cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amelia
Contact Email
melameliaaa99@gmail.com
Phone
+6281224442977
Journal Mail Official
jurnaledunity@gmail.com
Editorial Address
Jl. Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by PT. Publikasiku Academic Solution
ISSN : 29633648     EISSN : 29648653     DOI : https://doi.org/10.57096/edunity
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan is a double-blind, open-access peer-reviewed academic journal in social and educational fields. This journal is published monthly by PT. Publikasiku Academic Solution. Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan provide a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be checked empirically. This journal publishes research articles that cover all aspects of social science, from management, economics, culture, education, law, social health and religion which are included in the social context. Published articles are articles that result from critical and comprehensive research, studies or scientific studies on important and current issues, or reviews of scientific books.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 491 Documents
 46   47   48   49   50 
Pengaruh Formulasi Tepung Cangkang Telur Ayam terhadap Penerimaan Sensoris Kulit Kue Pie Najwa Putri Antarikso; Sekti Rahardjo
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.602

Abstract

Limbah cangkang telur ayam merupakan hasil samping kaya kalsium yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pangan setelah melalui pengolahan yang sesuai. Penelitian eksperimen ini mengevaluasi penerimaan sensoris kulit kue pie dengan penambahan tepung cangkang telur ayam sebesar 0% (kode 310), 12,5% (315), dan 25% (330). Sebanyak 50 panelis konsumen dan 5 panelis ahli kuliner menilai rasa, aroma, warna, dan tekstur menggunakan skala hedonik sembilan poin. Data diuji dengan Shapiro-Wilk; karena skor sensoris tidak berdistribusi normal, analisis dilanjutkan menggunakan Friedman dan Wilcoxon berpasangan. Perbedaan signifikan ditemukan pada rasa (p=0,002), aroma (p=0,026), warna (p<0,001), dan tekstur (p<0,001). Preferensi panelis konsumen berbeda menurut atribut, sedangkan penilaian panelis ahli secara keseluruhan lebih mengarah pada formulasi 25%. Dengan demikian, tidak terdapat satu formulasi yang unggul seragam pada seluruh kelompok panelis; formulasi 12,5% menunjukkan profil sensoris yang lebih seimbang, sedangkan 25% memperoleh preferensi ahli yang lebih kuat. Temuan ini mendukung pemanfaatan tepung cangkang telur pada kulit kue pie sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan proporsi mengubah karakteristik sensoris produk.
Reorientasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Bengkulu Berbasis Karakteristik dan Potensi Kewilayahan Bastria Ayudin Fahmy
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.603

Abstract

Ketimpangan kondisi sosial-ekonomi dan karakteristik kewilayahan antarkabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menuntut pendekatan perencanaan pembangunan yang mampu membedakan tingkat kebutuhan intervensi secara terukur. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prioritas pembangunan wilayah, mengembangkan Indeks Prioritas Kewilayahan Bengkulu (IPKB), serta merumuskan alternatif kebijakan untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah. Penelitian menggunakan analisis kebijakan deskriptif-kuantitatif berbasis data sekunder resmi dan dokumen perencanaan. IPKB disusun menggunakan rata-rata data 2020–2024 dari lima indikator, yaitu Gini Ratio, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan pertumbuhan ekonomi, yang dinormalisasi pada skala 1–5 dan diberi bobot masing-masing 20%. Analisis dilanjutkan menggunakan Urgency, Seriousness, Growth (USG), fishbone analysis, serta enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seluma memiliki IPKB tertinggi sebesar 4,34, diikuti Kaur sebesar 3,98 dan Bengkulu Selatan sebesar 3,77, sedangkan Kota Bengkulu memiliki IPKB terendah sebesar 2,33 dengan persoalan utama berupa ketimpangan internal. Prioritisasi kewilayahan berbasis IPKB memperoleh skor evaluasi kebijakan tertinggi, yaitu 29. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa IPKB dapat digunakan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan dalam penyusunan RKPD dan penganggaran untuk menghasilkan intervensi pembangunan yang lebih terarah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Manajemen Pemeliharaan dan Aktivitas Harian Macaca maura di Taman Safari Indonesia Prigen Bintang Anbiya Ramadhan; Reina Puspita Rahmaniar; Intan Permatasari Hermawan
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.604

Abstract

Macaca maura merupakan primata endemik Sulawesi yang berstatus terancam punah sehingga pengelolaan secara ex-situ memerlukan manajemen pemeliharaan yang terintegrasi dengan pemantauan aktivitas harian untuk mendukung kesejahteraan satwa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manajemen pemeliharaan dan pola aktivitas harian Macaca maura di Taman Safari Indonesia Prigen serta mengidentifikasi relevansinya terhadap pengelolaan konservasi ex-situ. Penelitian menggunakan desain observasional deskriptif terhadap lima individu jantan dan empat betina. Pengamatan dilakukan selama lima jam per hari dalam kurun waktu satu bulan menggunakan metode scan sampling, disertai wawancara dengan animal keeper dan dokter hewan. Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan proporsi setiap kategori aktivitas yang teramati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan meliputi manajemen kandang, pakan, dan kesehatan. Aktivitas harian yang teridentifikasi mencakup lokomosi, makan dan minum, bermain, vokalisasi, grooming, kawin, parental care, eliminasi, dan perilaku inaktif. Pada individu jantan, aktivitas dominan berupa bermain sebesar 15%, eliminasi 14%, dan vokalisasi 13%, sedangkan pada betina didominasi parental care sebesar 21% dan grooming 13%. Temuan ini menunjukkan bahwa pemantauan perilaku secara rutin dapat menjadi dasar evaluasi program enrichment, pengaturan pakan, pengelolaan kandang, serta peningkatan kesejahteraan Macaca maura dalam konservasi ex-situ.
Customary Land Transformation and Agrarian Law Modernization "Sakala - Niskala Legal Perspective in Land Registration Policy in Bali" Anak Agung Ngurah Manik Danendra
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.605

Abstract

This study critically analyzes the epistemological and ontological tensions between the modernization of national agrarian law through Complete Systematic Land Registration (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap [PTSL]) and the digitization of land certificates, on the one hand, and the existence of customary land in Bali, which is characterized by the Sakala–Niskala cosmological duality, on the other. This study employs normative feminist legal research using statutory, historical, and socio-legal approaches to examine the secularization of communal customary land through state administration. The findings indicate that the bureaucratic modernization undertaken by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional [BPN]) tends to adopt a monolithic approach by prioritizing the Sakala dimension, namely formal legality, geometric boundaries, and written administrative records intended to ensure legal and economic certainty and facilitate market transactions. Conversely, the Niskala dimension, encompassing religio-magical relationships, the Purusa lineage system, and the sanctity of customary land, remains insufficiently accommodated. This imbalance contributes to the erosion of the spiritual and cultural values associated with customary land, internal inheritance disputes within clans, particularly those involving Druwe Puri land, and the conversion of sacred land functions. The historical experience of Puri Agung Tegal Denpasar Pemecutan, which demonstrated progressive agrarian management from the colonial period through the Sukarno era, provides an important foundation for legal reconstruction. Therefore, this study proposes the Responsive Legal Sy model from the perspective of Dr. Agung Manik Danendra (AMD), positio.
Implementation of the E-Catalog System Policy Version 6 of Inaproc in the Procurement of Goods and Services at the Ministry of Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Alphan Nurjuantama; T. Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.606

Abstract

The digital transformation of government procurement requires all ministries and government institutions in Indonesia to use the INAPROC e-Catalog Version 6 system beginning January 1, 2025. This study aimed to examine the implementation of the INAPROC e-Catalog Version 6 policy at the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Ministry of PANRB), identify its supporting and inhibiting factors, and formulate strategies for improvement. The study employed a descriptive qualitative approach with a case study design and a constructivist paradigm. Data were collected through semi-structured interviews with sixteen purposively selected informants, non-participant observation, and analysis of regulatory documents. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while data validity was ensured through source and method triangulation. The findings indicated that the implementation of INAPROC e-Catalog Version 6 improved procurement efficiency, payment integration through SAKTI, and process transparency. However, its implementation remained suboptimal due to the absence of internal technical guidelines, limited human resources and budgetary support, system instability and integration constraints, weak coordination among relevant stakeholders, and incomplete audit coverage. Regulatory clarity, the basic competencies of implementers, and system transparency features emerged as the primary supporting factors. The study concluded that implementation should be strengthened through clearer operational guidelines, enhanced resource capacity, more reliable system integration, stronger interorganizational coordination, and substantive accountability mechanisms. These findings contribute to the development of more adaptive, integrated, and accountable digital government procurement policies.
Penguatan Tata Kelola Data Pemerintah Daerah melalui Kapasitas SDM One Single Data Bengkulu Anggadi Granang
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.608

Abstract

Penerapan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu telah didukung regulasi, kelembagaan, dan Portal Bengkulu Satu Data, tetapi tata kelola data masih menghadapi ketidakmerataan kapasitas SDM, variasi standar dan kualitas data antar-OPD, serta fragmentasi sistem informasi. Makalah kebijakan ini bertujuan merumuskan strategi penguatan tata kelola data pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Analisis menggunakan konsultasi pemangku kepentingan, prioritisasi Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis akar masalah dengan fishbone, dan penilaian tiga alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria Dunn. Hasil menempatkan keterbatasan dan inkonsistensi kapasitas SDM sebagai masalah utama dengan skor USG 14. Dari tiga alternatif, Sistem Manajemen Kapasitas SDM Pengelola Data Terintegrasi memperoleh skor tertinggi 4,364 atau 87,29%. Alternatif ini mengintegrasikan pemetaan kompetensi, pengembangan kapasitas, penugasan, transfer pengetahuan, dan pemantauan kinerja pengelola data lintas-OPD. Temuan menunjukkan bahwa penguatan SDM dapat menjadi titik masuk kebijakan untuk meningkatkan konsistensi kualitas dan pemanfaatan data, tetapi validitas proses pembobotan dan generalisasi rekomendasi bergantung pada transparansi prosedur konsultasi dan penilaian yang perlu dilengkapi. Kontribusinya adalah mendorong pendekatan kelembagaan lintas-OPD dalam pengelolaan SDM data, bukan sekadar pelatihan yang bersifat insidental dan terpisah.
Persepsi Petani terhadap Kinerja Kelompok Tani Padi di Desa Tebang Benua Animus Jodi; Adi Suyatno; Novira Kusrini
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.609

Abstract

Kelompok tani diharapkan meningkatkan kinerja usahatani kolektif, akses informasi, dan koordinasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kapasitas organisasi dan dukungan layanan. Penelitian ini mendeskripsikan persepsi petani padi terhadap kinerja kelompok tani di Desa Tebang Benua, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Desain deskriptif kuantitatif melibatkan 39 responden dari pengurus dan anggota kelompok tani. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner skala Likert lima poin. Kinerja dinilai melalui dimensi efektivitas, efisiensi, relevansi, dan pencapaian outcome, kemudian diringkas secara deskriptif. Skor yang dilaporkan adalah 21,84 untuk efektivitas, 14,66 untuk efisiensi, 10,89 untuk relevansi, dan 11,69 untuk pencapaian outcome, sehingga persepsi keseluruhan berada pada kategori sedang. Efektivitas merupakan dimensi terkuat dan relevansi terlemah. Komunikasi internal dan partisipasi berjalan relatif baik, sedangkan administrasi, kerja sama eksternal, kemampuan adaptasi, akses pembiayaan, dan pemanfaatan pemasaran masih terbatas. Temuan ini memberikan dasar penentuan prioritas penguatan pembukuan, dukungan penyuluhan, jejaring eksternal, serta akses pembiayaan bagi kelompok tani secara lebih terarah.
Diagnostic Dilemma and Management of Coinfection of Cerebral Toxoplasmosis and Tuberculosis Meningitis in HIV-Infected Patients at Bhayangkara Tk.I Hospital, Pusdokkes Polri Muhtaz Fajri; Maula Nuruddin Gaharu; Edi Prasetyo
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.610

Abstract

Human immunodeficiency virus (HIV) infection impairs cell-mediated immunity, increasing the risk of tuberculous meningitis (TBM) and cerebral toxoplasmosis. Both conditions may present with overlapping clinical and radiological manifestations, creating diagnostic and therapeutic challenges. A 45-year-old woman presented with a chronic headache, fever, and a history of right-sided hemiparesis and hypoesthesia. Magnetic resonance imaging (MRI) performed on August 18, 2026, revealed multiple ring-enhancing lesions with extensive perilesional edema, while repeat MRI on September 4, 2026, demonstrated eccentric target signs, extensive edema, and restricted diffusion. Cerebrospinal fluid (CSF) analysis revealed mononuclear pleocytosis, elevated protein levels, and decreased glucose levels. HIV antibody testing and anti-Toxoplasma gondii immunoglobulin G (IgG) serology were positive. The patient received antituberculosis therapy, trimethoprim-sulfamethoxazole (co-trimoxazole), dexamethasone, and antiretroviral therapy (ART). The CSF findings were consistent with chronic meningitis and raised suspicion for TBM, while serial MRI findings and positive serology supported the diagnosis of cerebral toxoplasmosis. A negative CSF Xpert MTB/RIF result did not exclude TBM. Management required concurrent treatment of both conditions, with careful consideration of drug interactions, adverse effects, and the risk of immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS). Suspected coinfection with TBM and cerebral toxoplasmosis in patients with HIV requires the integration of clinical findings, CSF analysis, serological testing, and MRI findings to guide diagnosis and treatment. In this case, treatment was associated with clinical improvement, including resolution of neurological deficits by the time of hospital discharge.
Strategi Akselerasi Integrasi Intermoda dan Penguatan Fasilitas First-and-Last Mile di Kawasan Tod Stasiun Jurangmangu untuk Mengurangi Ketergantungan Kendaraan Pribadi Dewi Julita Sianturi
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.611

Abstract

Studi ini menganalisis strategi untuk mempercepat integrasi intermodal dan memperkuat fasilitas first-and-last mile di area TOD Stasiun Jurangmangu untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Analisis ini berangkat dari kesenjangan antara target RITJ 2029 dan kondisi akses regional, terutama keterbatasan transportasi pengumpan, konektivitas pejalan kaki, integrasi tarif dan informasi, serta fragmentasi otoritas. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam analisis kebijakan dengan memanfaatkan data sekunder, tinjauan dokumen dan literatur, serta pengolahan data spasial OpenStreetMap yang diunduh pada 11 September 2026. Isu prioritas ditentukan menggunakan metode USG, sementara alternatif kebijakan dianalisis melalui lima dimensi integrasi transportasi, prinsip TOD, keadilan akses, pemetaan aktor, dan penilaian multi-kriteria yang diuji melalui beberapa skenario pembobotan. Hasil menunjukkan bahwa revitalisasi fisik stasiun belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi jaringan pengumpan, tarif, informasi, dan institusi. Hanya dimensi fisik dan institusional yang terpenuhi sebagian, sementara dimensi jaringan layanan, tarif dan tiket, serta informasi masih belum terpenuhi. Strategi yang dirumuskan mencakup penguatan lembaga regional, peningkatan akses jarak pertama dan terakhir, reformasi jaringan penghubung, dan integrasi bertahap tarif, informasi, dan kontrol parkir hingga tahun 2029. Studi ini menyiratkan bahwa keberhasilan TOD (Transit-Oriented Development) tidak boleh diukur hanya dari kualitas bangunan stasiun, tetapi juga dari ketersediaan layanan dan ruang yang menghubungkan stasiun dengan semua penduduk di sekitarnya, termasuk mereka yang berada di luar area pengembang yang direncanakan.
The Potential for Regional Endowment Fund Development to Strengthen Sustainable Fiscal Independence in Indonesia Rizqi Yuwanita Habibah
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i10.612

Abstract

Efforts to achieve regional fiscal independence in Indonesia continue to face significant challenges, particularly local governments' heavy reliance on Transfers to Regions (Transfer ke Daerah, TKD). This study aimed to examine the potential development of Regional Endowment Funds (Dana Abadi Daerah, DAD) as sustainable financing instruments for regional development, as stipulated in Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. The study employed a descriptive qualitative approach using policy analysis, drawing on secondary fiscal data from the Ministry of Finance (2021–2026), the Regional Fiscal Capacity Map, Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimal, SPM) data from the Ministry of Home Affairs' e-SPM system, regulatory documents, and case studies of Bojonegoro Regency and Aceh Province. The analysis was supplemented by international benchmarking of endowment fund practices in Norway, Alaska, Singapore, and Alberta. The findings indicated that 56 local governments met the fiscal capacity criteria for establishing DAD, while only 39 met both the fiscal capacity and SPM compliance criteria. The primary challenges to DAD development were not related to the absence of a legal framework but rather to the availability and readiness of funding sources, institutional capacity, investment management expertise, and continuity of political commitment across successive administrations. The findings suggested that DAD could serve as a long-term financing instrument to support sustainable public service delivery and facilitate blended finance arrangements and collaboration with development partners, philanthropic organizations, and the private sector, provided that governance structures, institutional capacity, and long-term political commitment were strengthened.

Page 48 of 50 | Total Record : 491

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 11 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 10 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 9 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 8 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 7 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 6 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 5 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 4 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 3 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 5 No. 1 (2026): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 12 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 11 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 10 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 9 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 8 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 7 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 6 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 5 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 4 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 3 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 4 No. 1 (2025): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 3 No. 12 (2024): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 3 No. 11 (2024): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 3 No. 10 (2024): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 3 No. 9 (2024): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 3 No. 8 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 3 No. 7 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 3 No. 6 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 3 No. 5 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 3 No. 4 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 3 No. 3 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 3 No. 2 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 3 No. 1 (2024): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 12 (2023): Edunity: Social and Educational Studies Vol. 2 No. 11 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 10 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 9 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 8 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 7 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 6 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 5 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 4 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 3 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 1 No. 04 (2022): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 1 No. 03 (2022): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 1 No. 02 (2022): Edunity : Social and Educational Studies Vol. 1 No. 01 (2022): Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 1 No. 01 (2022): Edunity : Social and Educational Studies More Issue