cover
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 188 Documents
Transaksi Thrifting di Tiktok Live dalam Konteks Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata: Thrifting Transactions via TikTok Live from the Perspective of Consumer Protection Law and Civil Law Ahmad Fauzan; Rumawi Rumawi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.12113

Abstract

This study examines secondhand clothing (thrifting) sales agreements conducted through TikTok Live from the perspectives of civil law and consumer protection law. It focuses on three legal issues: contract formation, the legality of secondhand clothing as the object of a transaction, and the legal consequences for sellers and buyers. Employing empirical legal research with a socio-legal approach, this study draws on primary and secondary data collected through in-depth interviews, live-streaming observations, and documentary analysis, which are examined qualitatively. The findings reveal three key points. First, agreements are formed when sellers and buyers reach a mutual understanding during live-streaming sessions, with subsequent communication through WhatsApp used to finalize payment and delivery arrangements. Second, the legality of secondhand clothing must be assessed against applicable regulations, particularly those governing the import and trade of used clothing, rather than solely on the basis of its status as a saleable commodity. Third, agreements that satisfy the legal requirements for validity under Indonesian civil law create binding rights and obligations, with potential legal consequences arising from non-performance. These findings highlight the need for legal certainty in digital secondhand clothing transactions, particularly concerning contractual consent, the regulatory status of traded goods, and the enforcement of consumer rights.   Abstrak Penelitian ini menganalisis praktik perjanjian jual beli pakaian bekas (thrifting) melalui fitur TikTok Live berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Transaksi ini berlangsung melalui siaran langsung yang memungkinkan penjual menampilkan produk dan berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pembentukan perjanjian, keabsahan objek transaksi, dan akibat hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembentukan perjanjian jual beli, status hukum pakaian bekas sebagai objek transaksi, serta akibat hukum yang timbul bagi penjual dan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap aktivitas siaran langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pembentukan kesepakatan jual beli berlangsung ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan dalam sesi TikTok Live, yang selanjutnya diikuti komunikasi melalui WhatsApp untuk menyelesaikan pembayaran dan pengiriman barang. Kedua, keabsahan pakaian bekas sebagai objek perjanjian perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk regulasi mengenai perdagangan pakaian bekas impor, sehingga keabsahan perdata tidak dapat disimpulkan hanya dari status barang sebagai objek jual beli. Ketiga, perjanjian yang memenuhi persyaratan sah berdasarkan hukum perdata menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, termasuk kewajiban memenuhi kesepakatan serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam transaksi thrifting melalui TikTok Live, khususnya terkait pembentukan kesepakatan, legalitas objek transaksi, dan perlindungan hak konsumen dalam perdagangan digital.
Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam: Legal Protection of Women and Children in Contract Marriages under Civil and Islamic Law Millati Ahka Musdalifah; Dian Septiandani; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.13065

Abstract

Contract marriage remains a legal issue in Indonesia, raising significant challenges concerning the protection of women’s and children’s rights, particularly in relation to marital validity, the legal status of the parties, and the fulfillment of civil rights arising from such relationships. This study aims to examine the legal protection afforded to women in the position of wives and children born from contract marriages under Indonesian civil law and Islamic law. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that contract marriages based on a predetermined time limit are contrary to the fundamental principles of marriage under Islamic law and are not recognized as legally valid marriages under Indonesian law when they fail to satisfy the applicable substantive and formal requirements. Nevertheless, the absence of legal recognition of such marriages does not automatically extinguish the rights of children born from these relationships. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 strengthens the protection of children’s civil relationships with men who can be proven to have a biological relationship with them through scientific and technological evidence and/or other legally admissible evidence. This study emphasizes the need for a legal protection framework that distinguishes the validity of marriage from the fulfillment of women’s and children’s rights. Harmonizing the application of marriage law, civil law, and Islamic law is necessary to ensure legal certainty and safeguard children’s rights while taking into account the legal position of women involved in contract marriages.   Abstrak Perkawinan kontrak merupakan persoalan hukum yang menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia, khususnya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status hukum para pihak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang berstatus sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan kontrak berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan kontrak yang didasarkan pada pembatasan jangka waktu bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam hukum Islam dan tidak memperoleh pengakuan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum nasional apabila tidak memenuhi persyaratan substantif dan formal yang berlaku. Meskipun demikian, ketiadaan pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak anak yang lahir dari hubungan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat perlindungan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan perlindungan hukum yang membedakan status keabsahan perkawinan dari pemenuhan hak perempuan dan anak. Harmonisasi penerapan hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum Islam diperlukan untuk memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak anak tanpa mengabaikan kedudukan hukum perempuan yang terlibat dalam perkawinan kontrak.
Epistemologi Indigenous: Kearifan Lokal sebagai Sumber Pengetahuan Alternatif dalam Filsafat Ilmu, Keadilan Epistemik, dan Pembangunan Berkelanjutan: Indigenous Epistemology: Local Wisdom as an Alternative Source of Knowledge in the Philosophy of Science, Epistemic Justice, and Sustainable Development Gatoet Poernomo; M. Arief Amrullah; Fendi Setyawan; Indra Yulianingsih; Endik Wahyudi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.13185

