cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mimin Mintarsih
Contact Email
miensh66@gmail.com
Phone
+6281315305603
Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum
Published by Universitas Islam Jakarta
ISSN : 16939336     EISSN : 26861593     DOI : https://doi.org/10.46257/jrh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27 No 3 (2023): December Edition" : 8 Documents clear
Upaya Hukum Kreditur Peserta Kredit Sindikasi Terhadap Debitur yang Wanpretasi Tanpa Melalui Agen Fasilitas: Legal Actions for Syndicated Credit Participating Creditors Against Defaulting Debtors Without Going Through A Facility Agent Sriwati; Setiawan, Yusak
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.598

Abstract

Kredit sindikasi bertujuan memberikan pinjaman pada proyek yang memerlukan dana besar. Salah satu karakteristik kredit sindikasi adalah keterlibatan Agen Fasilitas dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, antara lain berdasarkan perjanjian menjadi satu-satunya pihak yang dapat menagih pembayaran dan mendistribusikan pembayaran kreditur. Probematika muncul manakala Agen Fasilitas tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik. Tujuan yaitu menganalisis upaya hukum kreditur peserta kredit sindikasi terhadap wanprestasi debitur tanpa melalui Agen Fasilitas dan pentingnya pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kredit Sindikasi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian kredit pada umumnya yaitu keterlibatan Agen Fasilitas yang mewakili para kreditur dalam melakukan hubungan hukum dengan debitur. Selanjutnya upaya hukum kreditor terhadap debitur yang wanpretasi tanpa melalui Agen Fasilitas yaitu pertama dari segi pembentukan perjanjian kredit sindikasi memuat removal clause dan kedua melalui upaya gugatan dengan membatalkan Perjanjian Kredit Sindikasi sepanjang penunjukan Agen Fasilitas sehingga kreditur dapat menagih piutangnya tanpa melalui Agen Fasilitas. Pentingnya pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi akan berdampak positif pada meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan investor dalam investasi bagi proyek-proyek strategis nasional.
Persepsi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta : Perceptions of State Madrasah Aliyah Students on Human Rights Violations in the Special Region of Yogyakarta Miskiah, Siti; Siregar, Ahmad Munawir; Isyam
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.668

Abstract

Persepsi peserta didik terhadap Hak Asasi Manusia di sekolah Madrasah Aliyah merupakan hal yang fundamental dalam proses belajar mengajar, mendidik peserta didik MAN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelanggaran HAM terhadap peserta didik, ketentuan  HAM dan mengaplikasikan ketentuan hak asasi manusia tersebut dalam pergaulan di MAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu pemahaman terhadap pelanggaran HAM di lingkungan Pendidikan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah MAN di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, dengan teknik pengumpulan data melalui peninjauan lapangan dan wawancara. Dengan observasi ini, peneliti mendapatkan persepsi peserta didik terhadap pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan Sekolah MAN adalah dengan paktek non-diskriminasi terhadap semua peserta didik. Tenaga kependidikan telah melakukan proses nilai-nilai hak dasar individu pada peserta didik melalui pembelajaran dengan baik, tenaga kependidikan sudah memberikan kepada peserta didik dengan pendidikan yang baik, perhatian kepada peserta didik, memfasilitasi pembelajaran, dan peduli. Peran tenaga pendidik terhadap pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan peserta didik adalah melalui materi-materi pembelajaran yang mencakup nilai-nilai hak asasi manusia terutama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai pancasila dalam kehidupan.
Restrukturalisasi Mahkamah Kehormatan Dewan berbasis Proporsional dan Independen di Indonesia: Studi Banding Komisi Etik Indonesia-Amerika : Reform for Formation of a Proportional and Independent Legislative Ethics Committee in Indonesia: A Comparative Study of Indonesian-American Ethics Commissions Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Maulina, Irma Wahyu; Rifqi, Muhammad Jazil
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.677

