cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ilham
Contact Email
muhammad.ilham.spt@gmail.com
Phone
+628116074546
Journal Mail Official
jurnal@unds.ac.id
Editorial Address
Jl. abdul Haris Nasution No. 11 CDE Medan, Sumatera Utara Indonesia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal Law of Deli Sumatera
Published by Universitas Deli Sumatera
ISSN : 28095847     EISSN : 28095847     DOI : https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
untuk mempublikasikan penelitian Hukum yang memiliki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan tinjauan dalam bidang kajian terpilih mencakup berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, dll)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
PROSES PENDAFTARAN TANAH ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA Swandi Situmorang
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Toba memiliki permasalahan yang cukup kompleks baik dari aspek hukum dan pelaksanaanya. Seluruh tanah di wilayah Kabupaten Toba adalah tanah adat, dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Toba memiliki permasalahan. Saat ini begitu banyak laporan dari masyarakat akan adanya permasalahan menyanggah sertifikat yang diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tesebut. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai disharmoni pengaturan PTSL dengan pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah lainnya yang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, proses pendaftaran tanah adat melalui program PTSL, dan urgensi penerapan asas kontradiktur delimitasi di wilayah Kabupaten Toba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris yang bersifat deskriptif analisis, untuk menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Hasil analisis dan kajian dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah di Indonesia terdapat disharmoni dengan peraturan PTSL terkait waktu pengumuman hasil data yuridis dan data fisik, dan terkait penunjukan bukti pembayaran PPh, dan/ atau BPHTB dihadapan pejabat berwenang. Kedua, Proses pendaftaran tanah adat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Toba meliputi, penetapan lokasi, pembentukan tim ajudikasi percepatan, penyuluhan secara berjenjang, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pengolahan data, penetapan hak atas tanah, dan penerbitan sertipikat. Dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah banyak terdapat permohonan keberatan/sanggahan dari pihak keluarga yang menerima sertipikat hak atas tanah. Ketiga, dalam penerapannya di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, asas kontradiktur delimitasi ini belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tanah Adat
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL M. Hendra Pratama Ginting; Muhammad Akbar; Rica Gusmarani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945; bahwa setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi yang harus dihapuskan; sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dan mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dan perlindungan dari pemerintah, atau masyarakat untuk menghindari ancaman dan kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan harkat kemanusiaan. Keywords: Kekerasan, Perempuan, Sosiokultural
PERAN KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM BELAWAN (Studi Pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan) Mahdin Marbun Mahdin; Elawijaya Alsa
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perikanan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara atau bangunan yang merugikan dan/atau yang membahayakan kelestarian SDI dan/atau lingkungannya di WPP RI. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan subtansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Dalam spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian statute approach (berdasarkan peraturan perundang-undangan disini adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009). Pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Perairan Udara Belawan Belawan dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan diatur dalam Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 pasal 73 ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh Polairud dalam menyelesaikan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, luas laut Belawan yang sangat luas. Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Polairud Belawan di wilayah hukum Belawan adalah dilakukan dengan penegakan hukum secara non penal dan penegakan hukum secara penal. Penegakan hukum secara non penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Prem-emtif dan Preventif sedangkan penegakan hukum secara penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Represif (Penindakan). Keywords: Peran, Polisi, Perairan, Udara
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS KELALAIAN DALAM HAL PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG SERTIFIKAT ASLI HAK ATAS TANAHNYA TIDAK DISERAHKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 361 PK/PDT/2017) Yuni Aditya Adhani
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361 PK/PDT/2017 dimana dalam pembuatan akta jual beli PPAT tidak menerima sertifikat asli dan melakukan pengecekan atas sertifikat tersebut sebelumnya. Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Prosedur Syarat Pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT, Peranan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT terhadap PPAT yang Melanggar Ketentuan Praturan Perundang-undangan yang Berlaku, serta akibat hukum terhadap PPAT atas kelalaian dalam hal pembuatan AJB yang sertifikat tanahnya tidak diserahkan berdasarkan putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Prosedur Syarat Pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT yaitu PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan.. Peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Pembinaan terhadap PPAT yang dilaksanakan oleh Menteri dapat berupa penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT, pemberian arahan , menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan, dan/atau memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kode etik. Selanjutnya mengenai akbat hukum, sesuai dengan hukum perdata, PPAT dapat dikenakan ganti rugi, karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Sedangkan secara hukum pidana PPAT dapat dikenakan sanksi Pidana yaitu dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah PPAT sebagai pejabat umum yang dapat membuat akta jual beli sudah seharusnya mengikuti prosedur yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undagan dan kode etik PPAT. Hal tersebut demi memberikan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya. Disarankan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap PPAT lebih baik dan rutin lagi untuk menghindari permasalahan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kelalaian PPAT, Akibat Hukum
Keabsahan Akta Penyerahan Dan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris (Studi Putusan Nomor : 324/Pdt/2020/PT. Mdn tanggal 14 September 2020). Adi Perdana Lubis
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri, sehingga pada akhirnya penggugat pada putusan Nomor : 321/Pdt/2020/PT. Medan tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris karena tidak adanya bukti pengangkatan anak yang dilakukan oleh penetapan pengadilan. Kata Kunci : Akta pengangktan anak, Notaris, Pengadilan, Putusan.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAYANAN JASA KENOTARIATAN YANG BELUM SELESAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 143/Pdt.G/2021/PN Mdn) Deliska Anwar
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, terdapat pelayanan jasa kenotariatan yang dilakukan dan diberikan Notaris diluar pembuatan akta yang bukan merupakan kewenangannya namun masih berkaitan dengan akta yang dibuatnya diantaranya adalah pengurusan sertifikat pertanahan. Pelayanan jasa diluar membuat akta dapat menjadi tidak selesai karena beberapa faktor sehingga menimbulkan permasalahan sampai tahap pengadilan dan berkaitan dengan tanggung jawab profesinya sebagai Notaris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Notaris memberikan pelayanan jasa baik dalam praktik dan menurut kewenangannya, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelayanan jasa yang belum selesai terkait dengan pertanggung jawabannya ke Pihak Pemberi Kerja/Klien, dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara perdata terhadap Notaris yang belum menyelesaikan pelayanan jasa dilihat dari kewenangannya (studi kasus Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.G/2021/PN.Medan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah aktual. sumber data penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan kasus di Pengadilan Negeri Medan dimana Notaris dan Bank dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, Notaris dianggap belum menyelesaikan pelayanan jasa kenotariatannya terkait pengurusan menaikkan sertifikat tanah karena ada masalah tersendiri ataupun permasalahan lain yang dihadapi Notaris, maupun kasus dengan Klien yang telah meninggal dunia sehingga tidak dapat menyelesaikan pelayanan jasa kenotariatannya. Hasil Penelitian ini yaitu Notaris tetap bertanggung jawab secara moral terkait pekerjaan yang diterimanya serta bertanggung jawab secara bersama sama kepada klien bersama dengan Bank sebagai rekanan Notaris yang memberi kerja dan meminta pengurusan menaikkan hak tersebut. Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Kewenangan, Pelayanan Jasa,
ANALISIS KLAUSULA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (FIDUSIA) SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 Desi Marini
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan jawaban atas judicial review atas Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF No. 42 Tahun 1999 menjadi polemik bagi pihak perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini sebagai kreditur terkait tindakan parate eksekusi penyitaan unit / objek jaminan dilapangan atas akibat wanprestasi debitur dilakukan tanpa prosedur yang benar sehingga sering terjadi penarikan paksa dilapangan, Penelitian tesis ini diberi judul “Analisis klausula wanprestasi pada perjanjian pembiayaan (fidusia) sebelum dan setelah lahirnya putusan MK No:18/PUU-XVII/2019”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dilakukan pula penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memberikan keadilan bagi pihak debitur yang selama ini dalam posisi yang lemah dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan, dan tidak dapat melakukan perlawanan jika dilakukannya parate eksekusi dilapangan oleh kreditur atas penentuan wanprestasi yang ditetapkan oleh kreditur. wanprestasi harus didasarkan adanya kesepakatan terlebih dahulu tentang wanprestasi debitur dan/atau atas dasar upaya hukum, kemudian utuk pelaksanaan eksekusi dilapangan sepanjang dilakukan secara sukarela dari debitur yang wanprestasi maka parate eksekusi masih diperbolehkan, upaya hukum yang bisa dilakukan untuk parate eksekusi jika masih terjadi penolakan dilapangan oleh debitur, yaitu melalui permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/ PUU-XIX/2021. Kata Kunci : Wanprestasi, Parate Eksekusi, Somasi.
ASPEK HUKUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (KEPUTUSAN SIRKULER/CIRCULAR RESOLUTION) DALAM PERSEROAN TERBATAS Dewi
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keabsahan dari Keputusan Sirkuler memainkan peran yang sangat penting dalam suatu Perseroan Terbatas, karena ketidakjelasan kapan sesungguhnya sah dari Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) dapat menjadi masalah dan bukan tidak mungkin menjadi pembuka sengketa di antara pemegang saham serta menimbulkan kerugian bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya. Tesis ini, dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan seperti, Pertama, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/Circular Resolution), Kedua, mengenai keabsahan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/Circular Resolution), Ketiga, mengenai peranan Notaris dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/Circular Resolution). Metode penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hokum terkemuka. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa suatu Keputusan Sirkuler dapat sah secara internal dan secara eksternal. Secara internal (berlaku dalam suatu organisasi PT) maka Keputusan Sirkuler tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 91 UUPT dan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana usul yang dikirimkan secara tertulis kepada seluruh Pemegang Saham telah disetujui secara tertulis (dengan cara ditandatangani) oleh seluruh pemegang saham dalam suatu bentuk Risalah dan tidak boleh ada satupun pemegang saham yang tidak setuju. Secara eksternal maka Keputusan Sirkuler wajib dilaksanakan sesuai Pasal 91 UUPT dan 1320 KUHPerdata, wajib ditegaskan kembali dengan akta otentik oleh Notaris dan telah disetujui atau diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI, serta diterbitkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Disarankan agar Pemerintah dapat membuat suatu peraturan khusus atau peraturan pelaksana mengenai Keputusan Sirkuler, dan diharapkan Notaris dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik dan juga berperan lebih aktif dalam membantu Pemegang Saham selaku kliennya dalam pemahaman dan dalam melaksanakan tugasnya khususnya mengaktakan Keputusan Sirkuler. Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Keputusan Sirkuler.
Pengenaan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Ingkar Janji Atas Perjanjian Kerjasama Bangun Bagi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/PDT/2020/PT PLG) Erlikasna Br Sembiring
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada prinsipnya perjanjian bangun bagi merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak yaitu antara pihak developer/pemilik modal dengan pihak pemilik tanah. Dalam perjanjian ini pemilik tanah memberikan ijin kepada pengembang/developer untuk mengelola tanahnya untuk dibangun menjadi beberapa kavling tanah berikut beberapa unit rumah/ruko yang berdiri diatas kavling tanah tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak baik pemilik tanah, maupun pengembang (developer) dalam pelaksanaan perjanjian pendanaan dalam perjanjian bangun bagi, apakah ketentuan yang menjadi dasar pengenaan dan besarnya ganti rugi dalam hal terjadinya wanprestasi perjanjian bangun bagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/Pdt/2020/PT Plg dan bagaimana analisa pertimbangan atau keputusan hakim terkait pengenaan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan ingkar janji pada perjanjian kerjasama bangun bagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/Pdt/2020/PT Plg Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak baik pemilik tanah, maupun pengembang (developer) dalam pelaksanaan perjanjian pendanaan dalam perjanjian bangun bagi membawa konsekuensi kepada pelaku wanprestasi bertanggung jawab secara perdata. Ketentuan yang menjadi dasar pengenaan dan besarnya ganti rugi dalam hal terjadinya wanprestasi perjanjian bangun bagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/Pdt/2020/PT Plg adalah ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Bangun Bagi No. 3 tanggal 7 April 2004 dan keputusan hakim terkait pengenaan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan ingkar janji pada perjanjian kerjasama bangun bagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/Pdt/2020/PT Plg telah tepat dan benar. Disarankan sebaiknya para pihak baik pemilik tanah, maupun pengembang/developer menghormati perjanjian yang telah disepakati bersama-sama dengan cara melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing pihak sebaiknya pihak pengembang/developer menyelesaikan kewajibannya untuk membangun ruko sesuai dengan tengang waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.Diharapkan sebaiknya keputusan hakim dalam perkara ini dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi perkara yang serupa sehingga putusan putusan pengadilan dalam mengadili perkara serupa dapat konsisten. Kata Kunci: Perjanjian Bangun Bagi, Ingkar janji, Akibat Hukum
KEKUATAN HUKUM SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM JUAL BELI TANAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN (STUDI DI DESA MARJANJI KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI) Riduwan Saragih
Journal Law of Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan peralihan hak jual beli tanah dibawah tangan di desa marjanji kecamatan sipispis kabupaten serdang bedagai; 2) apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan jual beli tanah dibawah tangan di desa marjanji kecamatan sipispis kabupaten serdang bedagai; 3) Bagaimana kekuatan hukum surat dibawah tangan dalam jual beli tanah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan di desa marjanji kecamatan sipispis kabupaten serdang bedagai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yuridis normatif dan empris.dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Kemudian analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa proses jual beli tanah di masyarakat desa marjanji dengan menggunakan praktek secara surat dibawah tangan dengan selembar kwitansi kemudian ditandatangani dan dibubuhi stempel kepala desa. adapun faktor masyarakat melakukan jual beli dibawah tangan karena sudah menjadi tradisi, prosesnya terbilang mudah cepat selesai dan juga tidak adanya PPAT atau PPATS di kecamatan sipispis. Kekuatan hukum surat dibawah tangan dalam jual beli tanah sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Maka kekuatan mengikat perjanjian secara dibawah tangan adalah peralihan haknya atas tanah tidah terjadi sementara perjanjiannya tetap sah, hal ini karena untuk sahnya perjanjian tidak mutlak dengan akta yang dibuat oleh PPAT Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Surat Dibawah Tangan, Bukti Kepemilikan.

Page 5 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Mei 2023 Vol 2 No 1 (2022): Vol. 2 No. 1 (2022): Artikel Riset Desember 2022 Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022 Vol 1 No 1 (2021): Artikel Riset Desember 2021