cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 16   17   18   19   20 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Studi Perspektif Hukum Pidana Indonesia Getta Mutiasari; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5742

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana Terdakwa telah terpenuhi karena terbukti melakukan persetubuhan terhadap perempuan dengan disabilitas intelektual ringan melalui pemanfaatan kerentanan, ketergantungan, bujuk rayu, ancaman, dan manipulasi secara berulang. Terdakwa dinilai memiliki kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda Rp300.000.000,00. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, kesesuaian alat bukti, kondisi rentan Korban, pengulangan perbuatan, serta dampak fisik dan psikis yang ditimbulkan. Meskipun demikian, aspek pemulihan Korban, khususnya restitusi dan rehabilitasi psikologis, masih perlu diperkuat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Sosial Berdasarkan Undanng-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Imron Bagus; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5730

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kesusilaan melalui media sosial harus memenuhi unsur subjek hukum, kesengajaan, tanpa hak, tindakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, serta muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam perkara yang diteliti, Terdakwa terbukti melakukan perekaman secara tersembunyi, mengedit dan menyimpan video, kemudian menyebarkannya melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak serta memiliki hubungan sebagai perbuatan berlanjut. Pembuktian didukung keterangan korban, saksi, Terdakwa, dan barang bukti elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara tiga tahun dan denda Rp100.000.000,00 dengan pengganti tiga bulan kurungan.
Analisis Yuridis Normatif Penegakan Hukum terhadap Penipuan dalam Jual Beli Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Indra Bakti Saputra; RR Lyia Aina Prihadiyanti; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum positif Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara penipuan jual beli tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dalam jual beli tanah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban menyerahkan sesuatu dan mengalami kerugian. Dalam perkara yang dianalisis, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak sekadar merupakan kegagalan memenuhi hubungan keperdataan, tetapi terdapat rangkaian tindakan yang memberikan informasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai status tanah dan menyebabkan korban menyerahkan uang sebesar Rp726.880.000,00. Seluruh unsur Pasal 378 KUHP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penegakan hukum dalam perkara tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan kemanfaatan hukum, serta kehati-hatian dalam membedakan sengketa perdata dengan tindak pidana penipuan.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Antara Perusahaan Berbadan Hukum Bagas Nugroho; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; M. Wendy Trijaya; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4840

Abstract

Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) adalah instrumen penting dalam dunia bisnis yang memungkinkan para pelaku usaha, untuk menggabungkan sumber daya guna melaksanakan proyek besar dan mengakses fasilitas kredit perbankan. Namun, implementasi KSO sering kali menghadapi permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara perusahaan berbadan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif  dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan didukung hasil wawancara dengan notaris. Serta analasis data secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sangat krusial, dimulai dari tahap pra-perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan pasca-perjanjian. Notaris memberikan penyuluhan hukum, memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, hingga membuat akta otentik yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Notaris juga berperan dalam proses pasca-kontrak, seperti penyelesaian sengketa dan penyimpanan dokumen. Notaris memastikan dokumen-dokumen korporasi lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum, Notaris juga memiliki peran penting dalam pembuatan addendum perjanjian jika diperlukan.

Page 20 of 20 | Total Record : 194

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue