cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 16   17   18   19   20 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Turut Serta Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Aditya Azzahra Arianto; Idham Manaf; Erlina B
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4884

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi, yang mengakibatkan transformasi luas dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan internet sebagai media komunikasi modern tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga menciptakan peluang untuk bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Masalah yang menjadi fokus pembahasan ini merupakan salah satu manifestasi konkret dari penyalahgunaan teknologi digital, yaitu aktivitas perjudian yang diselenggarakan melalui media elektronik, yang secara populer dikenal sebagai perjudian online.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor penyebab pelaku tindak pidana memberikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian Berdasarkan Putusan Nomor : 636/Pid.Sus/2025.PN TJK dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam putusan nomor : 636/Pid.Sus/2025/PN TJK. Metode penelitian secara Yuridis Normatif dan Empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor penyebab pelaku menjadi penyedia adalah akumulasi faktor internal dan eksternal, mulai dari dorongan ekonomi, lingkungan sosial, kesengajaan dan kesadaran pelaku, pengajuan teknologi informasi, lemahnya pengawasan dan pengendalian, dan penegasan penyidik tentang faktor penyebab terjadinya pelaku tindak pidana. Secara Yuridis, pertanggungjawaban pidana. menurut putusan 636/Pid.Sus/2025/PN.TJK telah selaras dengan teori Soedarto, di mana unsur kesalahan (mens rea) dan kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terpenuhi. Meskipun Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) tentang mengtur larangan serta sanksi pidana terhadap distribusi atau akses elektronik dengan muatan perjudian, Hakim berhasil mengedepankan keadilan substantif dengan menjatuhkan vonis pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Proses Beracara di Pengadilan Pajak: Studi atas Putusan Nomor PUT-002256.13/2025/PP/M.XVIIIA Zul Ashari; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5756

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dalam proses beracara di Pengadilan Pajak berdasarkan hukum positif Indonesia serta implementasinya dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002256.13/2025/PP/M.XVIIIA. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, dan konsep Due Process of Law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum preventif dan represif melalui keberatan, Banding, Gugatan, mekanisme pembuktian, serta hak Wajib Pajak untuk didengar dalam persidangan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut dibatasi oleh persyaratan formal, khususnya tenggat waktu pengajuan Banding. Dalam perkara PT Bumiraya Utama, pengadilan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan keterlambatan pengajuan Banding, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan karena Wajib Pajak tidak hadir dalam persidangan. Akibatnya, permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) sehingga substansi sengketa perpajakan tidak diperiksa. Putusan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif serta menegaskan pentingnya kepatuhan prosedural sebagai bagian dari efektivitas perlindungan hukum Wajib Pajak.
Analisis Yuridis Normatif tentang Perlindungan Hukum bagi Pelaku Anak dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suhermi Suhermi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5734

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Anak Terdakwa berusia 16 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diterapkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, bantuan hukum, pendampingan, kerahasiaan identitas, pembatasan penahanan, serta penerapan sanksi khusus bagi anak. Diversi tidak wajib dilakukan karena ancaman pidana dalam dakwaan tidak memenuhi syarat pidana di bawah tujuh tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan pelatihan kerja selama satu bulan. Pidana penjara tersebut masih berada dalam batas pemidanaan anak, tetapi pelatihan kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena batas minimum pelatihan kerja adalah tiga bulan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum telah diterapkan secara umum, tetapi masih diperlukan pertimbangan yang lebih substantif dan individual dalam penjatuhan sanksi serta pelaksanaan pembinaan anak.
Analisis Yuridis Normatif terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Tarkam Suwirya; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam KUHP lama dan KUHP Nasional serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara penggelapan kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP Nasional memiliki substansi yang berkesinambungan, yaitu mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Perbedaannya terutama terdapat pada terminologi, sistem pidana denda, serta orientasi dan pedoman pemidanaan. Dalam perkara Ilham Mukdin alias Saprol bin alm. Sukroni, kendaraan bermotor diperoleh melalui peminjaman secara sah atas dasar kepercayaan, tetapi kemudian digadaikan tanpa izin pemilik untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan memenuhi karakteristik tindak pidana penggelapan apabila unsur-unsurnya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan waktu terjadinya perbuatan
Peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Menjamin Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Muhammad Imam Fakhruzi; Kasmawati Kasmawati; Elly Nurlaili; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4889

Abstract

Merek terkenal memiliki peran strategis dalam kegiatan perdagangan karena mencerminkan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai guna menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran serta pengaturan perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum yang mengatur merek terkenal serta konsep perlindungannya dalam hukum kekayaan intelektual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif melalui pengakuan merek terkenal, mekanisme penolakan dan pembatalan pendaftaran merek, pengaturan itikad tidak baik, serta penegakan hak melalui pengadilan niaga. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penafsiran kriteria merek terkenal, pengaturan tersebut pada prinsipnya telah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal serta mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
Upaya Hukum Keperdataan oleh Nasabah Bank dalam Menghadapi Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber Muhammad Irfan Maulana; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5526

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan perbankan telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, namun pada saat yang sama juga memperbesar risiko kejahatan siber, khususnya pencurian data pribadi nasabah. Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merugikan hak privasi dan rasa aman nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum tanggung jawab perdata bank atas pencurian data pribadi akibat kejahatan siber serta mengkaji bentuk-bentuk upaya hukum keperdataan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui studi dokumen terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi apabila terbukti lalai dalam melindungi data pribadi nasabah. Nasabah berhak menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil serta menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal bank, arbitrase, pengadilan, maupun Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan merupakan bagian penting dari tanggung jawab hukum bank guna menjaga kepercayaan dan kepastian hukum bagi nasabah di era digital
Kepastian Hukum dalam Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek (Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat) Kansa Sayidina Maldini; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; Elly Nurlaili; Nenny Dwi Ariani
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5689

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam penolakan permohonan pendaftaran merek serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang merek dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip kepastian hukum secara konsisten dengan berpedoman pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menilai persamaan pada pokoknya secara objektif berdasarkan unsur dominan, kesan menyeluruh, dan potensi kebingungan konsumen. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pemilik merek terdahulu dan memberikan kejelasan bagi praktik pendaftaran merek di Indonesia guna menjaga fungsi merek sebagai tanda pembeda dan menciptakan kepastian hukum dalam sistem kekayaan intelektual nasional.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Rinta Pratiwi; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5741

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana Anak dalam perkara yang dikaji telah terpenuhi karena terdapat perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Anak berusia 17 tahun terbukti terlibat dalam penguasaan dan transaksi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang mengandung MDMB-4en PINACA melalui media sosial. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan mempertimbangkan usia, status sebagai pelajar, sikap kooperatif, penyesalan, dan belum pernah dihukum. Meskipun putusan tersebut menunjukkan upaya memberikan perlakuan khusus terhadap anak, penerapan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif belum optimal. Pidana penjara masih menjadi pilihan utama, sementara alternatif berupa rehabilitasi dan pembinaan di luar lembaga belum dipertimbangkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Peran Awig-Awig Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Air (Studi Pada Subak Abdi Luhur) Ni Luh Yuniasih; Manga Patila; Muhammad Ayub Mubarak
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5373

Abstract

Awig-awig merupakan aturan adat pada masyarakat adat Bali yang menjadi tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkaitan dengan keagamaan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat bali memiliki suatu perkumpulan masyarakat yang memanfaatan air untuk kebutuhan pertanian, yang bernama subak. Dalam subak juga memiliki awig-awig yang mengikat seluruh anggotanya untuk patuh agar kerukunan dan keharmonisan dalam subak tetap terjaga. Namun kerukunan para petani tersebut tidak selamanya dapat terjamin yang diakibatkan oleh adanya perbuatan anggota subak yang dengan sengaja melanggar awig-awig hingga mengakibatkan sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Awig-awig memiliki peran sebagai sistem penyelesaian sengketa melalui penerapan sanksi. Awig-awig pada Subak Abdi Luhur memiliki peranan yang sangat kuat dalam mengendalikan, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa antar petani. Dalam hal ini petani mematuhi awig awig sebagai wujud menghormati kesepakatan yang telah dibuat agar tercipta keharmonisan antara sesama manusia, alam dan pencipta. Karakteristik awig-awig yang bersumber dari hukum tuhan menegaskan posisi awig-awig sebagai sistem nilai yang dianggap suci. Sehingga megakibatkan kepatuhan pada setiap anggotanya serta memiliki kekuatan daya paksa yang lebih kuat.
Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Gusthi Satya Kurniawan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5729

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta dan pertimbangan dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap pemeriksaan hingga proses persidangan dan pemulihan korban. Korban berusia 6 tahun 10 bulan sehingga berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Penerapan hukum juga harus memperhatikan ketepatan kualifikasi tindak pidana karena perbuatan cabul terhadap anak memiliki konstruksi hukum yang berbeda dengan persetubuhan terhadap anak. Apabila pelaku merupakan anak, pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan dengan memperhatikan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim harus mencakup aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk pembuktian, kesalahan pelaku, kondisi korban, usia pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Perlindungan hukum yang ideal harus menyeimbangkan kepentingan anak korban dan pertanggungjawaban anak pelaku untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Page 18 of 20 | Total Record : 194

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue