Jurnal Pencerah Bangsa
(JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) terbit pada bulan Januari dan Juli dalam setahun. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil karya tulis ilmiah kepada akademisi dan praktisi yang menaruh minat pada bidang Hukum Sosial dan Ekonomi. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) menerima kiriman artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Penentuan artikel yang dimuat dilakukan melalui proses blind review oleh tim editor dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: terpenuhinya persyararatan baku untuk publikasi jurnal ilmiah dan kontribusi artikel terhadap perkembangan profesi, Hukum Sosial dan Ekonomi Editor bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif terhadap artikel yang akan dimuat dan (jika dipandang perlu) dan menyampaikan hasil evaluasi artikel kepada penulis. Artikel yang diusulkan untuk dimuat pada jurnal disarankan untuk mengikuti pedoman penulisan artikel yang dibuat oleh Editor.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kedudukan Hukum Islam Dalam Hubungan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Muhammad Irsyad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (514.256 KB)
<![CDATA[Penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum islam dalam hubungan hukum nasional, untuk menganalisis tentang karakteristik hukum islam pada hukum nasional dan perkembangan hukum islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Karakteristik hukum islam pada hukum nasional. Pemahaman hukum Islam di kalangan ummat Islam sendiri masih sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai endid, baik budaya, endidikandan pengaruh global, maka tulisan ini dimaksudkan untuk member arah dan cara pandang hukum Islam menurut para ulama dan pakar hukum Islam, guna menumbuhkan semangat dan nilai Islami dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sebagai hukum yang berlandaskan pada iman, maka terdapat perbedaan pokok dan maha penting antara hukum syariat Islam dan hukum sekuleris Barat. Perkembangan hukum islam di Indonesia pemberlakuan hukum islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegasan sepenuhnya dan penegasan sebagian. Penegasan hukum islam sepenuhnya]]>
<![CDATA[Proses Tindakan Masyarakat Terhadap Lingkungan Khususnya Permasalahan Sampah Di Pulo Brayan Darat II ]]>
<![CDATA[Deni Setiawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Said Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.425 KB)
<![CDATA[Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menambah wawasan pola pikir masyarakat Pulo Brayan Darat II, khususnya memperhatikan dalam memelihara kebersihan lingkungan disekitar. Agar para warga dapat mengetahui cara menjaga kebersihan dan lebih memperhatikan kebersihan lingkungannya, dan setiap para anak disekitar memahami cara mengelolah sampah dengan baik sekaligus mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Metode yang digunakan yaitu metode pelatihan ceramah, diskusi secara langsung kepada masyarakat. Dalam pelatihan ini juga dapat melakukan diskusi suatu program dengan masyarakat untuk suatu kegiatan program kerja kebersihan. Hal ini akan membawa dampak positif sekaligus tidak ada keberatan bagi masyarakat membawa dampak positif. Metode sosialisasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengarahan terhadap kebersihan kepada masyarakat dengan melakukan gotong royong bersama di kelurahan Pulo Brayan Darat II]]>
<![CDATA[Penerapan Pasal Tindak Pidana Yang Berasal Dari Wanprestasi Atas Giro Sebagai Jaminan Pembayaran Hutang (Studi Putusan No.2748/Pid.B/2018/PN-Mdn dan No.490/Pdt/G/2017/PN-Mdn) ]]>
<![CDATA[Ferry Nandos Tarigan]]>;
<![CDATA[Syafruddi Kalo]]>;
<![CDATA[Alvi Syahri]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.84 KB)
<![CDATA[Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yangmemelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam PenarikanGiro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam tersebut berakhir, dan kemudian dapat diterima kembali sebagai nasabah bank. Akan tetapi apabila si penerbit bilyet giro kosong ada indikasi dan patut diduga setelah proses penyelidikan ternyata ada unsur penipuan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pasal Tindak Pidana yang Berasal dari Wanprestasi Atas Giro sebagai Jaminan Pembayaran Hutang (studi Putusan No.2748/Pid.B/2018/PN-Mdn) dan (Putusan No.490/Pdt/G/2017/PN-Mdn), yang dilakukan Hakim sudah tepat , karena hakim dalam amar putusanya menyatakan perbuatan Terdakwa Terbukti akan tetapi Perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging), dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan antara kedua belah pihak merupakan hubungan bisnis atau perjanjian jual beli handphone yang mausk dalam kategori ranah perdata berdasarkan kesepakatan atau perjanjian]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengaturan Dewan Kehormatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Roman Situngkir]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia memiliki dua lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan dalam hal menyampaikan atau melakukan kehendak masyarakat dalam melakukan partisipasi politik. kewenangan legislasi dalam pembuatan undang - undang Indonesia oleh Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan cermin dari keragaman suku, etnis, agama, dan budaya. Negara tidak akan mungkin ada tanpa adanya pemerintah, yang merupakan organisasi yang memerintah di dalam suatu negara, Pemerintah adalah alat kelengkapan negara. Dalam artian sempit pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, biasa disebut juga lembaga ekskutif. Sedangkan dalam artian luas mencakup seluruh alat kelengkapan negara yang meliputi: cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Metode penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Sistem Pemerintahan presidensial merupakan sistem yang memisahkan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Pemisahan yang tegas antara kedua cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif menjadi titik penting untuk menjelaskan bagaimana fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, meskipun kekuasaan untuk membuat undang-undang berada di lembaga legislatif, eksekutif dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Biasanya, rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada anggota legislatif atau melalui partai politik untuk diajukan di lembaga legislatif.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Perkara No. 10/Kppu-I/2015 Dalam Perdagangan Sapi Impor Di Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang Dan Bekasi ]]>
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Ridho Pamungkas]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh investigator KPPU, kenaikan harga sapi impor terjadi karena adanya tindakan pembatasan pasokan yang dilakukan oleh feedloter. Melalui serangkaian proses pembuktian yang dilakukan, KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara kartel, menyatakan 32 (tiga puluh dua) pelaku usaha yang merupakan importir dan feedloter yang terbukti melakukan praktek kartel dan penguasaan pasar. Untuk menentukan pelaku usaha yang dilaporkan melakukan pelanggaran hukum persaingan, proses pembuktian merupakan unsur yang penting dalam memutus pelanggaran yang ada. Pembuktian Perjanjian yang dilarang dalam bentuk kartel dan pembuktian Kegiatan yang Dilarang dalam bentuk penguasaan pasar dilakukan oleh KPPU dengan menggunakan bukti tidak langsung atau indirect evidance. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pembuktian yang dilakukan oleh KPPU, terdapat beberapa kelemahan dalam membuktikan adanya penimbunan sapi karena adanya larangan atau hambatan kepada RPH untuk membeli sapi dari feedloter. Selain itu, tidak terbukti juga adanya hambatan kepada pesaing karena dalam pasar bersangkutan sapi import, tidak ada persaingan antara importir dan peternak sapi lokal. Dari sisi pembuktian rule of reason, tindakan feedloter mengatur penjualan ke RPH dilakukan demi menjaga keberlangsungan pasokan sapi ke konsumen. Hal tersebut semestinya menjadi pertimbangan dari KPPU dalam membaca dampak dari perilaku feedloter]]>
<![CDATA[Peran BPKP Dan Inspektorat Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pns Daerah (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2247. K/Pid.sus-K/2013) ]]>
<![CDATA[Novita Polina Sitompul]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[M Ekaputra]]>;
<![CDATA[Faisal Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah dalam perspektif otonomi daerah politik anggaran adalah kebijakan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber- sumber pendapatan dan/atau penerimaan daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Kebijakan anggaran yang dimaksud adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik bukan kebijakan yang melindungi kepentingan kelompok apalagi pribadi, anggaran negara/ daerah adalah milik rakyat yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Dalam prinsip negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk kesejahteraan rakyat, Konsep yang baik untuk mengelola keuangan Negara adalah Good Financial Governance (GFG).Spirit dari politik anggaran yang harus dilakukan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) adalah GFG. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Pembahasan dari penelitian ini, BPKP dan Inspektorat sebagai audit publik harus senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal dan pengalaman professionalnya dari seorang auditor akan saling melengkapi satu sama lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Dalam prakteknya BPKP hanya menggunakan alat bukti ataupun petunjuk yang disediakan oleh kejaksaan, pada dasarnya BPKP dan Inspektorat sebagai Pengawas Intern harus memiliki SDM Auditor, Auditor yang berfungsi melakukan audit forensik atas penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.Fungsi Preventif BPKP dan Inspektorat Daerah, Tindak Pidana Korupsi, PNS]]>
<![CDATA[Kewenangan Legislasi Dalam Pembuatan Undang - Undang Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Daerah ]]>
<![CDATA[Roman Situngkir]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia memiliki dua lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan dalam hal menyampaikan atau melakukan kehendak masyarakat dalam melakukan partisipasi politik. kewenangan legislasi dalam pembuatan undang - undang Indonesia oleh Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan cermin dari keragaman suku, etnis, agama, dan budaya. Negara tidak akan mungkin ada tanpa adanya pemerintah, yang merupakan organisasi yang memerintah di dalam suatu negara, Pemerintah adalah alat kelengkapan negara. Dalam artian sempit pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, biasa disebut juga lembaga ekskutif. Sedangkan dalam artian luas mencakup seluruh alat kelengkapan negara yang meliputi: cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Metode penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Sistem Pemerintahan presidensial merupakan sistem yang memisahkan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Pemisahan yang tegas antara kedua cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif menjadi titik penting untuk menjelaskan bagaimana fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, meskipun kekuasaan untuk membuat undang-undang berada di lembaga legislatif, eksekutif dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Biasanya, rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada anggota legislatif atau melalui partai politik untuk diajukan di lembaga legislatif]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Melalui Perkawinan Campuran Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandung ]]>
