cover
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 188 Documents
Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi: Trafficking in Persons as a Transnational Crime in the Perspective of Law and Human Rights Desi Amalia Anwar; Retno Wulan; Miftahul Jannah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.13502

Abstract

Trafficking in persons is a serious form of crime that has developed into a transnational crime with far-reaching implications for the protection of human rights. This crime not only constitutes a violation of national criminal law but also undermines human dignity by treating individuals as objects of economic and social exploitation. This article aims to analyze trafficking in persons as a transnational crime from the perspectives of Indonesian law and human rights, while also identifying challenges in the implementation of victim protection. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons, as well as through the ratification of various international legal instruments, including the Palermo Protocol. However, a gap remains between legal norms and their implementation, particularly in the areas of prevention, law enforcement, inter-agency coordination, and the fulfillment of victims' rights. Victims of trafficking continue to face various obstacles in obtaining restitution, rehabilitation, and sustainable social reintegration. Therefore, combating trafficking in persons requires a comprehensive approach that integrates effective law enforcement, appropriate preventive policies, and human rights-based victim protection. Such an approach is expected to strengthen the protection of human dignity while enhancing the effectiveness of efforts to combat trafficking in persons as a transnational crime.   Abstrak Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berkembang menjadi kejahatan transnasional dengan dampak luas terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi juga mencederai martabat manusia karena menempatkan individu sebagai objek eksploitasi ekonomi dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional dalam perspektif hukum Indonesia dan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Protokol Palermo. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, terutama dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta pemenuhan hak-hak korban. Korban perdagangan orang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang efektif, kebijakan pencegahan yang tepat, serta perlindungan korban berbasis hak asasi manusia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap martabat manusia sekaligus meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional.
Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi: Studi di Desa Banra’as, Sumenep: Strengthening the Role of Village Government in Non-Litigation Dispute Resolution: A Study of Banra’as Village, Sumenep Mawardi Mawardi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.13703

Abstract

Law Number 6 of 2014 on Villages provides a legal basis for villages to regulate and administer community affairs based on authority derived from rights of origin and village-scale local authority. In practice, such authority extends beyond administrative governance and may be exercised through non-litigation dispute resolution mechanisms that have developed as part of the community’s living legal order. This study examines the legal position and role of the Banra’as Village Government in Sumenep Regency in resolving disputes through non-litigation mediation under the Village Law, while also examining mediation practices that have developed as living law within the local community. This study employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches to examine the relationship between the formal legal framework and dispute resolution practices at the village level. The findings demonstrate that mediation by the Banra’as Village Government has been practiced for more than two decades, despite the absence of formal codification in village regulations. The continuity of this practice is supported by community acceptance and compliance, as the mediation mechanism is perceived as effective, non-coercive, and capable of producing outcomes acceptable to the disputing parties. In the mediation process, the village government does not act as an authority imposing a unilateral decision, but rather as a mediator who facilitates the parties’ understanding of the dispute, reconciles their interests, and assists them in reaching a mutually acceptable resolution. These findings demonstrate that village mediation constitutes a concrete manifestation of local authority rooted in the needs and customary wisdom of the community. This study argues that recognizing community-based dispute resolution practices as living law can strengthen the legitimacy of village governments in non-litigation dispute resolution while highlighting the need to harmonize formal legal frameworks with dispute resolution mechanisms that organically develop within local communities.   Abstrak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan yang bersumber dari hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkembang sebagai bagian dari kehidupan hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran Pemerintah Desa Banra’as, Kabupaten Sumenep, dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi nonlitigasi berdasarkan Undang-Undang Desa serta mengkaji praktik mediasi yang berkembang sebagai living law dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk mengkaji hubungan antara kerangka hukum formal dan praktik penyelesaian sengketa yang berlangsung di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi oleh Pemerintah Desa Banra’as telah berlangsung selama lebih dari dua dekade meskipun belum dituangkan secara formal dalam peraturan desa. Keberlanjutan praktik tersebut didukung oleh penerimaan dan kepatuhan masyarakat karena mekanisme mediasi dinilai efektif, tidak bersifat memaksa, serta mampu menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam prosesnya, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan atau memaksakan keputusan, melainkan sebagai mediator yang membantu para pihak memahami persoalan, mempertemukan kepentingan, dan menemukan solusi yang disepakati bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi desa merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan lokal yang berakar pada kebutuhan dan kearifan masyarakat setempat. Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap praktik penyelesaian sengketa sebagai living law dapat memperkuat legitimasi peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi, sekaligus menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum formal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang dalam masyarakat.
Artificial Intelligence Dalam Sistem Peradilan: Kritik Hukum Progresif Terhadap Dehumanisasi Keadilan: Artificial Intelligence in the Judicial System: A Progressive Legal Critique of the Dehumanization of Justice R. Raafi Adhi Rahman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.14047

Abstract

The increasing integration of artificial intelligence (AI) into judicial processes raises a fundamental question concerning the extent to which technological efficiency can be reconciled with the human-centred foundations of adjudication. This study critically examines the risk of the dehumanisation of justice arising from algorithmic decision-making and argues that the automation of adjudication cannot be assessed solely through the lens of procedural efficiency. Drawing upon Satjipto Rahardjo’s Progressive Law theory, the study investigates the normative tension between algorithmic rationality and the socio-legal dimensions of judicial reasoning, particularly judicial conscience, ethical discretion, and the capacity to depart from established legal patterns in pursuit of substantive justice. Employing normative legal research with philosophical and conceptual approaches, the analysis examines the limitations of AI-driven adjudication in relation to the human values underlying judicial decision-making. The findings demonstrate that, although AI can enhance procedural efficiency, consistency, and access to legal information, its reliance on historical data creates a structural risk of reproducing inherited biases and reinforcing mechanistic patterns of legal reasoning. More fundamentally, AI lacks the normative agency, moral consciousness, and ethical judgment required to undertake progressive legal interpretation when formal rules produce substantively unjust outcomes. The study therefore proposes a Human-in-the-Loop framework in which AI operates as a supporting instrument rather than an autonomous adjudicative authority, while final judicial determinations remain subject to meaningful human deliberation, ethical responsibility, and judicial discretion. The study contributes to the emerging scholarship on AI and law by introducing Progressive Law as an Indonesian jurisprudential framework for critically evaluating algorithmic adjudication. It further argues that the legitimacy of digital justice depends not merely on technological accuracy or efficiency, but on the preservation of human agency as an essential condition of substantive justice.   Abstrak Meningkatnya integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses peradilan menimbulkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana efisiensi teknologi dapat dipertemukan dengan fondasi kemanusiaan dalam proses ajudikasi. Penelitian ini secara kritis mengkaji risiko dehumanisasi keadilan yang muncul dari penggunaan pengambilan keputusan berbasis algoritma serta menegaskan bahwa otomatisasi peradilan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan efisiensi prosedural. Dengan menggunakan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai landasan analisis, penelitian ini mengkaji ketegangan normatif antara rasionalitas algoritmik dan dimensi sosio-legal dalam penalaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan nurani hukum, diskresi etis, serta kemampuan hakim untuk menyimpangi pola hukum yang telah mapan demi mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual untuk menganalisis keterbatasan ajudikasi berbasis AI dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari pengambilan keputusan yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meningkatkan efisiensi prosedural, konsistensi, dan akses terhadap informasi hukum, ketergantungannya pada data historis menimbulkan risiko struktural berupa reproduksi bias masa lalu dan penguatan pola penalaran hukum yang mekanistik. Lebih mendasar lagi, AI tidak memiliki agensi normatif, kesadaran moral, dan pertimbangan etis yang diperlukan untuk melakukan interpretasi hukum progresif ketika penerapan aturan formal berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif. Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka Human-in-the-Loop, yang menempatkan AI sebagai instrumen pendukung dan bukan sebagai otoritas ajudikatif yang otonom, sementara penentuan putusan akhir tetap berada dalam proses deliberasi manusia yang bermakna, bertanggung jawab secara etis, dan berlandaskan diskresi yudisial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Hukum Progresif sebagai kerangka jurisprudensial Indonesia untuk mengkritisi perkembangan ajudikasi algoritmik. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi peradilan digital tidak hanya ditentukan oleh akurasi dan efisiensi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan untuk mempertahankan agensi manusia sebagai unsur fundamental dalam mewujudkan keadilan substantif.
Akibat Hukum Jika Tradisi Sampapitu Tidak Dilaksanakan Dalam Perkawinan Adat Pamona: Legal Consequences If the Sampapitu Tradition Is Not Carried Out in Pamona Traditional Marriages Elsa Ladiawa; Nurul Miqat; Rosnani Lakunna
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.14745

