cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 14   15   16   17   18 
Dualisme Keabsahan Peralihan Saham PT Tertutup dalam Kewajiban Pencatatan Daftar Pemegang Saham Kurniyah Suhayati; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5135

Abstract

Peralihan saham pada Perseroan Terbatas (PT) Tertutup menimbulkan persoalan hukum kompleks akibat dualisme keabsahan, yakni keabsahan perdata berdasarkan akta pemindahan hak dan keabsahan korporasi berdasarkan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Berdasarkan Pasal 56 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT), peralihan saham yang tidak dicatatkan dalam DPS tidak mengikat perseroan, sehingga berpotensi melumpuhkan hak kebendaan dan hak keanggotaan pemegang saham baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta analisis kualitatif-preskriptif melalui tahap deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dalam DPS bersifat konstitutif sebagai syarat lahirnya hak suara dan hak atas dividen. Kelalaian direksi dalam pencatatan menciptakan celah hukum yang merugikan pemegang saham beriktikad baik. Artikel ini merekomendasikan penguatan perlindungan hukum melalui pembaruan regulasi yang menegaskan tanggung jawab personal direksi guna menjamin kepastian hukum dalam PT Tertutup.
Alasan Hubungan Perkawinan Jarak Jauh Yang Di Jadikan Dasar Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan 2234 / Pdt.G / 2024 / PA.Smg) Rizka Wahyu Ananda; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5693

Abstract

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan saling memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan yang harus menjalani perkawinan jarak jauh karena pekerjaan atau kebutuhan lain, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Kondisi ini sering menimbulkan masalah, terutama ketika kebutuhan lahir dan batin tidak dapat dipenuhi secara optimal. Hal tersebut kemudian dijadikan dasar bagi sebagian suami untuk mengajukan izin poligami melalui Pengadilan Agama.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan jarak jauh dapat dinilai sebagai keadaan di mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh, sehingga dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan izin poligami sesuai Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengabulkan permohonan apabila syarat-syarat formil terpenuhi, yaitu persetujuan istri, kemampuan suami berlaku adil, dan kemampuan ekonomi.
Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penculikan dan Pemerkosaan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Relita Hafsidiany; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana melarikan perempuan dan membujuk anak melakukan persetubuhan serta menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim, pembuktian unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan dakwaan kumulatif dan menyatakan pelaku terbukti melakukan dua tindak pidana, yaitu melarikan perempuan dan membujuk anak melakukan persetubuhan. Hakim mempertimbangkan alat bukti, fakta hukum, kesalahan pelaku, kondisi korban, serta status pelaku sebagai anak. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama lima tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan. Putusan tersebut menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku anak. Namun, pertimbangan mengenai dampak terhadap korban, bentuk bujukan, dan alasan pemilihan pidana penjara masih perlu diuraikan secara lebih mendalam.
Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Perusakan Barang Wadyansah Prasakti Nugraha; Lyia Aina Prihadiyati; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perusakan barang dalam kasus di Tangerang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua ketentuan tersebut telah sesuai dengan karakteristik perbuatan terdakwa. Unsur pencurian dengan kekerasan terbukti melalui perbuatan mengambil barang milik korban dengan kekerasan, sedangkan unsur perusakan terbukti melalui tindakan sengaja merusak barang milik korban. Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga terpenuhi karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja, memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan pembuktian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan hakim yang komprehensif dengan menghubungkan pembuktian unsur tindak pidana dan aspek pertanggungjawaban pidana dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Menakar Kedudukan Konstitusi Sebagai Landasan Hukum Dalam Pembentukan Regulasi Nasional Martina Male; Dery Hendryan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5747

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu instrumen penting dalam menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam perkembangannya, muncul berbagai wacana mengenai perubahan konstitusi, khususnya terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan karena menyangkut keseimbangan antara upaya menjaga demokrasi melalui pembatasan kekuasaan dan kebutuhan menciptakan stabilitas pemerintahan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain ideal amandemen UUD 1945 dalam konteks pembatasan masa jabatan Presiden serta penguatan sistem presidensial di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusi, teori demokrasi konstitusional, serta prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden selama dua periode merupakan mekanisme konstitusional yang penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga sirkulasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, penguatan sistem presidensial perlu dilakukan melalui penyempurnaan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, penguatan sistem checks and balances, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi. Desain ideal amandemen UUD 1945 hendaknya tidak berfokus pada perpanjangan masa jabatan Presiden, melainkan pada upaya memperkuat kelembagaan negara dan menjamin stabilitas pemerintahan yang tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional.
Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Informasi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Boy Three Immanuel Hutasoit; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5760