<![CDATA[Joenari Anthony Marpaung]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional juga menjadi salah satu pertimbangan pembaruan Undang-undang Keimigrasian di Indonesia dari yang sebelumnya UU RI No.9 Tahun 1992 menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2011. Adanya persyaratan-persyaratan di bidang keimigrasian, merupakan hambatan-hambatan dalam pola migrasi legal, telah mendorong munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola migrasi illegal. Kelompok ini memanfaatkan kondisi kelemahan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis masyarakat kelas bawah. Pola migrasi illegal menghasilkan imigran illegal yang berimplikasi kepada munculnya masalah kemanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (transnational crime) yang berkembang lebih lagi menjadi kejahatan lintas negara terorganisasi (transnational organized crime) seperti penyelundupan manusia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Regulasi tentang upaya penanggulangan penyelundupan manusia kaitannya dengan regulasi perkawinan campuran adalah -undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 13,42,89 dan 120. Regulasi ini kurang spesifik dimana ada skema perkawinan campuran yang tidak terbahas dalam penentuan hukuman bagi para pelaku. Akhirnya jerat pidana yang diberikan tidak spesifik dan disinyalir memiliki kelemaham dalam penerapan konsep keadilan. Tindak pidana penyelundupan manusia melalui skema perkawinan campuran dapat dicegah apabila dapat mencegah terjadinya perkawinan campuran.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Praktik Dokter Dalam Transplantasi Organ-Jaringan Pada Tubuh Manusia ]]>
<![CDATA[Henry Joni Rambe]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[M. Hamdan]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transplantasi organ-jaringan tubuh manusia merupakan suatu tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi organ tubuh yang rusak berat. Gangguan fungsi organ tubuh yang rusak dalam arti organ tersebut memang sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan keadaan ini dapat mengganggu sistem metabolisme dan kelangsungan hidup orang tersebut. Transplantasi berasal dari kata transplant yaitu to take up and plant to another atau mengambil dan menanamkan organ-jaringan ke tempat lain di dalam tubuhnya atau tubuh orang lain dengan tujuan pengobatan. Menurut kamus Oxfortd transplant adalah take one organ from one person, animal, part of the body and put it in to or on to another yang artinya mengambil organ dari seseorang, hewan atau bagian tubuh dan memindahkannya pada tubuh kita atau tubuh orang lain. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan secara tegas tentang pengertian dari transpalntasi, namun pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Bab I ketentuan Pasal 1 ayat (5) ada memberikan definisi secara jelas tentang transplantasi yaitu rangkaian tindakan medis dengan memindahkan organ atau alat-alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia, yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah metode penelitian normatif atau legal research sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriftif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah sanksi pidana praktik dokter pada transplantasi organ-jaringan manusia setelah memenuhi unsur berupa Informed Consent berupa perbuatan dengan kesalahan yang disengaja ataupun kelalaian, yang telah melawan hukum serta telah berakibat pada pasien dan dapat dipertanggung jawabkan antara lain berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda disamping sanksi administratif dan sanksi perdata.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penguatan Bank dan Lembaga Keuangan Pada Negara Hukum Melalui Regulasi ]]>
<![CDATA[Rila Maufira]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga keuangan merupakan jantung dari sistem keuangan di setiap negara, karena bank menjadi acuan bagi seluruh individu dan organisasi bisnis baik swasta maupun pemerintah untuk melakukan transaksi dalam bentuk lembaga keuangan.Metode simpanan, hutang usaha dan layanan lainnya berkaitan dengan masalah keuangan. Lembaga keuangan merupakan perantara keuangan yang berperan untuk mendukung perantara yang diperlukan untuk menjaga kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada hakikatnya berfungsi mentransfer uang (borrowable capital) dari penabung atau unit surplus (lender) kepada peminjam (borrower) atau unit defisit. Dana tersebut dialokasikan melalui negosiasi antara pemilik dana pengguna modal melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk yang diperdagangkan dapat berupa surat berharga primer (satuan obligasi, surat promes, dan lain-lain) dan surat berharga sekunder (giro, tabungan, deposito, dan lain-lain). Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga keuangan ditawarkan untuk kelebihan saham. Unit surplus akan menerima pendapatan, hasil dari unit surplus akan ditransfer ke unit defisit, dan unit defisit harus membayar bunga kepada lembaga keuangan yang menyalurkan modal. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 3 yang berbunyi, Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat]]>
