cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Sartika
Contact Email
ika_sartika@ipdn.ac.id
Phone
+6281320406679
Journal Mail Official
japd@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD) Program Pascasarjaan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jln. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telepon: +6221 7805088/7806944 Fax: +6221 7824157 Email: japd@ipdn.ac.id
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 18295193     EISSN : 26153351     DOI : https://doi.org/10.33701/jiapd.v13i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JIAPD bertujuan untuk menampung dan mempublikasikan hasil penelitian, temuan, kajian ilmiah di bidang ilmu pemerintahan, ilmu administrasi di tingkat daerah dan administrasi pemerintahan daerah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 239 Documents
 2   3   4   5   6 
”Pengaruh Implementasi Kebijakan Fiskal dan Kapasitas Kelembagaan Terhadap Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri” muhammad ramadan
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.260

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Fiskal dan Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Pinjaman Daerah dan Dana Perimbangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbasis pada analisis statistic. Teori yang digunakan untuk menganalisis data yaitu Teori Implementasi Kebijakan Publik dari  Edward III dan pendekatan teori Kapasitas Kelembagaan menurut De Vita et.al. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan berpengaruh kuat terhadap Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dapat melalui upaya memberi perhatian terhadap keempat dimensi Implementasi Kebijakan yaitu communication, resources, disposition or atittudes, and bureaucratic structure
RESTRUKTURISASI ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT azuardana azuardana
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.261

Abstract

Restrukturisasi organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restrukturisasi organisasi dan merancang struktur organisasi ideal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriftip, penentuan informan melalui teknik purposive, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data mengacu pada teori Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, dimana restrukturisasi organisasi terdapat tiga dimensi perubahan yaitu struktur, teknologi dan orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, dalam perubahan struktur terdapat penambahan komponen struktur sehingga desain struktur semakin melebar serta masih terdapat jabatan yang belum terisi, standar operasional prosedur pelaksanaan tugas belum disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, srerver dan website Pemerintah Kabupaten Dompu belum diserahkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu serta sarana dan prasanara kerja belum disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017. Idealnya struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu perlu disesuaikan lagi dengan dibentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mandiri, sekiranya mengadopsi perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan tugas, dan perlu menyesuaikan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan jabatan yang didudukinya.
“Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” rezky aprilia
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.262

Abstract

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan bakat, minat, dan kemampuan tertentu yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan budaya organisasi juga berpengaruh secara nyata dan positif terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Jatinangor. Namun kantor kecamatan Jatinangor masih perlu menciptakan penguatan budaya organisasi untuk  meningkatkan kinerja pegawai yang lebih baik. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, kantor kecamatan Jatinangor dapat memanfaatkan bakat dan kemampuan pegawai sesuai dengan bidangnya, memperkuat tim-tim kerja pegawai sehingga mampu bersaing dengan lebih efektif dan efisien.
LOCAL GOVERNMENT INNITIATIVE ON EDUCATION SECTOR Diana Rochintaniawati; Ella Wargadinata
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.264

Abstract

The Study of Educational Policy post decentralization related on Professional Development was conducted in three years research. There are two problems posed in the study, they are: what kind of policy that should be provided by the local government to support the improvement of teacher professional development in teaching science of elementary school teachers and what type of teacher training model that should be developed to enhance teacher professional development in teaching science in elementary school. The subject of the study involved 30 elementary school teachers from West Bandung and Cimahi District as well as district Educational government as a policy maker. Research and Development method was apply in the study. The first year study started from elementary school teachers’ needs analysis in teaching science as basic information which was used to develop a framework of teacher training model.  In the second year, the model of teacher training was developed and tested in small scale trial involving 3 schools and large scale trial involving 15 schools. The policies that should be provided by the local government to support the continuity of the program were also identified in a second year of research. In the third year of the study, the model was disseminated involving elementary schools located in West Bandung and Cimahi. From the study it was reveal that the involvement of local government policy post decentralization can support effectiveness of teacher training program as more schools were get involved in the training program as well as it maintain the continuity of the program.  The teacher training model that mixed between traditional model and lesson study model was proved as an effective model to enhance elementary school teachers’ professional development in teaching science which was supported by the local government policy.
PENGEMBANGAN KARIER DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT Muhammad Syafei Endro Lareken
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.267

Abstract

ABSTRAK Tesis yang berjudul “Pengembangan Karier Dalam Meningkatkan Motivasi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat di Kabupaten CIamis”, dilakukan untuk mengetahui dan memahami kinerja dan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam pengembangan karier untuk bisa meningkatkan motivasi pegawai negeri sipil dan mengetahui proses pelaksanaan kegiatan dan juga faktor penghambat dan pendukung yang ditemui serta upaya-upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam pengembangan karier di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Untuk mempermudah pengamatan, sumber data yang diambil adalah person, place, dan paper. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengembangan karier yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat guna meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi mulai dari anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang sampai pada sarana dan prasarana. Dari hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa sangat dibutuhkan perhatian dari pimpinan langsung ataupun pimpinan tidak langsung dan juga perhatian dari kepala daerah dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat meningkatkan motivasi kerja dan terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang berkompetensi dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang optimal.
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PASCA KONFLIK HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 Anjely Mira Kogoya
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.268

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung Di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh  melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca konflik hasil pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua belum efektif. Hal ini disebabkan pencapaian nilai produktivitas pemerintah daerah yang diukur melalui tingkat realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara, nampaknya belum optimal. Nilai fleksibilitas organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara tercermin hanya terbatas pada aspek penyusunan struktur dan format organisasi perangkat daerahnya. Masyarakat belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tolikara.
FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Esteria Nivianny Zacharias; Rossy Lambelanova
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.269

Abstract

Central government financial transferred by balance allocation funds have function to decrease fiscal imbalance and produce equalization regional funds.  However, this policy in fact makes most of local governments, including Kupang City government, be depended on that funds especially General Allocation Funds, because of local government ability lack. These are some purposes of this research. First, this research purposes to know how far the locally generated income and general allocation funds give effect in significant to regional expenditure partially and simultaneously. Second, it purposes to know if there was a flypaper effect in Kupang City from 2008 to 2017. Finally, this research makes an analysis of basic principles to increase regional income in order to decrease dependency to central government. This result research shows locally generated income and general allocation funds have effect to regional expenditure of Kupang City in significant from 2008 to 2017. It is because the T statistic (T count) bigger than T chart, α = 1%. The locally generated funds is 2,617 and the general allocation funds 4,646. In simultaneous,  locally generated income and general allocation fund also give effect to regional expenditure significantly because of the F statistic bigger than F chart α = 1%. It is 154,061. This research also gets result that there was a flypaper effect, because the coefficient of general allocation fund bigger than locally generated income, it is 0,645 > 0,365. Flypaper effect happened to Kupang City government can be overcome by regional income increasing. The regional income increasing can be done by expansion of income base, income leakage control, and the increasing efficiency of tax administration.
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA Anggita S Romera
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.272

Abstract

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi masih mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa opini Tanpa memberikan pendapat/disclaimer selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini, berarti bahwa laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah belum sesuai dan belum memenuhi kriteria yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyajian laporan keuangan tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah melihat kinerja dari pemerintah daerah untuk meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori dari Mangkunegara terkait kinerja dari para pegawai yang dilihat dari indikator kinerja, yaitu Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab. Diimbangi dengan faktor pendukung yaitu Faktor Kemampuan Psikologis dan Faktor Motivasi. Kemudian, untuk menentukan strategi ke depannya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar opini BPK kedepannya baik, adalah menggunakan analisis ASOCA dari Suradinata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara serta mengumpulkan dokumen pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dari pegawai di Kabupaten Mappi sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Waktu yang telah ditentukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah tepat waktu walaupun terkadang masih perlu adanya perbaikan. Dalam penyusunan laporan perlu adanya SOP guna pedoman penyusunan LKPD yang sesuai dengan kriteria dari BPK serta tanggung jawab yang diberikan masih perlu adanya peningkatan.Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD yaitu: 1. Adanya peningkatan SDM melalui diklat penyusunan laporan keuangan berbasis akrual; 2. Komitmen kepala daerah dengan seluruh kepala SKPD di Kabupaten Mappi untuk akuntabilitas penggunaan anggaran, meminimalisir sisa kas akhir tahun, serta penataan dan pencatatan aset daerah; 3. Pembuatan SOP penyusunan LKPD; 4. Adanya komunikasi dan konsultasi kepada inspektorat; 5. Adanya sosialisasi regulasi terbaru tentang penyusunan LKPD sesuai degan kriteria yang diberikan oleh BPK.
IMPLEMENTASI PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI DUA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Arihun Rahmatin; Rossy Lambelanova
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.273

Abstract

Penyimpangan yang terjadi dalam implementasi pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Dompu menjadi perhatian khusus, keterbukaan perihal tenaga honorer yang memenuhi kriteria maupun tidak memenuhi kriteria dibutuhkan pelaksanaan yang transparansi dari pemerintah daerah khususnya fungsi dari BKD dan PSDM Kabupaten Dompu karena tidak menutup kemungkinan penerimaan CPNS yang bermasalah ini sangat erat dengan praktek KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berkepentingan. Hal ini dapat terjadi karena pengawasan yang lemah terhadap jalannya proses rekrutmen sehingga memberikan peluang kepada pelaku kepentingan untuk melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sehingga Bupati Dompu mengeluarkan SK pembatalan terhadap 134 orang tenaga honorer kategori dua. Diduga hal ini dapat terjadi karena adanya manipulasi atau pemalsuan dokumen yang dilaksanakan pada tahap verifikasi dan validasi data. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Implementasi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori Dua Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dari para informan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implmentasi kebijakan dari Ripley dan Franklin dalam bukunya Policy Implementation and Bureaucracy. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengangkatan tenaga honorer kategori dua menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Dompu pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik dilihat dari segi kepatuhan implementator akan tetapi dari segi keberlangsungan implementasi belum berjalan optimal. Sehingga perlunya meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan jumlah tenaga honorer di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU AMANATUN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Prima Maryos Rinaldo Pandie
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i2.275

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang kelayakan pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah dalam mempersiapkan pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun.Teori yang digunakan adalah teori pemekaran daerah yang dikemukakan oleh Fitriani Hoffman yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa kelayakan Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatun Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Teori terdiri atas tiga yaitu: faktor sosial, ekonomi dan politik. Di antara ketiga faktor diatas, yang paling dominan dalam pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun di kabupaten Timor Tengah Selatan ialah faktor sosial dan faktor ekonomi. Faktor Pendukung Pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatum adalah dukungan masyarakat, komitmen pemerintah, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat pemekeran yaitu, belum adanya peraturan, kurangnya dukungan politik di tingkat pusat, terbatasnya anggaran, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan biaya operasional persiapan pembentukan daerah otonom baru, menyelenggarakan rapat paripurna bersama DPRD sehingga terbit Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan.

Page 4 of 24 | Total Record : 239

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance (In Progres) Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Local Government Vol 13 No 2 (2021): Kebijakan Pemerintahan Vol 13 No 1 (2021): Tata Kelola Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation Vol 11 No 2 (2019): Administrative Reform Vol 11 No 1 (2019): Local Government Administrative Reform Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017): Local Development and Community Empowerment Vol 9 No 1 (2017): Public Policy Vol 8 No 2 (2016): Local Election Vol 8 No 1 (2016): Public Sector Leadership More Issue