Abstract

Berbagai problematika mengenai etika legislatif yang muncul di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) menunjukkan ketidakefektifan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (MKD-RI) sebagai komisi etika legislatif lembaga tersebut. Artikel ini bertujuan membentuk rumusan reformasi untuk kelembagaan komisi etika legislatif di Indonesia yang independen dan proporsional. Studi ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan komparatif antara Mahkamah Kehormatan DPR-RI dengan House of Representative Commision On Ethic Amerika Serikat dan Office of Congressional Ethics. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perubahan struktural yang perlu untuk mereformasi Mahkamah Kehormatan DPR-RI ialah adanya anggota MKD-RI yang proporsional diantara semua partai yang mendapatkan kursi DPR-RI. Selanjutnya, membentuk lembaga baru sebagai badan komisi etika secara eksternal yang diisi oleh orang profesional hukum atau akademisi hukum. Kemudian, penindakan dalam MKD-RI seharusnya bekerjasama dengan lembaga baru tersebut dalam memberikan pertimbangan pelanggaran etika legislatif seperti mekanisme penindakan yang ada dalam House of Representative Commision On Ethic (HCE) dan Office of Congressional Ethics (OCE) di Amerika Serikat
Tinjauan Tata Kelola dan Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha : Review of Monopoly Practices of State-Owned Enterprises in the Perspective of Business Competition Law Yanto, Andri; Hikmah, Faidatul; Nugroho, Sigit; Firmansyah, Didi
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.686

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan terkait dengan kewenangan monopoli oleh BUMN sebagai bagian integral dari proyeksi pembangunan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berfokus pada latar belakang, dasar hukum, implementasi, dan kelemahan dari praktik monopoli oleh BUMN, terutama dalam skema persaingan usaha. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sumberdaya dan sektor- ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemberian kewenangan monopoli diorientasikan guna memperkuat kapabilitas BUMN untuk berkompetisi dan mendominasi sektor ekonomi yang penting, meningkatkan penerimaan negara, serta memberi surplus bagi pembangunan nasional. Kendati demikian, pelaksanaan monopoli oleh BUMN masih menemui sejumlah tantangan, diantaranya adalah kurang efektifnya manajemen BUMN yang menyebabkan kerugian dan keuntungan tidak maksimal, serta hambatan bagi perusahaan swasta untuk berkembang dan berkompetisi di Indoneisa. Monopoli yang dijalankan secara tidak efektif menyebabkan stagnasi atau degradasi penerimaan negara, serta membatasi jumlah investasi akibat tidak terdapat ruang kompetisi yang proporsional. Dengan demikian, formulasi perbaikan tata kelola BUMN dan pengaturan monopoli menjadi aspek fundamental guna perbaikan pengelolaan sumber-sumber ekonomi strategis di Indonesia.
Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang : Restorative Justice in the Prosecution of Theft Cases at the Pangkalpinang District Attorney's Office Dwi Saputra, Tegar; Faisal, Faisal; Haryadi, Dwi
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.710

Abstract

Menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menghentikan penuntutan membawa perubahan pada cara pandang terhadap kejahatan, menggeser pandangan bahwa kejahatan merupakan gejala yang mencerminkan bagian dari aktivitas sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pidana atau perbuatan kriminal yang merusak struktur sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan proses penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, serta menganalisis pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, telah berlangsung sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi dasar keputusan penuntut untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Beberapa faktor ini melibatkan fakta bahwa tersangka baru-baru ini melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka memiliki ancaman pidana penjara yang maksimalnya 5 tahun.
Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan : Typology of Authority of the House of Representatives to Replace Constitutional Court Judges During their Term of Office Moh Hazmi, Raju; Arman, Zuhdi
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.711

Abstract

Penggantian Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam masa jabatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan determinasi politik terhadap MK dan bersifat intervensionis. Meskipun diberikan atribusi untuk melakukannya, namun kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Artikel ini bertujuan menganalisis tipologi kewenangan yang melekat kepada DPR untuk mengganti hakim MK dalam masa jabatan dan desain konstitusionalisme dalam proses penggantian tersebut. Metode penelitian yaitu metode normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, serta kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa tipologi kewenangan DPR menggantikan hakim MK dalam masa jabatan merupakan atribusi yang bersifat kausalitas terbatas karena dependen terhadap atribusi ketua MK sebagai entitas prima facy untuk menjustifikasi alasan penggantian sekaligus presiden sebagai entitas yang mengeluarkan penetapan pemberhentian. Dalam konteks ini, ketua MK yang justru mempunyai kewenangan mendeteksi alasan seperti apa yang menjustifikasi seorang hakim MK dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Desain konstitusionalisme dalam proses itu terlihat ketika ada relasi kewenangan institusional yang bersifat terbatas antara MK, Presiden, dan DPR. Artinya, DPR sebelum megusulkan penggantian hakim harus dimulai dari proses justifikasi pemberhentian oleh ketua MK dan diafirmasi oleh presiden sebagai dasar mengeluarkan penetapan pemberhentian. Pada proses tersebut terlihat posisi antar lembaga tidak berjalan secara dikotomis, melainkan saling mengawasi sesuai nalar konstitusionalisme.
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon : Disputes Regional Head Election Results: An Analysis of Legal Standing of Election Observer as Petitioners Pratama, Muhammad Rezky
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.718

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimungkinkan terselenggara dengan calon tunggal. Kewenangan memutus permohonan perselisihan hasil Pilkada diemban oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana salah satu syarat formil permohonan adalah mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk memotret keterkaitan antara penyelenggaraan Pilkada calon tunggal dengan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus menganalisis kekuatan legal standing Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon perselisihan hasil Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk meneliti bahan-bahan hukum dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meningkatnya jumlah penyelenggaraan Pilkada calon tunggal menandakan turunnya kualitas demokrasi. Kemudian berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, Pemantau Pemilihan memiliki legal standing untuk menjadi Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pilkada calon tunggal, sedangkan dalam Undang-Undang MK tidak mengatur demikian. Hal ini menyebabkan lemahnya kekuatan legal standing Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon perselisihan hasil Pilkada calon tunggal sebab secara hierarkis kedudukan UU lebih tinggi dari Peraturan MK. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi terhadap UU MK guna memasukkan Pemantau Pemilihan sebagai pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada.
Penyimpangan Kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Antara Pemberi Kerja dan Pekerja : Deviation of Agreement in The Employment Agreement Between Employer and Worker Alberich Martin Setiawan; Nany Suryawati
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.740

Abstract

Mencuatnya kasus yang mengharuskan tenaga kerja melakukan staycation dengan atasan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja membuat heboh dunia kerja. Masalah perjanjian kerja tidak akan pernah selesai karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efek dari penerapan klausul baku yang bersifat subjektif sehingga menguntungkan perusahaan dan menimbulkan penyimpangan serta mengetahui upaya perlindungan yang bisa di ambil untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah hukum yang datanya diperoleh melalui perkara, peraturan, jurnal, dan artikel. Perjanjian kerja disalahgunakan oleh perusahaan yang tidak bermoral untuk mencari keuntungan dan memanfaatkannya. Kondisi ini membuat pekerja merasa dirugikan, ditambah dengan adanya klausula subjektif. Pembuatan klausul yang disengaja untuk menguntungkan perusahaan membuat tenaga kerja dirugikan dan dilemahkan, sehingga menciptakan banyak eksploitasi dan kejahatan bagi pekerja. Pemerintah diharapkan bertindak cepat dengan mengeluarkan kebijakan standardisasi perjanjian kerja sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dan kepastian hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29 No 3 (2025): December Edition Vol 29 No 2 (2025): August Edition Vol 29 No 1 (2025): April Edition Vol 28 No 3 (2024): December Edition Vol 28 No 2 (2024): August Edition Vol 28 No 1 (2024): April Edition Vol 27 No 3 (2023): December Edition Vol 27 No 2 (2023): August Edition Vol 27 No 1 (2023): April Edition Vol 26 No 2 (2022): December Edition Vol 26 No 1 (2022): June Edition Vol 25 No 2 (2021): December Edition Vol 25 No 1 (2021): June Edition Vol 24 No 2 (2020): December Edition Vol 24 No 1 (2020): June Edition Vol 23 No 2 (2019): December Edition Vol 23 No 1 (2019): June Edition Vol 22 No 2 (2018): December Edition Vol 22 No 1 (2018): June Edition Vol 21 No 2 (2017): December Edition Vol 21 No 1 (2017): June Edition Vol 20 No 2 (2016): More Issue