cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
lisjulianti@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
lisjulianti@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
YUSTHIMA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 2809431X     DOI : https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i01.2982
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yusthima (Yusthika Mahasaraswati) merupakan jurnal yang dimiliki oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jurnal ini memiliki frekuensi penerbitan 2 (dua) kali setahun, yaitu periode bulan Maret dan September. Ruang lingkup tema dalam Jurnal ini adalah berkaitan dengan pengembangan Ilmu Hukum, yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan diperoleh dari hasil-hasil penelitian dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM OBJEK WISATA CEKING RICE TERRACE DALAM PERSPEKTIF TRIPLE HELIX Ni Putu Tarisa Normalia Dewi; Flaurencia D’Josephine Christiandy; Kadek Apriliani; Putu Angga Pratama Sukma; Putus Bagus Dananjaya
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 02 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i02.10539

Abstract

Terasering adalah metode budidaya lahan yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Tidak hanya bermanfaaat dalam pertanian, terasering juga menyajikan keindahan alam sehingga menjadikan terasering sebagai daya tarik wisata yang populer dewasa ini. Salah satu objek wisata terasering adalah Wisata Ceking Rice Terrace di Desa Adat Tegalalang. Pengelolaan objek wisata Ceking Rice pada mulanya kurang efektif dan muncul banyak tantangan serta kesulitan, maka dari itu konsep Triple Helix relevan terhadap pengelolaan objek wisata. Dengan metode normatif, konsep Triple Helix digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis interaksi antara pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis dalam mengembangkan solusi komprehensif untuk pengelolaan Ceking Rice Terrace. Pendekatan ini mendorong pembangunan yang terkendali, menghormati nilai konservasi, dan didukung oleh perjanjian yang menyeimbangkan pelestarian warisan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, Triple Helix yang memiliki tiga pihak, yakni pemerintah desa adat, akademis, dan pebisnis memiliki peran penting masing-masing. Pemerintah desa adat berfokus pada regulasi yang melindungi objek wisata, menjadikan pedoman serta batas bagi pebisnis yang prioritasnya adalah mengelola objek wisata. Sementara itu, pihak akademis menitikberatkan pada edukasi, penelitian, dan perjanjian. Ketiga pihak tersebut harus mampu berkolaborasi dalam mengelola objek wisata sehingga tidak menimbulkan kerugian.
KEWAJIBAN PEMBEBANAN BIAYA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN I Nyoman Verdy Kumbara
Jurnal Yusthima Vol. 4 No. 02 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v4i02.10540

Abstract

Tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk mengkaji tentang pembagian biaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian dan juga mengkaji tentang kesetaraan gender dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi penelitian ini yaitu pemberian nafkah anak pada UU 1/1974 tentang Perkawinan yang bersifat umum bertentangan dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 yang bersifat khusus. Pemberian nafkah anak pada UU 1/1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan lagi karena kedua orang tua pada masa sekarang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada seorang anak. Sehingga peraturan yang harus dipakai ketika seorang suami dan istri bercerai yaitu pasal 14 ayat (2) huruf c UU 23/2002 jo UU 35/2014.
Tinjauan Hukum Pidana Penyebaran Data Nasabah Pada Pengguna Aplikasi Financial Technology Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yusuf Khoirul Aflah Zamil; Hasuri; H. Fuqoha
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11487

Abstract

Secara Perkembangan teknologi juga berdampak pada lembaga keuangan yang lebih dikenal dengan sebutan financial technology (fintech). Fintech merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang menggunakan teknologi modern untuk menyediakan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Namun, tidak sedikit nasabah yang menjadi korban penyebaran data oleh penyelenggara fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran data nasabah melalui aplikasi fintech berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang fokus pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyebaran data nasabah di Indonesia sudah diatur melalui regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, setiap data nasabah sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum terhadap penyebaran data nasabah yang telah memenuhi syarat-syarat tindak pidana, hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga pasal tersebut dapat digunakan untuk memberikan hukuman pidana kepada pelaku yang merugikan nasabah.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Restorative Justice Di Polsek Kuta Utara I Gusti Ngurah Kadek Juliana Surya Mahendra
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11488

Abstract

Penanganan tindak pidana ringan berdasarkan pendekatan Restorative justice di Polsek Kuta Utara melibatkan peran penting dari Bhabinkamtibmas sebagai mediator antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu peran bhabinkamtibmas dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berdasarkan Restorative justice di Polsek kuta utara dan faktor apa saja yang mempengaruhi peran bhabinkamtibmas dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berdasarkan Restorative justice di Polsek kuta utara Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan Restorative justice di Polsek Kuta Utara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti pelatihan dan sumber daya manusia, maupun eksternal seperti budaya masyarakat dan kebijakan dari pimpinan Polri. Restorative justice memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, yang dapat memperkuat hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari seluruh pihak yang terlibat agar proses ini dapat berjalan dengan optimal.
Keabsahan Perjanjian Waralaba Secara Digital Kadek Apriliani
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian waralaba dalam bentuk digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenis data seperti peraturan perundangundang dan literatur hukum yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian Waralaba (Franchise) berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia yang didalamnya memuat Klausula wajib perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Keabsahan Perjanjian Waralaba digital diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Shindy Dwianisa
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11490

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum banding dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai instrumen untuk menjamin keadilan. Upaya hukum banding memungkinkan terdakwa atau korban untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama jika terdapat ketidakpuasan terhadap putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, prosedur pelaksanaan, serta implikasi dari upaya banding terhadap hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana mekanisme banding dapat menjamin prinsip keadilan yang berimbang dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum banding, meskipun bertujuan memperbaiki kesalahan yudisial, seringkali menghadapi tantangan berupa lamanya waktu proses dan ketidakpastian hasil. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam prosedur pelaksanaan banding untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Asas Yuridikitas : Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan Desi Purnani Adam
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11491

Abstract

Asas yuridikitas adalah fondasi penegakan hukum, namun keadilan menjadi tujuan utamanya. Artikel ini menganalisis relasi keduanya melalui teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum dan keadilan sosial, serta konsep keadilan prosedural Rawls. Studi jurnal hukum 2020-2025 menyoroti tantangan dan inovasi dalam implementasi asas yuridikitas yang berkeadilan. Sinergi antara kepastian hukum dan nilai keadilan esensial untuk penegakan hukum yang ideal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi keduanya memerlukan upaya berkelanjutan dalam sistem hukum
STRATEGI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT PADA JALUR TOL MENGWI GILIMANUK BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; I Made Hendra Wijaya; Yogi Yasa Wedha; Nyoman Ayu Juliana Dewi; I Made Wisnata Putra
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i1.11492

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Data kualitatif digunakan dalam penelitian dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan keseimbangan antara dunia sekala dan niskala melalui penguatan dan perlindungan kawasan suci. Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara, dan data responden dari tokoh masyarakat setempat. Data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Data dianalisis secara deskriptif–kualitatif, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.

Page 5 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 4 No. 02 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 4 No. 1 (2024): YUSTIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar