cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 15   16   17   18   19 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Melakukan Teror di Indonesia: Studi Kasus Putusan No. 366/Pid.Sus/2025/PN. Jkt.Tim Cahyo Priyono; Muh. Amin Saleh; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5794

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana terorisme telah berkembang dari pendekatan represif post-factum menuju pendekatan preventif melalui kriminalisasi berbagai precursor acts yang mendukung aktivitas terorisme. Dalam perkara yang diteliti, hakim memilih Dakwaan Kedua berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 7 UU Terorisme dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembantuan terhadap tindak pidana terorisme. Pembuktian didasarkan pada keterkaitan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hasil pemeriksaan balistik, serta pola keterlibatan terdakwa dalam pengiriman logistik, pelatihan militer, dan penyimpanan senjata serta amunisi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat, pencegahan, pembinaan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sextortion Dalam Tindak Pidana Berbasis Elektronik Muhammad Fajar Akbar; Tami Rusli; Risti Dwi Ramasari
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5535

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah sextortion, yaitu tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan konten seksual atau intim milik korban sebagai alat ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sextortion Dalam Tindak Pidana Berbasis Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta analisis putusan pengadilan, dan diperkuat dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum terkait pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Revan Dian Pratama.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah Shintia Putri Maharani; Yennie Agustin; Moh. Wendy Trijaya; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4841

Abstract

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku tetap harus memperhatikan serta menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Asas-asas yang menjadi pijakan dalam kredit tersebut ialah Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseimbangan, Asas Kehati-hatian, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt servanda), dan Asas Itikad Baik. Perlindungan hukum dalam setiap tahapan transaksi tersebut selanjutnya menjadi norma-norma perlindungan bagi konsumen. Karena juga pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir untuk memastikan hal itu. Debitur selaku konsumen mempunyai kedudukan yang seimbang dengan bank selaku pelaku usaha, sehingga bisa mengajukan gugatan manakala hak-haknya sebagai konsumen dirugikan, termasuk perlindungan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran atas klausula baku dimana perjanjian tersebut batal demi hukum. UUPK telah memuat standar yang jelas terkait informasi yang harus disampaikan kepada konsumen sebelum menandatangani perjanjian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak debitur untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya penerapan bunga floating dalam perjanjian baku KPR yaitu membuat pengaduan atau laporan ke OJK, enyelesaikan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) sesuai dengan pasal 42 POJK Nomor 6/POJK.07/2022, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, embuat surat somasi secara individu atau melalui kuasa hukum dan menggugat pihak Bank ke Pengadilan Negeri.
Analisis Yuridis Penerapan PPh Pasal 22 dalam Transaksi Kemitraan Inti-Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006529.11/2020/PP/M.XVB Satrio Nugroho; Appe Hutauruk; Sendi Sanjaya; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5758

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi dalam menentukan kedudukan petani plasma sebagai objek PPh Pasal 22 serta menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006529.11/2020/PP/M.XVB dengan asas-asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim berpendapat petani plasma tidak dapat dikategorikan sebagai pedagang pengumpul karena petani plasma merupakan produsen primer yang menghasilkan TBS sendiri dan tidak melakukan kegiatan mengumpulkan hasil perkebunan pihak lain. Dengan demikian, transaksi pembelian TBS secara langsung dari petani plasma tidak memenuhi kriteria objek PPh Pasal 22 yang menjadi dasar koreksi fiskus. Majelis juga menilai Terbanding tidak mampu memberikan bukti yang memadai dan kurang cermat dalam menetapkan koreksi sehingga koreksi DPP sebesar Rp27.649.437.314,00 dibatalkan dan jumlah PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar menjadi nihil. Putusan tersebut pada prinsipnya sesuai dengan asas pemungutan pajak Adolf Wagner karena mencerminkan keadilan, kepastian hukum, pertimbangan ekonomi, kecukupan penerimaan, dan administrasi perpajakan yang cermat.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Yogi Fajran Qausar; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5740

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika serta menganalisis mekanisme dan ketentuan pemberian sanksi rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis, hasil pemeriksaan laboratorium, jumlah dan tujuan penguasaan narkotika, hasil asesmen terpadu, keadaan pribadi terdakwa, serta tujuan pemidanaan. Terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam peredaran gelap, sementara Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan rehabilitasi rawat inap selama enam bulan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan rehabilitasi medis dan sosial secara rawat inap selama satu tahun. Mekanisme pemberian rehabilitasi dilakukan melalui tahapan pemeriksaan perkara, pemeriksaan laboratorium, asesmen terpadu, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan penetapan rehabilitasi dalam amar putusan. Penelitian menemukan bahwa putusan telah mencerminkan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, tetapi pertimbangan mengenai perbedaan jangka waktu rehabilitasi antara rekomendasi asesmen dan putusan hakim belum dijelaskan secara memadai.Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Hambatan Penyidik Dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Palu) Dewi Nur Hofifah; Kamal Kamal; Awaliah Awaliah
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen perkara, wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan telah diupayakan melalui pemenuhan hak-hak tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat, tekanan penyelesaian perkara, serta pengaruh opini publik yang dapat membentuk asumsi bersalah terhadap tersangka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme dan pemahaman penyidik mengenai perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan proses penyidikan yang adil dan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.
Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Anak dan Tanggungjawab Pidana Pelaku Dibawah Umur Benny Wijaya; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno Sunarno
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Anak berusia 17 tahun di Pengadilan Negeri Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak diwujudkan melalui perlindungan identitas, pendampingan penasihat hukum, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, pembatasan maksimum pidana, serta penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pertanggungjawaban pidana Anak terpenuhi karena Anak berada dalam batas usia pertanggungjawaban pidana, mampu bertanggung jawab, perbuatannya memenuhi unsur Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, terdapat kesengajaan, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun di LPKA Bandung, yang masih berada dalam batas maksimum pidana bagi Anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Anak harus tetap disertai perlindungan dan pembinaan agar pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian: Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Aditya Dwi Prasetyo; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5728

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 634/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum pidana, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Kesalahan terdakwa berbentuk kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa 24 buku dan tas ransel, serta rekaman CCTV yang saling bersesuaian. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diterapkan sesuai prinsip kesalahan dan ketentuan pembuktian, namun pemidanaan perlu tetap memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan Masyarakat.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Desa: Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg Yustian Yustian; Muh. Amin Saleh; Irene Puteri Alfani Sinaga; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyalahgunaan Dana Desa sebagai tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menghubungkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur perbuatan pidana, keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, dan kerugian keuangan negara. Pada perkara yang diteliti Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 3 terbukti karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp238.510.384,38. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp50.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp238.510.384,38. Putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan sekaligus pemulihan kerugian negara.
Implementasi Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam Pengawasan Usaha Pertambangan Batuan Nurrul Pakuwita Adinda; Okta Ainita
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5488

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Usaha pertambangan batuan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan pertambangan batuan sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan lingkungan, pertambangan tanpa izin, dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah daerah melalui Dinas ESDM Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kewenangan Dinas ESDM Provinsi Lampung dalam pengawasan usaha pertambangan batuan dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.

Page 17 of 20 | Total Record : 194

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue