cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lawreview@uwp.ac.id
Phone
+6282145997179
Journal Mail Official
lawreview@uwp.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya - 60197.
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Wijaya Putra Law Review
Published by Universitas Wijaya Putra Surabaya
ISSN : 28297865     EISSN : 28295382     DOI : https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Wijaya Putra Law Review merupakan jurnal yang berfokus pada publikasi hasil penelitian pada bidang ilmu secara hukum baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Wijaya Putra Law Review terbit 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
POLITIK HUKUM JAMINAN HARI TUA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA Muhammad Muhammad; Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid; Zaki Akbar
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.225

Abstract

Salah satu jaminan sosial yang ditetapkan Pemerintah ialah jaminan hari tua. Jaminan hari tua dipersiapkan untuk jaminan kepada pekerja saat memasuki masa pensiun, pekerja yang mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Perubahan demi perubahan aturan terkait jaminan hari tua menyebabkan keributan di Tengah Masyarakat, khususnya para pekerja. Perubahan pengaturan jaminan hari tua beberapa kali ini memperlihatkan memperlihatkan tidak konsistennya politik hukum yang dibawa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Alasan diubahnya PP 46/2015 yang terdapat dalam PP 60/2015 dan terbitnya Permenaker 19/2015 sebenarnya sama dengan kondisi hadirnya Permenaker 2/2022 yaitu mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di Masyarakat sebagaimana tertera dalam konsideran menimbang huruf A PP 46/2015. Bahkan kondisi Masyarakat pada saat keluarnya Permenaker 2/2022 lebih dahsyat dengan pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan memberi dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi masyarakat, maraknya PHK bagi para buruh dan kesulitan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah seharusnya berkaca kepada peristiwa dan kondisi masyarakat pada tahun 2015 dengan tidak memaksakan aturan yang justru tidak mencerminkan salus populi suprema lex exto mengingat kondisi pandemi covid 19 adalah kondisi yang cukup menguras energi dari semua aspek, dari unit terkecil bahkan pemerintah sebagai otoritas dan unit terbesar.
KEGAGALAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA: STUDI KASUS UD SENTOSO SEAL Sultoni Fikri
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.228

Abstract

Kasus UD Sentoso Seal yang melibatkan penahanan ijazah, rekrutmen ilegal, dan pelanggaran perizinan administrasi mengungkap kegagalan sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja. Berangkat dari maraknya praktik korporasi predator terhadap pekerja berdaya tawar rendah, artikel ini bertujuan untuk mengkritisi kelemahan sistemik dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dan pengawasan perizinan usaha. Tujuan kajian ini adalah untuk menegaskan perlunya perubahan paradigma perlindungan pekerja di Indonesia, dari formalisme hukum pasif menuju akuntabilitas korporasi yang aktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Temuan menunjukkan bahwa intervensi negara bersifat reaktif dan berbasis tekanan sosial, bukan hasil dari mekanisme kerja sistemik dan preventif. Hasil kajian menegaskan bahwa praktik penahanan ijazah harus diperlakukan sebagai tindak pidana serius, bukan sekadar pelanggaran administratif, dan bahwa sistem perizinan usaha saat ini gagal menyaring korporasi predator secara efektif. Rekonstruksi hukum ketenagakerjaan dan tata kelola perizinan usaha menjadi mendesak untuk menjamin keadilan dan mencegah kekerasan struktural terhadap pekerja.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BUNDARAN DOLOG M Ongko Khoirurozy; Sutrisno Sutrisno
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i1.229

Abstract

Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak lepas dari adanya penentuan daripada pihak yang berhak dalam ganti rugi tersebut. Proses pemberian ganti kerugian atas pihak yang berhak memiliki potensi sengketa antara pihak–pihak yang merasa sama–sama memiliki dokumen yang sah. Potensi atas sengketa tersebut juga dapat menimbulkan indikasi terjadinya perbuatan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak lain untuk merebut hak yang dimiliki oleh pihak yang berhak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam pemberian ganti kerugian tersebut dapat dimanifestasikan dalam upaya menghalang–halangi pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian. Tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan apakah dalam pemberian ganti kerugian tersebut terdapat unsur-unsur yang memenuhi bentuk daripada PMH dan mengetahui terkait dengan pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada putusan No. 627/Pdt.G/2022/PN. Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian disini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terhadap perbuatan para Tergugat dalam hal ini memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum, sehingga para Tergugat terbukti melakukan PMH. Terhadap putusan No. 627/Pdt.G/2022/PN. Sby hakim memberikan pertimbangan terkait dengan alat bukti yang diajukan dengan melihat unsur formil dan materiil atau kebenaran yang atas terciptanya alat bukti tersebut. Berikutnya terkait dengan pemberian ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum tersebut hakim mempertimbangkan bahwasanya para Penggugat belum bisa membuktikan kerugian tersebut, sehingga petitum yang terkait masih belum dapat diakomodir dalam amar putusan tersebut.
POLITIK HUKUM TATA TERTIB DPR TENTANG PENCOPOTAN HAKIM MK, MA, KPK, DAN KAPOLRI: ANALISIS KEWENANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP INDEPENDENSI LEMBAGA NEGARA Khairul Hamdi.R; Siti Fatimah; Muhammad Zaenul Arif; George Soros Setiawan Day; Maris Zayyanurroihan
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.231

Abstract

Penelitian ini mengkaji politik hukum Tata Tertib DPR terkait kewenangan mencopot pejabat lembaga negara, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, pimpinan KPK, dan Kepala Kepolisian RI. Fokus kajian adalah dasar hukum kewenangan DPR, implikasi terhadap independensi lembaga negara, serta efektivitas mekanisme checks and balances yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum kewenangan DPR dalam pemberhentian pejabat negara masih ambigu, sehingga membuka peluang terjadinya politisasi dan penyalahgunaan wewenang. Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan terlalu besar dapat mengancam independensi lembaga negara, mengganggu kinerja, serta menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi Tata Tertib DPR dengan memperjelas norma hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong partisipasi publik. Penguatan peran lembaga lain, seperti Presiden, Komisi Yudisial, dan Ombudsman, juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan. Reformasi ini diharapkan menciptakan proses pencopotan pejabat negara yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta melindungi independensi lembaga negara sebagai pilar utama demokrasi dan negara hukum.
KEBERADAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA PASCA PENGATURAN LARANGAN PENAHANAN IJAZAH OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Clarisa Permata Hariono Putri
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.236

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas hukum yang penting dalam perjanjian kerja. Di sisi lain, asas ini seringkali digunakan pengusaha sebagai dasar membuat klausul penahanan ijazah buruh, yang membuat Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan pengaturan hukum larangan penahanan ijazah. Hal tersebut di satu sisi disambut baik oleh masyarakat, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan eksistensi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian merumuskan, pengaturan larangan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk Surat Edaran tidak menghapuskan asas kebebasan berkontrak dengan beberapa alasan, namun asas tersebut diterapkan dengan beberapa pembatasan. Meskipun dianggap bermanfaat, seyogyanya ketentuan larangan penahanan ijazah diwujudkan dalam produk hukum lain yang lebiih mengikat dan berdampak secara menyeluruh seperti dalam bentuk undang-undang, karena pelaksanaan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan masih harus didasarkan pada political will para gubernur dan tidak bisa langsung diterapkan pada para pengusaha dan buruh.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI BADAN PEMULIHAN ASET Jacqueline Anastasia Sihombing
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.262

Abstract

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) dalam pelaksanaan pemulihan uang pengganti hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran BPA dalam pemulihan aset serta perlunya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPA memiliki kewenangan strategis dalam menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, namun dalam implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan yuridis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mendukung efektivitas pemulihan aset. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemulihan aset yang optimal memerlukan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembaruan regulasi, agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi nasional dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
BUSINESS LIABILITY FOR OFF-PROCEDURE CONSUMER TRANSACTIONS: AN ANALYSIS OF ULTRA VIRES AND VICARIOUS LIABILITY Retno Andarini; Lu Sudirman; Hari Sutra Disemadi
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.315

