cover
Contact Name
Muhammad Arief muttaqien
Contact Email
Jurnal.Sentri@gmail.com
Phone
+6287864420394
Journal Mail Official
Jurnal.Sentri@gmail.com
Editorial Address
LPPM Institut Pendidikan Nusanatara Global Jl. Raya Praya-Mantang KM.07 Aik Mual, Lombok Tengah - NTB 83511 e-mail: jurnal.sentri@gmail.com or sentri@nusantaraglobal.ac.id
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
ISSN : 29631130     EISSN : 29631130     DOI : https://doi.org/10.55681/sentri
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah accomodates original research, or theoretical papers. We invite critical and constructive inquiries into wide range of fields of study with emphasis on interdisciplinary approaches: Humanities and Social sciences, that include: Engineering Agriculture Economics Health IT Education Language Statistic Religion Tourism Humanities Social Science Law
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 611 Documents
ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA Aini, Ayshifa Nur; Safitri, Ela Nur; Majalina, Gita; Abidin, Muhammad Zainul; Khoiriawati, Novi
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i5.2842

Abstract

ujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang dan kesulitan teknologi dalam memajukan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Artikel ini berfokus pada pemberdayaan, bagaimana teknologi digital dapat membantu UKM meningkatkan kinerja dan bersaing di pasar global, serta tantangan dan peluang yang dihadapi UKM dalam pengembangan teknologiPeningkatan usaha kecil dan menengah merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperbaiki dan memperkuat situasi perekonomian banyak masyarakat Indonesia, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan dan pengurangan kemiskinan. Metode dari literatur kualitatif (studi literatur) digunakan dalam proyek penelitian ini. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan pada website khususnya Laporan Pemberdayaan UMKM 2022 yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa evaluasi peluang dan keterbatasan teknologi dalam memajukan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menyoroti bahwa teknologi memiliki fungsi penting dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM. Inisiatif publik untuk membantu UKM melakukan digitalisasi; Banyak penyedia layanan harus menghadapi keberlanjutan perusahaan di era digital. Namun, tantangan lain seperti rendahnya kualitas tenaga kerja, rendahnya kapasitas teknis dan terbatasnya akses terhadap modal juga mungkin terjadi. Untuk meningkatkan potensi UMKM di Indonesia, pemerintah dan organisasi terkait harus fokus pada pengembangan infrastruktur bisnis, peningkatan kualitas pegawai, dan peningkatan permodalan.
IMPLEMENTASI DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG UNTUK MASYARAKAT MISKIN PADA KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG Latifah, Latifah
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i5.2843

Abstract

Penelitian ini berujuan untuk menganalisis bagaiaman implementasi gas lpj 3 kg untuk masyarakat miskin pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dan Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi gas lpj 3 kg untuk masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gas lpj 3 kg untuk masyarakat miskin masih kurang maksimal sulitnya mengendalikan masalah yang dihadapi, karana keragaman pengatahuan yang dimiliki, dan jumlah masyarakat miskin tiap desa berbeda-beda. Kurangnya kemampuan dalam kebijakan untuk mensistematiskan proses dalam implementasinya seperti tidak adanya data siapa nama yang berhak menerima gas lpg 3 kg, proses pendistribusian yang tidak menentu ke sub agen. Pengaruh langsung variabel kepentigan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan seperti sub agen lebih memilih menjual gas lpg 3 kg ke keluarganya, atau ke pengecer untuk mendapatkan untung lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, kesadaran masyarakat. faktor yang mendukung adalah sumber daya manusia yang memadai, dan Koordinasi. Implikasi pada penelitian ini adalah gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin dapat di implementasikan dengan baik. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia, melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan, memberikan peringatan yang tegas saat ada pelanggaran.
IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN Hasbiyah, Saidah
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i5.2848

Abstract

E-Filling fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak tahunan secara online, penelitian ini dilakukan atas adanya fenomena masalah seperti, sering gagal dalam registrasi dalam penginputan data karena lupa password untuk login di DJP, kode verifikasi sering lambat masuk ke pemberitahuan di email serta lupa efin dan email yang digunakan saat mendaftar, permasalahan ketika login DJP online ketika sudah memasukan NPWP dan PIN, terkadang muncul pesan bahwa login dilakukan gagal atau tidak berhasil karena terkendala jaringan atau saat server banyak yang menggunakan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem E-Filling dalam Pelayanan SPT dan faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem E-Filling dalam Pelayanan SPT Pada KP2KP Paringin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara Snowball Sampling berjumlah 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpilan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan kemampuan, triangulasi analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, dari sub variabel support dari indikator berdasarkan keinginan pejabat publik ke arah e-goverment pada DJP online ini sudah berjalan efektif. Kedua, sub variabel support dari indikator alokasi sumber daya kurang efektif karena di KP2KP Paringin hanya ada 1 orang yang tugasnya sebagai pelaksana konsultasi yang berupa pelayanan terhadap masyarakat yang bermasalah dalam melaporkan pajak online. Ketiga, sub variabel support dari indikator adanya peraturan yang jelas tentang DJP online sudah efektif ada peraturan yaitu PER-02/PJ/2019 tentang pelaporan SPT menggunakan e-filling. Keempat, sub variabel support dari indikator apakah ada sosialisasi yang diadakan oleh KP2KP Paringin sudah efektif melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak. Kelima, sub variabel capacity dari indikator teknologi DJP online itu cukup efektif karena teknologi ini cukup membantu wajib anak. Ketujuh dan kedelapan, sub variabel value dari indikator manfaat DJP online bagi pemerintah dan masyarakat sudah efektif. Faktor yang mempengaruhi antara lain : Jaringan server, ketersediaan SDM, serta manfaat yang dirasakan pemerintah dan masyarakat. Guna meningkatkan efektivitas E-Filling pada KP2KP Paringin disarankan kepada Kepala KP2KP Paringin mengkoordinasikan dengan Dirjen Jenderal Pajak untuk meningkatkan jaringan, monitoring tools dengan collected dan ferformance.apps dengan menambah service availability untuk menganalisis data dari berbagai sumber dan kinerja aplikasi serta error yang terjadi di aplikasi serta penambahan pegawai. Pegawai meningkatkan kompetensinya dan masyarakat meningkatkan literasi dan pemahaman berkenaan dengan petunjuk teknis penggunaan E-Filling.
EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN Arpandi, Arpandi
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i5.2849

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan, belum tercapainya tujuan kegiatan, belum optimalnya kegiatan sosialisasi, dan minimnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan atas kinerja anggotanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara snowball sampling berjumlah 13 orang. Teknik analisa data meliputi membangun sajian, memasukkan data, dan menganalisis data. Uji kredibilitas data pada penelitian ini dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan disimpulkan masih kurang efektif, hal ini terlihat dari indikator ketetapan program kurang efektif, indikator pelaksana kegiatan kurang efektif, indikator objek sasaran program efektif, indikator pelaksanaan sosialisasi kurang efektif, indikator bentuk sosialisasi kurang efektif, indikator upaya dalam pencapaian program tidak efektif, indikator tercapainya tujuan program kurang efektif, indikator pengawasan hasil kurang efektif, indikator penilaian hasil kurang efektif. Faktor yang mendukung efektivitas adalah sarana prasarana yang dimiliki dan kolaborasi antar instansi, sedangkan faktor penghambat efektivitas adalah sebagian besar personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan kurang memiliki wawasan yang cukup dalam kegiatan di lapangan, kurangnya anggaran, kurangnya tindakan yang tegas, lemahnya penilaian hasil kegiatan, dan perilaku pedagang. Efektivitas dapat meningkat dengan cara melakukan optimalisasi pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap kegiatan, selektif dalam penentuan personil yang ditugaskan, optimalisasi anggaran kegiatan operasional lapangan dan melakukan pengembangan wawasan kepada seluruh anggota. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus memperdalam wawasan tentang fungsi tugasnya. Para pedagang diharapkan harus mentaati semua aturan yang berlaku.
EFEKTIFITAS TELUR AYAM REBUS DAN SAYUR BAYAM TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TM I DI PMB S BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 Alidi, Riega; Ciptiasrini, Uci; A, Magdalena Tri P
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i5.2853

Abstract

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin dan eritrosit lebih rendah daripada nilai normal. Anemia pada ibu hamil membawa akibat dan komplikasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya keguguran, perdarahan, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), atonia uteri, inersia uteri, dan retensio plasenta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk efektifitas telur ayam rebus dan sayur bayam terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil TM I di PMB S Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment dengan menggunakan desain one group pretest – posttest. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang datang ke PMB yang mengalami anemia atau kadar hemoglobin dibawah 11 gr/dL di PMB S yang memenuhi kriteria Inklusi. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode totally sampling. Hasil penelitian yaitu menunjukkan ada kenaikan rerata kadar hemoglobin sebelum (10,340) dan sesudah (11,570) diberikan telur ayam rebus dengan nilai p value (0,001), ada kenaikan rerata kadar hemoglobin sebelum (10,380) dan sesudah (11,530) diberikan sayur bayam pada kelompok intervensi II dengan nilai p value (0,004). Kesimpulannya adalah perbedaan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia sebelum dan sesudah diberikan telur ayam rebus pada kelompok intervensi I dan diberikan sayur bayam pada kelompok intervensi II menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kenaikkan kadar hemoglobin yang signifikan terhadap ibu hamil anemia di PMB S Belitung Timur.
PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI DI SMA IT MEKARJAYA KABUPATEN GARUT TAHUN 2023 Sandi, Sri Waluyati; Rindu, Rindu; Pangestu, Gaidha Khusnul
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i5.2866

Abstract

Prevalensi penderita kanker di Indonesia dimana kasus tertinggi pada Perempuan adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 17 per 100.000 penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah antara lain pemberian pelatihan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas mengenai Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan kemudian pemberian penyuluhan kesehatan terkait SADARI kepada masyarakat. Tujun penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri. Metode penelitialn yalng digunalkaln aldallalh Quasi Eksperimen dengaln pretest posttest one group design. Pupulasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri di SMA IT Mekarjaya sebanyak 144 orang. Besar sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin sebanyak 60 siswi dengan menggunakan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah di uji validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan adalah uji paired T-test, yaitu untuk menguji hipotesis dua sampel yang berpasangan. Rata-rata pengetahuan remaja sebelum diberikan penyuluhan sebesar 14,53 dan sikap sebesar 35,22 sedangkan setelah diberikan penyuluhan sebesar 20,25 dan sikap sebesar 45,40. Hasil bivariat menunjukkan p-value pengetahuan sebesar 0,000 dan sikap sebesar 0,000. Terdapat pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri. Diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan pengetahuan keluarga atau masyarakat khususnya remaja dalam mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan remaja putri tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri
KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TERKAIT PINJAM NAMA (NOMINEE) OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM JUAL BELI TANAH MENURUT UNDANGUNDANG POKOK AGRARIA. Irawan, Wendy; Nasseri, Jelly; Marniati, Felicitas Sri
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2883

Abstract

Nominee agreements in buying and selling freehold land are prohibited according to applicable law. The phenomenon that occurs in society is that nominee agreements are still used by foreign citizens in buying and selling land. The formulation of the problem in this research is the legal consequences of a deed of agreement to borrow a name in the sale and purchase of land by a foreign citizen and what is the legal certainty of the deed of agreement regarding the borrowing of a name (nominee) by a foreign citizen (WNA) in the sale and purchase of land according to the Basic Agrarian Law. The legal theory used in this research is the theory of legal certainty by Jan Michiel Otto, the theory of legal consequences according to Soeroso. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal library research or secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the statutory approach, conceptual approach, case approach and analytical approach, and legal material collection techniques are carried out by identifying ang inventorying positive legal rules, book literature, journals and order sources of legal material. The analysis out using legal interpretation, including Grammatical Interpretation and Historical Interpretation ang analogy legal construction methods. From the results results can be obtained that the the legal implication on the nominee agreement to the land agreement by WNA are null and void because it does not meet the requirements to the Article 1320 Number 4 of the KUH Perdata and conflicted with the principle of Nationalism as emphasized in Article 26 Paragraph (2) UUPA so that parties related to the land agreement based on a nominee agreement shall be subject to civil liability. The legal certainty about the nominee agreement by the WNA to the land agreement based on the UUPA is carried out in a preventive manner by establishing statutory regulations that prohibit nominee agreements in relation to land rights so as to protect foreign nationals from possible losses and fraud that could threaten the security of foreign investment in Indonesia
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK TERTINGGAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA YANG DILAKUKAN SECARA TERPISAH. Isman, Muhammad Ismunanda; Candra, Mardi; Basuki, Basuki
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2884

Abstract

It is not uncommon for the perpetrator of a crime to commit several crimes, meaning that the perpetrator of the crime commits a crime more than once, the crime itself must be tried by law, and it is the responsibility of law enforcement officials, usually to account for the actions of the perpetrator of the crime itself, the investigator conducts split case handling, meaning that crimes that have not been tried in the handling of the case are handled separately, this also results in different court decisions. In its application, it often contradicts Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code which regulates the maximum imprisonment for a certain period of time and Article 71 of the Criminal Code which regulates the calculation of the offense left behind, so that in its application it contradicts the theory of legal objectives and law enforcement. As happened in the Robert Tantular case. The method in this research uses normative juridical, because the approach taken is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations and can also describe, situations, phenomena, or problems that refer to legal norms contained in various laws and regulations, court decisions. The author also uses case studies as a research strategy to investigate carefully about a program, event, activity, process, or group of individuals. The data used in this research includes primary data and secondary data. In practice in Indonesia, there are still mistakes in the application of law made by law enforcers, especially by the Panel of Judges, even though the provisions of underdeveloped offenses have also been regulated in the Criminal Code to limit the arbitrariness of law enforcement officials in enforcing the law related to underdeveloped offenses. Thus, in order to avoid mistakes in its application, technical guidance is needed related to the handling of underdeveloped criminal offenses by law enforcement officials so that law enforcement can run in accordance with the provisions of the legislation
KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Pratama, Dimas Satriawan Syah; Chandra, Tofik Yanuar; Ismed, Mohamad
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2885

Abstract

The idea of a Justice Collaborator is based on Article 37 paragraph (2) of the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) which states that the state is obliged to consider reducing the sentence of perpetrators who provide substantial cooperation in the investigation and prosecution of a specified crime. As of 2023, UNCAC has 190 member countries which have proven that the article regarding Justice Collaborator is an effective way to eradicate organized crime such as narcotics. The Research method is a normative juridical research, to obtain the necessary data in connection to the period issue. The data used is secondary data in consisting of primary legal materials. Besides, it used primary data to support secondary data legal materials. Data analysis was done by qualitative juridical analysis. The result of research is obtained that From the research results, it can be seen that Justice Collaborator is a form of symbiotic mutualism or mutually beneficial cooperation between Witnesses and Perpetrators of law enforcement officers where each of them gets benefits related to the disclosure of narcotics crime cases. The legal basis for Justice Collaborator began with the publication of SEMA No. 4 of 2011, Joint Regulations, to Law no. 31 of 2014. In the PSK Law, the position of Justice Collaborator is regulated as equal to Witness, Victim and Whistleblower and their rights are guaranteed by law, but in practice there are still many perpetrator witnesses who do not get leniency because in the trial the judge does not consider the testimony of the perpetrator witness to meet the requirements. as Justice Collaborator. Even though the legal basis already exists, because in the Indonesian judicial system the decision maker is the judge, the recommendation of the prosecutor or LPSK does not necessarily lighten the sentence of the perpetrator witness
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERKAIT PENOLAKAN PEMBUATAN AKTA SYARIAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Fadillah, Mohammad Ari; Kencanawati, Erny; Halim, Anriz Nazaruddin
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2886

Abstract

The refusal of notaries to make Sharia deeds without a valid reason raises important issues regarding their legal liability and its legal consequences in the Indonesian legal system. Although the law provides for the obligation of notaries to act fairly and non-discriminatively, the existing legal literature is lacking in exploring the administrative, civil, and criminal legal implications of such refusal. This study raises two problems, namely how the legal consequences for notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia and how the responsibility of Notaries related to the rejection of making Sharia deeds according to the legal system in Indonesia, using the theory of legal consequences and liability theory of Hans Kelsen. The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data only. The research approach used is the approach of legislation, case approach, analytical approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues under study. For technical analysis of legal material is done by systematic and grammatical interpretation. The results of this study that the reason noltaris mellnollak mellrellsmikan kolnvellnsiolnal deed is karellna ulrulsan religious law. The choice undertaken Noltaris only mellrellsmikan deed that bellrsifat Sharia karellna call ulntulk tulndulk heart and patulh tellrhadap kellimanan principle that he lived. It tellrsellbult, based ollellh pellrintah in Al-Qulran and Al-Hadith, “Rasullulllah sallallahul ' alaihi wa sallam mellaknat pellmakan riba (rellntellnir), pellnyelltolr riba (customers who mellminjam), pellnullis riba transactions (sellkrelltaris) and Dula witness mellnyaksikan riba transactions, sellmulanya same dalamSS dolsa.” (HR. Mulslim Zero. 1598Noltaris the mellnollak mellrellsmikan kolnvellnsiolnal deed in pellservice pulblik mellrulpakan sulatul rights owned by noltaris sellbagai nellgara citizens, where nellgara is obliged to ulntulk mellngakolmoldasi the rights of bellrnellgara from seaeach country citizen