Abstract

The practice of sampapitu occupies a distinctive position in the customary marriage system of the Pamona Indigenous community, yet its legal significance extends beyond its treatment as a form of marital payment. This study examines the practice of sampapitu and the legal consequences arising from its non-performance within Pamona customary marriage. Employing an empirical legal research method, the study draws primarily on field data obtained through interviews, observation, and documentation, supplemented by a review of relevant legal literature. The findings demonstrate that sampapitu constitutes an integral component of Pamona customary law and is performed through established stages of customary marriage under the authority of the customary council. Its function is not confined to a marital payment; rather, it embodies recognition of women's dignity, moral obligations, and social honor within the customary community. Failure to perform sampapitu constitutes a violation of customary law and prevents the marriage from receiving full recognition and customary validity, notwithstanding its validity under religious and state law. Such non-compliance may trigger customary sanctions, including the payment of livestock such as buffalo or cattle and the fulfillment of other social obligations. These sanctions operate not merely as punitive measures but also as mechanisms for preventing further violations, restoring social relations, maintaining communal balance and harmony, and preserving the continuity of Pamona customary legal values. The study therefore demonstrates that sampapitu functions as a normative institution through which customary law regulates marital relations while simultaneously sustaining the social order and cultural identity of the Pamona Indigenous community.   Abstrak Praktik sampapitu menempati posisi penting dalam sistem perkawinan adat masyarakat Pamona, yang makna hukumnya tidak terbatas pada pemberian dalam perkawinan. Penelitian ini mengkaji praktik sampapitu dalam perkawinan masyarakat adat Pamona serta akibat hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta diperkuat dengan kajian kepustakaan sebagai sumber pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampapitu merupakan bagian integral dari hukum adat Pamona yang dilaksanakan melalui tahapan perkawinan adat di bawah kewenangan majelis adat. Praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemberian dalam perkawinan, tetapi juga merepresentasikan penghormatan terhadap martabat perempuan, pemenuhan nilai moral, dan penjagaan kehormatan sosial dalam masyarakat adat. Tidak dilaksanakannya sampapitu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum adat yang menyebabkan perkawinan belum memperoleh pengakuan dan keabsahan menurut hukum adat, meskipun telah sah berdasarkan agama dan hukum negara. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi adat berupa denda, seperti pemberian kerbau atau sapi, serta kewajiban sosial lainnya. Sanksi tersebut tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan pelanggaran, pemulihan hubungan sosial, pemeliharaan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat, serta keberlanjutan nilai-nilai hukum adat Pamona. Temuan ini menunjukkan bahwa sampapitu merupakan institusi normatif yang berperan dalam mengatur hubungan perkawinan sekaligus mempertahankan tatanan sosial dan identitas hukum masyarakat adat Pamona.
Model Penghentian Penyidikan Berbasis Kesehatan Mental Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: A Child Mental Health-Based Investigation Termination Model in the Juvenile Justice System Hendrik Pebriyanto; Arista Candra Irawati; Hani Irhamdessetya
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.14853

Abstract

The handling of children in conflict with the law who have mental health disorders requires an integrated approach involving criminal procedure law, substantive criminal law, the Juvenile Criminal Justice System, and health law, including protection and procedural adjustments tailored to the individual child`s circumstances. Problems arise because the results of mental health assessments are not always systematically integrated with judicial assessments regarding criminal responsibility, fitness to stand trial, diversion, restorative justice and the termination of investigations. This study aims to analyse the regulations and practices governing the discontinuation of investigations involving children with mental health disorders, to identify the factors influencing their effectiveness, and to formulate a fair and sustainable Integrative-Restorative Model for the Discontinuation of Investigations Involving Children (IR-SP3A). The research employs a normative legal approach, supported by an empirical legal approach, through the study of legislation, document analysis and interviews with parties involved in the handling of cases involving children. The findings of the study indicate that mental health disorders are not, in themselves, grounds for discontinuing an investigation, but rather a condition that must be assessed through a mental health examination and considered in relation to criminal responsibility, fitness to stand trial, the need for protection, and the available legal mechanisms. The effectiveness of case management is influenced by the competence of investigators, access to mental health assessments, the involvement of BAPAS, the fulfilment of the child`s procedural needs, and coordination and accountability between agencies. The IR-SP3A framework is structured around four stages: initial identification and procedural safeguards, mental health assessments and social assessments, structured legal assessments, and investigation decisions and individual follow-up plans. Research confirms that a child`s mental health is a clinical and legal consideration in determining procedural safeguards and case resolution mechanisms in accordance with applicable law.   Abstrak Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengalami gangguan kesehatan mental memerlukan pendekatan terintegrasi antara hukum acara pidana, hukum pidana materiil, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan hukum kesehatan, termasuk perlindungan serta penyesuaian prosedural sesuai kondisi individual anak. Permasalahan muncul karena hasil pemeriksaan kesehatan jiwa belum selalu terintegrasi secara sistematis dengan penilaian yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana, kecakapan menjalani proses peradilan, diversi, keadilan restoratif, dan penghentian penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan praktik penghentian penyidikan terhadap anak dengan gangguan kesehatan mental, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan Model Integratif-Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A) yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam proses penanganan perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental bukan merupakan alasan mandiri penghentian penyidikan, melainkan kondisi yang perlu dinilai melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, kecakapan menjalani proses, kebutuhan perlindungan, serta mekanisme hukum yang tersedia. Efektivitas penananganan dipengaruhi oleh kompetensi penyidik, akses terhadap pemeriksaan kesehatan jiwa, keterlibatan BAPAS, pemenuhan kebutuhan prosedural anak, serta koordinasi dan akunbilitas antar instansi. IR-SP3A dirumuskan melalui empat tahap: identifikasi awal dan perlindungan prosedural, pemeriksaan kesehatan jiwa dan asesmen sosial, penilaian yuridis terstruktur, serta keputusan penyidikan dan rencana tindak lanjut individual. Penelitian menegaskan bahwa kondisi kesehatan mental anak merupakan  pertimbangan klinis-yuridis dalam menentukan perlindungan prosedural dan mekanisme penyelesaian perkara sesuai hukum yang berlaku.
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penggandaan Buku Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta: Legal Liability for Unauthorized Reproduction of Books without the Permission of the Copyright Holder Intan Imaniar; Agus Saiful Abib; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.15315

Abstract

This study examines the legal liability arising from the unauthorized reproduction of books and the legal protection available to copyright holders under Law Number 28 of 2014 on Copyright. Unauthorized book reproduction not only causes economic losses to authors and copyright holders but also undermines the protection of exclusive rights within the intellectual property rights system. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The study relies on secondary legal materials obtained through literature review and documentary research, which are analyzed qualitatively. The findings demonstrate that the unauthorized reproduction of books constitutes an infringement of the author’s economic rights and may give rise to legal liability under the Copyright Law. Such liability may be pursued through civil proceedings, including claims for damages before the Commercial Court, as well as through criminal proceedings depending on the nature and elements of the infringement. Administrative measures, including the seizure of infringing copies or materials associated with the infringement, may also be applicable. Legal protection for copyright holders is provided through both preventive and repressive mechanisms. Preventive protection is established through the automatic recognition of copyright upon the creation of a work, while copyright recordation serves as an evidentiary instrument. Repressive protection is available through both litigation and alternative dispute resolution mechanisms. The study finds that although Indonesia’s legal framework provides relatively comprehensive instruments for protecting copyright, the effectiveness of such protection against unauthorized book reproduction remains constrained by limitations in law enforcement, monitoring, and public awareness of copyright protection. Accordingly, stronger enforcement mechanisms and broader public education are necessary to ensure that copyright protection extends beyond normative regulation and provides effective safeguards for the economic and moral interests of authors and copyright holders.   Abstrak Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik penggandaan buku tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga berpotensi mengikis penghormatan terhadap hak eksklusif dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Pertanggungjawaban tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme perdata berupa gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga serta mekanisme pidana sesuai dengan karakteristik dan unsur pelanggaran yang dilakukan, selain kemungkinan penerapan tindakan administratif berupa penyitaan terhadap hasil atau sarana yang berkaitan dengan pelanggaran. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengakuan hak cipta secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan serta pencatatan ciptaan sebagai instrumen pembuktian, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang relatif komprehensif, efektivitas perlindungan hak cipta terhadap penggandaan buku tanpa izin masih dipengaruhi oleh keterbatasan penegakan hukum, pengawasan, dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan edukasi publik diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan ekonomi dan moral pencipta serta pemegang hak cipta.
Tanggung Jawab PT. Grab Teknologi Indonesia Terhadap Keselamatan dan Kerugian Penumpang dalam Layanan Transportasi Online: The Liability of PT. Grab Teknologi Indonesia for Passenger Safety and Losses in Online Transportation Services Devania Deandra Dinnisa; Efi Yuli Setyowati; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.15618

Abstract

This study is motivated by legal issues concerning consumer protection and the responsibility of online transportation service providers for the safety and losses experienced by passengers. This study aims to analyze the responsibility of PT. Grab Teknologi Indonesia, one of the major online transportation service providers in Indonesia, for passenger safety and losses, as well as to examine the dispute resolution mechanisms available to passengers who suffer losses while using its services. This study employs a socio-legal research method with a descriptive-analytical approach. The research data consist of primary and secondary data obtained through interviews, literature reviews, and document studies, which were subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that PT. Grab Teknologi Indonesia's responsibility for passenger safety and losses is, in principle, implemented with reference to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation. The forms of protection include the selection of driver partners and vehicles, periodic education and training, driver evaluation and supervision, the provision of safety features, and the payment of compensation either directly or through insurance mechanisms. Disputes involving passengers who suffer losses are initially addressed through the complaint mechanism provided by the Help Center, followed by a verification process to determine the appropriate form of resolution based on the nature and extent of the loss. In addition to internal company mechanisms, consumers retain the right to pursue legal remedies in accordance with applicable laws and regulations. In practice, however, most reported disputes can be resolved through amicable settlement or mediation involving the company, driver partners, and passengers as service users.   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyedia layanan transportasi daring terhadap keselamatan serta kerugian yang dialami penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab PT. Grab Teknologi Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan transportasi daring di Indonesia terhadap keselamatan dan kerugian penumpang, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh ketika penumpang mengalami kerugian dalam penggunaan layanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Grab Teknologi Indonesia terhadap keselamatan dan kerugian penumpang pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk perlindungan tersebut meliputi seleksi terhadap mitra pengemudi dan kendaraan, pemberian edukasi secara berkala, evaluasi dan pengawasan terhadap pengemudi, penyediaan fitur keselamatan, serta pemberian kompensasi atau ganti kerugian secara langsung maupun melalui mekanisme asuransi. Penyelesaian sengketa terhadap penumpang yang mengalami kerugian dilakukan melalui mekanisme pengaduan pada Help Center, yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses verifikasi untuk menentukan bentuk penyelesaian berdasarkan jenis dan tingkat kerugian. Selain penyelesaian melalui mekanisme internal perusahaan, konsumen tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian secara musyawarah atau mediasi yang melibatkan perusahaan, mitra pengemudi, dan penumpang sebagai pengguna layanan.
Disonansi Kewenangan Organisasi Profesi dalam Penerbitan Rekomendasi dan Surat Tanda Registrasi Pasca UU Kesehatan 2023: Regulatory Dissonance in Professional Organizations’ Authority to Issue Recommendations and Registration Certificates under the 2023 Health Act Warih Kusumaningtyas; Ahmad Yudi Arifianto
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.16057

Abstract

The transfer of authority to issue Registration Certificates (Surat Tanda Registrasi or STR) under Law No. 17 of 2023 on Health has reconfigured the institutional relationship between the state and professional organizations in Indonesia’s health-care system. The shift is significant because professional organizations previously exercised an important role in professional registration, whereas the new framework places STR issuance within councils operating under the state’s institutional structure. This transformation raises a broader question concerning whether the regulatory shift merely reallocates administrative authority or fundamentally alters the position of professional organizations in the governance of health professions. Using a normative juridical approach, this study examines legislation, legal doctrine, and theoretical perspectives drawn from political economy, medical ethics, and organizational sociology. The analysis finds that the transfer of STR-issuing authority does not eliminate professional organizations from the regulatory architecture; rather, it produces a functional reconfiguration of their authority. The state assumes greater responsibility for administrative registration and formal professional legitimacy, reflecting its constitutional obligation to protect the public’s right to health. Professional organizations, however, retain substantive authority through ethical oversight, professional development, competency standard-setting through professional colleges, and the protection of health professionals’ interests. The study argues that the regulatory change should therefore be understood not simply as a transfer of institutional power, but as a reconfiguration of regulatory functions between state institutions and professional bodies. Its significance lies in establishing a clearer division of authority that can reconcile state accountability, professional autonomy, competency assurance, and public protection within Indonesia’s health-care governance framework.   Abstrak Perubahan kewenangan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengubah relasi kelembagaan antara negara dan organisasi profesi dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia. Perubahan tersebut menjadi penting karena organisasi profesi sebelumnya memiliki peran signifikan dalam proses registrasi tenaga kesehatan, sedangkan kerangka hukum baru menempatkan penerbitan STR pada konsili yang berada dalam struktur kelembagaan negara. Pergeseran ini menimbulkan persoalan mengenai apakah perubahan tersebut sekadar memindahkan kewenangan administratif atau sekaligus mengubah kedudukan organisasi profesi dalam tata kelola profesi kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta perspektif ekonomi politik, etika medis, dan sosiologi organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan penerbitan STR kepada konsili tidak menghapus keberadaan organisasi profesi dalam arsitektur regulasi profesi, tetapi menghasilkan rekonfigurasi fungsi dan kewenangannya. Negara memperoleh peran yang lebih besar dalam registrasi administratif dan legitimasi formal tenaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas kesehatan. Sementara itu, organisasi profesi tetap menjalankan fungsi substantif melalui pembinaan etika, pengembangan profesi, penetapan standar kompetensi melalui kolegium, serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Penelitian ini berargumen bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata merupakan pengalihan kekuasaan kelembagaan, melainkan penataan ulang fungsi regulasi antara negara dan organisasi profesi. Penataan tersebut penting untuk membangun pembagian kewenangan yang lebih proporsional sekaligus menjaga akuntabilitas negara, otonomi profesi, kualitas kompetensi, dan perlindungan masyarakat dalam tata kelola kesehatan nasional.
Keabsahan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indonesia Sarana Service (ISS) dalam Pengelolaan Perparkiran: Validity of the Cooperation Agreement between the Sidoarjo Regency Government and PT. Indonesia Sarana Service (ISS) on Parking Management Yulia Susilawati; Tuti Herningtyas; Sudjai Sudjai
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.16064

Abstract

Parking management as part of public service places local governments in a position that entails not only administrative authority but also the responsibility to ensure that policies and cooperation agreements are legally valid. In Sidoarjo Regency, this issue is particularly relevant to assessing the validity of the cooperation agreement between the Sidoarjo Regency Government and PT Indonesia Sarana Service (ISS) concerning parking management. This study examines the conformity of the agreement with applicable laws and regulations and the legal principles governing the formation and implementation of such agreements. The study employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are systematically examined to identify the legal basis of local government authority, the requirements for contractual validity, and the relationship between the applicable legal framework and the implementation of parking management cooperation. The findings demonstrate that the validity of the cooperation agreement cannot be separated from the conformity between the authority of the local government, the substance of the agreement, and the legal provisions governing parking management. This legal framework provides the basis for legitimizing cooperation between the local government and private entities while simultaneously limiting the exercise of governmental authority within the boundaries of law. The study argues that the validity of a cooperation agreement concerning parking management constitutes an important mechanism for ensuring that public service policies remain grounded in the rule of law. Accordingly, governmental authority, contractual substance, and compliance with applicable legislation must be understood as interconnected elements in determining the legal legitimacy of such cooperation.   Abstrak Pengelolaan perparkiran sebagai bagian dari pelayanan publik menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang tidak hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama yang dibentuk memiliki dasar hukum yang sah. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, persoalan tersebut menjadi penting dalam menilai keabsahan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Service (ISS) dalam pengelolaan perparkiran. Penelitian ini menganalisis kesesuaian perjanjian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi dasar kewenangan pemerintah daerah, persyaratan keabsahan perjanjian, serta keterkaitan antara pengaturan hukum dan pelaksanaan kerja sama pengelolaan perparkiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian kerja sama tidak dapat dilepaskan dari kesesuaian antara kewenangan pemerintah daerah, substansi perjanjian, dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan perparkiran. Pengaturan hukum tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah daerah dalam membentuk hubungan kerja sama dengan pihak swasta sekaligus membatasi pelaksanaan kewenangan agar tetap berada dalam koridor hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan perparkiran merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan kebijakan pelayanan publik tetap berlandaskan prinsip negara hukum, sehingga aspek kewenangan, substansi perjanjian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus dipahami sebagai satu kesatuan dalam menentukan legitimasi hukum kerja sama tersebut.
BPHTB dan PPJB Belum Lunas: Problematika Perolehan Hak dalam Perspektif Harmonisasi Hukum Pajak Pertanahan: BPHTB and PPJB: Problems of Rights Acquisition from the Perspective of Tax and Land Law Harmonization Elisa Jeman; Budi Ispriyarso
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.16065

Abstract

The determination of the time at which the Acquisition Duty of Rights on Land and Buildings (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) becomes due in transactions preceded by a Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) remains legally problematic when the purchase price has not been fully paid. The legal issue arises from the potential divergence between the regional tax regime, which determines the timing of BPHTB liability based on the acquisition of rights, and Indonesian land law, under which a PPJB generally establishes an obligatory legal relationship without itself transferring title to land. This study aims to analyze the legal basis for determining the time at which BPHTB becomes due in an unpaid PPJB and to examine the consistency of such regulation with the principles governing the transfer of land rights under Indonesian land law. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and systematic approaches through an analysis of primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that an unpaid PPJB does not, in itself, result in a definitive acquisition of land rights because the transaction has not reached the stage at which the substantive and formal requirements for the transfer of rights have been fulfilled. Accordingly, treating the signing of an unpaid PPJB as the definitive moment at which BPHTB becomes due may create normative tension between the regional tax regime and the legal framework governing the transfer of land rights. This condition may generate legal uncertainty and impose a tax burden on taxpayers when the transaction is subsequently cancelled or does not proceed to the execution of a Sale and Purchase Deed (Akta Jual Beli/AJB). This study proposes a harmonized approach that distinguishes the obligatory legal effects of an unpaid PPJB from the definitive acquisition of land rights as the basis for BPHTB liability. Such harmonization is necessary to strengthen legal certainty, tax fairness, and coherence between regional tax law and Indonesian land law.   Abstrak Penentuan saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam transaksi yang didahului Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) masih menimbulkan persoalan hukum ketika harga jual beli belum dilunasi sepenuhnya. Persoalan tersebut muncul karena terdapat potensi perbedaan antara rezim pajak daerah yang menentukan saat terutangnya BPHTB berdasarkan perolehan hak dan hukum pertanahan nasional yang menempatkan PPJB pada hubungan hukum yang bersifat obligatoir serta belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penentuan saat terutangnya BPHTB dalam PPJB yang belum lunas serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip peralihan hak atas tanah dalam hukum pertanahan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang belum lunas tidak dengan sendirinya menghasilkan perolehan hak atas tanah secara definitif karena transaksi belum mencapai tahap pemenuhan persyaratan substantif dan formal untuk terjadinya peralihan hak. Oleh karena itu, penempatan penandatanganan PPJB yang belum lunas sebagai momentum definitif timbulnya kewajiban BPHTB berpotensi menimbulkan ketegangan normatif antara rezim pajak daerah dan konstruksi hukum peralihan hak atas tanah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membebani wajib pajak apabila transaksi kemudian dibatalkan atau tidak dilanjutkan pada tahap pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Penelitian ini menawarkan pendekatan harmonisasi yang membedakan akibat hukum obligatoir dari PPJB yang belum lunas dengan perolehan hak atas tanah secara definitif sebagai dasar timbulnya kewajiban BPHTB. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan dalam pemungutan pajak, serta koherensi antara hukum pajak daerah dan hukum pertanahan nasional.