Abstract

The phenomenon of off-procedure transactions between consumers and business actors is increasingly prevalent in business practices. The legal issue arising from this practice is the uncertainty in consumer protection, as business actors frequently evade liability by invoking the doctrine of ultra vires. This research aims to analyze the legal certainty of consumer protection in off-procedure transactions using an analytical approach based on the principles of ultra vires and vicarious liability. This study employs a normative legal research method, utilizing secondary data obtained through literature review. The findings indicate that the Consumer Protection Law, as lex specialis, provides a strong legal foundation to guarantee the protection of consumer rights, including in transactions conducted outside official procedures, provided that consumers act in good faith and the transactions are related to goods or services traded by business actors. Article 19 of the Consumer Protection Law applies the principle of strict liability, requiring business actors to compensate consumers for losses incurred, while Article 1367 of the Indonesian Civil Code reinforces corporate liability for employees’ actions conducted within the scope of employment under the vicarious liability doctrine. Although business actors may assert the ultra vires doctrine, this principle cannot be used as an absolute defense to evade liability when transactions are connected to the business activities of the company. Therefore, consumer protection must remain a priority to ensure legal certainty and fairness in transactions within Indonesia’s business landscape.
INTEGRASI NILAI PANCASILA DAN SOSIOLOGI BIROKRASI SEBAGAI PERTAHANAN NON-MILITER DALAM MENGHADAPI PEPERANGAN ASIMETRIS DI WILAYAH TERPENCIL INDONESIA Raudhina Oktia Ayu; Galang Setyawan Aji
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.316

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah terpencil Indonesia sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer dalam menghadapi ancaman peperangan asimetris. Peperangan asimetris dipahami sebagai bentuk ancaman non-konvensional yang memanfaatkan infiltrasi ideologi, disinformasi, perang informasi, provokasi sosial-ekonomi, dan pengaruh eksternal untuk melemahkan kedaulatan negara tanpa konfrontasi militer langsung. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis sosio-yuridis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif sosiologi birokrasi, pembinaan ideologi Pancasila, dan kerangka hukum pertahanan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN di wilayah 3T berperan strategis sebagai garda depan pertahanan sipil, tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga sebagai agen edukasi, pembina ideologi, penggerak jejaring sosial yang tangguh, dan pelaksana kontra-narasi terhadap propaganda. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pelatihan ketahanan nasional dan literasi digital dalam pembinaan ASN di wilayah rawan, guna memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap ancaman asimetris dan menjaga persatuan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
KAJIAN TEORITIK DUALISME KEPENTINGAN DAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH Samun Ismaya
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.318

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi relevansi Teori Hukum Prismatis dalam memahami dan menjelaskan fungsi sosial hak atas tanah sebagai sintesis kepentingan individu dan kepentingan publik dan Merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi pertanahan agar lebih efektif dan berkeadilan sesuai prinsip-prinsip Teori Hukum Prismatis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum mengenai fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 6 UUPA. Pendekatan penelitian dengan statute approach dan conceptual approach, yakni menjelaskan dan memperkuat konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam perspektif Teori Hukum Prismatik. Data sekunder berupa bahan hukum khususnya UUPA yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan Pasal 6 UUPA. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan Teori Hukum Prismatis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fungsi sosial hak atas tanah. Secara teoritis kajian terhadap Pasal 6 UUPA menyatakan semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial menunjukkan diferensiasi kepentingan dalam masyarakat melahirkan polarisasi kepentingan. Polarisasi ini selanjutnya memunculkan dua bentuk kepentingan, yakni kepentingan perseorangan dan kepentingan sosial. Hasil penelitian memberikan dampak terhadap interpretasi asas “fungsi sosial” sebagai instrumen untuk meminimalkan potensi ketegangan dan konflik dalam penguasaan maupun pemanfaatan tanah.
LEGAL PROBLEMS IN THE MECHANISM FOR VILLAGE LAND REPLACEMENT IN LAND ACQUISITION Antonius Imbiri; Yohanes Supama; Dian Aries Mujiburohman
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i2.319

Abstract

Land acquisition for various purposes often overlaps with village treasury land, giving rise to legal issues in the allocation mechanism. This study aims to assist in legal regulation and analyze the issues arising in the allocation process for village land in land acquisition. The method used is a normative juridical approach by examining laws, implementing regulations, and related legal documents. The results show that although land allocation can be normatively in the form of cash or replacement land, its implementation in the field is fraught with obstacles: ranging from unequal replacement value, complicated administrative procedures, to poor village understanding of the consignment mechanism. The unpreparedness of village officials and the absence of compensation standards that consider non-physical aspects cause long-term losses for villages. This study concludes that a more participatory, transparent, and contextual legal approach is needed to ensure justice and protect village rights to their treasury land.

Page 8 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026): April Vol 4 No 2 (2025): Oktober Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 2 (2024): Oktober Vol 3 No 1 (2024): April Vol 2 No 2 (2023): Oktober Vol 2 No 1 (2023): April Vol 1 No 2 (2022): Oktober Vol 1 No 1 (2022): April