadilan negeri Jakarta pusat dalam membatalkan putusan arbitrase internasional adalah tidak berwenang selama putusan arbitrase itu tidak dilakukan di Indonesia. Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, putusan Hakim sudah sesuai dengan UU Arbitrase terkait pembatalan Putusan Arbitrase pada Pasal 70 tidak dapat di buktikan dan Konvensi New York 1958 pada Pasal 5 Ayat 1 huruf e. Sedangkan Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002 Hakim tidak mendasarkan pada UU Arbitrase maupun dasar hukum pembatalan putusan arbitrase yang lain, hakim menilai bahwa keadaan Indonesia yang sedang krisis dan membuat hakim menyetujui pembatalan putusan arbitrase internasional.
Cost-Benefit Analysis Sebagai Pendukung Prinsip Ultimum Remedium dalam Pembentukan Undang-Undang Wianda Aprillia, S.H.; Dr. Fitriani Ahlan Sjarief, S.H., M.H.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.3094

Abstract

Hukum berfungsi sebagai pengatur yang harus dipatuhi, terkhusus hukum pidana, mengatur tindakan kriminal dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Konsep pemidanaan seringkali tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ultimum remedium, seharusnya diutamakan dalam pembentukan undang-undang agar terwujud efisiensi dalam sistem peradilan. Pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan kriminalisasi dalam pembentukan undang-undang, namun kenyataan overkriminalisasi yang menyebabkan tujuan pemidanaan tidak optimal. Diperlukan evaluasi kebijakan yang membedakan antara tindakan yang layak dikriminalisasi dan yang tidak dalam proses legislasi. Terdapat EAL (Economic Analysis of Law) melalui kajian dengan metode tertentu seperti Cost and Benefit Analysis (CBA) dalam penelitian serta metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam teknik penyusunan peraturan undang-undang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare maximization) yang dilandasi oleh pengaruh suatu kebijakan yang dibuat secara efisien, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melalui CBA, tujuan dibuatnya suatu kebijakan guna penanggulangan kejahatan dapat diwujudkan secara efisien dan memiliki sifat pencegahan.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Natalis, Emanuel; Dalima, Viktoria
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3173

Abstract

Penelitian berjudul Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende dilatarbelakangi oleh pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat baik yang disampaikan langsung kepada instansi maupun melalui media massa dan jejaring sosial mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di instansi ini bermasalah. Penelitian ini dilakukan tidak hanya sebagai formalitas menjalankan perintah PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melainkan sebuah bentuk kesadaran organisasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan evaluasi secara berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi, survei, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 77,55 berada pada kategori “baik” (pada interval 76,61 – 88,30). Meskipun dalam kategori baik namun kualitas pelayanan masih harus ditingkatkan karena terdapat 3 unsur dari 9 unsur yang masih berada pda kategori “kurang baik”.
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Desa Tanaroga dan Desa Mole Menjadi Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Ende Hurint, Paskalis Xaverius; Andreas, Ngea
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3210

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rilisan status desa berdasarkan IDM tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rilisan tersebut terdapat dua desa yang masuk dalam kategori sangat tertinggal yakni Desa Tanaroga di Kecamatan Lio Timur dan Desa Mole di Kecamatan Ndori. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mendeskripsikan dan mendalami faktor-faktor penyebab Desa Tanaroga dan Desa Mole menjadi desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Ende. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Metode ini dijalankan dalam beberapa tahap yakni tahap pertama pra-pendahuluan, lapangan, analisis data. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor  yang  menyebabkan  Desa Tanaroga menjadi  Desa Sangat  Tertinggal  adalah ekonomi, sosial, infrastruktur, pendidikan dan budaya. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan Desa Mole menjadi Desa Sangat Tertinggal adalah infrastruktur, etos kerja, potensi lokal dan aksesibilitas pasar, dan aksesibilitas terhadap lembaga keuangan.
Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern N. A Wardani, Theresia; M Polontoh, Herry; Prihatin, Lilik; Tuhumury, Harry; Na'afi, Septiana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4534

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan elemen krusial dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di lingkungan bisnis modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus terkait tata kelola perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PT telah memberikan sejumlah mekanisme perlindungan, seperti hak mengajukan gugatan derivatif dan hak meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), implementasinya seringkali terhambat oleh dominasi pemegang saham mayoritas, ketimpangan sumber daya, dan lemahnya transparansi perusahaan. Hambatan ini mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan strategis, yang berdampak negatif pada stabilitas bisnis dan kepercayaan investor. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan hukum, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas.
Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital Purcahyono, Dicky
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4539

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun dalam praktik bisnis digital, mereka sering menghadapi tantangan hukum dalam kontrak bisnis, baik dengan pemasok, distributor, maupun platform marketplace. Artikel ini mengkaji aspek perlindungan hukum bagi UMKM dalam kontrak bisnis digital serta mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi dalam hubungan bisnis dengan perusahaan besar. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis dengan analisis terhadap regulasi kontrak bisnis di Indonesia serta studi perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UMKM membutuhkan regulasi yang lebih proaktif dalam memastikan keadilan dalam kontrak bisnis digital agar tidak mengalami eksploitasi dari pihak yang lebih dominan.
Analisis Negotiated Order Theory dalam Korupsi Birokrasi di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Azhar, Insyira Yusdiawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4565

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis korupsi birokrasi di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) menggunakan negotiated order theory. Akan dijelaskan mengenai tiga hal yang dilihat dari konteks struktural, negosiasi, dan konteks negosiasi. Kasus ini melibatkan para birokrat yang dimana mereka memiliki wewenang lebih dan telah dipercaya oleh masyarakat di lingkungan puskesmas. Korupsi terjadi karena tidak adanya peraturan tertulis untuk pengadaan dan pemeliharaan yang menyebabkan para aktor membuat peraturan informal dan mendapat keuntungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data melalui wawancara dengan informan yang bekerja langsung di sektor kesehatan di level pemerintahan daerah. Jenis penelitian menggunakan fenomenologi yang menitikberatkan pada pengalaman individu dalam memaknai realita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi konteks struktural, korupsi birokrasi dilakukan oleh aktor di dalam maupun di luar birokrasi yang sebenarnya mereka sudah memiliki aturan yang berlaku. Dalam dimensi negosiasi, kesepakatan hasil negosiasi juga terdapat kode tertentu seperti penggunaan istilah “offer”, yang digunakan oleh internal dan eksternal birokrasi. Dan yang terakhir pada dimensi konteks negosiasi, dapat diketahui bahwa selama ini peraturan-peraturan tersebut selalu diakali oleh anggota birokrasi untuk mendapatkan sebuah keuntungan pribadi maupun kelompok.
Keadilan Gender dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Relavansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Oktaria, Suci; Fauzi, Mohammad Yasir; Fauzan, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4575

Abstract

Poligami dalam Islam sering menjadi topik perdebatan, terutama dalam konteks keadilan gender dan keharmonisan rumah tangga. M. Quraish Shihab memandang poligami sebagai rukhshah (keringanan) yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dengan syarat utama adalah keadilan. Namun, dalam praktiknya, aspek keadilan ini sering kali sulit diwujudkan, terutama dalam aspek emosional dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan M. Quraish Shihab mengenai poligami serta relevansinya terhadap konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi keadilan poligami menurut M Qurais Shihab dengan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah adalah apabila seorang laki-laki dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil sesuai kemampuannya, seperti berlaku adil dalam rasa suka yang berlandaskan akal, memperlakukan istri dengan baik, serta berlaku adil dalam hal material. Selain itu, keduanya harus menyadari peran masing-masing dalam keluarga, di mana laki-laki bertanggung jawab dalam kepemimpinan, sedangkan perempuan berperan dalam menciptakan ketenangan serta mendidik anak-anaknya. Dengan usaha ini, keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah diharapkan dapat terwujud, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abror (2016), yang menyatakan bahwa keharmonisan dapat tercipta salah satunya melalui faktor internal dalam keluarga itu sendiri.
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah dan Fintech, Perbandingan Perspektif Hukum dan Ekonomi Lestari, Nur Melinda; Kandani, Syifa Aulia; In'amullah, Muhammad; Ali, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4577

Abstract

Peminjaman uang melalui lembaga keuangan Bank syariah maupun fintech menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, namun kedua Lembaga keuangan tersebut mempunyai karakterisiktik proses, Analisa kredit, dan penyelesaian sengketa yang berbeda namun pinjaman yang akan diberikan oleh lembaga keuangan tentunya tidak terlepas kaitannya dengan risiko kredit atau dalam bank syariah pembiaayaan yang bermasalah bahkan macet. Kasus pembiayaan bermasalah tentunya sangat memerlukan tindakan penyelesaian agar mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak lembaga keuangan maupun nasabah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisa penyelesaian sengketa kredit/pembiayaan bermasalah di Bank syariah dan Fintech. Mengetahui bagaimana perlindungan kepada konsumen yang di lakukan Bank syariah dan Fintech. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka, metode analisis data menggunakan metode deskriptif (kualitatif) grounded research dengan pendekatan hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah antara lain dengan pendekatan pesuasif, restrutrukturisasi, negoisasi, dan menagih hutang kepada ahli waris, tahap eksternal melalui debt collector.
Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak yang di bawah Umur untuk Menikah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019: (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian) Kurniawansyah, Dani; Pater, Rizki Anla
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4585

Abstract

Permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat disertai rekomendasi dari berbagai pihak profesional, seperti psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial, pekerja sosial kesejahteraan, P2TP2A, serta KPAI/KPAID. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, sepanjang periode Januari 2020 hingga 2022, tercatat sebanyak 441 permohonan dispensasi nikah diajukan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan asesmen psikologis oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu bagi anak-anak yang belum cukup usia untuk menikah, serta bagaimana proses penerbitan surat rekomendasi hasil asesmen psikologis dalam permohonan dispensasi tersebut di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian pada Juni 2022 menunjukkan bahwa sepanjang tahun tersebut, terdapat 64 anak yang mengikuti asesmen psikologis di Dinas Sosial P3A Rokan Hulu. Tujuan utama pelaksanaan asesmen psikologis ini adalah untuk menilai kesiapan mental anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, mengingat secara psikologis, anak di bawah umur umumnya belum memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga. Selain itu, surat rekomendasi hasil asesmen psikologis ini memiliki peran penting dalam proses persidangan dispensasi nikah. Hal ini karena hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian akan mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat kesiapan mental anak berdasarkan hasil asesmen tersebut sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, keberadaan asesmen psikologis menjadi salah satu tolak ukur penting dalam proses permohonan dispensasi nikah di wilayah tersebut.

Page 69 of 204 | Total Record : 2037

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue