cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 16   17   18   19   20 
Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Rintan Ayu Andini; Muh. Amin Saleh; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan serta penerapan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana kekerasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, pendampingan hukum serta pembinaan dan rehabilitasi. Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Jakarta Utara, perbuatan didakwakan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP karena dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka pada korban. Meskipun pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan, penerapannya terhadap anak harus memperhatikan karakteristik dan kondisi anak serta mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial. Ketentuan diversi tidak terpenuhi karena tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana maksimal tujuh tahun, sedangkan diversi ditujukan bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun.
Bentuk Sanksi Adat Yang Diberikan Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Masyarakat Adat Pamona Juliya Lidya Priskila Galamba; Amirrudin Amirrudin; Vivi Nur Qalbi
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5571

Abstract

Mosalara merupakan salah satu bentuk pelanggaran adat dalam masyarakat Pamona yang berkaitan dengan perzinahan atau pelanggaran kesusilaan yang dianggap mencemari kehormatan keluarga dan mengganggu keseimbangan sosial masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana perzinahan (mosalara) melalui hukum adat Pamona di Kabupaten Poso dan bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum adat dan pendekatan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian mosalara dilakukan melalui tahapan pengaduan, klarifikasi, musyawarah adat, dan penjatuhan sanksi adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak terkait lainnya. Sanksi adat yang diberikan berupa denda adat, pemberian hewan ternak, uang adat, permintaan maaf, dan ritual adat tertentu yang bertujuan memulihkan kehormatan keluarga serta keseimbangan sosial masyarakat. Penyelesaian melalui hukum adat dinilai lebih efektif karena mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial sehingga sejalan dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice).
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Melalui Pendekatan Restorative Justice Irvan Novfazri; Irhammudin Irhammudin
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, kekuatan, dan tantangan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melalui pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian empiris terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum nasional masih didominasi konsep retributif yang menempatkan negara sebagai pihak utama yang dirugikan, sementara korban berada pada posisi marginal dan tidak memperoleh jaminan pemulihan material maupun psikologis. Mekanisme penggabungan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP jarang digunakan dan tidak efektif memenuhi kebutuhan korban. Sebaliknya, restorative justice menghadirkan paradigma pemidanaan alternatif yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban melalui restitusi, pengakuan moral pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Instrumen nasional seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta pedoman Kepolisian menunjukkan kemajuan normatif dalam mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk ketiadaan dasar hukum dalam KUHP dan KUHAP, potensi ketimpangan relasi korban dan pelaku, keterbatasan kompetensi aparat, serta tidak adanya mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan. Penelitian menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki nilai strategis dalam memperkuat perlindungan korban kejahatan dan mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana konvensional. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan harmonisasi legislasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pembangunan model peradilan pidana yang berpusat pada korban. Dengan demikian, keadilan restoratif berpotensi berkembang dari mekanisme alternatif menjadi fondasi utama pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.
Legalitas Penguasaan Hak Merek atas Simbol Organisasi Olahraga: Kajian Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Lambang PTMSI Fikri Aminudin Tabrizy; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga serta penerapan prinsip itikad tidak baik dalam menilai keabsahan pendaftaran merek atas lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga tidak cukup didasarkan pada prinsip first to file, melainkan harus didukung oleh legitimasi substantif sebagai pemilik sah organisasi. Selain itu, penerapan prinsip itikad tidak baik menjadi tolok ukur utama dalam menilai keabsahan pendaftaran merek, terutama apabila pendaftaran dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Putusan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik harus dinyatakan batal demi hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam rezim hukum merek Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sutarso Sutarso; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5735

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan hukum pidana Indonesia, khususnya penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara perjudian yang dilakukan secara terorganisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penelaahan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana para terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pidana, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pembagian tugas antara penggagas, pengawas, kasir, pengocok dadu, pencatat hasil, pencari pemain, dan penjaga keamanan menunjukkan adanya kerja sama yang sadar dan erat sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku turut sert namun penjatuhan pidana yang sama terhadap seluruh terdakwa perlu dikaji kembali berdasarkan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan karena terdapat perbedaan peran, penguasaan, dan keuntungan yang diperoleh masing-masing pelaku.
Analisis Yuridis Normatif Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari Agus Setiyawan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno Sunarno
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dan penerapan ketentuan pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam perkara Sahrul Bin Hamim yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan ketentuan pencurian dengan pemberatan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta adanya keadaan khusus yang menyertai perbuatan, yaitu dilakukan pada malam hari, di pekarangan yang terdapat rumah, dengan merusak pengamanan dan menggunakan kunci palsu atau alat tertentu, serta dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain. Pemberatan tersebut tidak hanya didasarkan pada waktu malam hari, tetapi merupakan rangkaian keadaan yang secara keseluruhan meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam menentukan pidana konkret, Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian korban sebesar Rp17.500.000,00 sebagai keadaan yang memberatkan dan penyesalan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan pemberatan pidana berdasarkan pembuktian yang objektif dan pertimbangan pemidanaan yang proporsional.
Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Terhadap Peningkatan Investasi UMKM Pasca Implementasi OSS-RBA Di Indonesia Andrianto Dwi Prakoso; Tri Setiady
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5387

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum perizinan berusaha terhadap peningkatan investasi UMKM setelah penerapan OSS-RBA di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA mempermudah legalitas usaha, mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha, serta membuka peluang UMKM memperoleh pembiayaan, kemitraan, dan akses ke sektor formal. Namun, kemudahan tersebut belum sepenuhnya diikuti kepastian hukum yang kuat karena masih terdapat kendala berupa izin lanjutan, disharmoni regulasi, serta hambatan teknis dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penguatan OSS-RBA perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, dan penegasan status hukum perizinan agar mampu mendorong investasi UMKM secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Status Hukum Perkawinan Mebyakaon Masyarakat Adat Bali di Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Ngurah Primayanta; Nurul Miqat; Mohammad Saleh
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5372

Abstract

Perkawinan mebyakaon dalam masyarakat adat Bali merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui rangkaian prosesi adat yang lengkap. Dalam praktinya pasangan telah tinggal dan hidup bersama namun berada dalam ikatan perkawinan yang belum tuntas secara adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait status hukum perkawinan mebyakaon pada masyarakat adat Bali di Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum perkawinan mebyakaon dianggap belum sah baik secara adat Bali dan agama Hindu maupun negara. Hal ini terjadi karena pasangan belum menuntaskan seluruh prosesi perkawinan hingga tahap mewidi widana dan mepamit, sebagai bentuk pemenuhan syarat tri upasaksi. Tidak tuntasnya prosesi ini mengakibatkan pasangan tidak dapat menerbitkan buku wiwaha samskara (surat keterangan perkawinan) dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil Negara guna memperoleh akta perkawinan.  Hal ini menyebabkan pasangan kehilangan hak-hak hukum dan perlindungan dari negara sebagai suami istri.
Analisis Yuridis Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Wajib Pajak Setelah Dimulainya Penyidikan: Analisis Yuridis Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Perpajakan Natan Dityanggoro; Appe Hutauruk; Sendi Sanjaya; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5759

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008841.99/2024/PP/M.XVB Tahun 2025 terkait pengungkapan ketidakbenaran perbuatan setelah dimulainya penyidikan serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak Wajib Pajak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menitikberatkan penilaian pada keabsahan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPHPBP). Bukti pengiriman melalui pos tanpa tanda terima yang sah dinilai belum cukup membuktikan bahwa Wajib Pajak telah menerima pemberitahuan secara patut. Pertimbangan tersebut menyebabkan pembatasan hak Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak dapat semata-mata didasarkan pada tanggal penyampaian SPDP kepada Penuntut Umum. Majelis juga mempertimbangkan substansi perbuatan, iktikad baik, serta pelunasan pokok pajak dan denda administratif sebesar 100% sebagai bentuk pemulihan penerimaan negara. Putusan tersebut berimplikasi pada penguatan kepastian prosedural, perlindungan hak Wajib Pajak, serta penerapan penegakan hukum perpajakan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan pemulihan penerimaan negara dan prinsip ultimum remedium.
Analisis Kemanfaatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Herlina Ratna Sambawa Ningrum; S. Endang Prasetyawati; Tami Rusli
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5672

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dibentuk sebagai landasan hukum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemanfaatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 berdasarkan teori kemanfaatan Jeremy Bentham. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 telah mencerminkan nilai kemanfaatan karena bertujuan menciptakan ketertiban umum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memperkuat dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, perda ini tidak hanya mengedepankan pendekatan represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga menekankan upaya preventif, pembinaan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Meskipun demikian, kemanfaatan perda masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan perda secara berkelanjutan diperlukan agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal.

Page 19 of 20 | Total Record : 194

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue