cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 1   2   3   4   5 
Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam RKUHP 2022 Sebagai Indikasi Rezim Otoriter dan Mengancam Demokrasi Sevia Wulandari
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontroversi pasal penghinaan pemerintah dalam RKUHP terjadi karena menunjukkan wajah rezim otoriter dan membelenggu demokrasi. Selain itu, petunjuk yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 yang berkaitan dengan pasal penghinaan pemerintah tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kontroversi delik penghinaan dalam RKUHP dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana? Kemudian, apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegalisasikan delik penghinaan pemerintah dalam RKUHP 2022, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan negara demokrasi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Dalam hal ini menghidupkan pasal penghinaan pemerintah di dalam RKUHP bukan suatu kebijakan yang tepat untuk dilakukan karena di dalam faktanya akan sangat bahaya untuk digunakan membungkam suara-suara yang mengkritisi kinerja pemerintah Indonesia.
Perbandingan Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Konstruksi RKUHP, Papua Nugini, dan Afrika Selatan Wahyu Sulistyo; Farrell Charlton Firmansyah
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran delik pidana santet dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal pembuktiannya. Santet pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan yang hidup dalam pranata sosial masyarakat yang bertendensi negatif. Dengan sifat intrinsik santet yang merupakan suatu hal di luar nalar manusia, sehingga dianggap sulit untuk dibuktikan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur santet dalam KUHP dan RKUHP serta jenis dan bentuk delik dari santet yang ditinjau berdasarkan kasus-kasus kontemporer dan perbandingan hukum dengan negara yang memiliki regulasi terkait seperti Papua Nugini dan Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam membuktikan santet dalam RKUHP yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal yang mistis. Delik santet juga merupakan delik formil yang disamakan dengan perbuatan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, berdasarkan hasil komparasi pengaturan tindak pidana santet di Papua Nugini dan Afrika Selatan, ditemukan bahwa pembuktian tindak pidana santet di kedua negara tersebut memiliki konstruksi yang sama dengan pembuktian tindak pidana santet di RKUHP.
REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI Wahyu Aji Ramadan; Irma Aulia Pertiwi Nusantara; Tanti Mitasari
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (898.762 KB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pengawasan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Dewan Etik dan MKMK untuk menegakkan pelanggaran kode etik dan menjaga marwah serta keluruhan martabat Hakim Konstitusi. Keberadaan Dewan Etik dalam keadaan status quo seakan mati suri karena disatu sisi secara yuridis Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa dengan hadirnya UU No. 7 tahun 2020 menandai berakhirnya eksistensi Dewan Etik. Namun di sisi lain PMK No. 2 tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Dewan Etik belum dicabut melalui PMK baru. Sehingga mekanisme pengawasan kode etik Hakim Konstitusi mengalami kekosongan jabatan dan tidak dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengawasan Dewan Etik dan MKMK dari segi tataran historis juga praktik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian melakukan perbandingan dengan negara lain, mengkaji problematika implementasi pengawasan Dewan Etik dan MKMK, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk menegakkan kode etik Hakim Konstitusi. Dalam rangka melakukan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknis analisis deskriptif-kualitatif. Terdapat beberapa temuan, antara lain ketidakefektifan penanganan perkara etik karena kewenangan Dewan Etik yang terbatas dan MKMK yang bersifat ad hoc. Pembentukan Dewan Etik melalui PMK berimplikasi berpotensi ditunggangi conflict of interest, dan pengawasan oleh Hakim Konstusi bersifat pasif karena Dewan Etik hanya dapat memeriksa dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan masyarakat. Sehingga Penulis merumuskan adanya reformulasi normatif dengan mengembalikan peranan KY sebagai pengawas eksternal MK dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim konstitusi yang efektif.
Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah Kania Venisa Rachim; Vicko Taniady; Ramadhan Dwi Saputra
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.924 KB)

Abstract

Polemik penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menjadi permasalahan serius. Banyaknya jalur penyelesaian sengketa pertanahan mengakibatkan kerap terjadinya putusan yang tumpang tindih, lamanya proses pengadilan yang tidak mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, serta hakim yang masih belum optimal dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena hanya mendasarkan pada kebenaran formil daripada kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Artikel ini mencoba untuk mengkaji pengadilan agraria sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih optimal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan negara di Australia khususnya di Queensland dan New South Wales serta negara Skotlandia, artikel ini akan menawarkan gagasan pembentukan pengadilan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agraria di Queensland, New South Wales, dan Skotlandia mampu menjadi media penyelesaian sengketa pertanahan yang optimal. Gagasan pengadilan agraria sejatinya telah tertuang dalam Pasal 60, 61, dan 82 RUU Pertanahan dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah pengadilan umum dan menggunakan hukum acara perdata. Melihat hal tersebut, perlu adanya upaya untuk merekonseptualisasi pengadilan agraria dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah Mahkamah Agung, melakukan revisi RUU Pertanahan, dan membentuk Hukum Acara Pertanahan. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme rekrutmen hakim khususnya pada hakim pengadilan agraria.
Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman Sindy; Nurul Mutmainah Al Zahra; Neni Nurjanah
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.338 KB)

Abstract

Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk untuk mewujudkan suatu sistem peradilan yang independen dan akutanbel melalui kewenangan pengawasan. Komisi Yudisial berkedudukan sebagai lembaga pengawas eksternal dari badan peradilan yang ada di indonesia karena pengawasan secara internal oleh badan peradilan belum cukup efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk menegakkan independensi kekuasaan kehakiman secara efektif. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Setelah terkumpul semua data kemudian dianalisis menggunakan analisis sitesis dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, kewenangan dan kedudukan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan pada saat ini masih sangat lemah yang ditunjukan dengan produk akhir dari kewenangan pengawasan hanya berupa rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kedua, Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial sebagai bentuk penguatan pengawasan internal untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan akutanbel merupakan suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan agar terciptanya sistem check and balances antar lembaga.
Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus M. Naufal Al-Hadi Kusuma; Afdhal Fadhila; Nur Aini
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.797 KB)

Abstract

Pembentukan pengadilan agraria merupakan paradigma baru dalam memandang konflik agraria. Konflik agraria tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah yang bersifat ordinary tetapi telah beralih menjadi masalah yang bersifat extraordinary. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu, dimana salah satu ketentuannya mengatur mengenai agraria/pertanahan cenderung belum mendukung reforma agraria, bahkan berpotensi memperbesar konflik agraria. Kewenangan beberapa lembaga dalam menyelesaikan sengketa agraria sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang bersifat kelembagaan, menjadi salah satu faktor penyebab kurang terjaminnya kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Di samping itu proses penyelesaian sengketa agraria melalui jalur litigasi selama ini memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan relatif mahal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembentukan pengadilan khusus agraria dapat mewujudkan salah satu tujuan reforma agraria dalam penanganan sengketa dan konflik agraria berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018. Terdapat urgensi dalam pembentukan pengadilan khusus agraria seperti dalam upaya menyelesaikan sengketa agraria yang bersifat struktural dan dalam upaya perlindungan masyarakat hukum adat. Pengadilan khusus agraria berwenang dalam penyelesaikan sengketa agraria baik perdata, pidana, dan tata usaha negara. Pembentukan pengadilan khusus agraria perlu diatur dalam suatu produk undang-undang secara komprehensif sehingga keadilan agraria yang tertuang dalam konstitusi dapat termanifestasikan.
Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi Atikah Nurdzakiyyah; Eka Detik Nurwagita; Galuh Putri Maharani
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.56 KB)

Abstract

Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka dalam hal ini bukan berarti MK diberi kewenangan yang seluas-luasnya tanpa pembatasan dan pengawasan yang pasti dalam UU. Hal ini dapat berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim konstitusi serta terganggunya independensi dan imparsialitas MK sebagai lembaga peradilan. Periode yang dimiliki oleh hakim konstitusi mengalami perubahan sejak terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 22 yang dihapus mengenai masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali di masa jabatan yang selanjutnya. Hal ini telah diajukan judicial review, akan tetapi hakim MK menolak untuk seluruhnya dengan alasan tidak memenuhi syarat formilnya. Pada tulisan ini menganalisis mengenai pentingnya pengawasan hakim MK dan reformasi pada sisi hukum progresifnya. bentuk analisis yang digunakan adalah melalui identifikasi terkait permasalahan yang terjadi, dan dengan menggunakan metode penelitian berupa normatif yuridis. sikap dari putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 sejatinya bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh Indonesia. sistem pengawasan hakim MK yang masih memiliki permasalahan, seperti terkait kedudukan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum.
Green Banking dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Bank Digital di Indonesia Ara Annisa Almi
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v4i01.60

Abstract

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi di Indonesia, persaingan usaha di bidang perbankan pun menjadi semakin kompetitif. Bank sebagai good corporate citizen dimaksudkan agar setiap organ tersebut terlibat aktif dalam pengendalian internal dan pengelolaan risiko sehingga setiap tantangan dapat dikelola dengan baik. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan pengaturan Bank Digital dan hubungannya dengan konsep Green Banking. Tanggung jawab sosial Bank diwujudkan melalui perlindungan aspek lingkungan dalam transaksi perbankan yang kemudian mencegah dampak buruk yang kemungkinan terjadi. Adopsi dari konsep Green Banking tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai tinjauan hukum yang berdasarkan Lex certa dan Lex stricta agar memenuhi keadilan dalam menemukan payung hukum atas fenomena persaingan Bank Digital yang menjamur di Indonesia yang dikaitkan dengan tanggung jawab Bank dalam menyelenggarakan Green Banking.
Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat Enno Selya Agustina; Relys Sandi Ariani; Nada Hasnadewi
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v4i01.61

Abstract

Persaingan usaha tidak selamanya membawa dampak yang baik. Jumlah pengusaha di Indonesia yang mengalami kenaikan setiap tahunnya mencapai 3,10% dari total penduduk di Indonesia. Melihat persaingan usaha di Indonesia semakin ketat, maka seorang pengusaha menggunakan cara kolaborasi yaitu kemitraan. Kemitraan ini dilakukan antar perusahaan satu dengan yang lain. Namun, hal ini dapat memicu persaingan usaha tidak sehat diantara keduanya karena adanya kepentingan masing-masing. Mengenai persaingan usaha tidak sehat diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini terfokus pada dua permasalahan yaitu terkait dengan tolak ukur persaingan usaha tidak sehat dan penegakkan hukum atas tindakan kemitraan dalam persaingan usaha tidak sehat. Didapati bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat indikator persaingan usaha dapat dikatakan tidak sehat yaitu tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Sedangkan kategori dari persaingan usaha tidak sehat yaitu tidak adanya kerjasama dalam bidang usaha, komposisi dari perusahaan tidak seuai peraturan perundang-undangan terkait dan terdapat perusahaan yang lebih dominan. Sedangkan dalam penegakkan hukum atas persoalan kemitraan dapat dilakukan oleh KPPU dengan dibantu oleh pengaduan dari masyarakat mengenai monopoli sebuah perusahaan. Tertuang dalam alur penanganan kemitraan yaitu pengaduan, penyelidikan, sidang majelis, pengawasan dan putusan.
Strategi Percepatan Pemberantasan Praktik Kartel di Indonesia Melalui Reformulasi Kebijakan Leniency Program Jenifer Sevilla; Galuh Nur Hasanah
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v4i01.62

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prospek penerapan leniency program di Indonesia dengan melihat dan membandingkan hasil positif dari penerapan leniency program di berbagai negara dan merancang reformulasi kebijakan agar leniency program efektif diterapkan di Indonesia sebagai upaya pemberantasan praktik persaingan usaha tidak sehat kartel. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan leniency program di beberapa negara telah dinilai efektif dalam mengurangi praktik kartel sehingga leniency program patut dimaksimalkan sebagai upaya pencegahan praktik kartel dalam bidang persaingan usaha di Indonesia melalui RUU Persaingan Usaha. Leniency program dalam Rancangan Undang-Undang ini memerlukan ketentuan yang khusus dan rigid untuk jaminan hukum yang konkrit dan objektif. Regulasi leniency program yang diterapkan di negara lain yang telah menunjukkan hasil positif dalam pelaksanaan leniency program seperti Amerika Serikat dan Singapura dapat dijadikan rujukan bagi rancangan perundang-undangan terkait leniency program di Indonesia.

Page 3 of 15 | Total Record : 142

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum More Issue