Abstract

This article examines Indigenous epistemology, its role in critiquing epistemic dominance, and its relevance to environmental law and sustainable development. It focuses on how the recognition of Indigenous peoples can extend beyond the acknowledgment of their identities and collective rights to include recognition of their epistemic authority in environmental decision-making. This study employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches, complemented by functional comparison based on practices documented in the literature. The research materials comprise national legislation, international instruments, and scholarly literature on Indigenous knowledge, epistemic justice, and environmental governance. The analysis yields three main findings. First, Indigenous epistemology constitutes a knowledge system that integrates ecological experience, communal validation, ethical-spiritual orientations, and intergenerational transmission, with characteristics that vary across community contexts. Second, its critique of epistemic dominance targets hierarchical mechanisms that marginalize Indigenous knowledge holders without dismissing the importance of scientific scrutiny and dialogue across knowledge systems. Third, epistemic recognition in environmental law requires meaningful participation, the protection of Indigenous knowledge, context-sensitive evidentiary assessment, and accountability mechanisms in decision-making. Based on these findings, this article proposes the Recognition Model, comprising six dimensions: ontological relationality, ecological knowledge, communal validation, ethical-spiritual orientation, intergenerational transmission, and norms and institutionalization. A literature-based examination of Subak, Sasi, and Ammatoa Kajang practices explores the model’s conceptual applicability in Indonesia. The article’s novelty lies in integrating epistemic dimensions into an analytical framework for environmental law institutions. The Recognition Model is proposed as an initial conceptual framework that requires empirical validation in collaboration with Indigenous communities. Its implementation should account for internal community diversity, the rights of knowledge holders, and ecological carrying capacity to promote more inclusive and equitable environmental governance.   Abstrak Artikel ini mengkaji epistemologi indigenous, posisinya dalam kritik terhadap dominasi pengetahuan, serta relevansinya bagi hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus kajian terletak pada bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat dapat diperluas dari pengakuan identitas dan hak kolektif menuju pengakuan atas otoritas epistemik mereka dalam pengambilan keputusan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta perbandingan fungsional berdasarkan praktik yang terdokumentasi dalam literatur. Bahan penelitian meliputi peraturan nasional, instrumen internasional, serta literatur mengenai pengetahuan adat, keadilan epistemik, dan tata kelola lingkungan. Hasil analisis menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, epistemologi indigenous merupakan sistem pengetahuan yang mengintegrasikan pengalaman ekologis, validasi komunal, orientasi etis-spiritual, dan transmisi antargenerasi, dengan karakteristik yang beragam sesuai konteks komunitas. Kedua, kritik epistemologi indigenous terhadap dominasi pengetahuan berpusat pada mekanisme hierarkis yang meminggirkan pemegang pengetahuan adat, tanpa mengesampingkan pentingnya pengujian ilmiah dan dialog antarsistem pengetahuan. Ketiga, pengakuan epistemik dalam hukum lingkungan memerlukan partisipasi yang bermakna, perlindungan pengetahuan adat, penilaian bukti yang kontekstual, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengusulkan Model REKOGNISI yang terdiri atas enam dimensi, yaitu relasionalitas ontologis, ekologisitas pengetahuan, validasi komunal, orientasi etis-spiritual, transmisi antargenerasi, serta norma dan institusionalisasi. Telaah kepustakaan terhadap praktik Subak, Sasi, dan Ammatoa Kajang digunakan untuk mengeksplorasi relevansi konseptual model tersebut dalam konteks Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi dimensi epistemik ke dalam kerangka analisis kelembagaan hukum lingkungan. Model REKOGNISI ditawarkan sebagai kerangka konseptual awal yang masih memerlukan validasi empiris bersama komunitas adat. Implementasinya perlu mempertimbangkan keragaman internal komunitas, hak pemegang pengetahuan, dan daya dukung ekologis guna mendorong tata kelola lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
A Critical Analysis of Trauma Resilience among Domestic Violence Victims Seeking Divorce at the Semarang Religious Court Siti Mutmainah; Nafisya Kholifatul Izza
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.14081

Abstract

Traumatic experiences resulting from domestic violence can adversely affect the psychological well-being and mental development of mumayyiz children, particularly those involved in parental divorce proceedings. In the first semester of 2025, the Semarang Religious Court recorded 1,442 divorce cases, primarily associated with economic problems, including online loans and online gambling, domestic violence, and prolonged marital conflicts, with wives filing the majority of cases. This study critically examines the trauma resilience of children affected by domestic violence in the context of divorce proceedings at the Semarang Religious Court. It employs a normative-empirical legal method, combining literature reviews and field studies to examine the gap between legal norms and their implementation, as well as their implications for child protection. The findings indicate that children's resilience is influenced by family support, community involvement, government assistance, personal motivation, problem-solving skills, and emotional regulation. These factors play an important role in mitigating adverse consequences, including declining academic performance, psychological disorders, and school dropout. The legal framework includes Law No. 23 of 2002 on Child Protection, as amended by Law No. 35 of 2014, and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. These laws provide a basis for protecting children affected by domestic violence through physical, psychological, and social recovery, alongside legal measures against perpetrators. However, the implementation of legal protection and access to sustained recovery services remain inadequate. This study highlights the need for coordinated action among law enforcement agencies, courts, social services, and other relevant institutions to ensure accessible counseling, rehabilitation, social assistance, and consistent law enforcement. Such measures are essential to strengthening children's trauma resilience, safeguarding their rights, and ensuring access to justice.
Mengungkap Cacat Hukum Kewenangan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK): Unraveling Legal Defects in Mass Organization Authority to Grant Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) Stefanus Savano Sri Radite; Geschellen Yohansia; Evan Natha Satwika
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.14147

Abstract

This study examines the legal defects arising from the preferential allocation of Special Mining Business Permit Areas (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus or WIUPK) to business entities owned by religious mass organizations in Indonesia. The issue emerged following Government Regulation No. 25 of 2024, which introduced a priority mechanism for allocating mining areas to such entities. This study evaluates the policy’s conformity with the 1945 Constitution, mining legislation, environmental protection laws, and the legal framework governing mass organizations. It employs a socio-legal method supported by statutory and conceptual approaches and a literature review. The analysis focuses on legal certainty, ecological justice, transparency, and sustainable mining governance. The findings reveal potential normative inconsistencies concerning regulatory coherence, equitable access to natural resources, and accountability. The non-competitive allocation mechanism may undermine transparency and create unequal access to mineral resources. Furthermore, inadequate technical and managerial capacity may exacerbate environmental risks without effective licensing requirements, supervision, and accountability mechanisms. This study argues that regulatory harmonization and a comprehensive review of the WIUPK allocation framework are necessary to ensure constitutional compliance, legal certainty, ecological justice, and accountable mining governance.   Abstrak Penelitian ini menganalisis cacat hukum dalam pemberian kewenangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memperoleh prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia. Persoalan ini mengemuka setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang membuka peluang bagi badan usaha milik ormas keagamaan untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan melalui mekanisme prioritas. Penelitian ini bertujuan menguji kesesuaian pengaturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta organisasi kemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan ekologis, transparansi, dan tata kelola pertambangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian prioritas kepada badan usaha milik ormas menimbulkan persoalan hukum terkait konsistensi norma, kesetaraan akses terhadap sumber daya alam, dan akuntabilitas pengelolaan pertambangan. Ketiadaan mekanisme seleksi yang kompetitif juga berpotensi mengurangi transparansi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam pemberian akses terhadap sumber daya mineral. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial dapat meningkatkan risiko lingkungan apabila tidak diimbangi dengan persyaratan perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memadai. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan evaluasi terhadap mekanisme pemberian prioritas WIUPK agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip konstitusional, kepastian hukum, keadilan ekologis, dan tata kelola pertambangan yang akuntabel serta berkelanjutan.
Analisis Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Pengadilan Negeri Surabaya: Analysis of Sentencing Disparities in Assault Cases Resulting in Death at the Surabaya District Court Zuhry Al Rashid Hidayatullah Nuryadin; Maria Novita Apriyani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.14902

Abstract

Sentencing disparities in criminal assault cases resulting in death raise fundamental concerns regarding the interpretation of culpability, the proportionality of punishment, and consistency in judicial decision-making. These concerns become particularly significant when courts adjudicate cases involving comparable factual circumstances but impose different sentences. This study examines the application of dolus eventualis to criminal assault resulting in death under Indonesian criminal law and analyzes the judicial reasoning underlying Surabaya District Court Decisions No. 1026/Pid.B/2023/PN.SBY and No. 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Employing a normative legal research method, the study adopts statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the distinction between intentional conduct accompanied by acceptance of a possible consequence and conduct involving mere awareness of risk is central to determining criminal culpability. The comparison of the two decisions highlights the importance of examining judicial assessments of the perpetrator’s state of mind, the nature and intensity of the violence, the causal relationship between the conduct and the victim’s death, and the aggravating and mitigating circumstances considered in sentencing. The study argues that sentencing disparities should be assessed not solely by comparing the length of imprisonment but also by evaluating the consistency of judicial reasoning and the proportionality of the punishment in light of the legally established facts. It contributes to the discussion of sentencing consistency in Indonesian criminal law by emphasizing the need for transparent and structured judicial reasoning when determining culpability and punishment in cases of assault resulting in death.   Abstrak Disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian menimbulkan persoalan mendasar mengenai penafsiran kesalahan, proporsionalitas pidana, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Persoalan ini menjadi penting ketika pengadilan memeriksa perkara dengan karakteristik faktual yang sebanding, tetapi menjatuhkan pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep dolus eventualis dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan hukum pidana Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan antara kesengajaan yang disertai penerimaan terhadap kemungkinan timbulnya akibat dan perbuatan yang hanya didasarkan pada kesadaran akan adanya risiko merupakan aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Perbandingan kedua putusan menegaskan pentingnya penilaian hakim terhadap keadaan batin pelaku, sifat dan intensitas kekerasan, hubungan kausal antara perbuatan dan kematian korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini berpendapat bahwa disparitas pemidanaan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan perbedaan lamanya pidana penjara, tetapi juga harus mempertimbangkan konsistensi pertimbangan hukum dan proporsionalitas pidana berdasarkan fakta-fakta yang terbukti secara sah. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian konsistensi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia dengan menekankan perlunya pertimbangan hakim yang transparan dan terstruktur dalam menentukan bentuk kesalahan dan pidana pada perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Krandon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Community Participation in the Formation of Village Regulations in Krandon Village under Law Number 3 of 2024 Muhammad Feri Setiawan; Sukimin Sukimin; A. Heru Nuswanto
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.15580

Abstract

Community participation is a fundamental principle in the formation of Village Regulations, aimed at promoting democratic, transparent, and accountable village governance. However, its implementation in Krandon Village, Guntur Subdistrict, Demak Regency, has not yet been fully optimized, despite being regulated under Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze the implementation of community participation in the formation of Village Regulations and identify the factors that support and hinder its realization. The study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data are collected through interviews and observations, while secondary data are obtained from relevant legislation and literature. The findings indicate that the legal framework provides an adequate basis for community participation. However, its implementation remains constrained by limited public understanding and awareness, insufficient opportunities for participation, and the suboptimal institutional capacity of the Village Consultative Body. Therefore, stronger public outreach, improved institutional capacity, and more inclusive participation mechanisms are needed to ensure that Village Regulations are more representative of community aspirations and responsive to local needs.   Abstrak Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan Peraturan Desa yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, belum sepenuhnya optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang memadai bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya ruang partisipasi, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar pembentukan Peraturan Desa dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: A Legal Analysis of Sentencing Perpetrators of Sexual Harassment under the Sexual Violence Crimes Law Rizki Ananda Agust Lailita; Samuji Samuji; Much Catur Rizky
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.16103

Abstract

Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the TPKS Law) emphasizes the importance of addressing sexual violence through an approach that extends beyond the punishment of perpetrators to include the fulfillment of victims’ rights and recovery. However, the application of criminal sanctions in judicial practice raises questions regarding sentencing proportionality and the protection of victims’ rights. This study aims to analyze the application of criminal sanctions in Mojokerto District Court Decision No. 131/Pid.B/2024/PN.Mjk in light of sentencing theory, the principle of proportionality, and the provisions of the TPKS Law. It employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The analysis indicates that the imposition of a two-year prison sentence, as reported in the research materials, reflects an orientation toward punishing the perpetrator. Nevertheless, assessing the decision’s compliance with the legal framework for victim protection requires further examination of the court’s reasoning, the classification of the offense established in the proceedings, and the application of the relevant provisions on restitution and rehabilitation. This study argues that the adequacy of sentencing in sexual violence cases should not be assessed solely on the basis of the severity of the punishment imposed, but also in terms of the proportionality of the judicial reasoning and the fulfillment of victims’ rights in accordance with applicable law. Accordingly, judicial reasoning should integrate perpetrator accountability with the protection of victims’ rights to promote fair and recovery-oriented outcomes.   Abstrak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan pentingnya penanganan perkara kekerasan seksual yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban. Namun, penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pidana dan pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk berdasarkan teori pemidanaan, prinsip proporsionalitas, dan ketentuan UU TPKS. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama dua tahun, sebagaimana diuraikan dalam bahan penelitian, memperlihatkan orientasi pemidanaan terhadap pelaku. Namun, penilaian terhadap kesesuaian putusan dengan kerangka perlindungan korban memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atas pertimbangan hakim, klasifikasi tindak pidana yang terbukti, serta penerapan ketentuan mengenai restitusi dan rehabilitasi. Penelitian ini menekankan bahwa kualitas pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual tidak cukup dinilai berdasarkan beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum yang proporsional dan pemenuhan hak korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan penguatan pertimbangan hakim yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan hak korban untuk mewujudkan putusan yang adil dan berorientasi pada pemulihan.