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan potensi penyalahgunaan ruang digital untuk menyebarkan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang bermuatan ujaran kebencian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dilindungi undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks, isi, tujuan, dan dampak informasi serta didukung pembuktian elektronik yang memadai.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Kasus Pemalsuan Akta Otentik Dalam Jual Beli Tanah Princess Nafiri Christianity
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4888

Abstract

Tanah memiliki peran penting terhadap stabilitas kehidupan masyarakat yang menciptakan intensitas transaksi jual beli menuntut kepastian hukum yang jelas. Setiap proses perahlian hak atas tanah mensyaratkan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pembuktian dan pendaftaran hak secara resmi tetapi terdapat pelanggaran berupa pemalsuan data dan dokumen yang menyebabkan catat nya akta otentik serta memicu sengketa pertanahan termasuk kasus yang terjadi di wilayah Bandar Lampung. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan untuk mengkaji secara mendalam bentuk tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan akta tersebut terbukti mengandung unsur pemalsuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka, setelahnya data diolah dengan menggunakan metode pengolahan data, yaitu: pemeriksaan, penandaan rekontruksi, serta sistematika data. Menganalisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dapat dimintai pertanggung jawaban secara adimistratif, perdata maupun pidana apabila terbukti lalai atau terlibat dalam tindakan pemalsuan akta. Akibat hukum dari pemalsuan tersebut meliputi pembatalan akta melalui putusan pengadilan dan penghapusan sertifikat yang diterbitkan atas dasar akta tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas PPAT guna mencegah timbulnya sengketa dan menjaga kepastian hukum dapat pertanahan nasional.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Direksi BUMN Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Cristianson Sihombing
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4873

Abstract

Perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menegaskan kedudukan direksi BUMN sebagai organ korporasi dan bukan sebagai penyelenggara negara, sehingga menimbulkan pergeseran cara pandang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya melalui analisis ketentuan yang mengatur kedudukan direksi, serta membandingkannya dengan pengaturan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis perubahan status direksi BUMN terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk pemaknaan unsur kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2025 menggeser pendekatan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dari penilaian yang bertumpu pada status jabatan menuju penilaian yang menekankan pada adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan ini menuntut penegak hukum untuk membedakan secara lebih jelas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan koruptif, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional tanpa menghambat kinerja BUMN sebagai entitas bisnis negara.
Peran BPOM dalam Pengawasan Promosi Produk Kosmetik Ilegal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Vina Destiana; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5707

Abstract

Maraknya promosi produk kosmetik ilegal, khususnya melalui media digital, menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan keselamatan konsumen serta melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan promosi produk kosmetik guna menjamin perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPOM dalam pengawasan promosi produk kosmetik ilegal sebagai upaya perlindungan konsumen serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM telah menjalankan perannya melalui pengawasan pre-market dan post-market, penindakan administratif, edukasi publik, serta kerja sama lintas sektor. Namun demikian, pengawasan tersebut masih menghadapi kendala berupa pesatnya perkembangan media digital, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, sinergi antarlembaga, serta peningkatan literasi konsumen guna mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal.
Analisis Yuridis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Kiki Ridwan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambe
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5733

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek serta penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada perkara Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt mengenai pemalsuan produk kosmetik dengan merek ERHA dan TRUWHITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pengaduan pemilik merek, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga penjatuhan putusan. Majelis Hakim menerapkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena para terdakwa terbukti turut serta menggunakan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak pada barang sejenis. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan serta barang bukti dirampas dan dimusnahkan. Penerapan sanksi tersebut secara formal telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan. Namun, penjatuhan pidana yang sama terhadap terdakwa dengan peran berbeda dan tidak dijatuhkannya pidana denda menunjukkan perlunya penguatan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan. Penegakan hukum juga perlu diperkuat melalui upaya preventif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Page 16 of 20 | Total Record : 194

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue